Pernyataan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri melalui unggahan media akun X @Kemlu_RI, pada Sabtu (28/2/2026).

“Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi,” tulis akun media X @Kemlu_RI.

Indonesia menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi. Pemerintah juga menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.

Langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas global, sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dipegang teguh.

Kementerian Luar Negeri menilai peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu stabilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia.

Pemerintah juga mengimbau warga negara Indonesia yang berada di wilayah terdampak untuk tetap tenang dan waspada. WNI diminta mengikuti arahan otoritas setempat serta menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat guna memastikan keselamatan dan keamanan.

Sebelumnya pada Sabtu (28/2) pagi, Israel dan AS melancarkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut merupakan yang kedua dilakukan pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sejak serangan pertama pada Juni 2025.

Trump menyatakan pasukan Amerika meluncurkan operasi militer besar di Iran untuk melindungi rakyatnya dengan meniadakan ancaman yang disebutnya berasal dari dugaan pengembangan senjata nuklir oleh Iran.

Amerika Serikat dan Iran sebelumnya telah menggelar tiga putaran perundingan tidak langsung mengenai program nuklir Iran yang dimediasi Oman. Putaran pertama dan kedua digelar awal bulan ini di Muscat dan Jenewa, berfokus pada pembatasan pengayaan serta persediaan uranium Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi.

Amerika Serikat dan Iran sebelumnya telah menggelar tiga putaran perundingan tidak langsung mengenai program nuklir Iran yang dimediasi Oman. Putaran pertama dan kedua digelar awal bulan ini di Muscat dan Jenewa, berfokus pada pembatasan pengayaan serta persediaan uranium Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi.

Serangan itu terjadi di tengah putaran ketiga pembicaraan damai AS-Iran di Jenewa yang dimediasi Oman. Tak lama kemudian, Ira melancarkan serangan balasan dengan merujuk pada hak yang diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB. Selain Tel-Aviv, Iran juga disebut menyerang pangkalan militer AS di negara-negara Teluk.

Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan bahwa KBRI Phnom Penh bergerak cepat dan terkoordinasi dalam merespons lonjakan laporan dari para WNI tersebut.

“Langkah-langkah yang dilakukan mencakup pendataan menyeluruh, pemberian layanan kekonsuleran, hingga fasilitasi pemulangan ke Indonesia,” ujar Yvonne dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Menurut Yvonne, aduan yang diterima berasal dari berbagai daerah di Kamboja yang selama ini dikenal sebagai lokasi operasi sindikat penipuan daring lintas negara. Para WNI tersebut umumnya mengaku direkrut dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi, namun kemudian dipaksa atau ditekan untuk terlibat dalam aktivitas penipuan online.

Sejak 16 Januari hingga 31 Januari 2026, tercatat 2.887 WNI mendatangi KBRI Phnom Penh secara langsung untuk meminta bantuan pemulangan ke Tanah Air. Jumlah tersebut terus bertambah seiring dengan meningkatnya kesadaran korban untuk melapor.

Dalam proses penanganan kasus ini, KBRI Phnom Penh tidak bekerja sendiri. Kemlu RI mengerahkan tim bantuan tambahan, sementara Direktorat Jenderal Imigrasi turut memberikan dukungan dalam pendataan dan penerbitan dokumen perjalanan.

“Hingga saat ini, KBRI telah menerbitkan 830 Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI yang tidak memiliki dokumen lengkap,” jelas Yvonne.

Selain itu, pemerintah Kamboja juga memberikan kerja sama dengan memutihkan denda keimigrasian yang sebelumnya dibebankan kepada 722 WNI, sehingga memperlancar proses pemulangan.

Kemlu RI menyebutkan bahwa saat ini terdapat 1.213 WNI yang masih berada di penampungan sementara di Kamboja sambil menunggu proses administratif dan jadwal kepulangan.

Yvonne menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memastikan para WNI tersebut berada dalam kondisi aman, sehat, dan terpantau. KBRI Phnom Penh terus berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk menjamin kebutuhan dasar para WNI terpenuhi selama masa penampungan.

Setelah tiba di Indonesia, status dan tindak lanjut terhadap para WNI tersebut akan dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk kemungkinan pendampingan, rehabilitasi, serta proses hukum jika diperlukan.

Kemlu RI menegaskan bahwa pendekatan pemerintah tidak semata-mata bersifat penegakan hukum, tetapi juga perlindungan warga negara, terutama bagi mereka yang menjadi korban perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja.

Kasus keterlibatan WNI dalam sindikat penipuan daring di Asia Tenggara bukanlah fenomena baru. Dalam beberapa tahun terakhir, jaringan kejahatan transnasional memanfaatkan kerentanan pencari kerja, khususnya generasi muda, dengan tawaran pekerjaan di sektor digital dan layanan pelanggan.

Banyak korban mengaku paspor mereka ditahan, jam kerja berlebihan, serta menghadapi ancaman kekerasan jika menolak menjalankan aktivitas penipuan.

Pemerintah Indonesia secara konsisten mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran kerja di luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi dan tidak memiliki kontrak kerja yang jelas.

Kemlu RI kembali mengingatkan masyarakat untuk: Memastikan proses kerja ke luar negeri melalui jalur resmi,  Tidak mudah tergiur gaji tinggi tanpa kejelasan perusahaan dan Melaporkan segera ke perwakilan RI terdekat jika mengalami masalah di luar negeri.

“Kami mengimbau WNI yang berada di luar negeri untuk tidak ragu menghubungi KBRI atau KJRI jika menghadapi situasi darurat,” ujar Yvonne.

Hal itu dikatakan Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang: usai merespon aksi kontroversi Bonnie Blue yang diduga menghina bendera merah putih di depan KBRI London, Inggris. Pihak KBRI juga sudah melaporkannya ke kepolisian lokal supaya diproses lebih lanjut.

“KBRI London telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan otoritas setempat. KBRI London telah menyampaikan pengaduan resmi kepada otoritas terkait di Inggris, termasuk Kementerian Luar Negeri Inggris dan kepolisian setempat, untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan hukum, prosedur, dan kewenangan yang berlaku di Inggris,” kata Jubir Yvonne kepada Eranasional di Jakarta, Selasa (23/12/2024).

Dia menambahkan terkait peristiwa terpisah yang sebelumnya terjadi di Indonesia, individu yang dikenal secara publik dengan nama Tia Billinger atau disapa Bonnie Blue, telah dikenai tindakan sesuai ketentuan hukum nasional yang berlaku, termasuk sanksi administratif keimigrasian atas pelanggaran izin tinggal serta penegakan hukum atas pelanggaran lainnya.

“Berdasarkan kewenangan imigrasi, yang bersangkutan kemudian dideportasi dan dikenai penangkalan masuk ke wilayah Republik Indonesia,” tandas dia

Sebelumnya, bintang film dewasa asal Inggris, Bonnie Blue, bersama tiga warga negara asing (WNA) lain dideportasi dari Bali. Tindakan itu merupakan buntut pelanggaran lalu lintas saat membuat konten sembari mengendarai pikap bertulisan ‘BangBus’ di jalanan Bali.

Bonnie Blue dideportasi setelah dijatuhi hukuman pidana denda Rp 200 ribu saat sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Tiga WNA lainnya berinisial JJT, INL, dan LAJ, yang tergabung dalam manajemen Bonnie Blue.

Siaran televisi 24 Horas Edición Central melaporkan kejadian itu terjadi pada Senin malam di Kota Lince. Pelaku kemudian melepaskan tiga tembakan dari jarak dekat yang mengenai korban.

Zetro sempat dilarikan ke Klinik Javier Prado, namun nyawanya tidak tertolong. Sang istri selamat tanpa luka dan kini berada dalam perlindungan aparat kepolisian.

Kepolisian Nasional Peru bersama tim forensik langsung melakukan olah TKP dan menyelidiki latar belakang aksi penembakan ini. Informasi sementara menyebutkan, Zetro baru 5 bulan bertugas di Peru sebagai diplomat di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Lima.

Kedutaan RI di Lima serta Kementerian Luar Negeri Peru tengah menjalin koordinasi terkait penanganan kasus ini.

Kemlu RI Sampaikan Duka Cita

Kemlu RI juga menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Zetro yang menjabat sebagai Penata Kanselerai Muda KBRI Lima.

Keluarga Besar Kementerian Luar Negeri atas berpulangnya Penata Kanselerai Muda KBRI Lima, Zetro Leonardo Purba,” tulis pernyataan resmi Kemlu melalui akun Instagram, Selasa (2/9/2025).

“Semoga amal ibadah Almarhum diterima Tuhan YME, dan keluarga diberi ketabahan serta keikhlasan.”

Resolusi itu digagas oleh Indonesia dan 76 negara lainnya. Dalam sidang Majelis Umum PBB kemarin (10/5), 143 negara anggota PBB mendukung resolusi menjadikan Palestina anggota PBB.

Majelis Umum PBB (10/5/2024)mengambil langkah terobosan dengan mengesahkan pemberian hak-hak istimewa bagi Palestina. Ini merupakan pertama kalinya sebuah Observer State diberikan hak dan kewenangan khusus yang mendekati anggota PBB lainnya. Palestina telah menjadi negara pengamat PBB sejak tahun 2012.

“Beberapa hak dan keistimewaan yang khusus diberikan kepada Palestina antara lain dapat duduk bersama di antara negara anggota PBB, dapat mengajukan resolusi dan menjadi co-sponsor resolusi,” bunyi keterangan tertulis resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia, Sabtu (11/5/2024).

Palestina juga mendapatkan hak dipilih menjadi pemimpin sidang Majelis MU PBB dan berbagai komite di bawahnya. Selain itu, Palestina juga berhak berpartisipasi penuh dalam lingkup konferensi di PBB dan konferensi internasional di bawah sidang Majelis Umum PBB.

Kemenlu mengatakan Palestina dapat menunjukkan perannya dalam sidang-sidang PBB. Resolusi ini dinilai menjadi titik terang atas perjuangan memerdekakan Palestina. Selain itu, resolusi ini juga diharapkan dapat memuluskan Palestina untuk menjadi anggota PBB.

“Apalagi mengingat Resolusi ini juga mengakui bahwa Palestina telah memenuhi kriteria untuk keanggotaan penuh sesuai Piagam PBB,” ucap Kemenlu.

Sebelumnya, Palestina kembali mengajukan keanggotaan PBB. Pengajuan itu dibalas hak veto oleh Amerika Serikat yang berstatus anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

PBB menggelar sidang Majelis Umum pada Jumat (10/5/2024) untuk membahas resolusi Palestina menjadi anggota baru PBB. Sebanyak 143 negara mendukung resolusi keanggotaan Palestina.

Sembilan negara menolak resolusi tersebut, termasuk Amerika Serikat dan Israel. Lalu 25 negara lainnya abstain.

“Dunia bersama rakyat Palestina,” ucap Presiden Palestina Mahmoud Abbas setelah pemungutan suara sidang tersebut.