Jakarta–Kementerian Ketenagakerjaan mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bergerak cepat menangani dugaan kasus pemungutan liar (pungli) terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) usai menjalani karantina di Wisma Atlet Pademangan, Jakarta.

Dugaan tindakan pungli terhadap PMI yang selesai menjalani karantina tersebut sempat ramai menjadi perbincangan, baik di media massa maupun media sosial.

“Kami mengapresiasi gerak cepat Polri menangani kasus ini,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melalui Siaran Pers, Minggu (13/11/2021).

Menaker mengatakan, Kemnaker mendorong semua pihak untuk memberikan perhatian khusus kepada PMI sebelum, selama, dan setelah bekerja dari luar negeri hingga pulang sampai daerah asal, termasuk ketika menjalankan karantina.

“Mereka harus dipastikan bebas dari perlakuan yang tidak adil dan pemerasan atau pungli,” katanya.

Menaker menambahkan, pihaknya sangat menyesalkan tindakan pungli yang menimpa PMI usai menjalani karantina tersebut. Ia pun meminta PMI, keluarga PMI, atau masyarakat yang menemukan tindakan pungli terhadap PMI untuk segera melaporkan ke pihak berwajib.

“Siapa saja yang mengetahui ada pungli, khususnya terhadap pekerja migran di manapun, agar melaporkan ke Kemnaker, Dinas Tenaga Kerja atau Kepolisian terdekat,” ujarnya.

JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan melanjutkan kampanye terkait kebijakan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas. Tak hanya itu, kolaborasi pemerintah pusat dengan daerah pun terus diperkuat seiring percepatan pelayanan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, penguatan kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui langkah penyusunan regulasi sebagai pendukung kebijakan.

“Jadi langkah awal kebijakan ini adalah adanya koordinasi dan kolaborasi yang kuat dengan seluruh stakeholder, baik di tingkat pusat maupun di daerah,” kata Ida di Jakarta, Minggu (29/8).

Menurut Ida,masih ada kesenjangan pembangunan yang menghalangi kontribusi penyandang disabilitas dalam berbagai faktor. Selain itu, stigma dan stereotipe pada masyarakat masih kuat. Di sisi lain, pemahaman terhadap penyandang disabilitas justru masih lemah.

“Kurangnya akses informasi ketenagakerjaan yang belum inklusif serta pendidikan dan pelatihan kerja belum sepenuhnya ada bagi penyandang disabilitas,” kata Ida.

Dia menilai perlu diadakan layanan ketenagakerjaan yang inklusif bagi penyandang disabilitas melalui ekosistem digital SIAPKerja/Karirhub, link and match ketenagakerjaan, transformasi BLK, dan pengembangan talenta muda.

Untuk itu, lanjut Ida, pemerintah harus menjamin SDM pada unit layanan disabilitas (ULD) melalui penyediaan ASN bidang ketenagakerjaan, diikuti peran masyarakat sebagai pendamping ULD bidang ketenagakerjan yang mendukung layanan bagi penyandang disabilitas.

“Pelayanan ketenagakerjaan inklusif bagi penyandang disabilitas memerlukan pembentukan kelembagaan, penyediaan SDM, sarana prasarana, penganggaran, koordinasi, dan pengawasan atau evaluasi,” ujar Ida.

JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan menyerukan agar negara-negara anggota ASEAN memberikan perhatian khusus terhadap isu perlindungan perempuan di kawasan Asia Tenggara, terlebih pada masa pandemi.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut, isu perlindungan, pemberdayaan perempuan, serta kesetaraan gender semestinya menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya pemulihan kondisi sosial ekonomi dari krisis pandemi. Ketiga hal itu sekaligus menjadi wujud komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Global (Sustainabale Development Goals/SDGs) tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

“Ini suatu cara yang tepat untuk meningkatkan peran dan pelindungan angkatan kerja perempuan dalam mendukung pemulihan ekonomi selama masa pandemi,” kata Ida di Jakarta pada Minggu (29/8).

Seruan itu juga sebagai bentuk tindak lanjut pemerintah terhadap Lokakarya Regional ASEAN Peningkatan Peran dan Perlindungan Perempuan Angkatan Kerja untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi, yang dilaksanakan pada Kamis (26/8) secara hybrid.

Menurut Ida, sebagai salah satu kelompok rentan pada masa pandemi, peningkatan kesadaran tentang peran dan perlindungan perempuan harus diperhatikan oleh para pemangku kepentingan ketenagakerjaan, termasuk penyusunan langkah peningkatan terkait.

“Perlu adanya kerja sama antara negara anggota ASEAN dengan mitra sosial lainnya untuk meningkatkan peran pelindungan angkatan kerja perempuan, serta mewujudkan upaya konkrit ASEAN terhadap pencapaian target SDG terkait isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,” kata Ida.

Sebelumnya, Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO (International Labour Organization) melaporkan bahwa pekerja perempuan di kawasan Asia Pasifik terdampak krisis pandemi secara tidak proposional. Artinya, persentase perempuan yang kehilangan pekerjaan tercatat lebih besar dibandingkan laki-laki.

ILO menyebut, 297 juta perempuan bekerja di sektor berisiko tinggi di Asia dan Pasifik pada 2019. Angka ini setara dengan 43,3 persen pekerjaan perempuan, dibandingkan dengan 37,6 persen untuk semua pekerja.

“Berbagai alasan menyebabkan kerugian bagi pekerja perempuan, sebab sebagian besar perempuan di kawasan Asia Pasifik bekerja di sektor-sektor yang sangat terpengaruh oleh krisis,” ujar Ida.