Ia menyatakan, setiap SPPG yang ditemukan memiliki kekurangan akan terlebih dahulu mendapatkan pembinaan dan evaluasi.

Namun, apabila pengelola tidak menunjukkan perbaikan setelah diberikan kesempatan, operasional dapur tersebut akan dihentikan.

“Kita akan perbaiki, akan kita tegur. Kalau memang tidak bisa memperbaiki, kita tutup. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu, dan juga operasional yang baik. Jangan sampai nila setitik, kemudian rusak susu sebelanga,” kata Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPPG di Bogor, Jumat (24/7).

Menurut Sudaryono, Program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Oleh karena itu, aspek keamanan pangan, mutu gizi, dan kualitas pelayanan tidak boleh diabaikan demi melindungi kesehatan para penerima manfaat sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

Ia menambahkan, BGN akan menerapkan sistem pembinaan yang diiringi dengan penegakan disiplin.

SPPG yang mampu menjalankan operasional sesuai ketentuan akan diberikan apresiasi, sedangkan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai tingkat kesalahannya.

“Kalau SPPG-nya bandel, SPPG-nya tidak disiplin, atau petugasnya tidak disiplin dan tidak bekerja dengan baik, ya kita harus hentikan. Kita harus berani. Yang bagus kita beri penghargaan, yang jelek tentu harus ada sanksinya,” ujarnya.

Sudaryono menjelaskan, sidak dilakukan secara acak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu agar pihaknya dapat melihat kondisi operasional yang sebenarnya di lapangan.

Selain melakukan pengawasan, kunjungan tersebut juga menjadi bentuk apresiasi bagi pengelola dan petugas SPPG yang telah menjalankan tugas sesuai petunjuk teknis.

Dalam inspeksi tersebut, ia mengunjungi SPPG Pasir Kuda 03, SPPG Cipaku 02, dan SPPG Tegal Gundil 05 di Kota Bogor.

Berdasarkan hasil pemantauan, mayoritas dapur MBG telah beroperasi sesuai standar yang ditetapkan.

Meski demikian, Sudaryono menilai masih ada tantangan yang perlu diperhatikan, yakni menjaga konsistensi kualitas layanan sekaligus menghadirkan variasi menu agar penerima manfaat, terutama anak-anak dan ibu hamil, tidak merasa bosan.

“Yang sudah bagus itu tantangannya tinggal satu, yaitu variasi menu. Supaya anak-anak maupun ibu-ibu yang mengonsumsi makanan itu tidak merasa bosan,” tuturnya.

Di akhir kunjungannya, Sudaryono mengajak masyarakat dan media untuk ikut mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, masukan dari publik menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan serta memastikan seluruh SPPG menjalankan operasional sesuai standar yang telah ditetapkan. []

Ia memastikan tidak akan memberi ruang bagi praktik yang merugikan keuangan negara, termasuk penyalahgunaan wewenang dan berbagai bentuk permainan dalam pengelolaan program.

“Doakan kami agar dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kami menerapkan zero tolerance terhadap praktik korupsi, hanky panky, maupun aksi ‘copet-copetan’ yang selama ini paling dibenci masyarakat Indonesia,” ujar Sudaryono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Sebagai langkah awal, Sudaryono akan memfokuskan perhatian pada pembenahan tata kelola internal BGN.

Menurutnya, seluruh proses kerja harus berlangsung secara transparan, akuntabel, dan mudah diawasi karena program MBG dibiayai melalui anggaran negara yang berasal dari uang rakyat.

Ia menegaskan setiap anggaran yang digunakan harus benar-benar diperuntukkan bagi sasaran program, yakni pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok lanjut usia.

“Hal-hal yang selama ini belum transparan harus dibuka. Jika masih ada proses yang dilakukan secara manual, harus mulai didigitalisasi agar seluruh aktivitas memiliki rekam jejak yang jelas. Tidak boleh lagi ada proses yang dilakukan secara tertutup. Semua harus terang benderang,” tegasnya.

Selain memperbaiki sistem, Sudaryono juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap pihak-pihak yang mencatut nama dirinya atau mengaku memiliki kedekatan dengannya untuk memperoleh keuntungan tertentu.

Ia mengakui memiliki banyak relasi, mulai dari keluarga, sahabat, teman, hingga rekan alumni.

Namun, hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan bagi siapa pun untuk menawarkan bantuan atau fasilitas dengan mengatasnamakan dirinya.

“Kalau nanti ada orang yang mengaku keluarga saya, sahabat saya, teman saya, atau alumni saya lalu menawarkan jasa dengan imbalan tertentu, saya pastikan itu tidak benar,” katanya.

Sudaryono meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan praktik semacam itu.

Menurutnya, BGN berkomitmen menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menghambat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Ia juga menegaskan seluruh penyelesaian persoalan di lingkungan BGN akan dilakukan melalui mekanisme resmi tanpa perlakuan istimewa kepada pihak mana pun.

“Saya ingin setiap persoalan diselesaikan sesuai mekanisme dan sistem yang berlaku. Bukan lagi mengandalkan kedekatan personal atau pembicaraan di ruang-ruang tertutup. Semua proses harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. []