Pernyataan tersebut disampaikan Hendropriyono untuk merespons isu yang mengaitkan orang-orang di lingkarannya dengan gelombang aksi yang belakangan mengkritik keras pemerintah.

Ia menegaskan tudingan tersebut tidak benar dan merupakan informasi palsu.

“Bahwa saya dan orang-orang yang ada di dekat saya tidak ada yang terlibat. Tidak ada teman-teman maupun keluarga yang tidak mendukung pemerintah,” kata Hendropriyono, Jumat (19/6).

Ia menegaskan tidak pernah mendukung ataupun mengarahkan aksi yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah.

Menurut Hendropriyono, penyampaian pendapat di ruang publik merupakan hak warga negara, namun tetap harus dilakukan dalam koridor hukum dan konstitusi.

Karena itu, ia menilai informasi yang menyebut dirinya mendukung gerakan penggulingan pemerintah merupakan hoaks dan fitnah.

Hendropriyono menekankan bahwa persatuan bangsa, ketertiban konstitusi, dan keselamatan negara harus selalu ditempatkan di atas kepentingan golongan maupun ambisi politik sesaat.

Jenderal penerima Bintang Republik Indonesia dari Presiden Prabowo Subianto tersebut mengatakan demokrasi hanya dapat berkembang secara sehat apabila perbedaan pendapat disalurkan melalui cara-cara damai, beradab, dan konstitusional.

Menurutnya, setiap upaya inkonstitusional yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa serta mengancam pemerintahan yang sah tidak boleh mendapat ruang dalam kehidupan bernegara.

Hendropriyono juga menegaskan dirinya tetap memegang prinsip menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan stabilitas nasional.

Prinsip tersebut, kata dia, telah dipegang sejak masih aktif sebagai anggota TNI hingga memasuki masa purnatugas.

“Sejak dulu, saya dan teman-teman tentara, yang sekarang purnawirawan, apalagi yang masih aktif, mengabdikan diri kepada negara dalam berbagai penugasan. Prinsip kami sama, menjaga keutuhan Republik Indonesia yang Pancasilais, UUD 1945, dan stabilitas nasional,” ujarnya.

Ia turut mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan membiasakan memeriksa fakta sebelum menyebarkan informasi.

“Saya mengajak masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap hoaks, apalagi simulakra. Selalu periksa fakta sebelum menyebarkan informasi, jangan main forward saja,” katanya.

Selain itu, Hendropriyono menegaskan hubungan keluarga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyamakan pilihan politik maupun ideologi seseorang.

“Anak, menantu, saudara, besan, maupun kerabat dapat saja memiliki pandangan politik yang berbeda. Tidak selalu sama,” ujarnya.

“Dalam politik, setiap orang bertanggung jawab atas sikap dan tindakannya sendiri, bukan atas hubungan kekeluargaan. Kekerabatan tidak identik dengan kesamaan ideologi. Hubungan darah tidak dapat dijadikan bukti adanya hubungan politik. Itu yang harus dipegang kalau memang kita orang yang melek dan intelek,” lanjutnya. []

Rapat tersebut difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam rangka mempercepat penanganan dampak bencana, mulai dari evakuasi warga, distribusi bantuan kemanusiaan, hingga pemulihan infrastruktur dan pelayanan dasar.

Menko Polkam menegaskan pentingnya sinergi seluruh unsur pemerintah agar langkah penanganan di lapangan berjalan terpadu dan efektif sesuai arahan Presiden.

“Seluruh unsur yang terlibat harus bergerak secara terpadu sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, agar arahan Presiden dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur di lapangan,” ujar Menko Polkam di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Dalam rapat tersebut, Menko Djamari menegaskan bahwa Polri, TNI, dan BIN memiliki peran strategis dalam mendukung penanganan bencana, baik dari aspek kemanusiaan, keamanan, maupun stabilitas nasional.

Ia meminta agar seluruh jajaran memperkuat kerja sama dan kesiapsiagaan agar dinamika di lapangan dapat dikelola dengan baik serta sejalan dengan kebijakan pemerintah.

“Polri dan TNI memiliki peran penting dalam mendukung penanganan di lapangan, termasuk pengamanan dan bantuan kemanusiaan, sementara BIN berperan dalam memperkuat pemantauan dan analisis situasi. Seluruhnya harus bekerja secara sinergis,” tegasnya.

Sebagai kementerian koordinator, Kemenko Polkam memastikan proses sinkronisasi kebijakan dan koordinasi pelaksanaan antarinstansi terus berjalan, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar respons pemerintah terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat dan terukur.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Polkam menegaskan bahwa upaya penanganan bencana dan pemulihan di wilayah terdampak memerlukan dukungan situasi yang kondusif agar seluruh kebijakan pemerintah dapat berjalan optimal.

“Karena itu, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi prasyarat penting dalam mendukung kelancaran kerja pemerintah di lapangan. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Menko Djamari.

Ia meminta agar seluruh pihak mengedepankan sikap saling menghormati dan tidak mudah terprovokasi, baik di ruang publik maupun di ruang digital, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

Lebih lanjut kata Menko Polkam, selain membahas tindak lanjut arahan Presiden terkait penanganan bencana, rapat tersebut turut menyinggung kesiapan pengamanan perayaan Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“Pembahasan dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat di akhir tahun,” tandas Menko Polkam.

Herindra akan menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Budi Gunawan. Penunjukan Herindra sudah disampaikan oleh Jokowi kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketua DPR Puan Maharani penunjukkan Herindra oleh Jokowi itu tertuang dalam surat presiden (Surpres) Nomor R51 tanggal 10 Oktober perihal Permohonan Pertimbangan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BIN.

“Sudah diusulkan satu nama dari presiden Jokowi Surpres penggantian Kepala BIN atas nama Pak Herindra,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (15/10/2024).

Sebelumnya, Herindra masuk dalam salah satu dari 49 tokoh yang dipanggil Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Ia pun telah menemui Prabowo di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra itu di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Hal itu disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Surat Presiden Jokowi terkait pemberhentian dan pengangkatan Kepala BIN sudah diterima pada 10 Oktober 2024 dan diproses oleh DPR.

“Surat tersebut telah dibahas dalam rapat Konsul pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI tanggal 14 Oktober 2024,” kata Puan, dalam Rapat Paripurna DPR RI, sebagaimana dikutip dari Kompas TV, Selasa 15 Oktober 2024.

Meski diberhentikan oleh Presiden Jokowi, nama Budi Gunawan santer disebut-sebut akan menjadi menteri yang ditunjuk presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bertugas membantu kabinet pemerintahannya kelak.

Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto telah memanggil setidaknya 49 orang untuk membantunya dalam menjalankan pemerintahan.

Di antaranya adalah, Natalius Pigai, Bahlil Lahadalia, Yusril Ihza Mahendra, Sri Mulyani, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, Saifulloh Yusuf, Pratikno, Tito Karnavian, Maruarar Sirait, dan lain-lain.

Selanjutnya, Prabowo juga akan memberikan pengarahan kepada calon-calon menterinya di Hambalang.

Tidak hanya itu, Prabowo juga bahkan mengagendakan pembekalan bagi menteri-menterinya usai pelantikan. []

JAKARTA, Eranasional.com – Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN) Budi Gunawan menyebut aura Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagian sudah pindah ke Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Budi Gunawan mengatakan itu saat memberikan sambutan pada peresmian Papua Youth Creative Hub di Jayapura, Papua, Selasa (21/3/2023).

Saat menyapa Prabowo Subianto, Budi Gunawan itu menyinggung kebersamaan Ketua Umum Partai Gerindra itu dengan Presiden Jokowi akhir-akhir ini.

“Yang saya hormati para menteri Kabinet Indonesia Maju, Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Prabowo Subianto. Kita semua mengamati akhir-akhir ini Bapak Prabowo sering berpergian bersama Bapak Presiden Jokowi,” kata Budi Gunawan.

“Beberapa kali Pak Prabowo juga menyatakan bahwa Pak Jokowi adalah gurunya, guru Beliau,” sambungnya.

Dia juga menyinggung seringnya Prabowo Subianto mendampingi Presiden Jokowi ketika saat kunjungan kerja.

“Pada akhirnya hari ini kita menjumpai beliau berdua di sini. Seluruhnya mulai melihat ada aura, aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo,” ucap Budi Gunawan.

Menanggapi itu, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanto menilai pernyataan Budi Gunawan itu sebagai sinyal dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dia meminta Presiden Jokowi agar menegur Budi Gunawan.

“Kontras mendesak Presiden RI Joko Widodo menegur Kepala BIN Budi Gunawan yang terindikasi tidak profesional karena diduga melanggar asas penyelenggaraan intelijen sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara,” tegas Fatia dalam keterangan tertulis, Jumat (24/3/2023).

Selain itu, Jokowi didesak agar meningkatkan sistem pengawasan intelijen negara. Ia berharap, BIN bisa menjadi lembaga yang profesional, obyektif, dan netral.

“Sebagaimana diamanatkan oleh UU Intelijen,” kata dia.

Kontras menilai, dua langkah itu perlu dilakukan karena sinyal dukungan Budi Gunawan yang menyebut aura Jokowi sudah pindah ke Prabowo merupakan bentuk pelanggaran asas penyelenggaran intelijen.

Pernyataan Budi Gunawan itu juga dinilai bisa disalahgunakan sebagai instruksi memobilisasi instrumen intelijen untuk memenangkan Prabowo sebagai capres 2024 nanti.

Fatia juga menyebut, kontroversi BIN bukan kali pertama terjadi di era kepemimpinan Budi Gunawan. BIN disebut sangat aktif terlibat dalam penanganan COVID-19, mulai dari kegiatan vaksinasi dengan mengetuk pintu rumah warga.

“Selain itu, BIN juga pernah terlibat dalam dalam sosialisasi terkait Rancangan KUHP. Hal ini jelas merupakan bentuk eksesifnya peran intelijen yang menjangkau aktivitas di luar tupoksinya,” ujar Fatia.