Pembahasan tersebut berlangsung saat Mendagri menerima Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) beserta jajaran di Posko Satgas yang berlokasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (9/2/2026).

Dalam pertemuan itu, Mendagri mengungkapkan bahwa BPS telah memiliki data yang cukup komprehensif mengenai kondisi di wilayah terdampak. Hal itu didukung oleh survei dan penugasan tim BPS yang telah turun langsung ke lokasi bencana.

“Ibu Kepala BPS menyampaikan, karena beliau sudah melakukan survei dan mengirimkan banyak tim ke daerah bencana ini, tiga [provinsi] ini, beliau … sudah memiliki dashboard tentang data-data bencana,” katanya.

Mendagri menilai, keberadaan dashboard data tunggal tersebut menjadi instrumen penting untuk menyatukan persepsi lintas kementerian/lembaga (K/L).

Selain itu, dashboard tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk membagi peran dan memantau perkembangan pemulihan di lapangan secara lebih terukur.

“Kita harapkan adanya dashboard, sangat diperlukan sekali untuk menyatukan pandangan kita. Update tentang situasi daerah bencana, dan itu bisa menjadi modal kita untuk membagi tugas,” ujarnya.

Mendagri juga menyampaikan bahwa dari total 52 kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak, pemerintah memfokuskan penanganan pada sepuluh daerah utama dengan dampak paling berat. Daerah-daerah tersebut antara lain Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Tengah.

“Di bagian gunung, itu adalah Aceh Tengah, dengan berbagai indikator yang sudah kita buat. [Daerah-daerah] yang lainnya sudah saya sampaikan, itu sudah normal, banyak yang sudah normal sepenuhnya, ada yang mendekati normal,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan bahwa untuk mencapai kondisi normal fungsional, dibutuhkan waktu sekitar dua bulan apabila seluruh pihak dapat bekerja keras secara terpadu. Normal fungsional yang dimaksud yakni berfungsinya kembali pasar, sekolah, rumah sakit, listrik, serta fasilitas dasar lainnya.

“Saya sampaikan, bedakan dengan normal permanen. Kalau normal permanen, butuh waktu yang lebih lama lagi, mungkin bisa sampai dua tahun,” ungkapnya.

Mendagri kemudian membandingkan dengan pengalaman penanganan pascatsunami Aceh, di mana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh membutuhkan waktu hingga lima tahun.

Hal itu disebabkan pembangunan infrastruktur permanen seperti jembatan dan jalan memerlukan proses panjang, termasuk pembangunan gedung-gedung publik yang rusak berat.

“Di samping itu juga masalah gedung, misalnya, sekolah yang betul-betul hancur. Itu juga butuh waktu. Yang cukup lama juga adalah sungai. Karena sungainya banyak sungai besar, dan itu contoh [sungai di Aceh] Tamiang,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan perkembangan dashboard data tunggal yang disiapkan sebagai dasar penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran.

Ia menekankan, pembangunan dashboard tersebut membutuhkan dukungan kuat dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga.

“Jadi ini luar biasa yang sudah support dan dukungan dari para Kementerian dan Lembaga untuk kita bisa membangun dashboard data tunggal,” tandasnya.

Dalam arahannya, Tomsi meminta seluruh Pemda menindaklanjuti hasil analisis harga bahan pokok di wilayah masing-masing secara konkret. Ia juga meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri bersama Bulog untuk berkoordinasi dengan 50 daerah yang harga berasnya masih tergolong tinggi.

“Bagaimana mungkin beras kita berlimpah, dan kita terus berupaya untuk menurunkan harga beras [tetapi] ini masih ada yang [harganya] tinggi,” tegas Tomsi.

Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sejumlah daerah yang harga berasnya masih naik signifikan, di antaranya Kabupaten Tambrauw, Dogiyai, hingga Mojokerto. Tomsi meminta Pemda segera menganalisis penyebab kenaikan harga tersebut, apakah dipicu oleh distribusi, pasokan, atau adanya permainan harga yang dapat merugikan masyarakat.

Selain beras, Tomsi juga menyoroti kenaikan harga minyak goreng dan bawang putih di beberapa daerah.

Ia mendorong agar Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Pemda segera menggelar rapat khusus untuk membahas penyebab dan solusi atas kenaikan harga tersebut.

“Harus ada alasan yang jelas bahwa kenapa ini (harga minyak goreng) sampai begini. Jangan terus kita biarkan terlena,” ujarnya.

Tomsi menekankan bahwa Rakor Pengendalian Inflasi tidak boleh menjadi kegiatan seremonial semata. Ia menegaskan pentingnya Pemda memanfaatkan forum tersebut untuk melahirkan langkah-langkah nyata demi menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

“Jadi tidak kita biarkan rapat ini seperti rata-rata air aja, lewat berlalu tanpa kita melakukan upaya-upaya [yang nyata]. Ingat, upaya yang kita lakukan adalah untuk masyarakat banyak,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa inflasi year to date tercatat sebesar 2,10 persen, sedikit lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut dipengaruhi oleh empat provinsi dengan inflasi di atas 3,5 persen, yakni Sumatera Barat, Riau, Aceh, dan Sulawesi Tengah. Selain itu, kondisi tersebut juga dipicu oleh komoditas pendorong utama seperti cabai merah, emas perhiasan, dan biaya pendidikan.

Meski demikian, jelas Amalia, sejumlah provinsi mengalami inflasi rendah bahkan deflasi. Daerah itu di antaranya Papua, Lampung, Papua Barat, dan Maluku Utara. Pada minggu pertama November 2025, tren harga menunjukkan perbaikan, dengan banyak provinsi mencatat penurunan persentase inflasi, terutama untuk komoditas pangan bergejolak.

“Artinya ini sesuatu yang sangat baik karena pengendalian harga untuk kelompok komoditas yang masuk kepada volatile food sudah terus terkendali dan mengalami penurunan,” jelas Amalia.