Eranasional.com- Sebanyak 660 Calon Taruna/Taruni (Catar) Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) Tahun Anggaran 2022 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diserahterimakan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengikuti pendidikan.

Para catar itu akan mengikuti pendidikan dasar selama sepekan ke depan di sekolah pendidikan calon taruna Lido, Sukabumi. Pasca pendidikan Lido, para Catar kelak akan ditasbihkan sebagai Taruna.

Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, Sudjonggo berpesan agar para catar tidak cengeng dalam pendidikan baik pendidikan calon taruna selama sepekan maupun pendidikan taruna empat tahun ke depan.

“Jadilah mandiri karena jauh dari keluarga. Jangan cengeng,” pesan Sudjonggo dalam upacara serah terima, Selasa (17/01/2023) pagi.

Lebih lanjut Sudjonggo berpesan kepada seluruh catar untuk mempersiapkan fisik dan mental, untuk tidak mudah menyerah dan putus asa.

“Tidak perlu berkeluh kesah kesana kemari, karena itu bukan solusi. Laksanakan seluruh kewajiban kalian, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi jalan dan usaha kalian,” ujar Sudjonggo di lapangan upacara BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sudjonggo mengatakan pendidikan catar merupakan momen penting untuk pembentukan karakter, pengembangan diri, dan penajaman potensi peserta didik.

Tujuannya adalah menghasilkan kader Kemenkumham sesuai tata nilai profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif (PASTI).

“Belajarlah sungguh-sungguh, ikuti segala aturan yang telah ditetapkan, dan selalu menjaga nama baik Kemenkumham,” kata Sudjonggo lagi.

Adapun 660 Catar Kemenkumham yang lulus seleksi terdiri atas 350 Catar Poltekip dan 310 Catar Poltekim. Status pendidikan catar baik Poltekip maupun Poltekim adalah Kedinasan di bawah Kemenkumham.

Setelah lolos masa pendidikan catar di Lido, mereka selanjutnya mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 4 (empat) tahun.

Setelah lulus, mereka akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil golongan III.

Untuk dapat mengikuti pendidikan kedinasan di bidang teknis pemasyarakatan melalui Poltekip dan teknis keimigrasian melalui Poltekim, dibutuhkan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan tertentu yang disaring melalui berbagai tahapan seleksi.

Untuk tahun 2022, proses seleksi dimulai sejak 9 April 2022 hingga pengumuman akhir pada 14 Oktober 2022.

Tahapan meliputi seleksi administrasi;_

Seleksi kompetensi dasar;_

seleksi kesehatan;_

Seleksi kesamaptaan;_

Psikotes;_

Kemudian diakhiri dengan tes wawancara, pengamatan fisik, dan keterampilan.

Pada tahap pendaftaran, tercatat sebanyak 29.700 calon yang mendaftarkan diri. Pada akhirnya, hanya 660 orang yang dinyatakan diterima dan berhak menjalani pendidikan catar.

Bagi masyarakat yang berniat menjadi taruna Poltekip dan Poltekim Kemenkumham, seluruh informasi pendaftaran dan tahapan seleksi hanya bersumber dari akun media sosial Instagram resmi Kemenkumham @kemenkumhamri serta website cpns.kemenkumham. go.id

Jakarta – Sebanyak 183 kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pembekalan gelombang III dan IV tersebut dilaksanakan secara virtual, dan dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada Senin (13/9/2021).

“Peserta Gelombang III sebanyak 135 orang bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota nonpetahana, dan peserta Gelombang IV sebanyak 48 orang bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota petahana,” kata Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi.

Teguh melanjutkan, pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2020, yang dilaksanakan secara demokratis, telah berjalan dengan sangat sukses.

Helatan Pilkada ini menghasilkan 261 pasangan bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota yang memiliki latar belakang beragam, baik dari aspek pendidikan, sosial, pengalaman politik, maupun profesi dan keahlian, serta karakteristik kepemimpinan yang beragam juga.

Di sisi lain, kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah harus mengacu pada regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.

“Oleh sebab itu, para bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 perlu diberikan pembekalan tentang kepemimpinan pemerintahan dalam negeri,” tuturnya.

Terlebih lagi dengan perkembangan dunia dan globalisasi di era Revolusi Industri 4.0 yang juga berbarengan dengan pandemi Covid-19 saat ini, telah membawa disrupsi yang sangat besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Pemerintah Daerah dituntut agar lebih mampu meningkatkan kapasitas dan daya saing daerah menuju kemandirian daerah dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

“Era ini menuntut pemimpin harus lebih lincah (agile), cepat, adaptif, responsif, inovatif dan kolaboratif dalam mencari solusi dan menyikapi setiap perubahan yang berjalan begitu cepat, namun tetap dalam kerangka NKRI, serta tetap pada koridor regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Teguh.

Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Gelombang III dan IV dilaksanakan sepenuhnya menggunakan metode virtual synchronous learning atau tatap maya dari pembelajaran tatap maya tahap I, kemudian coaching, paparan rencana aksi dan pembelajaran tatap maya tahap II.