Pernyataan itu disampaikan Puan kepada awak media di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa, 10 Maret 2026. Menurutnya, gelombang operasi tangkap tangan terhadap pejabat daerah dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya persoalan struktural dalam sistem politik dan tata kelola pemerintahan daerah yang perlu diperbaiki.

Dalam kurun waktu sekitar satu pekan terakhir saja, dua kepala daerah diketahui terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Situasi tersebut memunculkan kembali perdebatan mengenai efektivitas sistem pengawasan serta mekanisme pembinaan integritas terhadap pejabat publik di tingkat daerah.

Puan menilai bahwa tingginya biaya politik dalam proses pemilihan kepala daerah berpotensi menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya praktik korupsi setelah seseorang menduduki jabatan publik. Menurutnya, biaya politik yang terlalu besar dapat memicu tekanan bagi pejabat terpilih untuk mencari cara mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan selama proses politik.

Ia mengatakan bahwa evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memahami penyebab mendasar dari maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Evaluasi tersebut, menurut Puan, harus melibatkan pemerintah, partai politik, serta lembaga pengawas.

“Kita harus sama-sama melakukan evaluasi antara DPR dan pemerintah terkait dengan maraknya kasus korupsi kepala daerah ini,” kata Puan.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan politik serta pembinaan akuntabilitas bagi para pejabat publik, khususnya kepala daerah yang memegang tanggung jawab besar dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan di wilayah masing-masing.

Menurut Puan, partai politik juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kader yang diusung dalam pemilihan kepala daerah memiliki integritas yang kuat. Selain itu, sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus diperkuat agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

“Apakah kemudian biaya politik terlalu mahal, atau bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah, itu yang harus kita evaluasi bersama,” ujarnya.

]]> https://eranasional.com/99646/puan-maharani-minta-evaluasi-biaya-politik-usai-sejumlah-kepala-daerah-kena-ott-kpk/feed 0 Aditya https://eranasional.com/99565/tito-tegaskan-kepala-daerah-siaga-beri-pelayanan-publik-selama-idulfitri-2026 https://eranasional.com/99565/tito-tegaskan-kepala-daerah-siaga-beri-pelayanan-publik-selama-idulfitri-2026#respond Mon, 09 Mar 2026 12:05:12 +0000 https://eranasional.com/99565/tito-tegaskan-kepala-daerah-siaga-beri-pelayanan-publik-selama-idulfitri-2026 Tanjungpinang, ERANASIONAL.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan agar seluruh kepala daerah tetap siaga di wilayah masing-masing guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal selama perayaan Idulfitri 1447 Hijriah.

Hal tersebut selaras dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 000.2.3/1171/SJ tanggal 8 Maret 2026 tentang Penundaan Perjalanan ke Luar Negeri selama libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Kebijakan tersebut juga merespons fenomena sejumlah kepala daerah yang merencanakan perjalanan ibadah umrah mendekati Idulfitri, sehingga berpotensi tidak berada di daerah saat momentum penting tersebut.

Ia mengatakan, kepala daerah adalah pimpinan tertinggi di wilayahnya, pemegang kekuasaan dan pengambil kebijakan yang bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat.

“Di saat puncak kegiatan masyarakat, masyarakat berlibur, kita jangan berlibur. Kita justru puncak kegiatan membuat yakin masyarakat bisa melaksanakan rangkaian hari raya, dengan arus mudik, arus balik, dengan harga-harga yang terkendali, tempat wisata yang dijaga baik, dikelola baik,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Kesiapan Pemda pada Perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 H/Tahun 2026 yang digelar secara hybrid dari Aula Kantor Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Tanjungpinang, Senin (9/3/2026).

Ia menjelaskan, mobilitas masyarakat pada masa mudik dan arus balik perlu mendapat perhatian serius mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Tradisi mudik setiap Lebaran menyebabkan lonjakan pergerakan masyarakat dalam jumlah besar.

Selain itu, keamanan lingkungan juga perlu menjadi perhatian, terutama karena banyak rumah yang ditinggalkan pemiliknya saat mudik. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan keamanan lingkungan serta pembentukan pos-pos siaga di jalur mudik dan arus balik.

“Hal lain tentunya adalah masyarakat yang meninggalkan tempat, pulang kampung, rumahnya kosong, perlu dijaga, perlu diatur. Ada yang mungkin menitipkan kendaraannya kepada tetangga, kepada RT. Kemudian juga ada yang pos-pos siaga harus dibuat di jalur-jalur arus mudik-arus balik,” katanya.

Mendagri juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah (Pemda) dalam memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama masa Lebaran.

Hal tersebut antara lain dilakukan dengan menjaga keselamatan transportasi, mengantisipasi potensi keramaian di lokasi wisata, serta memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok menjelang hari raya.

Khusus untuk pengendalian inflasi, kepala daerah diminta berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), distributor, asosiasi pengusaha, serta pengelola pasar guna memastikan pasokan tetap cukup dan harga terjangkau.

“Untuk meyakinkan bahwa cukup kesediaan dan harganya terjangkau. Kalau ada yang naik, intervensi dengan gerakan pasar murah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan bahwa dalam rangka mengurangi kepadatan arus mudik dan arus balik, pemerintah memberikan fleksibilitas penerapan kebijakan Working From Anywhere (WFA).

Kebijakan tersebut dapat diterapkan pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026 sesuai pengaturan masing-masing kementerian, lembaga, maupun Pemda.

“Itu harus diatur oleh kepala daerah masing-masing, kementerian/lembaga masing-masing. Artinya akan ada libur panjang dari tanggal 16 sampai 27 [Maret]. Saya enggak mengatakan libur sebetulnya, tapi Working From Anywhere,” tandasnya

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode libur Lebaran.

Instruksi tersebut disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 000.2.3/1171/SJ tanggal 8 Maret 2026 tentang Penundaan Perjalanan ke Luar Negeri selama libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

SE ditujukan kepada seluruh gubernur serta bupati dan wali kota. Dalam SE tersebut, kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta menunda perjalanan luar negeri mulai 14 hingga 28 Maret 2026.

“Terkecuali kegiatan yang bersifat sangat esensial yang pelaksanaannya merupakan arahan Presiden atau untuk keperluan pengobatan,” jelasnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu (8/3/2026).

Mendagri menjelaskan, kebijakan ini diambil untuk memastikan pemerintah daerah tetap fokus menjalankan sejumlah agenda strategis menjelang dan selama periode libur Lebaran.

Beberapa langkah strategis yang diminta kepada kepala daerah antara lain, pertama, mengantisipasi potensi peningkatan risiko keamanan dan keselamatan selama libur Idulfitri serta memperkuat koordinasi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran. Ketiga, melakukan pemantauan dan pengendalian inflasi daerah. Keempat, memastikan kesiapan penyelenggaraan kegiatan perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Mendagri menegaskan, kebijakan ini bertujuan memastikan kepala daerah tetap berada di wilayahnya masing-masing sehingga dapat merespons secara cepat berbagai kebutuhan masyarakat selama momentum Lebaran.

“Terhadap rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) atau izin ke luar negeri dengan alasan penting yang telah diterbitkan untuk tanggal keberangkatan dimaksud agar dilakukan pembatalan atau penundaan/penjadwalan ulang agenda kegiatan,” terangnya.

Surat edaran tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Sekretaris Kabinet.

Karena itu, ia menegaskan, banyaknya masyarakat yang memiliki rumah layak huni menjadi salah satu ukuran keberhasilan kepala daerah dalam memimpin wilayahnya.

Hal itu disampaikannya pada acara Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, Sosialisasi Rumah Subsidi, PT Permodalan Nasional Madani dan PT Sarana Multigriya Finansial Melawan Rentenir di Kantor Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar), Selasa (3/3/2026).

“Kalau kepala daerahnya nggak bisa membuat rakyatnya punya rumah, makin banyak yang nggak punya rumah, gagal kepala daerah itu,” tegas Tito

Menurut Mendagri, kepemimpinan kepala daerah tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi kemampuan mengangkat derajat masyarakat.

Lanjut ia mengatakan Indikatornya antara lain penurunan angka kemiskinan dan stunting, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta bertambahnya jumlah warga yang memiliki rumah atau menempati hunian layak,.

Ia menjelaskan, persoalan perumahan masih menjadi tantangan besar secara nasional. Masih terdapat puluhan juta masyarakat yang belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tidak layak. Karena itu, pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap sektor ini melalui berbagai kebijakan dan terobosan pembiayaan.

Upaya tersebut, lanjutnya, tidak hanya menyasar pembangunan rumah baru, tetapi juga perbaikan rumah tidak layak huni.

“Pemerintah memanfaatkan berbagai skema pembiayaan, termasuk dukungan perbankan dan sinergi lintas sektor guna mempercepat realisasi program,” tambahnya.

Mendagri menilai, pembangunan perumahan memiliki efek berganda yang luas terhadap perekonomian. Hal itu seperti perbankan, industri bahan bangunan, transportasi, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang akan ikut terdorong pertumbuhannya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi pemerintah daerah (Pemda) yang telah menerbitkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan tersebut dinilai mampu menekan biaya pembangunan sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau.

Mendagri turut mendorong Pemda di Kalbar untuk terus meningkatkan realisasi kebijakan tersebut. Ia mengingatkan bahwa regulasi yang sudah diterbitkan perlu diikuti dengan implementasi nyata agar benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Selain itu, Mendagri juga menekankan pentingnya dukungan Pemda terhadap program gentengisasi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyoroti pentingnya kualitas dan estetika hunian, khususnya di Singkawang sebagai kota wisata. Dirinya mencermati dominasi penggunaan atap seng di wilayah tersebut dan mendorong dukungan terhadap penggunaan genteng.

“Jadi tolong buat program juga yang non-seng lah. Seng tuh oke, murah, tapi enggak asri,” ujarnya.

Menurutnya, penggunaan genteng atau material atap yang lebih estetis dapat memperkuat daya tarik kota sekaligus membuka peluang pengembangan industri lokal.

“Pemda tidak hanya fokus pada pembangunan unit rumah, tetapi juga memperhatikan kualitas visual kawasan permukiman, terutama di daerah yang mengandalkan sektor pariwisata,” tandasnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, serta pejabat terkait lainnya.

Wiyagus menjelaskan, berdasarkan data Global Tuberculosis Report 2024, Indonesia menempati posisi kedua dengan kasus TBC tertinggi di dunia. Selain itu, penemuan kasus TBC di Indonesia juga baru mencapai 62 persen. Kondisi ini membutuhkan penanganan yang optimal dan kolaborasi lintas sektor, termasuk dari pemerintah daerah (Pemda).

“Karena penanggulangan TBC tidak dapat dilakukan secara sektoral, yaitu sektor kesehatan saja atau di daerah, di dinas kesehatan saja,” ujar Wiyagus pada Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata Percepatan Eliminasi TBC Berkelanjutan di Seluruh Indonesia secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Wiyagus menekankan, Pemda memiliki peran krusial dalam penanganan TBC. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, daerah perlu menangani TBC, salah satunya dengan mencantumkan indikator TBC dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Selain itu, daerah juga perlu mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di wilayahnya.

Lebih lanjut, Wiyagus menekankan kepala daerah harus memperkuat keberadaan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) agar aktif, fungsional, dan dievaluasi secara berkala. Capaian penanganan TBC juga harus menjadi indikator kinerja kepala daerah, bukan hanya sektor kesehatan.

Pada kesempatan tersebut, Wiyagus juga menjelaskan peran camat dalam menuntaskan persoalan TBC. Dalam konteks itu, camat berperan sebagai koordinator wilayah yang menggerakkan pemerintah desa dan kelurahan, kader TP PKK dan Posyandu, serta RT/RW. Koordinasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan upaya deteksi dini TBC di tingkat masyarakat.

“Camat, dan lurah, kades perlu memiliki KPI (Key Performance Indicator) TBC. Prinsip dasar dalam menetapkan KPI bahwa bukan KPI medis, tapi KPI tata kelola dan mobilisasi … Kalau masih banyak kasus belum ditemukan, berarti fungsi koordinasi wilayah belum optimal. KPI ini tujuannya mendorong aksi cepat, kemudian kolaboratif, dan empatik,” sambung Wiyagus.

Wiyagus berharap, Pemda dapat melaksanakan gerakan Temukan, Obati, Sampai Sembuh (TOSS) TB di wilayah masing-masing. Dengan demikian, percepatan eliminasi TBC dapat direalisasikan secara terukur dan berkelanjutan.

Hasto menegaskan bahwa korupsi bukan persoalan sistem semata, tetapi juga soal integritas dan tata kelola kekuasaan. Karena itu, apabila terdapat potensi penyalahgunaan wewenang, tanggung jawab utama berada pada partai politik dan negara untuk membangun mekanisme pencegahan yang efektif.

“Itu tugas kita untuk saling mengingatkan. Kalau ada korupsi, maka tugas partai adalah membangun sistem pencegahan korupsi,” ujar Hasto dalam keterangannya.

Ia menyebut PDI Perjuangan secara konsisten menempatkan isu antikorupsi sebagai agenda penting partai. Upaya tersebut, kata dia, tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah dituangkan dalam berbagai kebijakan internal, termasuk melalui rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

“Ini harus dilakukan terus-menerus oleh PDI Perjuangan,” tegasnya.

Dalam pandangan Hasto, polemik mengenai sistem pemilihan kepala daerah kerap terjebak pada dikotomi hitam-putih, seolah-olah satu mekanisme pasti lebih bersih dibanding yang lain. Padahal, menurutnya, setiap sistem memiliki potensi penyimpangan apabila tidak diiringi dengan pengawasan dan pencegahan yang kuat.

Lebih lanjut, Hasto menyinggung persoalan penegakan hukum yang menurutnya dalam praktik sering kali tidak berjalan ideal. Ia mengkritisi kenyataan bahwa hukum kerap dijadikan instrumen kekuasaan, bukan lagi alat keadilan.

“Dalam praktik, penegakan hukum sering kali menjadi instrumen kekuasaan. Itu bukan lagi makna power, tetapi force, menggunakan kekuatan untuk menekan pihak lain,” katanya.

Hasto mengaku pengalaman pribadi membuatnya memahami bahwa proses penegakan hukum di Indonesia tidak selalu berpijak pada fakta hukum yang objektif. Ia menyebut adanya situasi di mana hukum dijalankan tanpa dasar yang kuat, bahkan disertai dengan rekayasa.

“Kita harus melihat realitas penegakan hukum apa adanya,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Hasto menilai paradigma lama penegakan hukum sudah tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan zaman. Ia menyinggung perkembangan teknologi informasi, termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), yang memungkinkan penciptaan realitas semu di ruang publik.

“Sekarang realitas itu bisa dikonstruksi. Bisa diciptakan sesuatu yang tampak baik, padahal palsu,” katanya.

Menurut Hasto, kondisi ini menuntut aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk semakin berhati-hati. Penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan prosedur formal, tetapi juga harus dilandasi etika, moral, dan prinsip kemanusiaan.

Karena itu, ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dengan berlandaskan due process of law, tertib hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Itu bagian dari sistem reformasi hukum,” ucap Hasto.

Ia juga menyampaikan bahwa PDI Perjuangan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong reformasi institusi kepolisian yang dilanjutkan dengan pembenahan sistem hukum nasional secara menyeluruh.

Salah satu terobosan penting dalam agenda reformasi hukum tersebut, menurut Hasto, tercermin dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia menyoroti ketentuan baru yang mewajibkan saksi didampingi penasihat hukum saat menjalani pemeriksaan.

“Ini penting karena faktanya tidak semua warga negara memahami produk hukum. Pendampingan pengacara menjadi bagian dari jaminan keadilan,” jelasnya.

Hasto menilai aturan tersebut dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses hukum, sekaligus melindungi hak-hak warga negara agar tidak menjadi korban kriminalisasi.

Meski demikian, ia tidak menampik bahwa KUHAP baru menuai kritik dari berbagai kelompok masyarakat sipil. Namun, menurutnya, kritik tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.

“Kritik itu dijawab dengan hak konstitusional melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi,” pungkas Hasto.

Dengan demikian, Hasto menegaskan bahwa perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah seharusnya tidak berhenti pada kekhawatiran korupsi elite semata, melainkan diarahkan pada pembenahan sistem politik dan hukum secara menyeluruh, agar demokrasi berjalan lebih berintegritas dan berkeadilan.

Penetapan ini berlangsung usai Pembukaan Musyawarah Komisariat Wilayah (Muskomwil) III APEKSI yang digelar di Hotel Santika, Kota Pekalongan, pada Kamis, (24/4/2025).

Pengukuhan Mas Aaf itu ditandai dengan penyerahan bendera pataka APEKSI oleh Ketua Umum APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Dalam kepengurusan baru ini, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Prihatin didapuk sebagai Wakil Ketua Komwil III APEKSI.

Wali Kota Aaf menegaskan bahwa, APEKSI bukanlah wadah untuk berkompetisi, melainkan forum kolaboratif antar pemerintah kota di seluruh Indonesia.

Ia menyebutkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama, terutama menyangkut berbagai isu nasional yang seringkali tidak serta-merta bisa diimplementasikan di tingkat kota.

“Banyak kebijakan nasional yang dirancang secara top-down, namun dalam pelaksanaannya di daerah, sering kali kita harus melakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik lokal,” ujar Aaf.

Menurutnya, disinilah peran APEKSI sebagai jembatan komunikasi dan kerja sama antar pemerintah kota menjadi sangat penting. Forum-forum yang diselenggarakan APEKSI diharapkan dapat menjadi wadah diskusi strategis sekaligus ruang bertukar gagasan dan praktik baik antar daerah.

Salah satu agenda penting ke depan adalah pertemuan APEKSI nasional yang akan berlangsung di Surabaya pada 6–10 Mei 2025, yang selanjutnya akan dilanjutkan di Bogor.

“Semoga seluruh rangkaian forum APEKSI mendatang berjalan lancar dan sukses. Ini menjadi momentum penting dalam memperkuat solidaritas antarpemerintah kota serta mendorong terwujudnya pembangunan perkotaan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Aaf juga mengajak seluruh kepala daerah di wilayah Komwil III APEKSI untuk terus menjaga kekompakan, membuka ruang dialog yang konstruktif, serta saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan perkotaan.

“Mulai dari kemiskinan, permasalahan sampah, pengangguran, ketimpangan pembangunan, hingga dampak perubahan iklim,” tegasnya.

Muskomwil III APEKSI di Kota Pekalongan ini sendiri diikuti oleh para wali kota serta perwakilan dari sejumlah kota anggota Komwil III yang meliputi wilayah-wilayah di Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y), DKI Jakarta dan Banten.

Selain memilih kepengurusan baru, forum ini juga dimanfaatkan untuk merumuskan rencana kerja Komwil III APEKSI dalam lima tahun mendatang.

“Dengan amanah baru yang diemban ini, Saya optimistis bahwa kolaborasi dan sinergi yang dibangun melalui APEKSI akan menjadi kekuatan besar dalam memajukan kota-kota di Indonesia secara berkeadilan dan berkelanjutan,” pungkasnya. (em-aha)

Selama sepekan (21-27 Februari 2025) mengikuti, Aaf mengaku terkesan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan pembekalan dari para menteri kabinet merah putih, berkenalan hingga saling berbagi ilmu dengan kepala daerah lainnya.

“Retret kemarin, kita bisa saling mengenal, berkolaborasi dan sinergi dengan kepala daerah kabupaten maupun kota lainnya,” kata Aaf usai Rapat Paripurna Penyampaian Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Ruang Sidang Paripurna, Senin, 3 Maret 2025.

Menurut Aaf, keberadaan retret sangat membantu kepala daerah dalam membangun dan merancang strategi bersama untuk kemajuan daerah masing-masing.

“Apa yang menjadi keunggulan daerah lain, Kota Pekalongan bisa belajar kesana. Ataupun sebaliknya, apa yang menjadi keunggulan Kota Pekalongan, mereka bisa belajar disini. Kita sinergikan dan sinkronkan bersama-sama,” papar Aaf.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab menambahkan, meskipun mengikuti retret hanya dua hari, ia mengaku mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan tersebut.

“Kita berkenalan dengan para menteri dan juga kepala daerah. Hampir seluruh menteri kabinet hadir untuk memberikan pengarahan dan materi pada acara retret kemarin. Acaranya sangat luar biasa, sangat bermanfaat untuk membangun Kota Pekalongan menjadi lebih baik dan sejahtera,” ujarnya. (em-aha)

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, seusai penutupan retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jumat 28 Februari 2025.

Menurutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menyampaikan adanya kemungkinan pemberhentian kepala daerah.

“Kemarin Pak Menteri juga sampaikan, kepala daerah itu walaupun dipilih secara langsung oleh rakyat tapi sangat bisa diberhentikan, berdasarkan Undang-Undang,” ucapnya.

“Jadi bukan dipilih lalu tidak bisa berhenti,” tegasnya.

Ia kemudian menjelaskan sejumlah hal yang dapat mengakibatkan pemberhentian kepala daerah, termasuk jika tidak melaksanakan program prioritas nasional.

“Bisa diberhentikan karena tidak melaksanakan program prioritas nasional, bisa diberhentikan bila ke luar negeri tanpa izin. Bisa diberhentikan ketika melakukan perbuatan tercela. Jadi ada celah untuk diberhentikan,” bebernya.

Meski ada kemungkinan untuk memberhentikan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang, namun, kata dia, Mendagri berharap agar itu jangan sampai terjadi.

“Kemarin Pak Mendagri mengingatkan, jangan sampai pasal ini digunakan, jangan sampai ketentuan ini digunakan,” pesannya.

“Teman-teman kepala daerah harus menjaga betul amanah sehingga husnul khotimah sampai di ujung, dijaga sama-sama, karena ada celah berdasarkan hukum untuk diberhentikan,” sambung Bima.

Diketahui, retret kepala daerah terpilih di Akmil Magelang dilaksanakan mulai Jumat 21 ebruari 2025 hingga, Jumat 28 Februari 2025.

Pada hari terakhir pelaksanaan retret, jumlah kepala daerah yang hadir sebanyak 493 orang, sementara wakil kepala daerah sebanyak 477 orang.

“Kepala tidak berkurang, tapi wakil kepala daerah kalau tidak salah ada 477, ada 20 an yang tidak hardir karena alasan sakit dan lain-lain. Kepala daerah masih sama jumlahnya, 493, yang tim Bali nanti ikut gelombang berikutnya,” katanya. []

Dia mengatakan bahwa pemerintah daerah (Pemda) dapat melakukan kreativitas pembiayaan, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dia menjelaskan, banyak skema pembiayaan yang dapat dikolaborasikan dengan berbagai pihak termasuk sektor swasta. Dirinya mengapresiasi pemda yang telah berkreasi dalam membiayai pembangunan.

Dia menyadari langkah ini membutuhkan komitmen dari para pemangku kepentingan.

Namun, dia menegaskan, apabila pembangunan infrastruktur hanya mengandalkan APBD maupun APBN, maka prosesnya akan memakan waktu lama. Sebab pembangunan tersebut nantinya akan bergantung terhadap kondisi keuangan negara.

“Di banyak negara, membangun berbagai infrastruktur itu enggak selalu 100 persen APBD atau APBN, karena kalau mau menunggu APBD atau APBN, itu bisa lama banget,” katanya saat menjadi pembicara pada Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Dia pun sudah meminta kepada Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk memelototi belanja-belanja daerah yang tidak efisien tersebut.

Menurut dia, para kepala daerah perlu mengubah pola pikir terhadap program-program tersebut.

“Ada program stunting, anggarannya Rp10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, lain-lain, Rp6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak di bawah dua tahun itu Rp2 miliar. Rp2 miliar lagi evaluasi,” kata Tito saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Jangan sampai, kata dia, para kepala daerah justru tertipu oleh para pejabat di bawahnya yang main-main terhadap penggunaan anggaran.

Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Dia menyampaikan hal itu saat ditanya apakah Prabowo akan meninjau lokasi bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

“Belum. Kan presiden akan pergi. Besok ada pertemuan dengan forkopimda di seluruh Indonesia kan, jadi kita besok seharian ada pertemuan dengan daerah-daerah di seluruh Indonesia,” kata Pratikno di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Merujuk surat undangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk media massa, Prabowo dijadwalkan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

Kata dia, nanti akan menyerahkan laporan dari PPATK itu ke penegak hukum, untuk diindaklanjuti.

“Jadi ini kawan-kawan diduga terlibat transaksi tidak wajar dalam pemilu itu banyak, ya, toh. Ada legislatif, ada eksekutif daerah, ada legislatif pusat, kan gitu,”kata pria yang karib disapa Bambang Pacul di gedung DPR, Jakarta, Rabu 26 Juni 2024 dikutip dari Kompas TV.

“Kalau sudah laporan hasil pemeriksaan, diserahkan kepada DPR, diserahkan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti, begitu,”tambahnya.

“Ya termasuk ada staf-staf kan gitu lho, staf sekretariat juga, gitu. Namanya juga laporan transaksi uang yang dianggap kurang wajar di rekening, itu tok. Bahwa ada di antara caleg-caleg yang melakukan transaksi diduga transaksi tidak wajar, termasuk juga para kepala daerah. Namanya ada? Ada itu loh di PPATK ada,” sambungnya.

Bambang Pacul mengatakan bahwa PPATK yang menyusun laporan hasil pemeriksaan untuk diserahkan kepada komisinya.

“Yang nantinya setelah menjadi laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada Komisi III DPR,” ujarnya.

Dia menambahkan, anggota DPR yang terlibat judi online akan diproses etik melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Sebelumnya mengutip Breaking News Kompas TV, PPATK mengungkap temuan adanya sekitar 1.000 anggota DPR dan DPRD di seluruh Indonesia diduga bermain judi online.

Hal itu dikatakan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di gedung DPR, Jakarta, Rabu 26 Juni 2024. []

“Ya, silakan kalau KY,” kata Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Sunarto ditemui usai menghadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung MA, Jakarta, Sabtu.

Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa tidak akan mengomentari lebih lanjut terkait langkah KY tersebut.

“Kan ini KY ya, silakan tanya ke KY saja ya. Jadi, kami tidak ada komentar untuk itu,” ujarnya.

Sementara itu, ia menyebut secara prinsip hakim mempunyai otoritas, tetapi dia tidak menjelaskan secara rinci.

“Karena prinsipnya hakim itu punya otoritas, (tetapi, red.) kalau yang itu saya tidak ada komentar,” jelasnya.Sebelumnya, Anggota KY Joko Sasmito mengatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Tim Pengawasan Perilaku Hakim (Waskim) dan Investigasi untuk mendalami putusan MA tentang perubahan minimal batas usia calon kepala daerah.

Ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (31/5), Joko Sasmito menuturkan bahwa hasil dari pendalaman itu akan menjadi dasar bagi pihaknya untuk melakukan pertimbangan hukum terhadap majelis hakim MA yang memutus perkara tersebut.

Lebih lanjut, anggota sekaligus Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata mengemukakan bahwa lembaganya tetap menaruh perhatian atas putusan tersebut meskipun tidak berwenang untuk mengintervensi.

“KY menaruh concern atas putusan ini karena putusan ini juga menentukan pilkada yang jujur dan adil, yaitu soal uji materi terhadap peraturan KPU yang memang menjadi kewenangan Mahkamah Agung,” kata dia.

Mukti menilai hakim seharusnya perlu menjaga rasa keadilan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap putusan tersebut, sekaligus untuk pelaksanaan demokrasi yang lebih baik.

Ia kemudian mempersilakan publik untuk melapor apabila menemukan dugaan pelanggaran kode etik hakim dengan menyertakan bukti pendukung agar KY bisa menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Namun, KY hanya fokus pada aspek dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH),” ucapnya menegaskan.

MA dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 mengabulkan permohonan Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) terkait dengan minimal batasan usia calon kepala daerah.

MA menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.

Oleh sebab itu, MA menyatakan bahwa pasal dalam PKPU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “… berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pasangan calon terpilih”.

Pada akhir putusannya, MA juga memerintahkan KPU RI untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020.

Dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, Tito mengatakan hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo saat di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10).

“Bapak Presiden juga menegaskan bahwa jika ada performa yang tidak bagus, kapan saja bisa diganti dengan pj,” kata Tito.

Tito mengaku sudah beberapa kali mengganti kepala daerah yang tak mampu menangani inflasi.

Oleh karena itu, dia meminta agar semua kepala daerah menaruh perhatian pada inflasi.

“Ada beberapa yang sudah ganti dan saya akan konsisten melaksanakan itu,” tegasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan komoditas beras menjadi penyumbang terbesar pada inflasi tahunan Oktober 2023 yang tercatat sebesar 2,56 persen (yoy).

Tingkat inflasi tahunan pada Oktober 2023 adalah 2,56 persen atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen (IHK) dari 112,75 pada Oktober 2022 menjadi 115,64 pada Oktober 2023.

Adapun bila ditinjau berdasarkan wilayah, maka seluruh kota tercatat mengalami inflasi tahunan, di mana 54 kota mencatatkan IHK lebih tinggi dari inflasi nasional.

Masih berdasarkan data BPS, inflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pandan, yakni sebesar 5,43 persen.

Komoditas penyumbang inflasi di Kota Tanjung Pandan adalah tarif angkutan udara dengan andil 1,15 persen, ikan segar 0,98 persen, beras 0,91 persen, rokok kretek filter 0,31 persen, dan daging ayam ras 0,23 persen.

Selanjutnya, kota dengan inflasi tertinggi lainnya adalah Sumenep dengan inflasi 5,29 persen, Merauke 4,89 persen, Luwuk 4,25 persen, Kotabaru 4,12 persen, dan Maumere 4,07 persen. Sedangkan kota dengan inflasi terendah adalah Jayapura sebesar 1,43 persen.