Setiap ketua RT dan RW menerima honorarium sebesar Rp1 juta per bulan yang ditransfer langsung ke rekening Bank bjb. Pembiayaan bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHP).

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ida Farida, menjelaskan bahwa pencairan hanya diberikan kepada ketua RT dan RW yang telah menyerahkan dokumen lengkap.

Ia menegaskan bahwa honor rutin tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik pada tingkat desa.

“Seluruh dokumen yang masuk ke DPMD dan dinyatakan lengkap langsung diproses ke BPKAD. Dan yang sudah masuk ke BPKAD, saya minta dipastikan cair hari ini,” ujar Ida.

Berdasarkan data per 25 November 2025:

Sumber ADD: 177 desa menyerahkan berkas ke DPMD, 175 desa diproses BPKAD.

Sumber BHP: 170 desa menyerahkan berkas ke DPMD, 167 desa diproses BPKAD.

Ida mengakui bahwa keterlambatan pencairan sebelumnya disebabkan dokumen yang belum lengkap serta adanya proses dana bagi hasil yang wajib diselesaikan lebih dahulu.

Percepatan administrasi mulai terjadi setelah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang berkoordinasi dengan para kepala desa dan BPD.

“Setelah dicek, bukan tidak cair, tetapi perbaikan dokumennya lambat ditindaklanjuti. Jika belum lengkap, otomatis kembali ke desa dan harus segera diperbaiki,” jelasnya.

Dokumen pencairan harus melewati verifikasi dan validasi di tingkat kecamatan sebelum diteruskan ke DPMD dan kemudian diproses BPKAD.

Ida juga mengingatkan para ketua RT dan RW serta perangkat desa untuk segera melaporkan perubahan data kependudukan seperti kematian, kelahiran, perpindahan, maupun kedatangan penduduk baru agar program BPJS tetap tepat sasaran.

Respons Ketua RT

Ketua RT 08 RW 03 Perumahan Bintang Sriamur Residence, Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Dedi Beben (46), membenarkan bahwa honorarium untuk periode tiga bulan tersebut sudah masuk ke rekening.

Menurutnya, dana tersebut akan dimanfaatkan untuk kebutuhan operasional lingkungan, terutama menghadapi musim hujan. Mulai dari kegiatan kerja bakti hingga penanganan potensi banjir.

“Kita manfaatkan untuk kepentingan lingkungan. Menjelang musim hujan, banyak kegiatan bersih-bersih. Warga juga sering meminta berbagai kebutuhan lingkungan, jadi honor ini sangat membantu,” kata Dedi.

Ia mencontohkan pembangunan tembok penahan banjir yang bisa menghabiskan biaya hingga Rp6 juta dan kerap menimbulkan defisit. Meski tugas RT merupakan kerja sosial, ia mengapresiasi adanya dukungan pemerintah daerah.

“Dana apresiasi ini menjadi penyemangat bahwa peran kami tetap diperhatikan,” pungkasnya.

Ia mengaku, kedatangannya ke sana lantaran adanya laporan dari salah satu tim pemenangan pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Bahwa, diduga ada pengarahan dukungan ke salah satu paslon Pilgub Jateng pada pertemuan tersebut.

Namun, setibanya M Thohir bersama Paswascam Wiradesa dilokasi pertemuan, acara sudah bubar. Panitia penyelenggara pertemuan tersebut pun sudah meninggalkan lokasi acara, dan banner-banner juga tampak sudah diturunkan.

“Bawaslu datang, acara langsung bubar. Bahkan katanya, panitianya sudah tidak ada,” terang M Thohir usai mendatangi lokasi acara.

Dirinya menegaskan, jika yang dikumpulkan para Kades, kemudian kegiatannya memang terdapat ke arah dukung mendukung paslon, hal itu jelas melanggar dan tidak diperbolehkan.

“Maka, Bawaslu Kabupaten Pekalongan, berkomitmen untuk melakukan tugas melakukan pencegahan,” tegasnya.

Pihaknya menambahkan, jika memang itu pertemuan para Kades dan ada unsur pengarahan dukungan, kata dia, hal itu melanggar Pasal 280 ayat 2 dan 3 UU No. 10 tahun 2016 tentang Pemilu.

“Dimana kepala desa, termasuk tim kampanye, dilarang melibatkan kepala desa soal urusan dukung mendukung. Ancamannya jelas, pidana,” tegas M Thohir.

Sementara itu tim advokasi Andika-Hendi, Jhon Ricard mengaku dirinya kebetulan sedang melintas dari Pemalang. Dan, pada waktu diperjalanan mendapat informasi terdapat pertemuan para kepala desa se-Kabupaten Pemalang di salah satu hotel di Pekalongan.

Faktanya, setelah dilakukan pengecekan, memang terjadi pertemuan itu. Bahkan, dirinya mengaku sudah mengantongi rekaman resmi acara dimaksud, dimana para kepala desa dikumpulkan untuk kepentingan politik, dengan mempengaruhi maupun mengarahkan dukungan ke salah satu paslon.

“Hal ini tentunya sangat menciderai, dan pesta demokrasi di Jawa Tengah kembali tercoreng setelah kejadian yang sama di Semarang yakni para Kade se-Kendal,” terang Jhon Ricard.

Oleh sebab itu, pihaknya berkoordinasi dan melaporkan ke Bawaslu untuk mengambil tindakan hukum. Pihaknya berharap, Bawaslu dapat mengambil langkah tegas terhadap para kepala desa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Pantauan dilokasi, paska Bawaslu tiba di lokasi acara, para peserta tampak langsung membubarkan diri dan meninggalkan hotel. Bahkan, bashment (parkir hotel-red) yang semula banyak mobil, langsung sepi.  (em-aha)

Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zamzam mengatakan, ASN yang bersikap tidak netral di antaranya camat, kepala dinas, hingga Penjabat (Pj) Wali Kota.

“Selain itu juga ditemukan 8 kasus ketidaknetralan kepala desa dan 4 kasus perangkat desa,” kata Zacky saat ditemui di Kantor Bawasalu Jawa Barat, Jalan Turangga, Kota Bandung, Senin, 22 Januari 2024.

Zacky menyebutkab, puluhan kasus pelanggaran tersebut sudah ada yang diselesaikan atau diputuskan, dan juga masih ada yang berproses.

“Yang sudah putus kami rekomendasikan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Sanksi paling berat, ASN itu bisa diberhentikan,” tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jawa Barat, Syaiful Bahri mengungkapkan, dari 20 kasus pelanggaran netralitas ASN, ada 9 yang sudah diproses.

Lebih lanjut, kasus-kasus ini ada yang direkomendasikan ke KASN serta ke pejabat kepagawaian setempat untuk ditindaklanjuti perihal sanksi.

“Mulai dari viral Satpol PP Garut, kasus yang dilaporkan camat dan Pj Wali Kota Bekasi, tenaga honorer, guru, Kepala Dinas kesehatan. Ada yang di Tasikmalaya, Bogor, Ciamis dan Garut,” paparnya.

Sedangkan kasus pelanggaran yang dilakukan non-ASN dan masih berproses yakni mulai dari money politics hingga kampanye di tempat ibadah.

“Menjanjikan uang ada 4 kasus, perusakan alat peraga ada 3 kasjs, netralitas kepala daerah ada 4 kasus, kampanye di tempat ibadah ada 2 kasus, di tempat pendidikan ada 1 kasus, di fasilitas negara ada 2 kasus. Total 16 dugaan pelanggaran di kabupaten dan kota,” ujar Syaiful. (*)

Dalam pertemuan itu Jokowi berjanji besaran dana desa yang dikucurkan akan ditambahkan.

“Saya perlu menyampaikan mengenai ini, agar semangat kita untuk membangun desa tidak luntur. Karena dana desa akan terus ditingkatkan jumlah rupiahnya,” kata Jokowi di Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Namun, Jokowi meminta agar para kepala desa se-Kabupaten Serang tidak asal-asalan dalam mengelola dana desa.

“Kalau yang awur-awuran hati-hati. Bapak Ibu diawasi, ada yang mengawasi,” ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, dana desa harus dikelola dengan baik sehingga dapat menjadi sesuatu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sebuah desa. Katanya, dana desa bisa menjadi pendorong aktivitas produksi di desa.

Lebih lanjut, Jokowi menyebutkan, saat ini terdapat sejumlah infrastruktur yang sudah terbangun dan memberikan manfaat dari penggunaan dana desa yang telah disalurkan pemerintah. Salah satunya, pembangunan jalan desa yang telah mencapai 350.000 kilometer.

“Berarti per desa kurang lebih 4-5 kilometer, karena ada 75.000 desa. Ini hasil yang sangat baik,” imbuhnya.

“Kemudian juga jembatan desa yang sudah terbangun data yang ada di saya 1.900.000 meter jembatan desa. Dan ini harus meningkat terus, meningkat, meningkat,” sambung Jokowi.

Dia mengklaim, pembangunan jalan desa sepanjang 350.000 kilometer tersebut merupakan bukti nyata pemerintah yang tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur besar. Menurut Jokowi, jumlah jalan desa yang telah terbangun jauh lebih panjang dibandingkan pembangunan jalan tol di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, kata Jokowi, jumlah pasar di desa yang telah dibangun sebanyak 14.600 pasar. 

“Kemudian embung yang dibangun dari dana desa sudah 6.700. Ini bukan jumlah yang kecil,” tegasnya.

Oleh karena itu, Jokowi mengimbau kepada para kepala desa untuk merencanakan pembangunan infrastruktur dengan baik, salah satunya melalui penyusunan desain bangunan.

Dia memastikan, pemerintah pusat melalui Bappenas siap membantu pemerintah desa dalam menyusun perencanaan tersebut.

“Bappenas siap membantu Bapak, Ibu semuanya untuk mendesainkan. Terpenting, bapak dan ibu kepala desa memiliki antusias yang tinggi, pasti akan dibantu. Insya Allah akan dibantu,” pungkas Jokowi. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Seorang oknum pegawai honorer Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lebak yang video syurnya bersama dengan seorang Kepala Desa (Kades) viral di media sosial, akhirnya dipecat atau diberhentikan dari pekerjaan karena melanggar etika.

Diketahui, TR merupakan pegawai honorer dan juga istri kedua dari seorang Kepala Desa di Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, Banten.

Lewat akun instagram pribadinya, ia memposting adegan tak lazim antara dirinya dan sang suami, hingga akhirnya videonya pun viral di tengah masyarakat.

Beragam reaksi dari banyak pihak muncul menyikapi viralnya video syur tersebut, salah satunya dari Ketua Komisi I DPRD Lebak, H Enden Mahyudi.

Dalam keterangannya, Enden meminta Pemkab Lebak melakukan tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku

“Apapun yang dilakukan oleh pasangan tersebut, terlepas suami istri atau bukan, ini merupakan perilaku dan tindakan yang tidak baik. Oleh sebab itu kepada pihak terkait, terutama atasannya wajib memberikan tindakan tegas sesuai aturan,” tegas H Enden, pada Minggu (12/3/2023).

Tak sampai 24 jam, Pemkab Lebak menunjukkan sikap tegas dengan memberhentikan TR dari pekerjaannya sebagai pegawai honorer Dinsos Lebak. Hal tersebut diapresiasi Sekretaris Fraksi PPP DPRD Lebak, Musa Weliansyah.

“Apresiasi untuk Pemkab Lebak dengan cepat merespons hal tersebut. Jika dibiarkan maka akan merusak citra pemerintahan. Ini juga harus dijadikan pelajaran juga bagi semua pihak, agar menjaga ruang-ruang privasi secara apik, jangan sampai kejadian serupa terulang kembali,” tegas Musa.

Hal itu tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pemutusan Kontrak Kerja yang diterima pada Senin (13/3/2023) siang.

Surat pemberhentian bernomor 880/417-Dinsos/III/2023 tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Eka Darmana Putra. Isi surat juga menjelaskan, atas perilaku TR, Dinsos mendapat banyak pengaduan dari berbagai elemen masyarakat.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari enam tahun menjadi sembilan tahun disampaikan ke DPR RI.

“Ya namanya keinginan, yang namanya aspirasi itu silakan disampaikan ke DPR,” kata Jokowi di sela-sela meninjau proyek sodetan Sungai Ciliwung di BBWS Ciliwung-Cisadane, Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023).

“Tapi Undang-Undang sangat jelas membatasi enam tahun dan selama tiga periode. Prosesnya silakan di DPR,” sambungnya.

Ketika ditanya, apakah dirinya mendukung masa jabatan kepala desa diperpanjang selama sembilan tahun, Jokowi hanya menjawab dengan penegasan aturan masa jabatan kades yang berlaku saat ini.

Menurut dia, masa jabatan kades saat ini masih sesuai dengan aturan, yakni selama enam tahun dan maksimal selama tiga periode. “UU-nya masih enam tahun, selama tiga periode,” tuturnya.

Di tempat berbeda, politisi PDIP Budiman Sudjatmiko mengatakan Presiden Jokowi setuju soal permintaan masa jabatan kades tersebut. Dia mengatakan itu karena telah bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/1).

“Pak Presiden mengatakan tuntutan itu masuk akal. Memang dinamika di desa berbeda dengan di perkotaan,” ujar Budiman.

“Jadi saya berani katakan, meski saya tak wakili kepala-kepala desa itu tapi karena saya diajak bicara, beliau setuju dengan tuntutan masa jabatan kepala desa sembilan tahun. Tinggal nanti dibicarakan di DPR,” tambahnya.

Selain itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan dirinya mendukung usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Oleh karenanya, Mendes Abdul Halim mendorong agar DPR RI bisa segera membahas revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memuat aturan soal masa jabatan kades.

Meski pemerintah diklaim sudah sepakat, organisasi pemerintah desa justru mengkritisi usulan tersebut. Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (MPO Apdesi) Asri Anas menyebut perpanjangan masa jabatan itu merupakan godaan dari PDIP dan PKB.

Godaan tersebut santer disampaikan dalam setahun terakhir. Padahal selama enam tahun terakhir, para kepala desa tidak serius mendiskusikan perpanjangan masa jabatan menjadi sembilan tahun.

Anas mengatakan, menjelang pemilu ini, anggota DPR reses. Kemudian, politikus PDIP dan PKB melontarkan “godaan” kepada para kepala desa.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia berharap isu perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari enam tahun menjadi sembilan tahun dalam satu periode tidak dikaitkan dengan kepentingan politik jelang Pemilu 2024.

“Ini yang harus kita hindari, itu yang juga saya khawatirkan. Jangan sampai isu perubahan masa jabatan terkait dengan soal kepentingan menjelang Pemilu 2024,” kata Doli di Jakarta, Senin (23/1/2023).

Dia menepis pula wacana perpanjangan masa jabatan kades lewat revisi UU Desa itu dapat menjadi pintu masuk dari perpanjangan masa jabatan presiden karena payung hukum yang mengatur keduanya berbeda.

“Kalau jabatan presiden, kita bicara soal amendemen UUD 1945. Jadi, saya kira enggak ada kaitannya, jauhlah,” imbuhnya.

“Kami ngusulinnya sudah lama loh usulan revisi undang-undang itu. Nah, kenapa didesak sudah memasuki tahapan pemilu dan dikaitkan dengan isu perpanjangan? Itu menurut saya harus diluruskan,” katanya.

Namun, proses revisi terhadap UU Desa tidak serta merta dapat dilakukan karena harus mencapai kesepakatan dulu dengan pemerintah.

“Jadi, sebetulnya kami menunggu dari Pemerintah kapan kami akan merasa penting perlu membahas revisi undang-undang ini, kalau kami sudah siap,” ujar Doli.

Dia menjelaskan rencana revisi UU Desa tak lain mengandung nawa cita untuk mempercepat kemajuan pembangunan desa.

Untuk itu, revisi terhadap UU Desa tidak bisa dilihat secara pragmatis dengan melakukan perbaikan terhadap pasal tertentu saja.

“Kalau revisi undang-undang enggak bisa kami cuma bisa kami perbaiki (masa jabatan kepala desa) enam jadi sembilan, itu pasti akan berdampak. Kenapa? Karena kami mau buat undang-undang itu kan bukan hanya untuk kepentingan satu, dua, tiga, tapi untuk kepentingan nasional,” jelasnya.

Komisi II juga akan mengkaji secara keseluruhan aspek merevisi UU Desa dengan menggunakan perspektif yang ditujukan bagi kemajuan desa.

Ihwal perpanjangan masa jabatan kades hanya salah satu di antaranya, yang akan dilakukan pula kajian terkait efektivitasnya.

“Karena gini, apa pun pasal yang ada di satu undang-undang saling keterkaitan, misal sembilan tahun kami ubah, pasti akan ada dampaknya,” ujar Doli.

Sebelumnya, ribuan kepala desa dari berbagai daerah menggelar unjuk rasa menuntut perpanjangan jabatan dari enam menjadi sembilan tahun di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023.

BREBES, Eranasional.com- Salah satu kepala desa di wilayah Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes harus diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Brebes. Hal itu menyusul adanya laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh kepala desa.

Auditor Inspektorat Kabupaten Brebes Adi Susanto,ST, CFrA didampingi Kasubag Administrasi Umum Ade Edwin Senin (15/8/2022) menyebut, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap laporan tersebut, pihaknya menemukan adanya dugaan penyelewengan anggaran keuangan desa baik yang bersumber dari Bantuan Provinsi 2019 dan Dana Desa (DD) tahun 2021.

Dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan ada kekurangan/penyimpangan keuangan senilai Rp 115 juta dari kegiatan proyek bronjong yang dibiayai oleh Bantuan Provinsi pada tahun 2019.

Selain itu, lanjut Ade, pihaknya juga menemukan adanya kekurangan anggaran senilai Rp 500 juta dari kegiatan jalan usaha tani, kegiatan desa siaga dan lainnya yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2021.

“Sehingga total hasil temuan mencapai 500 juta lebih,” tegas Ade.

Ia menambahkan, terkait dengan laporan dimaksud pihaknya sudah beberapa kali memanggil kepala desa bersangkutan. Pihaknya juga sudah membuat resume hasil temuan untuk kemudian ditujukan kepada kepala desa.

“Dan Pak Kuwu sudah menandatangi resume tersebut, artinya yang bersangkutan telah mengakuinya,”terang Adi.

Lebih lanjut Adi menjelaskan, upaya pembinaan telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Brebes untuk jangka waktu 60 hari terhitung mulai Tanggal 14 Juni 2022 untuk bisa mengembalikan hasil temuan dimaksud. Namun hingga sekarang pihaknya tidak lagi bisa menghubunginya lagi.

Dan karena sudah melampaui batas waktu yang telah diatur, saat ini penanganan tersebut sudah bergeser ke Aparat Penegak Hukum (APH).

” Sesuai dengan perjanjian, kalau sudah 60 hari tidak ada penyelesaian di Inspektorat, maka penanganan bergeser ke APH,” jelas Adi.

Dan guna mengantisipasi pengunaan kas desa yang tidak tepat, Inspektorat sudah merekomendasikan ke Dispermades untuk melakukan pemblokiran terhadap Kas Desa Pamedaran, Kecamatan Ketanggungan. Kecuali penghasilan tetap perangkat dan bantuan langsung tunai untuk masyarakat tidak mampu.

Apakah ada pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut? Ade mengaku, berdasarkan keterangan dari para perangkat dan stakeholder, dugaan penyimpangan dana tersebut hanya mengerucut pada satu orang saja.

” Yakni Pak Warji selaku Kepala Desa Pamedaran, Kecamatan Ketanggungan,” pungkas Adi Susanto.

Sementara, Ketua Yayasan Buser Indonesia Kabupaten Brebes Oping Maryono meminta kepada Aparat Penegak Hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Pasalnya, berdasarkan keterangan dari Inspektorat saat ini penanganan terhadap dugaan penyelewengan dana di Desa Pamedaran sudah bergeser ke APH.

“Saya minta kasus tersebut diusut sesuai dengan SOP yang ada. Hal ini untuk memberi efek jera kepada kepala desa lainnya agar tidak melakukan tindak serupa yang bisa merugikan keuangan negara,”tegas dia.

Pihaknya pun siap melakukan upaya audiensi lanjutan, apabila kasus tersebut tidak ditangani sebagaimana mestinya.

Eranasional.com – Untuk mencegah adanya korupsi di tingkatan bawah, Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengingatkan kepada para kepala desa untuk lebih transparan dalam mengelola dana desa.

Menurutnya, transparansi pengelolaan dana desa tentunya perlu dilakukan oleh desa mulai dari sekarang.

“Perlu kami ingatkan, pengelolaan dana desa itu harus berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipated dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran,” katanya, kepada wartawan.

Ia mengakui kalau pengelolaan dan penggunaan dana desa bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Sebab ada mekanisme dan pengawasan agar dana desa benar-benar tepat sasaran dan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut dia, sesuai dengan laporan yang diterima, besaran dana desa di masing-masing desa itu berbeda-beda. Mulai dari Rp800 juta hingga Rp2 miliar.

Besaran dana desa tersebut sesuai dengan klasifikasi jumlah penduduk dan status desa.

“Terkait dengan transparansi dana desa bisa menggunakan Siskeudes atau sistem keuangan desa,” katanya.

Wabup juga menyampaikan kalau pihaknya terus melakukan pendampingan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan dana desa.

“Itu kami lakukan untuk pencegahan korupsi dana desa,” kata dia. [Antara]

KUBURAYA – Ditreskrimum Polda Kalbar mengungkap kasus dugaan sindikat mafia tanah yang berlokasi di Desa Durian, Kabupaten Kubu Raya, oleh Satgas Anti Mafia Tanah.

Kasus ini terkuak dari salah satu pemilik tanah yang tiba-tiba mendapat tawaran pembelian, padahal si pemilik tidak berniat menjual tanah. Setelah dilakukan pengecekan ke kantor BPN, ternyata telah ada sertifikat ganda.

Dari penelusuran berdasarkan sertifikat yang ada, diamankan empat tersangka yang terdiri dari tersangka berinisial A, mantan pegawai BPN Kabupaten Kubu Raya sekaligus Ketua Tim Ajudikasi Desa Durian tahun 2008 silam, U-F mantan Kepala Desa Durian tahun 2008, serta tersangka H dan T selaku pemegang Sertifikat Hak Milik atau SHM.

Modus operandi yang digunakan adalah tersangka A menerbitkan SHM dengan memalsukan warkah berupa Surat Pernyataan Tanah atau SPT, dan surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh U-F, selaku Kepala Desa.

Dilansir dari Kompas.com, SPT tersebut dipalsukan seolah-olah atas nama tersangka, serta H dan T sebagai penggarap lahan. Dalam surat keterangan seolah-olah jika tersangka H dan T merupakan warga Desa Durian.

Setidaknya, kurang lebih 200 hektar warkah lahan di Desa Durian yang dipalsukan dengan potensi keuntungan para tersangka mencapai 1 triliun, jika harga tanah 500 ribu rupiah per meter persegi.

Atas kejadian ini, para pemilik lahan tidak dapat menerbitkan sertifikat tanah mereka. Berdasarkan pemeriksaan data kepolisian, tersangka A juga merupakan residivis kasus serupa.

Korban sebagian besar merupakan masyarakat pemilik tanah warisan di desa ini, salah satunya Hasbi Hars, pemilik tanah seluas 19 hektar.

Dari 43 sertifikat yang dibuat tersangka A, seluruhnya diatasnamakan dengan nama keluarganya, yakni 10 sertifikat atas nama istri, 17 atas nama kakaknya, dan sisanya menggunakan nama kerabat lainnya.

Sebanyak tiga boks kontainer barang bukti dokumen disita. Polisi membuka posko di Ditreskrimum Polda Kalbar, jika ada masyarakat di sekitar Desa Durian yang ingin mengadu. (Kompas)

Bogor [Eranasional.com] Seorang kepala desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), yang baru beberapa jam dilantik meninggal dunia, Rabu (18/12/2019) pagi. Korban diduga kelelahan menjalani prosesi pilkades serentak hingga jelang masa pelantikan.

Korban, Dede Iskandar alias Ajel, warga Kampung Pangmulaan, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, sempat pulang dari tempat pelantikan di Gedung Tegar Beriman, Cibinong. Dia pun menerima kunjungan tamu yang datang ke rumahnya.

“Dia biasa saja. Pulang makan bersama dengan tamu-tamu, saya melihat dia biasa-biasa saja,” kata kakak almarhum Ajel, Idoh, kepada wartawan di Kabupaten Bogor, Jabar, Rabu malam.

Menurutnya, Ajel tiba-tiba saja pingsan setelah menyambut kunjungan para tamu. Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Azra Bogor, namun nyawanya ternyata sudah tidak tertolong.

Pihak keluarga tak menyangka bila Ajel meninggal dunia begitu saja. Sebab, selama ini dia tampak sehat-sehat saja. Bahkan usai pelantikan di Pemda Cibinong dan pulang ke rumah, dia melihat, tidak ada yang aneh atau tanda-tanda seperti sedang sakit.

“Ada firasat sih. Tapi kita memang anggap positif saja,” ujar dia.

Sebelumnya, Bupati Bogor melantik sekitar 200 orang kepala desa terpilih di Gedung Tegar Beriman, Cibinong.

Belum diketahui penyebab pasti korban (kepala desa) meninggal dunia, namun diduga akibat kelelahan menjalani prosesi pilkades serentak hingga pelantikan.

(Fyan/red).