Bogor – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) menyelenggarakan webinar dengan tema Berkarir dalam Jabatan Fungsional Penata Kadastral, Selasa (13/07/2021) kemarin.

Tujuan webinar untuk memberikan wawasan baru terkait prospek karir di masa depan dari jabatan fungsional tertentu, dalam hal ini penata kadastral.

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Adi Darmawan berkata bahwa jabatan fungsional penata kadastral ini adalah jabatan baru yang dapat menjadi angin segar karena pengembangan karir dan profesionalisme tidak terbatas pada jabatan struktural.

“Dari segi kiprah, tentunya kita akan dapat berkembang tak hanya di instansi Kementerian ATR/BPN,” tuturnya.

Hal ini juga tercantum dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kadastral dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral.

Menurut Adi Darmawan, dalam peraturan sudah tercantum jelas mulai dari petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pedoman dan kebutuhan jabatan fungsional dan proses pengangkatan PNS pejabat fungsional.

Adi Darmawan menambahkan standar kompetensi juga berlaku untuk surveyor kadastral berlisensi. Terdapat beberapa aspek yang menjadi keahlian dalam jabatan fungsional penata kadastral seperti survei kadastral, pengukuran kadastral dan pemetaan kadastral.

“Ada aturan bakunya, sehingga Bapak Ibu sekalian akan bisa merasakan pengembangan pribadi beserta kapasitasnya sehingga bisa berkembang dan tak hanya by designed oleh organisasi saja,” jelasnya.

Virgo Eresta Jaya, Presiden Ikatan Surveyor Indonesia sekaligus Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin) menjelaskan dari aspek profesional. Ia berkata bahwa di luar negeri, profesi penata kadastral disebut dengan nama surveyor_l dan tidak memiliki tahapan jenjang karir layaknya di Indonesia.

“Hal ini dikarenakan profesi surveyor di luar negeri lebih kepada profesionalitas, sedangkan di Indonesia masih mengacu pada term occupation sehingga terdapat adanya jenjang karir,” terangnya.

Virgo Eresta Jaya berkata bahwa jika di Indonesia, terdapat jenjang karir seperti penata kadastral ahli pertama, penata kadastral ahli muda serta penata kadastral ahli madya, di mana setiap jenjang memiliki uraian kegiatan tugas masing-masing.

Untuk kenaikan pangkat, penata kadastral juga harus memenuhi angka kredit kumulatif dan berlaku syarat lulus uji kompetensi. Angka kredit komulatif dapat diperoleh melalui beberapa hal seperti menjadi pengajar/pelatih, perolehan penghargaan tanda/jasa atau perolehan gelar/ijazah lain.

Lebih lanjut, Kepala Pusdatin ini juga menjelaskan terkait kualifikasi Jabatan Fungsional Penata Kadastral yakni penata kadastral wajib memiliki 1 organisasi profesi.

Organisasi profesi tentunya memiliki syarat yakni berupa organisasi yang legal, mendapat rekognisi oleh Kementerian/Lembaga, terafiliasi dengan dunia internasional serta memiliki lembaga sertifikasi profesi yang terakreditasi dan terlisensi.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pusdatin) melakukan sosialisasi pembaruan aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) kepada jajaran kantor wilayah dan kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digelar secara daring pada Senin (12/07/2021).

Kepala Pusdatin, Virgo Eresta Jaya mengungkapkan bahwa pembaruan sistem pada aplikasi KKP dilakukan secara berkala dan disosialisasikan dalam pertemuan daring setiap dua pekan sekali. Modul-modul yang diperbaharui mengikuti kemajuan teknologi yang ada dan tantangan dari transformasi digital. Pada kesempatan kali ini, Pusdatin menyajikan beberapa pembaruan, yakni pada fitur Ganti Desa, Tunggakan berbasis Petugas, serta Quality Control Validasi.

Menurutnya fitur persetujuan dari atasan terhadap berkas ganti desa, dengan input passphrase atasan di kantor pertanahan dapat mengetahui dan menyetujui permohonan tersebut yang difasilitasi dengan produk Berita Acara generate by system KKP yang dibubuhi Tanda Tangan Elektronik.

“Kemudian, modul untuk monitoring berkas di mana kantor pertanahan dapat melakukan pengaturan durasi preventif di masing-masing petugas pada simpul perjalanan berkas sebagai upaya menghindari terjadinya tunggakan penerimaan di muka,” terang Virgo Eresta Jaya.

Selain itu, Pusdatin juga menyosialisasikan Loket Online Pertanahan agar masyarakat dapat mengakses layanan pertanahan dari mana saja. Layanan yang diberi nama Loketku ini dilakukan pengaturan oleh admin dari masing-masing Kantah, dengan jumlah dan jenis layanan fleksibel serta dapat dikonfigurasi.

“Pengguna Sentuh Tanahku yang sudah terverifikasi yang bisa mengakses layanan Loketku. Monitoring berkas dan pengelolaan/rekap sertipikatnya dilakukan melalui aplikasi Sentuh Tanahku,” ujar Kepala Pusdatin.

Virgo Eresta Jaya menyampaikan apresiasi kepada Kanwil BPN dan Kantah yang telah berinovasi untuk meningkatkan layanan pertanahan bagi masyarakat.

Menurutnya, Kementerian ATR/BPN semakin baik karena inovasi-inovasi yang bermunculan di daerah.

“Kita sudah jauh lebih baik. Tingkatkan terus, kasih masukan ke kita bagaimana memperbaiki Kementerian ATR/BPN, memperbaiki data kita dan pelayanan masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai Kementerian, yaitu Melayani, Profesional, Terpercaya,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan dan Inovasi Sistem Informasi, Farid Hidayat menyebutkan bahwa sejak aplikasi KKP diperkenalkan, penilaian yang diberikan oleh pengguna terus membaik. Hal ini perlu ditingkatkan, mengingat Kementerian ATR/BPN tengah berupaya menjalankan transformasi digital.

“Layanan elektronik ini sebenarnya bersumber dari inovasi teman-teman di berbagai daerah, yang bertujuan untuk memperkenalkan layanan elektronik kepada masyarakat tanpa harus datang berkali-kali ke Kantor Pertanahan, bisa langsung berinteraksi dengan kita secara daring. Ini mengurangi frekuensi tatap muka dan mengeliminasi penyalahgunaan wewenang di dalamnya,” papar Farid Hidayat.