Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan, program prioritas nasional tersebut harus dijalankan dengan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk insiden, termasuk keracunan makanan.

“Kalau dilihat dari persentase, mungkin jumlah kasus tidak besar dibandingkan total penerima manfaat yang mencapai puluhan juta. Namun program ini sejak awal tidak boleh ada ruang untuk eksiden sekecil apa pun,” tegas Qodari usai menghadiri acara DGVers di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

Menurut Qodari, peristiwa ini menjadi teguran penting bagi pemerintah untuk segera memperkuat sistem pengawasan, mulai dari dapur penyedia makanan, jalur distribusi, hingga mekanisme pengecekan mutu.

“Ini jadi teguran kami, agar segera lakukakan perbaikan kelembagaan dan mekanisme sedang berjalan. Pemerintah harus memastikan hal serupa tidak terulang,” tambahnya.

Sebelumnya, Jumat (19/9/2025) Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan permintaan maaf atas terjadinya insiden keracunan yang mencatat total 5.360 siswa terdampak.

“Atas nama pemerintah dan Badan Gizi Nasional, kami menyampaikan permohonan maaf. Kejadian ini tentu tidak diharapkan,” ujar Prasetyo.

Ia menjelaskan, pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) langsung mengerahkan langkah cepat, mulai dari pemulihan kesehatan korban, pendampingan keluarga, hingga evaluasi menyeluruh terhadap dapur penyedia di lapangan.

Prasetyo menambahkan, kerja sama dengan pemerintah daerah terus diperkuat guna memastikan pelaksanaan program sesuai standar keamanan pangan.

“Evaluasi komprehensif akan dilakukan, agar MBG tetap berjalan dengan aman, terukur, dan memberikan manfaat bagi seluruh penerima,” ucapnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan asupan gizi bagi pelajar dan anak-anak di seluruh Indonesia. Namun, insiden keracunan belakangan ini menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat agar tujuan mulia program tetap terjaga.

Reporter: Agung

JAKARTA, eranasional.com –Momen yang membahagiakan bagi ratusan jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Kota Bogor, Jawa Barat, karena setelah 15 tahun lebih berpolemik, kini mereka bisa merayakan ibadah Natal di gereja milik sendiri.

Bangunan gereja baru yang berdiri di Jalan Raya KH Abdullah bin Nuh, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat tersebut, sebelumnya akan dibangun di Komplek Perumahan Taman Yasmin sehingga sempat dinamai GKI Yasmin.

Di tahun 2008, Gereja Yasmin disegel oleh Pemerintah Kota Bogor karena penolakan masyarakat sekitar terhadap bangunan gereja diatas lahan seluas 1.400 meter persegi. Padahal, gereja tersebut telah mengantongi dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemkot Bogor pada 2006.

Polemik ini berkepanjangan hingga sempat menjadi sorotan dunia, bahkan Kota Bogor sempat dicap sebagai salah satu wilayah dengan intoleransi beragama.

Akhirnya melalui serangkaian pembicaraan panjang, ditemukan jalan tengah yaitu pada 8 Agustus 2021 lalu, Pemkot Bogor memberikan IMB atas tanah seluas 1.668 meter persegi di Jalan R. Abdullah bin Nuh, Cilendek Barat, Bogor, Jawa Barat. Lokasi baru untuk pembangunan GKI Yasmin ini pun hanya berjarak sekitar 1 km dari lokasi lama.

Sehingga pada September 2021, Wali Kota Bogor Bima Arya bersama pengelola GKI Bogor menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP) saat akan dimulainya pembangunan rumah ibadah GKI di lokasi baru di Bogor, Jawa Barat itu.

Moeldoko pun menyambut baik pembangunan rumah ibadah GKI Yasmin di lokasi baru tersebut, yang menandai akhir dari 15 tahun polemik penyegelan gereja dan intoleransi beragama di Bogor.

Moeldoko menyampaikan bagaimana peran KSP selama ini yang terus memberikan pendampingan atas penyelesaian konflik melalui jalur mediasi yang panjang. Hingga ia pun memastikan akan mengawal agar jemaat GKI dapat beribadah dengan aman dan nyaman.

Moeldoko juga meyakini bahwa penyelesaian sengketa ini menjadi momentum penguatan toleransi dan hidup berdampingan antar kelompok sosial di Indonesia.

Kepedulian Moeldoko bersama Bima Arya ini mendapat sambutan positif dari Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI). Sekretaris Jenderal AMMI, Arip Nurahman menyampaikan bahwa berkat adanya kepedulian dari pemerintah, jemaat GKI di Bogor bisa melaksanakan ibadah dengan tenang termasuk di Hari Natal tahun 2022 ini.

“Pak Moeldoko kita kenal sebagai tokoh toleransi dan menghargai keragamaan dalam membangun bangsa. Maka bilamana terjadi ketidakharmonisan, seperti polemik GKI Yasmin di Bogor, hati Pak Moeldoko tersentuh untuk menyelesaikannya,” ujar Arip dalam keterangan tertulisnya

“Kita ikut berbahagia, karena setelah Pak Moeldoko dan Wali Kota Bogor Bima Arya menyelesaikan perkara yang bertahun-tahun terus berkepanjangan tersebut, akhirnya bisa menemui jalan tengah sehingga jemaat GKI di Bogor bisa melaksanakan ibadah Natal di gereja milik sendiri,” lanjutnya.

Arip pun menilai bahwa tokoh toleransi dan cerdas dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di negeri ini sangat diperlukan bagi keberlangsungan hidup damai dan harmonis.

“Kita membutuhkan sosok seperti Pak Moeldoko, tokoh yang peduli terhadap keragaman. Apalagi Indonesia yang merupakan negara multikultural dengan berbagai keragaman suku, ras, bahasa dan juga agama,” pungkasnya.

JAKARTA – Mantan Kapolri Jenderal Pol (pur) Idham Aziz layak menggantikan posisi Moeldoko sebagai kepala staf kepresidenan (KSP).

Saat ini Moeldoko masih merupakan KSP, tetapi belakang diusik karena keterlibatan dalam upaya perebutan posisi Ketua Umum Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono.

Pilihan terhadap Idam Aziz itu merupakan hasil polling yang dilakukan melalui twitter @rachlandNashidik politisi Partai Demokrat.

Dalam polling itu, pertanyaan yang diajukan adalah, “Jika Presiden mempertimbangkan mengganti Moeldoko, siapa menurut Anda yang layak menjadi KSP.”

Tidak hanya nama Idam Aziz yang dicantumkan sebagai orang yang layak dipertimbangkan untuk menggantikan Moeldoko. Dua nama lain adalah Jenderal (pur) Agum Gumelar dan Jenderal (pur) Wiranto.

Dalam polling yang melibatkan 2.847 responden sejak 2 Maret 2021. Hasil akhir dari poling tersebut, mantan Kapolri Jenderal (pur) Idham Aziz mendapat perolehan suara 52,3 persen, diikuti mantan Menteri Perhubungan Agum Gumelar 34,4 persen dan mantan Menkopolhukam Jenderal (pur) Wiranto 13,3 persen.***