Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan, program prioritas nasional tersebut harus dijalankan dengan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk insiden, termasuk keracunan makanan.

“Kalau dilihat dari persentase, mungkin jumlah kasus tidak besar dibandingkan total penerima manfaat yang mencapai puluhan juta. Namun program ini sejak awal tidak boleh ada ruang untuk eksiden sekecil apa pun,” tegas Qodari usai menghadiri acara DGVers di Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

Menurut Qodari, peristiwa ini menjadi teguran penting bagi pemerintah untuk segera memperkuat sistem pengawasan, mulai dari dapur penyedia makanan, jalur distribusi, hingga mekanisme pengecekan mutu.

“Ini jadi teguran kami, agar segera lakukakan perbaikan kelembagaan dan mekanisme sedang berjalan. Pemerintah harus memastikan hal serupa tidak terulang,” tambahnya.

Sebelumnya, Jumat (19/9/2025) Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan permintaan maaf atas terjadinya insiden keracunan yang mencatat total 5.360 siswa terdampak.

“Atas nama pemerintah dan Badan Gizi Nasional, kami menyampaikan permohonan maaf. Kejadian ini tentu tidak diharapkan,” ujar Prasetyo.

Ia menjelaskan, pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) langsung mengerahkan langkah cepat, mulai dari pemulihan kesehatan korban, pendampingan keluarga, hingga evaluasi menyeluruh terhadap dapur penyedia di lapangan.

Prasetyo menambahkan, kerja sama dengan pemerintah daerah terus diperkuat guna memastikan pelaksanaan program sesuai standar keamanan pangan.

“Evaluasi komprehensif akan dilakukan, agar MBG tetap berjalan dengan aman, terukur, dan memberikan manfaat bagi seluruh penerima,” ucapnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan asupan gizi bagi pelajar dan anak-anak di seluruh Indonesia. Namun, insiden keracunan belakangan ini menuntut adanya pengawasan yang lebih ketat agar tujuan mulia program tetap terjaga.

Reporter: Agung

Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jawa Barat, melakukan uji laboratorium untuk menelusuri penyebab keracunan tersebut.

Kepala Dinkes Kota Bogor Sri Nowo Retno menyampaikan pihaknya mengirim sampel makanan yang dikonsumsi puluhan warga tersebut untuk diuji di laboratorium, termasuk spesimen muntahan dan feses mereka.

“Kita kirim ke lab untuk mencari penyebab. Dugaannya memang dari sumber makanan yang sama di acara haul. Kita akan investigasi telusuri dulu kronologisnya,” kata Retno, Senin (3/6/2024).

Dari hasil penelusuran sementara, Retno mengatakan makanan itu disantap oleh para pasien pada Sabtu, 1 Juni 2024, Namun ternyata, makanan tersebut sudah diolah sehari sebelumnya.

Retno menyebut, Puskesmas Cipaku pun baru mendapat laporan adanya peningkatan jumlah pasien dengan gejala yang sama pada Senin.

“Jadi kami Minggu, 2 Juni 2024, belum dapat laporan, puskesmas belum dapat pasien. Baru dapat peningkatan laporan kasus hampir 50 orang datang. Rupanya dari hasil wawancara mereka mempunyai riwayat yang sama, makan di acara haul,” jelas Retno.

Di samping itu, ia belum bisa memastikan jenis makanan apa yang diduga menjadi penyebab puluhan warga ini terindikasi keracunan. Hal itu akan terungkap setelah uji laboratorium dilakukan dan keluar hasilnya.

“Tapi ini dugaannya karena punya riwayat yang sama, lokasi dan kejadian sama. Jadi dugaannya karena keracunan makanan, semacam kejadian luar biasa,” ucapnya.

Retno pun berkoordinasi dengan Rumah Sakit Juliana, dengan salah satu pasien berusia 34 tahun rujukan dari Puskesmas Cipaku meninggal dunia pada Senin sore.

“Kita sedang koordinasi dengan rumah sakit karena meninggalnya di rumah sakit dan sudah dirawat di rumah sakit. Jadi untuk penyebabnya secara pasti sedang koordinasi dengan rumah sakit,” ujarnya.

Sebanyak 71 orang warga Kelurahan Cipaku, Kota Bogor, Jawa Barat diduga mengalami keracunan massal dan satu di antaranya meninggal dunia. Mereka terdiri atas anak-anak, dewasa, hingga orang tua dalam rentang usia 1 hingga 69 tahun.