Eranasional.com – Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan tersangka kasus kerangkeng manusia dari unsur TNI dimungkinkan masih bisa bertambah.

“Mungkin ada tambahan tersangka lagi karena cukup lama kan dari 2011, kira-kira 11 tahun,” katanya di Yogyakarta, Rabu (26/5/2022).

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) ini menyebut sebanyak lima dari 10 orang oknum prajurit TNI yang diduga terlibat dalam kasus kerangkeng manusia milik Bupati nonaktif Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin Angin, telah dinaikkan statusnya menjadi tersangka.

Untuk lima oknum TNI lainnya, kata dia, hingga kini perkaranya masih dilakukan pendalaman.

Andika mengatakan akan terus menggali lagi oknum dari satuannya yang bertanggung jawab dalam kasus itu.

“Kami juga ingin secara teliti menggali terus siapa saja sebetulnya yang ikut bertanggung jawab, ikut membiarkan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia ini bisa terjadi,” kata dia.

Oknum TNI yang telah ditetapkan sebagai tersangka di antaranya ada yang berperan sebagai penjaga dan ikut dalam tindakan-tindakan secara fisik.

“Semuanya (berpangkat) tamtama, bintara. Kalau pun ada perwira waktu kasus terjadi masih menempuh pendidikan,” tuturnya.

Meski demikian, Andika masih akan melakukan pencermatan terkait dengan kemungkinan pemecatan oknum TNI itu.

Para oknum TNI itu, menurut dia, disangkakan melakukan tindak pidana penganiayaan serta melanggar Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). (antara)

Eranasional.com – Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) tengah menyelidiki temuan Komnas HAM yang melaporkan adanya dugaan keterlibatan anggota TNI AD di kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin.

Komandan Puspomad, Letjen TNI Chandra W Sukotjo mengatakan proses penyelidikan sampai sekarang masih dilakukan.

“Masih berlangsung,” kata Letjen Chandra dikutip dari Kompas.com, Senin (7/3/2022).

Letjen Chandra memang langsung memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki temuan Komnas HAM itu. Puspomad sudah mengumpulkan keterangan, termasuk dari sejumlah saksi.

Salah satu pihak yang dimintai keterangan oleh Puspomad adalah sejumlah mantan penghuni kerangkeng di rumah Bupati Langkat.

Puspomad pun sudah mengumpulkan keterangan dan alat bukti lainnya terkait nama-nama oknum TNI AD yang diduga terlibat dalam praktik kerangkeng manusia miliki Terbit Rencana Perangin-angin tersebut.

Eranasional.com – Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) menyelisik anggota yang diduga terlibat kasus kerangkeng manusia di rumah dinas Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Keterlibatan oknum TNI dalam kasus itu terungkap dalam penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Danpuspomad telah memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan penyelidikan,” kata Kepala Penerangan (Kapen) Puspomad Letkol Cpm Agus Subur Mudjiono dalam keterangan tertulis, Jumat, 4 Maret 2022.

Agus mengatakan penyelidikan dilakukan berdasarkan Surat Komnas HAM Nomor 056/SPK-PMT/11/2022 tanggal 4 Februari 2022. Surat itu perihal permohonan kerja sama terkait permintaan informasi tentang dugaan keterlibatan oknum anggota TNI AD dalam kerangkeng manusia di rumah dinas Terbit.

Agus menyebut dalam proses penyelidikan awal pihaknya telah mengumpulkan keterangan sejumlah saksi. Di antaranya para mantan penghuni kerangkeng serta beberapa saksi yang diduga mengetahui hal tersebut.

“Juga dilakukan pengumpulan keterangan dan alat bukti lainnya yang terkait dengan nama-nama oknum personel TNI AD yang diberikan oleh Komnas HAM, yang diduga mengetahui dan/atau terlibat dalam kegiatan di kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat,” kata Agus.

Dilansir dari medcom.id, Dia memastikan koordinasi akan terus dilakukan dengan Polda Sumatra Utara (Sumut) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Langkat maupun aparat lainnya. Guna mencari data atau keterangan yang berkaitan dengan kasus tersebut.

“Sampai dengan saat ini kegiatan penyelidikan masih berlangsung,” ujar Agus.

Komnas HAM mendapatkan informasi keterlibatan anggota TNI dan Polri dalam kasus kerangkeng manusia milik Terbit. Komnas HAM telah berkoordinasi dengan POM TNI AD dan Polda Sumatra Utara perihal dugaan keterlibatan anggotanya tersebut.

“Temuan soal keterlibatan oknum anggota TNI dan Polri, kami mengetahui jumlah, nama termasuk pangkat terdapat tindakan kekerasan, penyiksaan dan merendahkan martabat. Sekarang dilakukan pendalaman hukum atas permintaan Komnas HAM,” ujar Ketua Tim Pemantauan dan Penyidikan M. Choirul Anam, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 2 Maret 2022.

Anggota Komnas HAM Bekka Ulung Hapsara mengatakan dari hasil penyelidikan pihaknya memberikan rekomendasi pada beberapa lembaga, khususnya Polda Sumatra Utara untuk melakukan penegakan pidana bagi pihak yang terlibat. Pasalnya, temuan Komnas HAM menyimpulkan yang terjadi di kerangkeng manusia itu bukan hanya pelanggaran dan kekerasan terhadap manusia saja tetapi sebagai perbudakan modern.

“Melakukan pemeriksaan pada anggota yang terlibat dan memberi sanksi jika terbukti. Kami mendorong pada Polda Sumatra Utara melakukan proses yang direkomendasikan oleh Komnas secara terbuka dan akuntabel,” kata Bekka.

Eranasional.com – Keluarga Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin, mangkir alias tidak memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara terkait kasus kerangkeng manusia yang diduga dijadikan tempat perbudakan.

“Ada beberapa yang sudah kita undang tapi belum mendapatkan respons,” kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi di Medan, Minggu (13/2/2022).

Hadi mengatakan, pemanggilan keluarga Terbit Rencana Perangin Angin dalam rangka meminta keterangan guna melengkapi proses penyelidikan.

“Mereka dipanggil untuk dimintai keterangan. Jadi kita masih menunggu,” ujarnya.

Dalam kasus ini, pihaknya telah memeriksa sebanyak 65 saksi yang terdiri atas orang yang pernah tinggal di tempat tersebut beserta orang yang mengetahui dugaan tindak pidana yang terjadi selama di tempat itu (kerangkeng).

Selain memeriksa puluhan saksi, Polda Sumut melakukan pembongkaran dua makam penghuni kerangkeng yang diduga tewas akibat dianiaya di dalam kerangkeng untuk keperluan autopsi jenazah guna melengkapi proses penyidikan.

“Beberapa barang bukti sudah berhasil kami sita di antaranya selang yang diduga digunakan untuk melakukan penganiayaan para penghuni kerangkeng,” kata Hadi. (Sumber: Antara)