PSBI merupakan konsorsium yang memiliki saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), operator kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Penyusunan regulasi tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menata penyelesaian kewajiban keuangan proyek Whoosh sekaligus memastikan keberlangsungan operasional kereta cepat tersebut.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Evita Manthovani, mengatakan rancangan perpres itu akan menjadi payung hukum bagi pengalihan saham PSBI serta pengaturan kewajiban keuangan proyek secara menyeluruh dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian.

“Pemerintah saat ini tengah menyiapkan landasan hukum dalam bentuk Perpres mengenai keberlanjutan Kereta Cepat Jakarta-Bandung melalui pengalihan saham PSBI ke pemerintah cq Kemenkeu,” kata Evita dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Dalam proses penyusunannya, Kemenkeu melibatkan sejumlah lembaga terkait, di antaranya Kementerian Perhubungan, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), serta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Menurut Evita, keberadaan perpres diperlukan untuk memperjelas aspek hukum, termasuk pembagian peran, hak, dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat.

Kejelasan tersebut diharapkan membuat proses pengalihan saham berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menambahkan, setelah proses pengalihan saham dilakukan, pengelolaan proyek Whoosh harus tetap mengedepankan tata kelola yang baik, kehati-hatian, efektivitas, serta koordinasi yang terintegrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemerintah memastikan pengelolaan proyek ini tetap berjalan dengan baik, prudent, efektif dan terintegrasi, serta akuntabel sesuai dengan ketentuan, sehingga keberlangsungan Kereta Cepat Jakarta-Bandung semakin terjamin,” ujarnya.

Evita menyebutkan terdapat dua hal utama yang menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga keberlanjutan proyek Whoosh.

Pertama, pemerintah ingin memastikan pelayanan kereta cepat Jakarta-Bandung tetap berjalan optimal.

Layanan tersebut dinilai telah menjadi salah satu sarana transportasi yang berperan dalam mobilitas masyarakat.

Kedua, penyelesaian kewajiban keuangan proyek harus dilakukan secara terukur dan hati-hati.

Pemerintah berupaya agar penanganan kewajiban tersebut tidak membebani kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun mengganggu layanan kereta cepat.

“Pemerintah ingin memastikan kewajiban keuangan proyek ini dikelola secara terukur tanpa mengganggu kesehatan APBN maupun keberlangsungan layanan,” kata Evita.

Melalui penyusunan regulasi tersebut, pemerintah berharap pengelolaan kewajiban keuangan Whoosh dapat berjalan lebih terarah, dengan tetap menjaga kelangsungan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung dan stabilitas keuangan negara. []

Penyelidikan sementara mengarah pada indikasi penyimpangan dalam pengadaan lahan, termasuk dugaan adanya aset milik negara yang justru dijual kembali kepada negara sendiri.

“Yang kita dalami dalam penyelidikan itu ada oknum-oknum di mana dia yang bersangkutan itu yang seharusnya milik negara, tapi dijual lagi ke negara,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Senin (10/11/2025).

Menurut Asep oknum-oknum itu menjual lahan yang memang milik negara dengan harga tidak wajar. Oleh karenanya, KPK tengah mempelajari adanya kerugian negara terkait hal ini.

“Kerugian dari sisi pembebasan lahan inilah yang kita kejar dan kita akan kembalikan kepada negara,” kata Asep.

Kendati demikian, KPK tidak menjelaskan lebih jauh terkait perkara ini. Yang jelas, kata Asep, KPK akan memperkarakan kasus ini apabila biaya pembayaran pembebasan lahan untuk proyek kereta cepat itu tidak wajar.

Ya mereka tetap saja, misalkan kalau itu milik pribadi, dan seharusnya mendapat pembayaran, ya tentunya pembayaran yang wajar. Kita juga kalau pembayarannya wajar, tidak akan kita perkarakan,” kata Asep.

” Tapi bagi yang pembayarannya tidak wajar, mark up, dan lain-lain, apalagi buka tanahnya, ini tanag negara dengan berbagai macam cara. Karena ini proyek nasional, lalu dia diatur sana-sini, sehingga mereka mendapat sejumlah uang. Bukan sejumlah lagi, ini uang besar, nah kita harus mengembalikan uang itu ke negara,” tandas dia.

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika dibutuhkan.

Mahfud menegaskan, dirinya tidak keberatan hadir bila dipanggil lembaga antirasuah tersebut. Namun, ia menolak untuk secara sukarela membuat laporan resmi ke KPK terkait dugaan penyimpangan tersebut.

“Kalau dipanggil, saya akan datang. Tapi kalau disuruh lapor, buat apa? Buang-buang waktu juga,” ujar Mahfud kepada wartawan di Keraton Yogyakarta, Minggu (26/10).

Ia menilai, KPK semestinya sudah mengetahui persoalan dugaan mark up itu jauh sebelum dirinya menyampaikan pandangan lewat kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025.

“Yang saya bicarakan di YouTube itu sebenarnya sudah ramai duluan. KPK pasti sudah tahu. Mestinya yang dipanggil itu orang-orang yang sejak awal sudah bicara dan punya data soal proyek Whoosh,” katanya.

Sebelumnya, KPK melalui Juru Bicara Budi Prasetyo meminta Mahfud MD untuk melaporkan secara resmi dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut agar bisa ditindaklanjuti sesuai prosedur. Budi menegaskan, KPK akan bersikap proaktif menanggapi setiap laporan masyarakat terkait proyek strategis nasional.

Dalam unggahan videonya pada pertengahan Oktober lalu, Mahfud mengungkap adanya indikasi pembengkakan biaya pembangunan kereta cepat yang cukup signifikan.

> “Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya pembangunan Whoosh mencapai 52 juta dolar AS per kilometer. Sedangkan di China, proyek serupa hanya sekitar 17–18 juta dolar AS per kilometer. Artinya, ada kenaikan hampir tiga kali lipat,” ungkap Mahfud dalam videonya.

Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung merupakan proyek kerja sama antara Indonesia dan China yang diresmikan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Proyek ini sempat menuai kritik terkait pembiayaan, pembebasan lahan, serta efisiensi anggarannya.

“Bagus. Saya (APBN) tidak ikut (bayar) kan? Top,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Purbaya menegaskan, restrukturisasi ini murni dilakukan melalui mekanisme business to business (B2B) tanpa melibatkan anggaran negara. Ia juga menyebut tidak akan ikut dalam rombongan ke China untuk proses finalisasi kesepakatan.

“Kalau mereka sudah putus (sepakat), ya bagus. Sebisa mungkin saya tidak ikut, biar saja mereka selesaikan antar-bisnis. Jadi top,” katanya.

Sementara itu, Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa pihaknya bersama tim negosiasi gabungan, terdiri dari perwakilan pemerintah dan PT KCIC akan berangkat ke China guna merampungkan pembahasan restrukturisasi.

Menurut Dony, sejumlah poin masih perlu disepakati, antara lain terkait suku bunga, jangka waktu pembayaran, serta mata uang yang akan digunakan dalam transaksi pelunasan utang tersebut.

“Ini menjadi poin utama negosiasi kami, mulai dari tenor pinjaman, suku bunga, hingga mata uang pembayaran,” jelas Dony di kompleks Kementerian Keuangan.

Ia menargetkan, pembahasan restrukturisasi dapat diselesaikan sebelum akhir tahun ini, mengingat kinerja pendapatan PT KCIC menunjukkan tren positif.

“Negosiasi ini bukan masalah besar karena performa pendapatan KCIC cukup baik,” tambahnya.

JAKARTA, Eranasional.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam kurun empat tahun terakhir terus melakukan transformasi dari berbagai sisi, mulai dari pelayanan penumpang, barang, komersialisasi aset, hingga peningkatan kompetensi SDM.

Dari sisi angkutan penumpang, KAI menambah daftar bandara yang terkoneksi kereta api dengan hadirnya KA Bandara Adi Soemarmo Surakarta pada Desember 2019.

KAI juga terus melakukan penataan dan pengembangan stasiun terpadu di wilayah Jabodetabek yang bersinergi dengan Pemda, BUMD, dan swasta.

Peningkatan pelayanan kepada pelanggan juga dilakukan dengan adanya percepatan waktu tempuh perjalanan yang dimulai sejak 2022 hingga 2023 dan akan terus diprogramkan ke depannya. Percepatan waktu tempuh perjalanan tersebut salah satunya mampu memangkas perjalanan KA hingga 78 menit.

Untuk mengakomodasi permintaan pelanggan yang semakin meningkat, KAI secara berkala menambah kereta-kereta baru yang menghubungkan kota-kota yang sebelumnya belum terhubung.

Volume penumpang KAI Group pada 2018 yaitu sebanyak 423,8 juta pelanggan. Kemudian naik menjadi 429,2 juta pelanggan pada 2019. Lalu pada 2020 s.d 2022 masuk pandemi sehingga mempengaruhi volume angkutan penumpang.

Pada 2020 sebanyak 186,8 juta pelanggan, pada 2021 sebanyak 154,5 juta pelanggan, dan pada 2022 sebanyak 284,4 juta pelanggan. Adapun sampai dengan Semester I 2023, volume pelanggan KAI Group mencapai 179,6 juta pelanggan.