JAKARTA, Eranasional.com – Universitas Indonesia (UI) angkat suara terkait meme Ketua DPR RI Puan Maharani yang diedit dengan badan tikus oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI.

UI menyatakan menghargai kebebasan menyampaikan aspirasi, tapi dengan cara-cara yang beradab.

“Sebagai sebuah institusi pendidikan tinggi, Universitas Indonesia menjunjung tinggi kebebasan menyampaikan aspirasi. Dalam banyak hal, sangat mungkin ada perbedaan persepsi dan pendapat. Kita tidak menafikan itu, dan menghargai perbedaan yang terjadi,” kata Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) UI Amelita Lusia, Kamis (23/3/2023).

Namun, lanjut Amelita, kebebasan beraspirasi juga harus disikapi dengan analisis persoalan dengan cermat serta sesuai adab, budaya, dan Undang-Undang yang berlaku.

“Semangat kebebasan akademik tersebut mengedepankan kecermatan analisis persoalan secara komprehensif dari berbagai perspektif, akan mempertajam nalar dan memperkaya cakrawala sivitas akademika,” tuturnya.

“Selanjutnya, penyampaian pendapat dan aspirasi harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan adab, budaya, dan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang mengikat semua warga negara termasuk civitas akademika,” sambungnya.

Menurut Amelita, perlu juga menjaga ketertiban hingga kehormatan seluruh pihak dalam menyampaikan aspirasi.

“Walau ada perbedaan, pendapat dan aspirasi perlu disampaikan dengan tetap menjaga ketertiban, keamanan, keselamatan, dan kehormatan semua orang,” imbuhnya.

JAKARTA, Eransional.com – Ketua DPR RI Puan Maharani dibonceng Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, menjajal motor listrik.

Sejauh 14 Km, Menteri Bintang membonceng Puan dari Silang Monas menuju Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta untuk menghadiri acara Eletric Vehicle Day.

“Macet jalanannya, ini pake motor listrik, tapi jadinya gabung dengan motor-motor yang lain. Ini mau menuju GBK dari Monas,” kata Puan yang tetap sumringah di tengah kemacetan parah di Semanggi, Minggu (18/12/2022) pagi.

Sesampainya di Plaza Timur GBK, tempat acara digelar, Puan yang mengenakan kaos putih berbalut jaket marun tampak semangat melihat proses produksi motor listrik, termasuk melihat bengkel konversi motor listrik.

Dalam acara hasil kolaborasi beberapa kementerian tersebut, Puan mengatakan, DPR RI ikut mendukung penggunaan kendaraan listrik demi mengurangi polusi udara, serta mengurangi subsidi BBM ditengah harga minyak dunia yang terus meningkat.

“Namun pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur yang lengkap sehingga ketika orang beralih ke kendaraan listrik, mereka terjamin dalam penggunaan kendaraannya,” kata Puan.

Untuk diketahui, komitmen Puan dalam penggunaan energi yang ramah lingkungan pernah ditunjukkan lewat kebijakan penggunaan mobil listrik oleh para delegasi ‘The 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit’ (P20) yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Oktober lalu.

Tidak hanya itu, Kompleks Parlemen di bawah kepemimpinan Puan juga telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 1.954,62 KWP.

Aksi nyata DPR RI di bawah komando Puan dalam mengatasi perubahan iklim ini setara dengan pengurangan emisi karbon sebesar 183,84 ton atau setara dengan penanaman 252 pohon rindang. ***

Eranasional.com – Ketua DPR R Puan Maharani menyoroti sejumlah kasus kekerasan seksual yang belakangan terjadi. Terlebih Puan turut menyampaikan keprihatinan atas kasus pemerkosaan anak 14 tahun di Bandung, Jawa Barat.

Puan meminta kepolisian mengusut tuntas kasus pemerkosaan dan penjualan anak dengan menangkap seluruh pelaku yang terlibat.

“Saya percaya jajaran Polri akan mengerahkan seluruh upayanya untuk menangkap para pelaku yang memperkosa dan terlibat dalam praktik penjualan anak di bawah umur tersebut,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (31/12/2021).

Diiketahui sejauh ini polisi sudah berhasil menangkap pelaku. Namun belum semua pelaku yang terlibat diamankan. Karena itu Puan mengingatkan kepolisian untuk gencar lakukan penindakan.

“Perbuatan mereka sangat tidak berperikemanusiaan dan harus dihukum seberat-beratnya,” ujar Puan.

Jakarta – Ketua DPR Puan Maharani mengkritik aturan penumpang pesawat domestik wajib melakukan tes PCR. Puan meminta pemerintah menjawab kebingungan masyarakat terkait kebijakan tersebut.

“Beberapa hari ini banyak masyarakat bersuara karena bingung dengan aturan baru PCR sebagai syarat semua penerbangan ini. Masyarakat mempertanyakan kenapa dalam kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin membaik, tapi justru tes perjalanan semakin ketat,” kata Puan, Kamis, 21 Oktober.

Puan mengaku heran kenapa justru di saat kasus COVID-19 melandai ada kebijakan wajib PCR. Karena itu, pemerintah harus menjawab pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat.

“Kenapa dulu ketika COVID-19 belum selandai sekarang, justru tes antigen dibolehkan sebagai syarat penerbangan. Kalau sekarang harus PCR karena hati-hati, apakah berarti waktu antigen dibolehkan, kita sedang tidak atau kurang hati-hati? Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat seperti ini harus dijelaskan terang benderang oleh pemerintah,” tanya Puan.

Lebih lanjut Puan mempertanyakan kenapa PCR yang merupakan alat diagnosa COVID-19 jadi metode screening. Ia juga mengingatkan, fasilitas kesehatan di Indonesia belum merata dan akan menyulitkan masyarakat yang hendak berpergian dengan transportasi udara.

“Masyarakat juga bertanya-tanya mengapa PCR dijadikan metode screening, padahal PCR ini alat untuk diagnosa COVID-19. Dan perlu diingat, tidak semua daerah seperti di Jakarta atau kota-kota besar yang tes PCR bisa cepat keluar hasilnya,” sebut Puan.

“Di daerah belum tentu hasil tes PCR bisa selesai dalam 7×24 jam, maka kurang tepat ketika aturan tes PCR bagi perjalanan udara berlaku untuk 2×24 jam,” lanjutnya.

Menurut Puan, jika aturan PCR ini diberlakukan karena semakin luasnya pembukaan operasional sektor sosial kemasyarakatan, maka seharusnya berlaku untuk semua moda transportasi. Hal ini, kata Puan, perlu diselesaikan pemerintah.

“Tapi di aturan terbaru, syarat perjalanan bagi transportasi darat, laut, dan kereta api masih tetap memperbolehkan tes antigen 1×24 jam. Kebijakan yang tidak merata dan terkesan ada diskriminasi, harus di-clear-kan pemerintah,” ujar Puan.

Puan juga menyinggung soal pemerintah yang mengizinkan kapasitas penumpang pesawat 100 persen. Menurutnya, kebijakan ini semakin membingungkan masyarakat.

“Tentu ini semakin membingungkan masyarakat. Ketika tes PCR dikatakan menjadi upaya menekan penyebaran COVID-19 di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat, namun kapasitas penumpang pesawat semakin diperbesar,” kata Puan.

Ia berharap pemerintah lebih memprioritaskan seluruh program penanganan COVID-19 secara komprehensif. Ia menyebut, upaya itu akan lebih baik ketimbang memperberat syarat penerbangan.

“Integrasikan program vaksinasi dan aplikasi tracing PeduliLindungi dengan tes COVID. Kemudian perbanyak sosialisasi dan komunikasi publik yang lebih intens mengenai aturan dan protokol kesehatan agar tidak menimbulkan kebingungan masyarakat,” paparnya.

Puan juga mengatakan seharusnya pemerintah menekan harga PCR sehingga bisa dijangkau masyarakat, jika syarat tes PCR dianggap solusi terbaik.

“Pemerintah harus bisa memastikan waktu dan proses PCR di seluruh daerah bisa selesai dalam waktu singkat, agar bisa memenuhi syarat pemberlakuan hasil tes 2×24 jam. Dan harganya pun harus sama di semua daerah,” tutup Puan.

JAKARTA-  Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti angka kematian akibat Covid-19 yang masih tinggi selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Puan mengakui tren kasus positif Covid-19 menurun seiring penerapan PPKM Level 4. Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa angka kematian masih begitu tinggi beberapa waktu terakhir.

Angka kematian akibat Covid-19 yang dilaporkan setiap hari mencapai di atas 1.000 kasus, sejak PPKM 16 Agustus 2021 (Jawa-Bali) dan 9 Agustus 2021 (Luar Jawa dan Bali) hingga berakhir Senin (23/8). Angka tersebut sangat tinggi, sementara diperkirakan banyak kasus kematian yang belum dilaporkan. Hingga Minggu (23/8), 126.372 orang pasien Covid-19 di Indonesia telah meninggal dunia.

Pada Selasa (27/7), angka kematian pasien Covid-19 menyentuh jumlah tertinggi selama pandemi Covid-19. Saat itu, Indonesia melaporkan 2.069 orang mati akibat Covid-19 dalam waktu 24 jam.

“Setelah PPKM diperpanjang, memang terlihat adanya tren penurunan penambahan kasus Covid-19, tapi harus menjadi perhatian bersama soal indikator angka kematian yang sampai sekarang masih cukup tinggi,” kata Puan lewat keterangan tertulis, Senin (23/8).

Puan menyoroti sejumlah daerah dengan angka kematian pasien Covid-19 yang tinggi, yaitu Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Aceh, Gorontalo, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta (DIY), Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tengah. Ia meminta pemerintah memberi perhatian khusus pada daerah-daerah ini.

Ketua DPP PDIP itu meminta kematian pasien Covid-19 jadi bahan evaluasi penerapan PPKM. Ia meminta pemerintah harus bisa menekan angka kematian akibat Covid-19 jika PPKM kembali diperpanjang.

“Bagi daerah-daerah yang angka kasus kematian Covid-19 masih tinggi, harus hati-hati kalau ingin melonggarkan pembatasan kegiatan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi WHO,” tutur Puan.

Ia juga meminta pemerintah tak lengah dalam melaksanakan tes, telusur, dan perawatan (3T). Puan tak ingin tiga upaya utama penanganan pandemi Covid-19 itu dikendorkan karena pemerintah sibuk melakukan vaksinasi.

“Jangan karena ingin mengejar target vaksinasi, kemudian indikator-indikator penanganan pandemi lainnya jadi kendor. Pastikan semua berjalan bersamaan karena semuanya sama-sama penting untuk menyelamatkan rakyat dari badai Corona,” ucap Puan.

JAKARTA- Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022. Dalam pidatonya, Puan memastikan DPR akan memperkuat fungsi pengawasan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah.

Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2021-2022 digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir secara fisik untuk
menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya.

Dalam sambutannya, Puan menyampaikan banyak dampak merugikan masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang telah terjadi selama 17 bulan di Indonesia. Dia menyebut hampir seluruh aktivitas masyarakat berhenti dalam kurun waktu tersebut, dan berdampak pada menurunnya derajat kesejahtetaan rakyat baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya.

“Dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 dan dampaknya yang luas, Negara tidak bisa berpasrah diri. Negara harus melakukan upaya-upaya terbaik agar Negara tetap dapat menjalankan tugas-tugas tujuan bernegara,” kata Puan.

Tujuan-tujuan bernegara yang dimaksud adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selain itu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini pun memberi apresiasi atas upaya pemerintah yang cepat dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 dan dampaknya yang luas dengan berbagai kebijakan dan program yang telah dilakukan.

Mulai dari pemulihan di bidang kesehatan, pemulihan sosial, pemulihan ekonomi, dan penyelematan perekonomian nasional. Puan lalu memberi pesan kepada pemerintah.

“Ke depan, Pemerintah agar dapat meningkatkan kinerjanya, karena kehadiran negara semakin diharapkan oleh rakyat untuk dapat melindungi kehidupan dan masa depannya,” tuturnya.

Untuk meningkatkan fungsi pengawasan dalam penanganan pandemi Covid-19, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) disebut akan melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja maupun panitia kerja. Hal ini dalam kerangka menjalankan prinsip checks and balances terhadap pemerintahan.

“Pengawasan DPR RI masih akan fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya. DPR RI akan memastikan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada rakyat dalam menghadapi pandemi Covid-19,” tegas Puan.

Puan menambahkan, ada sejumlah hal yang akan menjadi perhatian DPR dalam fungsi pengawasan pandemi Covid-19 ke depan. Untuk penanganan di bidang kesehatan, Puan meminta pemerintah agar melakukan percepatan vaksinasi secara merata di seluruh wilayah tanah air.

“Meningkatkan testing, tracing, and treatment. Mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan PPKM untuk dapat mengurangi penyebaran pandemi Covid-19, dan pengawasan Pemerintah terhadap kedatangan warga negara asing (WNA) di saat PPKM,” tambahnya.

Terkait penanganan dampak pandemi Covid-19, Puan mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi masyarakat yang terkena dampak penurunan kesejahteraan. Hal ini lantaran pandemi menyebabkan berkurangnya pendapatan dan daya beli masyarakat, PHK, dan dampak ekonomi lainnya.

“Kemudian terkait penanganan Pemerintah terhadap anak yatim piatu yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, program dan penyaluran Bansos agar dilakukan secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran,” ucap Puan.

Lebih lanjut, mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini memastikan DPR akan mengawal kebijakan pemerintah agar tetap menjalankan pelayanan publik yang optimal bagi rakyat. Menurut Puan, DPR juga menitikberatkan pada pelayanan rumah sakit untuk masyarakat yang berobat bukan karena Covid-19.

Pengawasan pelayanan publik yang digarisbawahi DPR saat masa pandemi adalah mengenai pendidikan, transportasi, perizinan, dan sertifikasi. Puan menegaskan, pelayanan-pelayanan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

“DPR RI ikut memberikan perhatian pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan anggaran dan program penanganan pandemi Covid-19. Diperlukan pola kerjasama yang efektif antara Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga rakyat dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya,” sebutnya.

Sementara itu terkait peran diplomasi DPR RI pada masa sidang ini, akan diarahkan pada upaya untuk membangun sinergi dan kolaborasi global untuk bersama-sama menghadapi pandemi Covid-19 dan memitigasi krisis global yang berpotensi terjadi.

“Perjuangan kita bersama masyarakat dunia dalam memerangi pandemi Covid-19 masih terus berlanjut. Lonjakan kasus Covid-19 masih terjadi, ratusan juta orang kehilangan pekerjaan, jatuh ke jurang kemiskinan, bahkan terancam kelaparan,” ungkap Puan.

DPR RI juga menyoroti terbatasnya kapasitas produksi vaksin yang mengakibatkan distribusi dan akses terhadap vaksin tidak merata. Dampaknya, terjadi hambatan upaya pemulihan dunia dari pandemi Covid-19.

“Oleh karena itu, dalam berbagai pertemuan forum kerja sama antarparlemen, Delegasi DPR RI terus menyuarakan gotong royong global untuk memastikan akses vaksin yang berkeadilan dan merata,” jelas Puan.

“Selain itu, DPR RI juga mengingatkan parlemen negara-negara sahabat mengenai pentingnya upaya bersama dalam melakukan pemulihan ekonomi regional dan global agar dapat menjaga kesejahteraan rakyat diseluruh dunia serta menghindar dari krisis ekonomi global yang dapat menciptkan bentuk neokolonialisme baru,” sambungnya.

Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPR digelar setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD. Acara Sidang Tahunan Parlemen kali ini berjalan lebih singkat dan dihadiri secara fisik oleh 60 orang dengan protokol kesehatan yang ketat, serta secara virtual oleh ratusan orang.
.
“Kita juga ikut berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga pandemi Covid-19 ini dapat segera berakhir sehingga masyarakat kembali hidup sehat, kembali beraktivitas dalam membangun kehidupannya yang sejahtera, tentram, dan bahagia,” ujarnya.

“Kita juga ikut berdoa agar seluruh anggota masyarakat yang terpapar covid-19 segera pulih dan kembali hidup sehat bersama keluarga. Amin,” tutup Puan.

JAKARTA- Saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap DPR akan fokus menyelesaikan pembahasan tingkat I sejumlah RUU.

Dia menegaskan DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk memastikan tugas-tugas negara tetap dapat berjalan dengan baik, meski di tengah kondisi pandemi Covid-19.

“Dalam melaksanakan fungsi legislasi, pada masa sidang ini, DPR RI akan memfokuskan pada penyelesaian sejumlah pembahasan RUU pada tingkat I bersama Pemerintah,” kata Puan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021).

Adapun RUU yang dimaksud Puan antara lain Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, Rancangan Undang Undang tentang Penanggulangan Bencana, Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kemudian Rancangan Undang Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rancangan Undang Undang tentang Jalan, Rancangan Undang Undang tentang Badan Usaha Milik Desa, dan Rancangan Undang Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

“Selain itu DPR RI bersama Pemerintah akan mempersiapkan pembahasan RUU lainnya yang telah menjadi komitmen bersama, DPR RI dan Pemerintah, di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021,” ungkap Puan.

Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini menyampaikan, kinerja program legislasi nasional merupakan pekerjaan kolektif yang ditempuh melalui pembahasan bersama antara DPR RI dan Pemerintah. Oleh karenanya, Puan meminta agar hal tersebut menjadi perhatian bersama antara DPR RI dan Pemerintah dalam mencapai target Prolegnas.

“DPR RI memiliki komitmen yang tinggi dalam menuntaskan Prolegnas untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dan dalam mendukung penyelenggaran negara,” tuturnya.

Puan juga menjelaskan DPR RI akan berfokus pada sejumlah hal di luar penanganan pandemi Covid-19 terkait fungsi pengawasan DPR RI di masa sidang ini. Pertama adalah mengenai Strategi dan Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.

Selanjutnya mengenai Konsep dan Design Penyelenggara Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024. Lalu yang ketiga pengawasan terhadap izin tinggal dan pergerakan orang asing di Indonesia dalam mencegah penyebaran Covid-19.

“Pengawasan ketersediaan pangan dan stabilitasi harga pangan. Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Pengawasan Pelaksanaan Keuangan Negara dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah,” jelas Puan.

DPR pun akan melakulan pengawasan terhadap Tata Kelola Obat dan Tata Kelola Alat Kesehatan, pengawasan dan pendampingan distribusi bantuan sosial agar lebih tepat guna dan tepat sasaran, serta pengawasan terhadap Program 1 juta guru PPPK pada tahun 2021 agar permasalahan kekurangan dan pemerataan guru di setiap jenjang dapat terselesaikan.

Kemudian yang terakhir adalah pengawasan Kinerja pelaksanaan kebijakan moneter dan kebijakan sektor jasa keuangan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada kesempatan itu, Puan turut menyinggung mengenai kekerasan yang dilakukan oknum personel TNI terhadap warga Papua beberapa waktu lalu.

“Panglima TNI agar melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang telah melakukan tindakan tersebut. DPR berharap agar tindakan kekerasan aparat terhadap masyarakat tidak akan terjadi lagi,” tegas mantan Menko PMK itu.

“Setiap personel aparat keamanan dan pertahanan harus dapat menampilkan sosok aparat negara yang melindungi, mengayomi, dan memberikan rasa aman bagi rakyat,” sambung Puan.

Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang DPR ini turut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin. Presiden menyampaikan secara resmi RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR.

Hanya sebagian anggota DPR yang hadir secara fisik dengan protokol kesehatan ketat dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang yang digelar setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD itu. Sisanya mengikuti Rapat Paripurna secara virtual.

JAKARTA – Sikap Ketua DPR Puan Maharani yang menghentikan rencana penyediaan hotel untuk isolasi mandiri atau isoman untuk anggota DPR, menuai apresiasi. Puan sebagai pimpinan lembaga wakil rakyat dinilai mendengarkan aspirasi rakyat yang kondisinya sedang sulit dihajar pandemi.

“Kalau dilihat memang sepertinya rencana itu tidak dikonsultasikan dulu ke pimpinan DPR, makanya begitu keluar dan diprotes publik, ketua DPR segera menghentikannya. Ini bagus karena memenuhi harapan publik,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, Jumat (30/7/2021).

Menurut Adi, keputusan Puan tersebut tidak terlambat, karena penyediaan hotel bintang tiga untuk anggota DPR dan karyawan lembaga tersebut masih sebatas rencana alias belum terlaksana.

“Meskipun belum terlaksana, tapi ini sudah menjadi polemik. Jadi pernyataan Puan ini bagus untuk meredakan polemik, agar kita semua fokus dalam penanganan pandemi,” ujar pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Adi mengatakan sensitivitas DPR sebagai lembaga wakil rakyat harus melampaui segala aturan yang ada. Artinya, seandainya ada kebijakan DPR yang sudah sesuai aturan, tetapi kalau tidak sensitif, maka dianggap tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.

“Jadi sensitivitas terhadap nasib rakyat di kala pandemi itu norma yang lebih tinggi dari aturan yang ada. DPR sebagai wakil rakyat harusnya bisa lebih sensitif. Semoga pernyataan ketua DPR ini bisa memulihkan kepercayaan rakyat kembali,” imbuhnya.

Lebih jauh dari itu, Adi berharap ke depan ketua DPR beserta pimpinan lain lebih cermat dan hati-hati mengawasi kerja jajarannya dalam pengambilan kebijakan internal di masa-masa pandemi ini.

“Setiap kebijakan internal, kesetjenan atau kerumahtanggaan dan sebagainya, pimpinan DPR harus tahu lebih dahulu. Karena kalau sudah menjadi polemik, pimpinan DPR yang akan mendapat kritik publik, dan akhirnya dirugikan citranya,” demikian Adi. ***

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengecam keras serangan Israel kepada warga sipil Palestina di Jalur Gaza. Akibat serangan tersebut, ratusan orang dilaporkan meninggal dunia dan ratusan orang lainnya luka-luka.

“Kami mengecam serangan yang dilakukan saat warga Palestina melakukan ibadah bulan suci Ramadan dan juga saat perayaan hari raya Idul Fitri, sehingga mengganggu rangkaian ibadah umat Muslim Palestina,” kata Puan, di Jakarta, Sabtu (15/5/2021).

Maka dari itu, Puan mengajak semua pihak menyerukan hentikan serangan Israel kepada Palestina. Terlebih, serangan Israel pada Palestina dilakukan di bulan suci Ramadan, suasana Idul Fitri, dan di tengah pandemi Covid-19.

“Hentikan serangan Israel pada Palestina dan kita serukan memberi bantuan kepada rakyat Palestina, termasuk prioritas bantuan vaksin Covid-19 dan berbagai alat kesehatan,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.

Selanjutnya, Puan menyampaikan bahwa tragedi kemanusiaan ini harus menjadi momentum untuk memulai kembali proses perdamaian yang komprehensif dan inklusif, sesuai dengan hukum internasional, resolusi PBB, dan parameter serta konsensus internasional.

Menurut Puan, tindak kekerasan Israel juga menyebabkan meningkatnya instabilitas di Timur Tengah.

“Sangat disayangkan, di saat dunia memerlukan perdamaian dan  bersatu untuk berperang melawan virus Covid-19, namun warga Palestina harus berjuang melawan aneksasi Israel,” ungkapnya

Puan juga mendorong pemerintah Indonesia untuk terus melanjutkan peran aktifnya dalam menghentikan serangan Israel dan memberi bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina.

“Mendesak masyarakat internasional dan PBB untuk meredakan ketegangan dan membantu warga Palestina yang menjadi korban di wilayah pendudukan Palestina,” pungkas Puan. (WP)

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan parlemen akan selalu mengutamakan aspirasi pada buruh. Hal itu ditegaskan Puan pada momen peringatan Hari Buruh Internasional, Sabtu (1/5/2021).

Puan menjelaskan, DPR RI konsisten memperjuangkan kepentingan buruh dengan mendorong pemerintah melibatkan kelompok buruh dalam membahas aturan turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

Di antaranya pembahasan mengenai upah, hubungan kerja dan jaminan saat kehilangan pekerjaan, serta tenaga kerja asing.

“Itu sudah jadi komitmen DPR RI untuk konsisten memperjuangkan kepentingan buruh. Kami ingin perekonomian Indonesia bangkit dan para pekerja Indonesia sejahtera,” kata Puan, Sabtu (1/5/2021).

Selanjutnya, politisi PDI Perjuangan itu meminta pengusaha memenuhi hak para pekerjanya mendapatkan tunjangan hari raya (THR).

Hal itu sejalan dengan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah bahwa THR pada hari raya Lebaran tahun ini harus dibayar penuh dan tepat waktu oleh pengusaha kepada para tenaga kerjanya.

Kebijakan mengenai THR tahun ini berbeda dengan tahun lalu yang diberikan kelonggaran akibat pandemi Covid-19.

“Pemerintah harus aktif mengawasi supaya perusahaan memenuhi kewajiban membayar THR pada para pekerjanya,” ungkap Puan.

Selanjutnya, Puan berharap perekonomian nasional kembali bangkit, lapangan kerja bertambah, dan penyerapan tenaga kerja meningkat.

Dia mengaku amat sangat prihatin saat mendengar banyak tenaga kerja yang dikurangi beban kerja dan upahnya, bahkan ada yang sampai dirumahkan dan diputus hubungan kerja, akibat kondisi perusahaan yang sulit terkena dampak pandemi Covid-19.

“Selamat Hari Buruh, semoga tahun ini jadi tahun kebangkitan kita, menuju Indonesia maju dan buruh yang lebih sejahtera,” ujar Puan.

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengutuk keras aksi dan pelaku peledakan bom di Gereja Katedral di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021). Dia berharap masyarakat tidak terprovokasi aksi teror yang melukai perikemanusiaan itu.

“Di tengah upaya penanggulangan pandemi masih saja ada pihak yang melakukan aksi teror,” kata Puan, Minggu siang.

“Saya mengimbau umat beragama tetap tenang, jaga kerukunan, jangan terpengaruh provokasi teroris,” ungkap Puan, melanjutkan.

Menurut Puan, aparat kepolisian harus mengusut tuntas pelaku, dalang, dan motif dibalik aksi teror yang diduga bom bunuh diri tersebut.

“Bukti kelompok teroris masih ada dan tidak kenal waktu,” ujar Puan.

“Kami meminta aparat kepolisian mengusut tuntas aksi teror ini hingga ke akar-akar jaringannya,” sambung politisi PDI Perjuangan itu.

Terjadi ledakan yang diduga bom bunuh diri di sebuah Gereja Katedral di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021).

Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. (BFT/JAK)