Kepada pejabat negara yang hadir dalam acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (07/03/2026).

Ia mengingatkan agar selalu berlaku adil serta berpegang pada aturan dalam setiap pengambilan keputusan.

“Kalau kita sedang menjadi pemimpin maka kata kunci yang paling pertama adalah keadilan. Yang namanya adil tidak boleh prejudice, tidak boleh menggunakan perasaan,” ujar Menteri Nusron dalam tausiah menjelang azdan magrib.

Menteri Nusron menilai, tidak sedikit pejabat yang tersesat dalam mengambil keputusan karena terlalu mengedepankan sentimen perasaan.

Menurutnya, sentimen tersebut sering muncul karena kedekatan organisasi atau ikatan emosional, misalnya berasal dari latar belakang organisasi kemasyarakatan maupun organisasi kemahasiswaan yang sama. Kondisi seperti itu berpotensi memengaruhi objektivitas seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan.

“Karena itu sebisa mungkin, meskipun kita punya ikatan emosional, kadang kita harus bisa menjaga jarak. Kenapa? Karena keadilan ini sangat penting. Salah satu definisi keadilan itu adalah kehati-hatian dalam mengambil keputusan,” tutur Menteri Nusron.

Prinsip keadilan dalam pemerintahan juga tercermin dari kebijakan yang tidak menyulitkan masyarakat.

Oleh karena itu, Menteri Nusron menyebut setiap kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin harus mampu memberikan kemudahan sekaligus manfaat bagi masyarakat luas.

Bukan hanya adil, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menekankan bahwa suatu kebijakan perlu dirumuskan menjadi hal yang aplikatif, efektif, dan efisien, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menyoroti tingginya tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kondisi tersebut harus menjadi refleksi untuk menghadirkan pemerintahan yang baik, efektif, dan bersih. Di sisi lain, hal itu juga harus mendorong daerah untuk membangun kekhasan dan kemandirian ekonomi masing-masing.

“Sehingga, dari hulu sampai hilir kita punya kemandirian. Pada akhirnya, negara kesatuan yang berotonomi itu bisa kemudian menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita,” ujar Ketua Komisi II DPR RI.

Acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama ini juga dihadiri oleh tuan rumah, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi; Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Rahmat Bagja; para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah; Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah; keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI); serta berbagai mitra kerja Komisi II DPR RI di Jawa Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron hadir dengan didampingi oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri; Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR), Einstein Al Makarima Mohammad; serta Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Kartono Agustiyanto.

Asahan – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). PTSL dilaksanakan guna memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang hadir dalam Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN menekankan bahwa selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program PTSL bisa membantu upaya pemerintah dalam pemberantasan mafia tanah.

“Saya kira PTSL ini pada akhirnya bisa menjadi database kepemilikan tanah. Otomatis ketika semua punya hak yang jelas, itu bisa mempersempit ruang gerak mafia tanah itu sendiri,” ucapnya melalui keterangan rilis, Sabtu (30/10)

Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan bahwa masalah pertanahan di Indonesia semakin kompleks maka diperlukan aksi yang konkret dalam penyelesaiannya.

“Melalui program-program seperti sosialisasi ini, kita bisa mendapatkan masukan dan menginventarisir beberapa masalah di daerah dan ini patut diapresiasi. Dengan program pemerintah saat ini, salah satunya PTSL, masyarakat yang sebelumnya punya sebidang tanah, tapi alas haknya belum jelas, itu bisa diselesaikan dan punya alas hukum yang jelas sehingga aman dari masalah pertanahan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa upaya pemberantasan mafia tanah yang sedang digencarkan oleh pemerintah bukan hanya tanggung jawab Kementerian ATR/BPN, tapi juga seluruh aparat penegak hukum.

“Dalam hal ini, Komisi II melalui Panja mafia tanah yang dibentuk oleh DPR RI, diharapkan juga bisa membantu Kementerian ATR/BPN sebagai mitra dalam penertiban soal tanah. Kami juga sudah komunikasi dengan Komisi III yang mitra kerjanya adalah aparat penegak hukum. Mafia tanah memang sangat merugikan masyarakat sehingga harus diberantas,” tegasnya.

Sependapat dengan Ketua Komisi II DPR RI, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi, mengatakan bahwa program PTSL akan terus disosialisasikan kepada masyarakat agar nantinya muncul kesadaran masyarakat akan manfaat program sertipikat ini.

“Saya imbau masyarakat bisa memanfaatkan program PTSL ini untuk mengurus sertipikat tanahnya. Harapannya tanah masyarakat menjadi aman,” ungkapnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal PPTR, Shafiq Inuman Ananta, mengharapkan dukungan Komisi II DPR RI dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya sertipikat tanah.

“Program PTSL sangat membantu dalam mencegah aksi mafia tanah yang sangat meresahkan dan merugikan. Untuk itu, kerja sama dengan Komisi II DPR sangat diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat melalui program PTSL ini,” tuturnya.

Pada kesempatan ini, juga diserahkan sertipikat tanah oleh Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung kepada 10 orang perwakilan masyarakat, didampingi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Yagus Suyadi; Sekretaris Direktorat Jenderal PPTR, Shafiq Inuman Ananta; Kabid PHP Provinsi Sumatra Utara, Indera Imnuddin; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, Syafrizal Pane.