Pemecatan itu setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Hasyim Asy’ari.

Hasil sidang memutuskan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI itu diberhentikan. Pemberhentian itu bisa menjadi pemicu penting mengungkap problematika penyelenggaraan pemilu 2024 lalu.

Hal itu disampaikan dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, dalam dialog Kompas TV, Kamis 4 Juli 2024.

“Anggap perkara ini adalah trigger penting untuk mengungkap problematika penyelenggaraan pemilu kita,” jelas Feri.

Awalnya, Feri menjawab pertanyaan host tentang pernyataan Hasyim yang mengatakan bersyukur karena dibebaskan dari tugas berat.

Feri menyebut reaksi Hasyim terhadap putusan itu tidak lagi penting dalam ranah penegakan etik karena sidang DKPP sudah menjelaskan banyak hal.

“Saya pikir reaksi Hasyim tidak lagi penting dalam ranah penegakan etik ya, pelaku bisa saja bersikap apa pun. Tetapi sidang DKPP sudah bicara banyak hal, mengungkap banyak hal. Itu saja bagi saya sudah sangat penting dan sangat patut disyukuri,”jelasnya.

“Saya sepakat bahwa kasus ini tidak sekadar di ruang etik saja, tetapi juga akan ada aspek hukum administrasi negaranya, ada aspek tindak pidananya,” lanjut Feri.

Tindak pidana yang ia maksud, bukan hanya tentang kekerasan seksual, tetapi juga dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan anggaran di Pemilu 2024.

“Tindak pidananya tidak hanya soal kekerasan seksual tapi juga ada tindak pidana soal gratifikasi, penyalahgunaan anggaran, yang bukan tidak mungkin bisa berkembang,” ujarnya.

“Kita bisa mengungkap kecurangan pemilu kita bukan saja dari berbagai peristiwa yang sudah diungkap sebelumnya, tetapi juga bisa dari perkara-perkara seperti ini,” sambung Feri.

Ia mengapresiasi keberanian korban melaporkan kasus ini. Hal ini juga menjadi titik awal menyadarkan publik bahwa penyelenggaraan pemilu terkadang menyimpang jauh.

“Penting untuk berterima kasih atas keberanian korban melaporkan perkara ini, dan perkara ini menjadi titik awal penting menyadarkan publik bahwa penyelenggara pemilu kadang-kadang sangat mungkin menyimpang sangat jauh, dan ini jadi titik yang penting untuk mengungkap banyak hal,”pungkasnya.

Diketahui Hasyim diberhentikan terkait dugaan tindak asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Hasyim terbukti melakukan tindakan asusila, sehingga DKPP memutuskan untuk memberhentikannya secara tetap. []

Dia dipecat karena terbukti melakukan perbuatan asusila kepada seorang perempuan anggota panitia pemilihan luar negeri (PPLN), Rabu 3 Juli 2024 lalu.

Sebelumnya juga kasus serupa terjadi di Universitas Hasanuddin (Unhas) yang dilakukan oleh Direktur Fisip yang melakukan pelecehan terhadap 4 orang mahasiswi semester akhir.

Menanggapi maraknya kasus kejahatan seksual yang dilakukan kaum intelektual, Sosiolog Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar, Anshar Aminullah, mengaku prihatin.

Menurut Anshar, perubahan sosial yang sangat kompleks yang terjadi dalam masyarakat, menghadirkan situasi yang membuat bergesernya norma agama dan nilai-nilai adat budaya ketimuran.

“Perilaku seks menyimpang seperti pelecehan seksual kepada wanita remaja maupun dewasa yang beberapa tahun terakhir ini kerap melibatkan oknum dengan tingkat pendidikan yang tergolong tinggi, juga melibatkan oknum pejabat dikalangan elit politik kita, ini memang sangat kita sayangkan,”kata pria yang saat ini sedang menyelesaikan pendidikan Doktornya di Universitas Indonesia (UI).

Anshar mengatakan, di saat posisi mereka seyogyanya menjadi panutan, serta memberikan pencerahan namun karena khilaf berlebih sehingga mereka terjebak melakukan tindakan asusila tersebut.

Jika di lingkup akademik ada aktivitas konsultasi antara pembimbing dan yang dibimbing, dan di lingkup organisasi atau kelembagaan ada aktivitas koordinasi.

Kedua aktivitas di atas memang berpotensi terjadi pelecehan jika yang membimbing dan yang ditempati berkoordinasi itu memang memiliki niat-niat buruk di luar dari tugas mereka.

Keputusan memberhentikan Hasyim setelah DKPP menggelar sidang putusan perkara Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 pada Rabu 3 Juli 2024.

Dia diberhentikan atas tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Hasyim terbukti melakukan tindakan asusila, sehingga DKPP memutuskan untuk memberhentikannya.

“Mengabulkan permohonan pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap Anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito saat membacakan amar putusan.

Sebelumnya, Hasyim dilaporkan atas dugaan perbuatan asusila terhadap seorang perempuan yang bertugas sebagai PPLN.

Perkara ini tercatat dengan nomor 90-PKE-DKPP/V/2024.

Dalam pokok aduan, pengadu mendalilkan teradu (Hasyim Asy’ari) diduga mengutamakan kepentingan pribadi dan memberikan perlakuan khusus kepada pengadu yang bekerja sebagai anggota PPLN Den Haag, Belanda tersebut.

Selain itu, teradu diduga telah menggunakan relasi kuasa untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan pengadu.

Kuasa hukum pengadu, Maria Dianita Prosperianti, menjelaskan, perbuatan Hasyim sebagai teradu termasuk dalam pelanggaran kode etik berdasarkan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Maria mengatakan pihaknya telah menyampaikan sejumlah bukti yang menunjukkan pelanggaran kode etik oleh Hasyim.

Adapun sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang melibatkan Hasyim Asy’ari tersebut mulai digelar sejak Rabu, 22 Mei 2024 lalu.

Sejumlah pihak pun telah hadir dalam persidangan, termasuk korban yang hadir pada sidang, Kamis, 23 Mei 2024. []