Menurut Amar Putusan MK Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dibacakan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang yang dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Rabu 14 Mei 2025.

Dua pasangan tersebut yakni Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo (Gogo-Helo) sebagai pasangan Nomor Urut 1, serta Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya (Agi-Saja) sebagai pasangan Nomor Urut 2.

“Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, baik Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo (Nomor Urut 1) maupun Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya (Nomor Urut 2) dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang diselenggarakan pada 27 November 2024 dan PSU (Pemungutan Suara Ulang) pada 22 Maret 2025,” papar Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah di Jakarta, dikutip dari web MK RI, Kamis 15 Mei 2025.

Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah menemukan fakta pembelian suara pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan nilai sampai dengan Rp 16.000.000 untuk satu pemilih.

Begitu pula pembelian suara pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, dengan nilai sampai dengan Rp 6.500.000 untuk satu pemilih dan disertai janji akan diberangkatkan umrah apabila menang.

Mahkamah memandang, praktik politik uang yang terjadi dalam penyelenggaraan PSU memiliki dampak besar pada perolehan suara masing-masing pihak.

Mahkamah menilai, praktik politik uang yang dilakukan kedua pasangan calon merupakan salah satu pelanggaran pemilu yang serius dan tidak dapat ditoleransi, serta mencederai prinsip Pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Oleh karena keputusan tersebut, Mahkamah kemudian memutuskan harus adanya PSU Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.

“Menurut Mahkamah, PSU tersebut dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 hari sejak putusan a quo diucapkan, dan kemudian Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara) menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa melaporkan kepada Mahkamah,” jelas Guntur.

Mahkamah juga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Utara untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan prioritas ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan PSU tersebut.

“Selain itu, untuk menjamin terlaksananya kegiatan PSU dengan benar, maka pelaksanaan PSU tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara,” beber Guntur.

Mahkamah juga menegaskan, kejadian politik uang yang mewarnai PSU ini harus menjadi pelajaran semua pihak.

Mahkamah mengimbau seluruh pihak yang terlibat harus memiliki komitmen untuk mencegah dan menghindari praktik politik uang.

“Bagi penyelenggara, kejadian ini seharusnya dijadikan momentum untuk memperbaiki pelaksanaan dan pengawasan pemilihan umum,” pungkas Guntur. []

“Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dalam waktu 2×24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pemimpin yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dalam sidang putusan yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Anwar Usman diberikan sanksi pencopotan karena dianggap melanggar sejumlah pelanggaran berat etik sebagai hakim konstitusi berdasarkan putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

“Hakim terlapor (Anwar Usman) terbukti melakukan pelanggaran berat,” tegas Jimly.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor,” sambung Jimly.

Sidang MKMK ini dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie dengan anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Putusan ini merupakan jawaban dari laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.

Keberadaan Ketua MK Anwar Usman saat ikut memutus gugatan menjadi sorotan tajam. 

Dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, MK merumuskan norma bahwa seorang pejabat yang terpilih melalui pemilu dapat mendaftarkan diri sebagai capres-cawapres walaupun tak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun. 

Putusan ini kemudian memberi tiket untuk putra sulung Presiden Jokowi yang juga keponakan Ketua MK Anwar Usman, yakni Gibran Rakabuming Raka, untuk melaju pada Pilpres 2024.

Pemerhati sosial dan politik, Ferry Koto melalui akun Xwitter @ferrykoto, menyebut bahkan jika Gibran pun yang mengajukan judicial review (JR) ke MK soal batas umur capres/cawapres, itu sah-sah saja. Tak perlu jari telunjuk ditudingkan politik dinasti.

Karena salah satu tujuan JR itu adalah melindungi hak konstitusional warga agar tidak dirugikan UU.

“Soalnya bukan di Gibran,” tulis dia, dilansir Sabtu, 28 Oktober 2023.