Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo pun membuka peluang untuk memanggil sejumlah menteri yang diminta Kuasa hukum AMIN dan Ganjar-Mahfud.

Namun, Suhartoyo menegaskan tim hukum ketiga paslon di Pilpres 2024 tidak boleh bertanya saat menteri dihadirkan di persidangan.

Diketahui pemanggilan sejumlah menteri untuk dimintai keterangan perihal Bansos yang didistribusikan jelang Pilpres 2024.

“Ketika MK harus memanggil nanti takutnya ada irisan-irisan dengan keberpihakan, kecuali memang mahkamah yang membutuhkan. Tetapi itu bukan saksi atau ahli,” kata Suhartoyo.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis meminta Majelis Hakim panggil Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Todung menilai keterangan ketiga menteri tersebut diperlukan terkait pembagian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah jelang pemilihan presiden 14 Februari 2024.

“Itu wilayah yudikatif, saya tidak ingin komentar banyak. Sekali lagi, itu kewenangan Yudikatif,” ucap Jokowi di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (9/11).

Seperti diberitakan sebelumnya, MKMK yang diketuai Jimly Asshiddiqie memutuskan memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Keputusan itu bernomor 2/MKMK/L/11/2023 itu dibacakan oleh Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie.

Sebagai penggantinya, ditunjuk hakim konstitusi, Suhartoyo menjadi Ketua MK menggantikan Anwar Usman. (*)

Kepada awak media, Anwar usman tidak menyampaikan pernyataan bahwa dirinya mundur dari hakim MK.

Dia justru mengaku sebagai korban atau objek politisasi dalam beberapa keputusan MK.

Dia mengaku ada pihak yang ingin membunuh karakter dan citranya, salah satunya lewat putusan MKMK.

“Saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar, upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek dalam berbagai Putusan MK dan Putusan MK terakhir,” tegas Anwar.

“Meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnuzan, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang muslim berpikir,” sambungnya.

Dia mengaku menyerahkan semuanya kepada tuhan, karena jabatan adalah milik Tuhan yang dititipkan padanya.

“Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah, sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua MK, tidak sedikitpun membebani diri saya,” ungkapnya. (*)

“Kami akan memeriksa panitera dan pak ketua,” kata Jimly, Jumat, 3 November 2023.

Tak hanya Anwar Usman dan panitera, Jimly juga menghadirkan eks Hakim MK, I Dewa Gede Palguna sebanyak dua kali dalam sidang dugaan pelanggaran etik hakim tersebut.

“Kita akan mendengarkan keterangan pak Palguna. Ada dua kali sidang. Satu kali terbuka. Satu kali tertutup,” jelas dia.

Alasan memeriksa Anwar Usman kata Jimy karena dilaporkan paling banyak oleh masyarakat.

Laporan terkait dugaan pelanggaran etik terkait putusan batas usia minimal capres-cawapres pada 16 Oktober 2023 lalu.

Jimly membeberkan itu dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).

Pelanggaran pertama yaitu, Pelapor mempermasalahkan hakim yang dinilai punya kepentingan tapi tidak mengundurkan diri dalam memutuskan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat batas usia capres-cawapres.

Dalam perkara tersebut, Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut memutuskan perkara tersebut. Putusan itu pun dianggap sarat kepentingan lantaran membuka jalan mulus untuk anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto.

“Utamanya itu soal hakim tidak mengundurkan diri, padahal dalam perkara yang ditangani, dia diduga punya kepentingan, dia punya hubungan keluarga. Ini nomor satu,” kata Jimly.

Kedua, lanjut Jimly, yang paling banyak dipersoalkan yakni isu mengenai hakim membicarakan substansi berkaitan dengan materi perkara yang sedang diperiksa.

“Ketiga, ini ada hakim yang menulis dissenting opinion (perbedaan pendapat dalam putusan) tapi bukan mengenai substansi. Jadi dissenting opinion itu kan perbedaan pendapat tentang substansi, tapi di dalamnya juga ada keluh-kesah yang menggambarkan ada masalah dalam mekanisme pengambilan keputusan. Padahal itu adalah urusan internal,” jelas Jimly.

Lalu yang keempat, isu mengenai adanya hakim yang berbicara masalah internal MK di publik. Menurutnya, hal itu dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi MK.

Kelima, pelanggaran prosedur, registrasi dan persidangan yang diduga atas perintah ketua hakim. Lalu keenam, ada juga soal pembentukan MKMK yang dianggap lambat. Padahal sudah diperintahkan oleh UU.

“Dewan etik Pak Bintan dulu mantan Dewan Etik, tapi setelah dua tahun terakhir ya sudah enggak ada Dewan Etik, mati suri. Jadi enggak dibikin-bikin,” tuturnya.

Ketujuh, soal manajemen dan mekanisme pengambilan keputusan. Dan, Kedelapan, MK diduga dijadikan alat politik, dan memberikan kesempatan kekuatan dari luar mengintervensi ke dalam MK. “Ini juga ada yang mempersoalkan,” ujarnya.

Terakhir, isu mengenai adanya pemberitaan di media yang sangat rinci. Menurutnya, hal ini menjadi masalah internal MK.

“Kok terbuka, keluar. Artinya, ada masalah serius di dalam MK. Kan enggak boleh. Yang rahasia kok ketahuan. Kayak Pak Petrus (salah satu Pelapor) punya bukti rekaman CCTV bagaimana berdebatnya hakim. Berarti ada masalah di dalam MK. Bisa hakimnya yang melakukan, bisa juga karyawannya,” pungkas Jimly. (*)

Sidang digelar sekitar pukul 16.10 WIB, hal ini terlihat Anwar Usman yang menuju lantai 4 Gedung II MK.

Sebelumnya, anggota MKMK Wahiduddin Adams lebih dulu masuk ke dalam Gedung II MK. Di dalam ruang sidang, Anwar Usman sudah ditunggu oleh Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dan anggota MKMK Bintan R Saragih.

Sidang tersebut digelar secara tertutup. Pers tidak diperkenankan meliput sidang tersebut, hanya diberi waktu sebentar untuk mengambil gambar sebelum sidang.

Anwar sendiri saat ditanya mengenai pemeriksaan dirinya yang akan dilakukan dua kali, ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku belum mengetahuinya.

“Saya belum tahu, tahunya dari sini,” kata Anwar.

Begitu juga ketika ditanya soal pernyataan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang mengusulkan salah satu cara mengembalikan marwah MK adalah me-reshuffle semua hakim, dia menyerahkan keputusannya kepada MKMK.

“Ya apa kata MKMK,” ucapnya.

Seperti diketahui, sejumlah pihak melaporkan Anwar Usman karena dinilai memiliki conflict of interest dalam putusan MK yang memperbolehkan kepala daerah berusia di bawah 40 tahun menjadi capres atau cawapres.

Putusan MK tersebut diyakini memperlancar jalan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming melenggang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Keponakannya itu saat ini berusia 36 tahun dan sedang menjabat Wali Kota Solo. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman hanya tertawa menanggapi dirinya dilaporkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara ke KPK dengan tuduhan melakukan kolusi dan nepotisme.

“Ketawa saja saya,” kata Anwar Usman di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2023).

Dia juga tidak berbicara banyak soal rencana pemeriksaan dirinya oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara juga melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke KPK. Menanggapi itu, Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro meminta Pelapor membuktikan laporannya.

“Menyangkut Pak Presiden dan keluarga, saya ingin menyampaikan bahwa sesuai prinsip hukum, siapa yang menuduh maka dia yang harus membuktikan. Jadi, hati-hati kalau melaporkan hanya dengan asumsi tanpa bukti,” kata Juri, Senin (23/10).

Selain Ketua MK Anwar Usman dan Presiden Jokowi, TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara juga melaporkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, serta Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep. Keduanya adalah putra Presiden Jokowi. Laporan itu dengan tuduhan yang sama. Sedangkan Anwar Usman merupakan ipar Jokowi.

“Kita melaporkan dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme yang diduga dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo, Ketua MKN Anwar Usman, juga Gibran Kaesang, dan lain-lain,” kata Koordinator TPDI Erick S Paat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengangkatan Anwar Usman menjadi Ketua MK didasarkan pada Keputusan MK RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2023. Sedangkan pengangkatan Saldi Isra didasarkan pada Keputusan MK RI Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2023.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” demikian penggalan sumpah yang dibacakan oleh Anwar Usman dan Saldi Isra.

Usai prosesi pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara yang dilakukan di hadapan sembilan hakim konstitusi, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan tamu undangan lainnya kemudian memberikan ucapan selamat kepada Anwar Usman dan Saldi Isra.

Turut mendampingi Presiden dalam acara ini, antara lain, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinato Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly.

Eranasional.com – Adik Presiden Joko Widodo, Idayati resmi menjadi istri Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman setelah melewati ijab kabul pada pukul 10.00 WIB, Kamis, 26 Mei 2022. Presiden Jokowi menikahkan Idayati dengan bimbingan Kepala KUA Banjarsari, Solo, Arba’in Basyar, di Gedung Graha Saba Buana.

“Saudara Prof Dr H Anwar Usman SH MH bin Haji Usman saya nikahkan dan saya jodohkan dengan saudari perempuan saya, Idayati binti Notomoharjo, nikah dengan engkau dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat dan sebuah jam tangan dibayar tunai,” ucap Jokowi sembari menjabat tangan Anwar Usman, Kamis, 26 Mei 2022.

“Saya terima nikahnya dan jodohnya Idayati binti Notomiharjo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai,” tutur Anwar saat ijab kabul.

Bertindak sebagai saksi dalam pernikahan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin dari pihak wanita. Sedangkan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa sebagai saksi dari pihak laki-laki.

Setelah pengucapan ijab kabul selesai, dilanjutkan dengan penandatanganan buku nikah. Selanjutnya, kedua mempelai melakukan tukar cincin dilanjutkan dengan foto bersama keluarga. Sepanjang pelaksanaan akad nikah, musik dari gamelan mengiringi secara langsung.

Sementara itu, sejumlah Menteri dan pejabat negara turut menghadiri acara akad nikah. Beberapa di antaranya Menteri PUPR Basuki Hadi Moeldjono beserta istri, Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri RI Jenderal Listyo Sigit, Menpan RB Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

“Prof Anwar ini soko guru penting dalam rangka membina keluarga baru. Dengan rahman dan kasih sayang, mereka dipertemukan dalam usia tidak lagi muda. Kita yakin mereka sangat matang dan mudah-mudahan benih-benih cinta dan kasih sayang tumbuh diantara mereka,” beber Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin memberikan selamat.

JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman merespons desakan mundur dari beberapa pihak karena akan menikahi adik kandung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Idayati.

“Wah, sudah ya nanti tunggu tanggal mainnya,” katanya setelah menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PA GMNI di The Hotel Sultan & Residence, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Sabtu (26/3/2022).

Anwar menyebut persoalan pernikahan merupakan kuasa Tuhan. Karena itu, menurutnya rencana pernikahannya dengan Idayati semua kembali kepada Allah SWT.

“Itu kan begini, ini kan semua kembali kepada Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa,” ucapnnya.

Sebelumnya, Anwar Usman akan menikah dengan Idayati. Resepsi pernikahan akan digelar pada 26 Mei di Kota Solo.

Idayati mengakui rencana pernikahannya dengan Ketua MK Anwar Usman. Pernikahan itu akan diselenggarakan dalam dua acara, yakni di Solo dan di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), daerah asal calon mempelai pria.

“Yang tanggal 26 (Mei) sudah fix, tapi yang Bima kayaknya belum,” kata Idayati dalam keterangannya, Senin (22/3).

Ida juga menegaskan lamaran sudah dilakukan pada 12 Maret yang lalu.

“Iya, sudah (dilamar). Suwun (terima kasih) ya. Salam sehat selalu. Senang saja,” katanya.