Keputusan tersebut merupakan salah satu hasil rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berlangsung pada Jumat (13/11/2026).

Rapat digelar secara tertutup dan dihadiri sembilan pimpinan MPR serta perwakilan fraksi dari unsur DPR dan DPD.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, sidang paripurna tersebut secara khusus akan membahas pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.

“Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan wakil presiden akan dilaksanakan pada Rabu 2 Desember 2026,” kata Ahmad Muzani.

Selain menetapkan jadwal sidang paripurna, rapat gabungan tersebut juga menyepakati sejumlah langkah persiapan.

Pertama, MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden pada hari yang sama untuk meminta dua nama calon wakil presiden yang nantinya akan dipilih dan ditetapkan dalam sidang paripurna.

Kedua, MPR membentuk tim verifikasi yang melibatkan lima persen dari total anggota MPR.

Tim ini bertugas memeriksa kelengkapan dokumen serta persyaratan calon wakil presiden yang diajukan Presiden.

Ketiga, MPR membentuk tim ad hoc beranggotakan 36 orang. Tim tersebut akan mempersiapkan rancangan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden terpilih.

Muzani menjelaskan, secara konstitusional MPR memiliki waktu maksimal 60 hari sejak menerima surat pengunduran diri Gibran untuk menyelesaikan proses pengisian jabatan tersebut.

Dengan perhitungan tersebut, batas waktu pelaksanaan proses itu jatuh pada 10 Januari 2027.

Meski demikian, MPR memilih mempercepat tahapan agar kekosongan jabatan wakil presiden tidak berlangsung terlalu lama.

“Meskipun MPR memiliki waktu 60 hari sejak kami menerima surat pengunduran diri Mas Gibran, yang 60 hari itu berarti 10 Januari 2027, dalam pembicaraan kami di antara pimpinan dan kami kemarin berkonsultasi antara pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD bersama Presiden, intinya adalah makin cepat makin baik,” ujarnya.

Sementara itu, alur dan mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden tersebut disusun oleh Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI, Taufik Basari.

Penyusunan tahapan itu mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 46 hingga Pasal 49 UU Nomor 17 Tahun 2014, serta Pasal 134 sampai Pasal 142 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. []

JAKARTA, Eranasional.com- Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta pemerintah dan Pertamina untuk segera mencari solusi atas semakin meningkatnya harga avtur di Indonesia.

Pada periode Januari-Juni 2022 saja, harga rata-rata avtur di Bandara Internasional Soekarno Hatta telah naik sekitar 55,38 persen.

Dari Rp 10.654,98/liter pada Januari 2022, menjadi Rp 16.555,88/liter pada Juni 2022. Sementara pada periode 15-31 Juli 2022, harga Avtur diperkirakan akan kian tinggi mencapai Rp 18.431,28/liter.

“Rata-rata, biaya avtur berkontribusi sekitar 35 sampai 40 persen terhadap biaya operasi pesawat. Tidak hanya mengganggu penerbangan penumpang berjadwal, kenaikan harga avtur yang semakin tinggi ditambah menguatnya kurs dollar juga telah menyebabkan industri penerbangan kargo terkena dampaknya,” ujar Bamsoet, Jumat (8/7/22).

Bamsoet juga mengatakan, perusahaan kargo rata-rata telah menandatangani kontrak selama setahun dengan perusahaan jasa pengiriman dalam negeri untuk mengangkut berbagai muatannya.

Namun karena kondisi harga avtur yang terus melejit, membuat industri penerbangan kargo juga menjerit.

“Jangan sampai dampaknya menyebabkan terjadinya pemangkasan lapangan pekerjaan. Terlebih industri penerbangan kargo merupakan bagian dari ekosistem pengembangan ekonomi digital Indonesia yang membantu UMKM memasarkan berbagai produknya secara digital. Sehingga pemasarannya tidak hanya di lokasi sekitar tempatnya berusaha, melainkan bisa menjangkau berbagai wilayah lain dari Sabang hingga Merauke, bahkan hingga ke luar negeri,” jelas Bamsoet.

Indonesia memang telah memproduksi Avtur di dalam negeri sehingga tidak lagi mengandalkan impor. Ironisnya, kadangkala harga avtur di Indonesia justru lebih mahal dibandingkan harga avtur di Malaysia ataupun di Singapura, bahkan jaraknya rata-rata bisa sampai 30 persen.

Dalam hal ini, Bamsoet menegaskan bahwa Pertamina harus segera mencarikan solusi agar harga avtur di Indonesia bisa bersaing dengan harga di berbagai negara lainnya.

“Untuk mengantisipasi dampak kenaikan avtur terhadap industri penerbangan penumpang berjadwal dan kargo, pemerintah dalam waktu dekat bisa mengeluarkan kebijakan berupa memangkas biaya-biaya yang menjadi beban para maskapai penerbangan, seperti biaya landing. Sehingga bisa mengurangi biaya operasional pesawat dan memastikan industri penerbangan penumpang berjadwal dan kargo tetap bisa tumbuh,” Tandasnya. (Fjr)

Jakarta- Telah beredar video bahwa Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengalami kecelakaan saat mengikuti balap rally bersama pembalap Sean Gelael. Kecelakaan itu terjadi di acara balap Sprint Rally 2021 di Meikarta, Bekasi, Sabtu (27/11).

Mobil itu dikendarai oleh Sean dan Bamsoet menjadi navigator. Mobil bagian belakang yang dinaiki Bamsoet dan Sean terlihat penyok dan rusak.

Untungnya, Bamsoet dan Sean selamat dalam kecelakaan tersebut. Keduanya tak mengalami luka-luka.

Dalam video tersebut, Bamsoet terlihat berdiri tegak dan menyampaikan tentang kondisinya dengan Sean pascakecelakaan.

“Alhamdulillah saya dan Sean aman,” kata Bamsoet dalam video tersebut.
Setelah kecelakaan itu, Waketum Golkar itu pun masih melanjutkan mengikuti drifting bersama seorang drifter asal Indonesia Akbar Rais.

“Alhamdulillah Mas Bamsoet dan Sean Gelael tidak apa-apa. Bahkan, habis terguling langsung ikut drifting dengan Akbar Rais,” ucap Dwi, staf Bamsoet.

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) yang telah berkomitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman online ilegal, yang patut diduga merupakan praktik pencucian uang dan penghindaran pajak dari bandar atau pemilik modal dibalik pinjol atau investasi ilegal ini. Tindakan tegas dari Satgas Waspada Investasi perlu terus ditingkatkan, mengingat hingga kini masih banyak ditemukan pinjaman online ilegal yang beraksi, bahkan sampai membuat korban melakukan bunuh diri akibat tekanan jeratan pinjaman online ilegal.

Lanjut Politisi Golkar mengatakan terlebih di tengah suasana pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja, maupun menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat.

“Akibatnya, karena terjepit kebutuhan dana darurat untuk menyambung hidup, tidak jarang masyarakat terpaksa mencoba mencari pinjaman melalui pinjaman online ilegal. Mudahnya masyarakat mengakses pinjaman online ilegal bukan semata karena kurangnya edukasi kepada mereka, melainkan juga lantaran lemahnya regulasi dan penegakan hukum yang menyebabkan pinjaman online ilegal masih leluasa melakukan operasinya,” ujar Bamsoet melalui keterangan pers di Jakarta, Sabtu (28/8/21).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, modus operandi pinjaman online ilegal selain mengenakan bunga yang sangat tinggi serta debt collector yang mengintimidasi korban. Tidak jarang mereka juga melakukan pencurian data dari ponsel korban. Tindakan tersebut seharusnya dengan mudah bisa ditelusuri dan diambil tindakan hukum. Jangan sampai ada kesan negara melalui kementerian/lembaga dengan kewenangan yang dimiliki, terkesan melakukan pembiaran terhadap keberadaan pinjaman online ilegal.

“Kejahatan digital seperti pinjaman online ilegal ini jangan dipandang kejahatan lokal semata. Ini sudah menjadi kejahatan transinternasional yang melibatkan sutradara dan penyandang dana dari berbagai negara. Termasuk mengganggu sistem security ciber di Indonesia, kejahatan perlindungan konsumen, dan kejahatan kerahasiaan data,” tandas Bamsoet.

Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, menurut laporan Himpunan Advokat Muda (HAMI), dalam sehari mereka menerima ratusan laporan masyarakat yang terjeral pinjaman online ilegal.

Karenanya, kata Bamsoet Polisi harus bergerak cepat menindak pinjaman online ilegal. Kominfo juga harus meminta pengelola appstore dan playstore menghapus aplikasi pinjaman online ilegal dari appstore dan playstore. Karena masyarakat memandang aplikasi pinjaman online yang ada di appstore dan playstore adalah legal/resmi.

“Dalam periode Januari-Juli 2021, OJK setidaknya sudah memblokir 172 entitas pinjaman online ilegal. Adapun akumulasi sejak 2018, terdapat 3.365 pinjaman online ilegal yang telah diblokir. OJK mencatat sejak 2011 hingga 2020, kerugian masyarakat akibat investasi ilegal tersebut mencapai Rp 114,9 triliun,” beber Bamsoet

Mantan Ketua Komisi III DPR RI menegaskan, pengelola pinjaman online ilegal bisa dijerat Pasal 30 juncto Pasal 46 dan/atau Pasal 32 juncto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 Ayat (1) huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, juga dapat disangkakan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan/atau Pasal 3 atau Pasal 4 atau Pasal 5 atau Pasal 6 atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Polri harus menjadi ‘leader unit’ terdepan dalam memberantas pinjaman online illegal ini. Jika perlu DPR RI bersama pemerintah membuat rancangan undang-undang baru yang mengatur tentang pinjaman online, tidak cukup hanya ditangani di tingkat Satgas,” pungkas Bamsoet.

Jakarta- Sidang tahunan bersama MPR RI- DPR RI- DPD RI digelar secara terbatas di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Senin (16/8). Peserta sidang yang menghadiri secara fisik hanya dibatasi 60 orang..

Selain pembatasan jumlah orang yang hadir, dari aspek waktu pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI juga dipercepat dan lebih sederhana. Sidang yang digelar terbatas ini menyesuaikan kondisi pandemi Covid-

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet membuka Sidang Tahunan MPR bersama Presiden Joko Widodo, Senin (16/8/2021) pagi. Dalam sambutannya, ia langsung menyoroti pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19 berkepanjangan.

Bamsoet menyatakan, pandemi Covid-19 telah berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, khususnya dari sisi ekonomi.

“Kita semua masyarakat merasakan dampaknya, baik yang tinggal di perkotaan atau pedesaan. Utamanya semakin melemahnya ketahanan ekonomi masyarakat akibat menurunnya pendapatan akibat pemutusan hubungan kerja dan tidak adanya kesempatan atau lapangan kerja,” tuturnya dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (16/8/2021).

Ditekankan Bamsoet, pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19 paling dirasakan oleh kelompok masyarakat kecil dan menengah. Utamanya mereka-mereka yang mencari nafkah sebagai pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Dampak lainnya adalah hilangnya kesempatan berusaha akibat terbatasnya aktivitas ekonomi masyarakat, modal dan investasi untuk menopang perekonomian masyarakat, pengusaha kecil, maupun menengah,” ujar dia.

Namun, Ketua MPR mengapresiasi pemerintah yang telah berupaya meredam pelemahan ekonomi dengan mengeluarkan sejumlah paket kebijakan.

Politisi Golkar ini pun berterimakasih terhadap pemerintah yang secara sukarela mau memotong belanja anggarannya untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk bantuan sosial (bansos).

“Kami sangat mendukung sepenuhnya relokasi APBN dan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam bentuk program perlindungan sosial dengan beragam skema dan saluran,” ungkap dia.

“Refocussing anggaran kesehatan, realokasi dukungan UMKM dan korporasi, bantuan langsung tunai dana desa, insentif usaha, serta potongan tarif listrik PLN, adalah langkah kebijakan yang tepat untuk menangani dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19,” papar Bamsoet.