JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di luar negeri Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) tahun 2012, Kamis (7/9).

Untuk diketahui, pada 2012 era Presiden SBY, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) namanya Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans), dan Cak Imin sebagai menterinya.

Usai diperiksa, Cak Imin mengatakan dirinya diperiksa sebagai saksi dengan tersangka untuk dua mantan anak buahnya di Kemnaker yang saat itu menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) dan staf Dirjen.

“Dengan tersangka, mantan Dirjen, salah satu staf Dirjen, dan seorang atau pengusaha atau apa,” kata Cak Imin di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (7/9/2023).

Wakil Ketua DPR RI ini mengklaim telah menyampaikan semua informasi yang ia ketahui terkait dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker. Dia pun berharap proses hukum semua korupsi yang ditangani KPK berjalan lancar dan segera selesai.

“Semua yang saya dengar, yang saya ingat, yang saya tahu sudah saya sampaikan,” ujarnya.

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan tiga orang. Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan salah satu tersangka merupakan mantan anak buah Cak Imin berinisial RU yang saat itu menjabat sebagai Dirjen di Kemenakertrans.

Selain itu, KPK telah memeriksa mantan Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans, Reyan Usman. KPK juga menggeledah kediaman Reyna di Kabupaten Badung, Bali. Diketahui, saat ini Reyna merupakan Ketua DPW PKB Bali.

Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian lebih dari Rp20 miliar.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata sudah lama ingin memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker).

Pasca deklarasi Anies Baswedan dan Cak Imin sebagai pasangan capres-cawapres, KPK mengungkapkan akan memanggil mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) itu. KPK menjelaskan proses penyidikan di Kemnaker tersebut.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan alat bukti dari korupsi sistem korupsi TKI di Kemnaker telah terkumpul sejak Juli 2023. Setelah dilakukan gelar perkara, kasus itu dinaikan ke tingkat penyidikan.

Dia mengungkapkan, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) telah dikeluargkan pada Agustus 2023 lalu.

“Melalui gelar perkara, KPK sepakat menaikkan proses penyidikan perkara tersebut setelah menemukan kecukupan alat bukti sejak sekitar Juli 2023, dan sprindik sudah diterbitkan sekitar Agustus 2023,” kata Ali, Minggu (3/9).

Dia menjelaskan, penyidikan kasus korupsi di Kemnaker ini berawal laporan masyarakat. Laporan itu kemudian ditelaah dan diverifikasi, kemudian dilakukan penyelidikan hingga naik ke tingkat penyidikan.

“Prosesnya panjang di Kedeputian Penindakan hingga naik penyelidikan berupa pengumpulan bahan keterangan sampai pada akhirnya dapat diputuskan lanjut naik pada proses penyidikan di Juli 2023,” tuturnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar semakin banyak mendapat dukungan untuk maju sebagai Capres atau Cawapres pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Kali ini dukungan datang dari para Komunitas Tani Kecamatan Ligung, Majalengka, Jawa Barat.

“Kami para petani Majalengka siap mendukung calon presiden Muhaimin Iskandar menjadi Presiden atau wakil presiden Republik Indonesia,” kata Koordinator Komunitas Petani Ligung, Muhammad Rofii di Majalengka, Senin, 24 Juli 2023.

Dukungan itu bukan tanpa sebab, Wakil Ketua DPR RI itu dianggap paling mengerti kondisi masyarakat miskin, khususnya para petani kecil.

Muhaimin Iskandar dianggap punya track record yang bersih dan kerap mendukung masyarakat bawah di setiap kebijakan yang dikeluarkannya baik di tataran pemerintahan, legislatif, maupun kebijakan partai.

“Kami ini rakyat kecil, melihat segala sesuatunya dari hati nurani kami. Hati kami merasa bahwa beliau adalah orang yang tepat untuk menjadi Presiden Indonesia mendatang,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menampik bahwa partainya akan merapat ke Partai Nasdem.

Hal ini menanggapi penilaian bahwa PKB tak puas karena Gerindra yang tak kunjung menyetujui pengusungan Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) dan Muhaimin Iskandar di posisi calon wakil presiden (cawapres).

Muhaimin mengungkapkan, saat ini PKB terus menjalin komunikasi dan koalisi dengan Partai Gerindra. “Enggak, enggak benar (mau merapat ke Nasdem). Iya (tetap sama Gerindra),” kata Cak Imin saat ditemui di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2023).

Muhaimin Iskandar mengatakan, koalisi tak mau terburu-buru mengumumkan pasangan capres dan cawapres yang diusungnya.

Sejauh ini, keduanya menunggu perkembangan komunikasi dengan partai-partai lain. “Belum bisa dipastikan karena menunggu komunikasi dengan partai-partai lain.

Kita tidak ingin hanya berdua, kita ingin menambah kekuatan. Semua saling meminta toleransi waktu,” ujar Cak Imin. Ia kemudian menjelaskan bahwa setiap keputusan yang akan diambil tentu mempertimbangkan masukan dan keinginan untuk bekerja sama dengan partai-partai lain.

Oleh karena itu, perjalanannya butuh dukungan dari parpol yang lain. “Semua (partai) kita tunggu. Belum memutuskan juga karena sama membutuhkan sikap partai-partai yang lain,” kata Muhaimin.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan, pihaknya bakal mencari koalisi yang menawarkan kursi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) untuk Muhaimin Iskandar.

Hal itu disampaikannya merespons hasil survei Charta Politika yang menunjukan Ganjar Pranowo bakal memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 jika menggandeng Prabowo Subianto sebagai cawapres.

Huda mengisyaratkan PKB akan berpaling dari koalisi apabila Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tidak menjadi cawapres.

Ia mengungkapkan, PKB bertahan jika bisa mengantarkan Cak Imin mendapatkan tiket bakal RI-1 atau RI-2. “Ya sampai kita cari koalisi (yang menawarkan) Cak Imin jadi capres atau cawapres,” ujar Huda.

Namun, Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai sinyal kerja sama yang dibuka PKB dengan Nasdem tak serius atau hanya gertak sambal semata.

Menurutnya, upaya itu dilakukan karena PKB tak puas lantaran Gerindra tak kunjung menyetujui pengusungan Prabowo Subianto sebagai capres dan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres.

“Saya memprediksi langkah PKB untuk berkoalisi dengan Nasdem hanya sebagai gertakan politik terhadap Gerindra yang tak kunjung meresmikan pengantin Prabowo dan Cak Imin,” **

Eranasional.com – Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengatakan dirinya siap maju dan menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 mendatang.

Menurutnya, dirinya mengaku sudah siap maju capres sejak tahun 2019 lalu.

“Kalau ditanya siap, saya sudah siap sejak 2019. Ingat, waktu itu saya punya jargon di PKB Join (Jokowi-Cak Imin). Namun, tahun 2019 diputuskan Join diubah Jokowi Ma’ruf Amin. Kami mendukung pasangan join total dan menang,” kata Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulis.

Hal itu disampaikan Muhaimin Iskandar saat deklarasi dukungan oleh Gerakan Perempuan NU (Nahdlatul Ulama) Malang Raya di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Gondanglegi, Kabupaten Malang pada Jumat, 18 Maret 2022.

Muhaimin Iskandar menegaskan kesiapan itu karena dorongan para kiai, para Gus (gawagis) dan kelompok masyarakat yang membanjiri deklarasi dukungan terhadap dirinya.

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan Jawa Timur merupakan kunci kemenangan PKB dalam konstestasi pilpres terutama keluarga besar Nahdliyin.

“Tahun 2024 bukan hanya kunci kemenangan, tetapi memegang kunci kemenangan untuk Indonesia yang masa datang,” ujar Muhaimin Iskandar.

Muhaimin Iskandar ingin mengakhiri PKB menjadi pelengkap untuk mengantarkan sosok lain menjadi Presiden RI.