Persiapan acara sudah dimatangkan lewat rapat koordinasi di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa pemilihan Monumen Pers bukan sekadar soal tempat, tapi punya makna mengenang sejarah.

“PWI lahir di Solo pada 1946, jadi kembali ke Monumen Pers itu semacam napak tilas sejarah. Kita ingin pelantikan ini punya nilai lebih, bukan hanya seremonial,” ujar Munir.

Dalam rapat itu, Sekjen PWI, Zulmansyah Sekedang, juga memastikan semua persiapan berjalan sesuai rencana.

“Panitia pusat dan daerah sudah kompak. Tinggal eksekusi di hari H. Semoga acaranya lancar dan berkesan,” katanya.

Sementara Ketua Panitia Daerah, Anas Syahirul, menambahkan bahwa seluruh fasilitas di Monumen Pers sudah siap digunakan. Mulai dari panggung, akomodasi, hingga kebutuhan teknis lainnya.

“Kami di Solo sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Harapannya, yah acara bisa berlangsung khidmat tapi tetap hangat,” ucapnya.

Rencananya, pelantikan akan dihadiri ratusan perwakilan PWI dari berbagai provinsi, insan pers, hingga pejabat negara.

Menteri Kominfo Meutya Hafid dijadwalkan hadir memberikan sambutan, sementara Wamenkominfo Nezar Patria bakal jadi narasumber talkshow yang mengangkat tema “Merawat Keadaban Bangsa di Tengah Disinformasi dan AI.” Talkshow ini akan dipandu oleh jurnalis Retno Pangesti.

Dengan segala persiapan yang sudah mendekati final, panitia optimis acara ini tak hanya jadi momen formal pelantikan, tapi juga ruang refleksi bagi wartawan Indonesia dalam menjaga marwah pers di era digital.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Sasongko Tedjo mengatakan Hendry telah menyalahgunakan jabatannya dengan bertindak secara sepihak dan sewenang-wenang dalam merombak susunan Dewan Kehormatan dan Pengurus Pusat PWI, serta menggelar rapat pleno yang diperluas secara menyalahi aturan.

Hendry juga dinilai melanggar Kode Perilaku Wartawan (KPW), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Peraturan Dasar (PD), dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI, dan dinilai melakukan pelanggaran itu secara berulang.

Dalam pertimbangannya, Dewan Kehormatan menyebutkan bahwa pengurus, terutama Ketua Umum, seharusnya menunjukkan keteladanan dalam melaksanakan kewajiban menaati PD, PRT, KEJ, dan KPW PWI sebagai Konstitusi Organisasi PWI.

Sebelumnya melalui Surat Keputusan Nomor :20/IV/DK/PWI-P/SK-SR/2024 tertanggal 16 April 2024, Dewan Kehormatan juga telah memberikan sanksi peringatan keras kepada Hendry.

Pada 11 Juli 2024 Dewan Kehormatan juga memberi peringatan agar Hendry membatalkan/mencabut keputusan perombakan Pengurus PWI Pusat yang menyangkut Pengurus Dewan Kehormatan.e

Hendry pun tidak memenuhi undangan klarifikasi dari Dewan Kehormatan pada 15 Juli 2024.

Dengan demikian, Dewan Kehormatan PWI menugaskan Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Zulmansyah Sekedang untuk mengadakan Rapat Pleno Pengurus Pusat untuk menunjuk Pelaksana Tugas guna menyiapkan Kongres Luar Biasa.