JAKARTA

– Tuduhan 75 pegawai KPK agar tidak diluluskan dibantah Ketua KPK Firli Bahuri. Firli menekankan kalau dia tidak ada kepentingan untuk tidak meluluskan 75 pegawai KPK.

“Nggak ada kaitannya, orang lulus nggak lulus itu karena dia sendiri. Prosesnya sudah berjalan tidak ada,” ucap Firli kepada wartawan saat hadir di DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (3/6/2021).

Dia juga mengaku heran atas adanya tudingan dirinya sengaja tidak meluluskan ke-75 pegawai KPK. Dia menegaskan tidak ada kepentingan untuk itu.

“Apa kepentingan saya membuat list orang?” tanya Firli.

Tuduhan yang beredar itu kembali dibantah oleh Firli. Dia berpendapat, semua pimpinan KPK hingga pegawai KPK memiliki hak yang sama untuk ikut seleksi tes wawasan kebangsaan.

“Ya silakan informasi Anda, tetapi seluruh pimpinan KPK, pegawai KPK memiliki hak yang sama untuk ikuti tes seleksi wawasan kebangsaan, hasilnya seperti itu. Oke, terima kasih ya,” katanya. .

Sebelumnya, 75 pegawai KPK yang disebut tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau TWK telah dibagi menjadi 2, yaitu 24 orang yang akan dibina ulang dan 51 orang yang disebut tidak mungkin bisa dibina lagi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pernah menyampaikan bahwa 51 orang itu tetap bekerja di KPK hingga 1 November 2021.

Kemudian, mulai saat ini hingga kelak 1 November 2021 bagaimana nasib para pegawai KPK itu?

Hal senada juga diutarakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Dia menerangkan alasan 51 pegawai tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) yang tidak bisa menjadi pegawai KPK lagi. Alex menyebut mereka memiliki hasil asesmen berwarna merah dan tidak bisa dibina.

“Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor itu sudah warnanya dia bilang udah ‘merah’, dan dia tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan,” kata Alex saat jumpa pers di kantor BKN, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Alex mengatakan penilaian terhadap 51 orang itu dilakukan oleh tim asesor. Sedangkan dari 75 pegawai yang tak lolos TWK itu akan dilakukan pembinaan.

“Dari hasil pemetaan dari asesor dan kemudian kita sepakati bersama dari 75 itu, dihasilkan bahwa ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN,” kata dia.

Editor: Redaksi

JAKARTA – Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menduga ada dendam pribadi dari Komisaris Jenderal Firli Bahuri selaku Ketua KPK di balik penonaktifan 75 pegawai.

Dari beberapa nama yang dinyatakan tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) itu pernah menuntut agar Firli diperiksa karena diduga melanggar kode etik KPK. Mereka juga diketahui pernah mengkritik dan berbeda pendapat dengan Firli.

“Jadi, begitu Pak Firli masuk ke KPK, beberapa orang yang menyapanya langsung dituding sebagai orang yang pernah ikut mendemo dirinya,” kata Feri dalam tayangan video Blak-blakan detikcom, Selasa (11/5/2021).

Lantas Feri mensinyalir, dendam pribadi itu dikemas lewat TWK dengan pertanyaan-pertanyaan yang absurd, menyalahi aturan dan melecehkan agama.

“Bagi saya Pak Firli ini adalah boneka yang digerakkan oleh banyak orang untuk menghantam 75 orang ini,” Ucap Feri Amsari.

Sebelum dilantik sebagai Ketua KPK pada 20 Desember 2019, Firli pernah menjabat Deputi Penindakan di KPK, April 2018 – Juni 2019.,Saat itulah dia diduga melakukan pelanggaran etik berat di KPK, yakni bertemu dengan pihak yang terseret perkara korupsi, bertemu pimpinan parpol, hingga menjemput wakil ketua BPK dan menerima di ruangannya.

Begitu juga saat menjalani uji kompetensi dan kepatutan di DPR, Firli pernah menjelaskan semua hal itu dan diterima. Buktinya Firli mendapat dukungan suara terbanyak untuk memimpin KPK.

Feri Amsari mengatakan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus TWK itu justru yang selama ini paling berintegritas dan profesional dalam mengemban tugas pemberantasan korupsi. Feri membagi mereka ke dalam tiga kluster, yakni Ketua Satgas atau pemimpin lapangan seperti Novel Baswedan, Yudi Purnomo, dan Harun Al Rasyid yang baru saja memimpin OTT Bupati Nganjuk.

Dan yangj kedua adalah anggota satgas yang banyak menangani kasus-kasus besar dan korupsi yang melibatkan partai politik atau tokoh tertentu. Juga ada figur-figur pembuat kebijakan internal maupun eksternal yang betul-betul membantu upaya pemberantasan korupsi, baik itu berupa pencegahan atau upaya penindakan.

“Mereka yang ada di tiga kluster tersebut selama ini sangat ditakuti para koruptor. Sebab mereka sangat aktif dalam upaya operasi tangkap tangan. Mereka dinilai lihai untuk menemukan celah dan mencari jalan tikus agar para koruptor bisa ditemukan,” Katanya.

Editor: Redaksi