Pesan tegas Presiden Prabowo Subianto kepada koruptor dan pelanggar hukum lainnya langsung ditangkap Jaksa Agung dan jajarannya.

Tak hanya menyikat para koruptor, Kejaksaan dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran torehkan prestasi dalam memulihkan kerugian keuangan negara. Kejaksaan RI berhasil memulihkan keuangan Negara sebesar Rp2,4 triliun.

“Pemulihan keuangan Negara pada bidang Datun seluruh Indonesia periode 20 Oktober 2024–20 Januari 2025 sebesar Rp2.444.479.670.858,13,” ucap Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Harli Siregar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/1/2025).

Harli mengatakan hasil persentase capaian kinerja tersebut sebesar 176,34 persen. Dalam periode itu, Datun pada seluruh Indonesia berhasil menyelamatkan keuangan Negara sebesar Rp2.043.369.572.024 26 dengan hasil persentase capaian kinerja sebesar 41,49 persen.

Bidang Datun Kejaksaan RI juga telah memberikan sejumlah bantuan Perdata dalam periode 100 hari kerja Pemerintahan.

Menanggapi torehan prestasi Kejaksaan Agung dibawah komando Jaksa Agung ST Burhanuddin, menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Hukum dan Konstitusi (LKSHK) Ubaidillah Karim,  memberikan secercah harapan dalam penegakan hukum berkeadilan.

“Harapan besar publik Kejaksaan tak kendor memberantas korupai, sikat habis koruptor. Torehan prestasi jadi kado pemerintahan Prabowo-Gibran di 100 hari kerjanya di bidang hukum,” kata Ubaidillah, Jumat (24/1).

Dia berharap torehan prestasi Kejaksaan dibawah komando Jaksa Agung ST Burhanusdin terus berlanjut. Saat ini apa yang dilakukam Kejaksaan sejalan dengan Asta Cita pemerintaham Prabowo-Gibran.

“Prestasi Kejaksaan ini jadi asa dalam penegakan hukum berkeadilan, dalam menghilangkan budaya koruptif dari negeri ini, kata Ubaidillah. []

Eranasional.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini menggelar rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan.

Menkeu Sri Mulyani memperkirakan negara mendapat penambahan penerimaan negara sebesar Rp 420,1 triliun pada Anggaran Pendapatan Badan Negara (APBN) tahun 2022.

Sri Mulyani mengungkapkan, outlook pendapatan negara tahun ini akan mencapai Rp 2.266,2 triliun atau meningkat dari target yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni Rp 1.846,1 triliun.

“Indonesia menghadapi masalah tetapi relatif lebih baik. Karena kalau negara lain menghadapi krisis dan tidak punya uang dengan kebutuhan banyak, kita paling tidak punya tambahan Rp 420,1 triliun,” ujar Sri Mulyani saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Kamis (19/5/2022).

Secara rinci, tambahan pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan Rp 274 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 146,1 triliun.

Sri Mulyani menyebutkan, tambahan pendapatan negara tersebut akan dialokasikan dengan tujuan utama melindungi rakyat, melindungi ekonomi dan melindungi APBN.

Dengan begitu, dana sebesar Rp 420,1 triliun akan dibagi untuk mengurangi defisit, menambah anggaran perlindungan sosial, hingga meningkatkan anggaran pendidikan.

Untuk penurunan defisit APBN, dialokasikan dana sebesar Rp 27,8 triliun.sedangkan alokasi peningkatan penerimaan6 negara yang akan masuk kepada belanja negara adalah sebesar Rp 392,3 triliun.

Sri Mulyani menuturkan, outlook belanja negara tahun 2022 pun akan meningkat menjadi Rp 3.106,4 triliun dari target sebelumya Rp 2.714,2 triliun.

Outlook kenaikan belanja negara tahun ini terjadi pada pos belanja negara tahun ini terjadi pada pos belanja pemerintah pusat sebesar Rp 357,1 triliun serta transferan ke daerah dan dan desa Rp 35,2 triliun.

Peningkatan belanja pemerintah pusat antara lain karena adanya tambahan untuk belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 3 triliun, subsidi energi Rp 74,9 triliun, kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik Rp 275 triliun, penyesuaian anggaran pendidikan Rp 23,9 triliun, dan perlindungan sosial sebesar Rp 18,6 triliun.

Jakarta- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa utang dibicarakan masyarakat Indonesia terus membicarakan utang.

Menurutnya hal tersebut sesuatu yang tepat dalam menyadari utang di Indonesia.

“Sekarang semua orang ngurusin utang. Semua orang bicara mengenai itu. Its good, bahwa kita punya ownership terhadap keuangan negara,” kata Sri Mulyani dalam video virtual, Minggu (24/10/2021).

Sri Mulyani mengatakan, menyadari keuangan negara adalah instrumen yang luar biasa penting yang dilakukan. Agar bisa menghadapi krisis keuangan yang bisa terjadi saat utang membengkan.

“Ini harus hadir pada saat negara menghadapi kemungkinan terjadinya krisis,” katanya.

Dia menambahkan jika utang berlipat ganda maka akan sulit untuk membayarnya. Apalagi, nilai tukar rupiah yang anjlok bisa menyebabkan kriris keuangan pada suatu negara.

Sebab, jika perusahaan atau perbankan meminjam dalam bentuk dolar di luar negeri karena nilai tukarnya murah, begitu nilai tukarnya dikoreksi dari Rp2.500 menjadi Rp5.000, menjadi Rp7.500, menjadi Rp10.000 bahkan jadi Rp17.000 maka akan berdampak kepada kondisi keuangan

“Kalau utang kita berlipat ganda walaupun tadi utangnya sama tetapi nilai tukar berubah maka penerimaan ada yang dalam bentuk rupiah menjadi tidak bisa mampu untuk membayarnya kembali,” tandasnya