JAKARTA, Eranasional.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi Kelas 1A Khusus memvonis bersalah pemimpin organisasi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja dan 10 anggotanya dalam kasus penyebaran ideologi khilafah.

Ketua PN Kota Bekasi Surachmat menjelaskan bahwa putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim dalam sidang terbuka terbatas yang digelar pada Selasa (24/1/2023).

Dalam sidang tersebut, terdakwa Abdul Qadir Hasan Baraja selaku pemimpin Khilafatul Muslimin divonis 10 tahun penjara, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani.

Selain pidana kurungan, pemimpin Khilafatul Muslimin itu juga harus membayar denda Rp50 juta dan tetap ditahan.

“Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan dua bulan,” ujar Surachmat, Kamis (26/1/2023).

Sementara untuk terdakwa lain yakni Indra Fauzi divonis 6 tahun penjara dan denda Rp50 juta. Kemudian, Abdul Azis divonis 5 tahun tiga bulan penjara dan denda Rp50 juta, dan Muhamad Hidayat divonis 7 tahun penjara.

“Dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan tetap dalam penahanan,” ujar Surachmat.

Sedangkan untuk terdakwa Ahmad Sobirin, Suryadi Wironegoro, Imron Najib, Nurdin, Muhammad Hasan Albana, dan Faisol serta Hadwiyanto Moerdiandono, masing-masing divonis 5 tahun penjara.

Polda Metro Jaya sebelumnya menangkap sejumlah petinggi kelompok Khilafatul Muslimin karena diduga menyebarkan ideologi khilafah. Satu di antaranya adalah pendiri sekaligus pemimpin tertinggi Khilafatul Muslimin, yakni Abdul Qadir Hasan Baraja. Dia ditangkap pada Selasa (7/6/2022) di Bandar Lampung.

Penangkapan ini bermula ketika anggota Khilafatul Muslimin melakukan konvoi di wilayah Cawang, Jakarta Timur. Video peristiwa tersebut sempat viral di media sosial.

Dalam video itu tampak para peserta konvoi terdiri dari orang dewasa hingga anak-anak yang mengenakan pakaian bernuansa hijau. Beberapa di antaranya mengibarkan bendera dan membawa poster bertuliskan “Sambut kebangkitan Khilafah Islamiyyah”.

Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menangkap 10 tokoh sentral Khilafatul Muslimin. Para tersangka ditangkap di sejumlah tempat dan lokasi berbeda.

Para tersangka dipersangkakan dengan Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Kemudian, Pasal 14 Ayat (1) dan (2), dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan maksimal 20 tahun.

Polisi kemudian melimpahkan para tersangka ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi pada Senin (3/10/2022), setelah menyelesaikan proses penyidikan dan melengkapi berkas perkara.

Eranasional.com – Ditreskrimum Polda Jawa Timur (Jatim) menetapkan Ketua Khilafatul Muslimin Surabaya Raya, Aminuddin Mahmud sebagai tersangka lantaran melakukan konvoi dengan mengajak masyarakat agar bersatu dalam sistem khilafah.

Penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 42 orang saksi, ditambah empat orang saksi ahli yang terdiri dari ahli hukum pidana, bahasa, sosiologi, dan agama.

Adapun barang bukti yang diamankan ada sekitar 63 buah, baik itu dalam bentuk buku, pamflet, brosur bendera dan sebagainya.

“Yang bersangkutan (Aminuddin Mahmud) merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap kegiatan konvoi dan pembagian brosur dan mengimbau masyarakat untuk mendukung Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Hasan Baraja di Lampung,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto, di Mapolda Jatim, Jumat (10/6/2022).

Dirmanto menambahkan, kegiatan konvoi dilakukan pada Minggu (29/5/2022) dengan mengambil rute Surabaya dan Sidoarjo.

Pada saat itu, konvoi yang dipimpin Aminuddin juga membagikan brosur ke masyarakat dan memasang pamflet di masing-masing sepeda motor.

“Tersangka tadi malam sudah kita lakukan penahanan dan saat ini pun masih dalam proses pendalaman terkait jaringan,” imbuhnya.

Eranasional.com – Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid menegaskan Khilafatul Muslimin tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan di Kemenag. Khilafatul Muslimin juga dinyatakan tidak terdaftar dalam lembaga pendidikan, dakwah dan sosial keagamaan lainnya.

“Sebagai organisasi kemasyarakatan Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kementerian Agama, begitu juga sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan sosial keagamaan juga tidak terdaftar di Kemenag,” kata Zainut dalam keterangannya, Kamis (9/6/2022).

Menurut dia, Khilafatul Muslimin adalah gerakan keagamaan yang gigih mempropagandakan dan mengampanyekan sistem khilafah di Indonesia. Organisasi itu pun, kata Zainut, bermaksud mengganti konsep negara Pancasila dan NKRI yang sudah menjadi kesepakatan bangsa.

“Sehingga gerakan tersebut harus segera ditindak karena dapat mengancam keselamatan negara,” kata Zainut.

Zainut menjelaskan, konsep khilafah tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan benturan antarkelompok di Indonesia dan mengancam kelangsungan NKRI sebagai hasil konsensus nasional para pendiri bangsa Indonesia.

“Para pendukung konsep khilafah tersebut cenderung bersifat puritan, merasa benar sendiri dan menyalahkan orang lain, sehingga berpotensi mengganggu dan bahkan merusak kerukunan antarasesama warga bangsa,” ujarnya.

Wamenag mengapresiasi langkah kepolisian yang menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja. Dia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh propaganda dan kampanye khilafah dari kelompok apa pun.

“Percayalah bahwa konsep negara Pancasila adalah bentuk final dari hasil ijtihad para ulama yang paling pas dan sesuai dengan bangsa Indonesia yang plural, bhinneka dan beragam baik suku, ras, budaya, bahasa dan agama,” kata Zainut.

Eranasional.com – Pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja yang ditangkap Polda Metro Jaya ternyata merupakan mantan narapidana atau napi terorisme yang pernah terlibat kasus bom di Candi Borobudur.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Brigjen R Ahmad Nurwakhid yang menyebut Abdul Qadir sudah dua kali ditahan atas kasus terorisme.

Pertama pada Januari 1979 terkait teror Warman. Kedua, dia ditahan atas kasus bom di Jawa Timur dan Borobudur pada awal tahun 1985.

“Secara historis, pendiri gerakan ini sangat dekat dengan kelompok radikal seperti NII (Negara Islam Indonesia), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) dan memiliki rekam jejak dalam kasus terorisme,” kata Nurwakhid dalam keterangannya, Selasa (31/5/2022) lalu.

Nurwakhid mengungkapkan bahwa genealogi Khilafatul Muslimin itu sendiri sejatinya tidak bisa dilepaskan dari NII. Sebab sebagian besar tokoh kunci dalam gerakan tersebut merupakan mantan NII.

“Pendiri dan pemimpinnya adalah Abdul Qadir Hasan Baraja mantan anggota NII sekaligus salah satu pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki bersama Abu Bakar Baasir (ABB) dan lainya, serta ikut ambil bagian dalam Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) tahun 2000,” ungkap Nurwakhid.

Kini, Abdul Qadir Baraja ditangkap lagi di Lampung terkait dengan aksi konvoi pemotor beratribut Khilafah di Cawang, Jakarta Timur, akhir pekan kemarin.

Aksi tersebut sempat terekam kamera hingga videonya viral di media sosial.

“Ya ada kaitannya (dengan konvoi atribut Khilafah),” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kepada wartawan, Selasa (7/6/2022).

Penangkapan dipimpin langsung oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi.

“Tim dari Polda Metro berada di Lampung untuk membawa yang bersangkutan ke Jakarta,” katanya.

Polda Metro Jaya sebelumnya membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus konvoi beratribut Khilafah di Cawang, Jakarta Timur. Tim khusus tersebut dibentuk berdasar instruksi langsung dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.

“Kegiatan yang berupaya mencoba mengubah ideologi bangsa dari Pancasila menjadi ideologi tertentu adalah pelanggaran berat. Polda Metro Jaya atas perintah Kapolda telah membentuk tim khusus terkait kasus ini,” kata Zulpan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (2/6/2022) lalu.

Ketika itu, Zulpan mengklaim penyidik akan memberikan sanksi tegas terhadap kelompok tersebut. Sebab, apa yang mereka dinilai sebagai pelanggaran berat.

“Kegiatan yang mengajak masyarakat untuk membangkitakan kebencian terhadap pemerintah yang sah juga merupakan pelanggaran hukum yang bisa dipidana. Oleh sebab itu kami akan melakukan secara tegas dan teukur terhadap kegiatan tersebut,” katanya.

Eranasional.com – Petinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja ditangkap polisi di wilayah Lampung. Penangkapan dipimpin langsung oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi.

“Benar ditangkap di Lampung. Penangkapan dipimpin langsung Dirkrimum PMJ,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan kepada wartawan, Selasa (7/6/2022).

Dia menyebut keberadaan Abdul Qodir saat ini sedang dibawa ke Jakarta. Kemudian pihaknya akan melakukan pemeriksaan intensif kepada petinggi organisasi Islam itu.

Meski begitu, Zulpan belum bisa merinci lebih jauh terkait penangkapan tersebut.

Sebelumnya, polisi menangkap tiga pimpinan cabang Khilafatul Muslimin atas dugaan penyebaran berita bohong dan percobaan makar yang dilakukan melalui aksi konvoi di wilayah Brebes, Jawa Tengah pada Senin (6/6/2022).

“Tiga orang yang diamankan yaitu GZ selaku pimpinan cabang Jamaah Khilafatul Muslimin, serta DS dan AS yang merupakan pimpinan ranting jemaah Khilafatul Muslimin,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Iqbal Alqudussy kepada wartawan.

Kemunculan Khilafatul Muslimin mencuat usai melakukan konvoi ‘Kebangkitan Khilafah’ di wilayah Cawang, Jakarta Timur. Amir Khilafatul Muslimin DKI Jakarta Abudan mengatakan konvoi sudah dilakukan sejak 2018 lalu.

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri tengah mengumpulkan bukti-bukti dugaan tindak pidana terorisme yang berkaitan dengan kelompok Khilafatul Muslimin.

Kepolisian menilai ormas ini memiliki latar belakang dan juga kedekatan dengan sejumlah organisasi teroris. Polisi juga menduga mereka berpotensi menimbulkan kejahatan tersebut.

Sementara itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta agar pemerintah daerah mewaspadai gerakan organisasi Khilafatul Muslimin. BNPT menilai organisasi itu berpotensi melahirkan terorisme.

“Karena bertentangan dengan falsafah bangsa dan berpotensi melahirkan gerakan terorisme,” ucap Direktur Pencegahan BNPT RI Ahmad Nuwakhid kepada wartawan, Selasa (31/5/2022) lalu.

Sementara, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan seluruh organisasi masyarakat yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. (Red)