Pelaku disebut kerap menghubungi para santriwati melalui pesan WhatsApp pada malam hari, lalu meminta mereka datang ke kamar.

Ketika permintaan itu ditolak, korban diintimidasi dengan ancaman akan dikeluarkan dari pondok pesantren.

Kuasa hukum korban, Ali Yusron, menyampaikan bahwa mayoritas korban berasal dari latar belakang ekonomi lemah dan sebagian merupakan anak yatim, sehingga memiliki posisi yang rentan.

“Korban sebagian besar anak yatim dan dari keluarga tidak mampu. Mereka sekolah gratis di sana. Korbannya antara 30-50 orang. Ada yang kelas 1 SMP, ada yang kelas 3 SMP. Korban yang saya dampingi satu orang, tapi bisa membuka pintu pengungkapan korban-korban lainnya. Sudah ada dua orang yang siap menjadi saksi,” ujarnya.

Ali juga menjelaskan lebih lanjut pola tindakan pelaku. Ia menyebut, komunikasi melalui WhatsApp pada malam hari menjadi pintu awal, yang kemudian diikuti permintaan agar korban menemaninya di kamar.

Ancaman pengusiran kembali digunakan sebagai alat tekanan jika korban menolak, dan pola ini diduga dilakukan berulang terhadap santriwati lainnya.

”Kronologi awalnya si S ini WA ke santriwati pada pukul 12 malam, minta ditemani tidur. Korban menolak. Tapi diancam, kalau tidak menurut, akan dikeluarkan (dari pondok),” papar dia.

Selain itu, Ali mengungkapkan bahwa pelaku diduga pernah melakukan perbuatan tersebut terhadap dua korban dalam satu malam di lokasi berbeda di area pondok.

“Dalam BAP disebutkan ada dua tempat. Tempat pertama di bedeng, semacam kantor karyawan. Yang kedua di kamar sebelah kamar istrinya,” kata dia.

Ia juga menyebut adanya korban yang sampai hamil akibat perbuatan tersebut.

Untuk menutupi kejadian itu, korban diduga langsung dinikahkan dengan seorang santri laki-laki.

”Korban tidak berani (melawan) karena kebanyakan anak yatim, tidak punya orang tua, dititipkan di sana agar sekolah gratis,” ungkap dia.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Pati, Dika Hadiyan Widya Wiratam, membenarkan adanya kasus tersebut.

Ia menjelaskan bahwa perkara ini bermula dari laporan yang diterima polisi pada Juli 2024.

Namun dari hasil pendalaman, dugaan pencabulan dan kekerasan seksual itu terjadi berulang dalam kurun waktu Februari 2020 hingga Januari 2024.

Terduga pelaku disebut memanfaatkan doktrin keagamaan untuk memengaruhi korban.

“Modusnya adalah mendoktrin korban dengan ajaran thoriqoh, yang intinya murid harus nurut kepada guru. Dalam konteks ini, santriwati diarahkan untuk patuh kepada ustaz,” jelas Kompol Dika kepada wartawan Senin sore, (4/5/2026).

Hingga kini, polisi mencatat lima korban telah melapor, meski tiga di antaranya mencabut keterangan.

Meski demikian, proses hukum tetap berjalan karena kasus ini dikategorikan sebagai delik umum, bukan delik aduan. []

Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi dan harus ditindak secara tegas melalui proses hukum yang transparan dan berkeadilan.

“Saya mengecam keras kejadian pelecehan terhadap santriwati yang terjadi di Pati. Tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi. Proses hukum akan dilakukan secara tegas, transparan, dan berkeadilan,” ujar Gibran dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (5/5/2026).

Kasus ini mencuat setelah seorang oknum kiai berinisial S, pengasuh pondok pesantren di Kecamatan Tlogowungu, ditetapkan sebagai tersangka pada 28 April 2026.

Oknum kiai tersebut diduga melakukan pelecehan seksual terhadap lebih dari 50 santriwati, sebagian besar masih berstatus pelajar SMP, dalam rentang waktu hingga empat tahun, sejak 2020 hingga awal 2024.

Dalam pernyataannya, Gibran menegaskan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama.

Ia menyoroti pentingnya menjadikan lingkungan pendidikan, termasuk pesantren, sebagai ruang yang aman bagi peserta didik.

Gibran juga meminta agar para korban mendapatkan pendampingan secara menyeluruh, khususnya dari sisi psikologis.

“Ke depan, pengawasan dan perlindungan peserta didik akan diperkuat untuk mencegah kejadian serupa terulang,” tegasnya. []

Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widyaama mengatakan pihaknya menetapkan A sebagai tersangka sejak 28 April 2026 lalu.

Pihaknya menerapkan pasal berlapis untuk menjerat kiai cabul tersebut.

”Kita sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka pada 28 April kemarin,” ujar Kompol Dika.

Pasal diterapkan yakni, pasal 76 huruf e junto pasal 82 undang-undang perlindungan anak atau pasal 6 huruf c junto pasal 15 ayat 1 huruf e undang-undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

”Ancaman pidana minimal 5 dan maksimal 15 tahun. Pasal 6 huruf c junto pasal 15 ayat 1 huruf e undang-undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara,” tutur dia.

Ketika ditanya soal potensi hukuman tambahan kebiri. Kasat Reskrim mengaku tak mempunyai kewenangan untuk menambah hukuman dalam tuntutan atau putusan. Pihaknya hanya fokus membongkar kasus ini.

”Hukuman kebiri? kami bertugas membuat terang masalah pidana. Soal berapa hukumnya, berapa lama kita serahkan ke Kejaksaan dan Hakim. Kita hanya mengumpulkan barang bukti,”  ungkap dia.

Diberitakan sebelumnya, oknum kiai cabul di Pati ini diduga mencabuli puluhan santriwati.

Hal ini berdasarkan keterangan dari pihak kuasa hukum. Sementara pihak kepolisian baru mendapatkan informasi bahwa korban berjumlah lima.

Kasat Reskrim pun mengungkapkan modus kiai cabul di Pati tersebut.

Kiai cabul itu mendoktrin para korban dan para santrinya jika murid harus mengikuti guru.

”Modusnya mendoktrin kepada santriwati dengan doktrin tarikah yang intinya di situ yang namanya murid harus ikut dengan guru. Dalam hal ini santriwati menurut ustadz dan juga Kiai,” tandas dia.

Karena doktrin itulah sehingga para santri turuti perintahnya untuk ditiduri. []

Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widyaama menjelaskan, kasus pencabulan ini dilaporkan oleh korban pada Juli 2024.

Dalam laporan tersebut, korban yang merupakan santriwati mengaku mendapatkan kekerasan seksual (pencabulan) berturut-turut sejak Februari 2020 hingga Januari 2024 di Ponpes.

”Saat kejadian tahun 2020 korban berusia masih 15 tahun,” ujar Dika, Senin (4/5/2026).

Dia menambahkan, yang dilaporkan berinisial A, yang merupakan kiai pengasuh salah satu ponpes di Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati.

Setelah mendapatkan laporan pencabulan, pihak kepolisian langsung melakukan pemeriksaan.

”Kita dari satreskrim sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi. Mulai pengasuh dan juga orang tua korban. Mengingat saat itu korban masih di bawah umur,” jelasnya.

Dalam penanganan kasus pencabulan ini, pihak kepolisian juga melibatkan beberapa pihak.

Di antaranya adalah Pekerja Sosial (Pesos), Bapas dan Dinas terkait untuk mendampingi anak.

”Kami sudah mengumpulkan barang bukti yakni surat seprinsita pada bulan November 2024 terhadap yang bersangkutan yakni sebuah handphone dan juga terhadap korban dan saksi. Baik pakaian dalam dan juga atribut yang digunakan korban, maupun pelaku saat kejadian,” ungkap dia.

Pihaknya pun mengungkapkan modus kiai cabul dalam kasus pencabulan ini, dalam upaya mengelabui para korban.

Kiai cabul itu mendoktrin korban harus taat terhadap guru, sampai akhirnya diduga bisa melakukan aksi pencabulan santriwati.

”Modusnya mendoktrin santriwati dengan doktrin tarikah yang intinya di situ yang namanya murid harus ikut dengan guru. Dalam hal ini santriwati menurut ustadz dan juga Kiai,” tandas dia.

Kasus pencabulan ini pada akhirnya memancing amarah warga setempat, PCNU, Fatayat NU hingga GP Ansor Pati.

Mereka mengutuk keras. Bahkan warga, GP Ansor Pati dan Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi) juga menggelar demo di ponpes tersebut pada Sabtu (2/5/2026) lalu.

Belakangan terungka total 50 santriwati yang sudah dicabuli oknum Kiai tersebut bahkan ada santriwati yang sudah melahirkan. []