Kegiatan yang berlangsung di Jakarta, Kamis (11/12), dihadiri lebih dari 300 anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari berbagai kementerian dan lembaga.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan inti dari keberhasilan Program Pemenuhan Gizi Nasional dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Dadan, transparansi bukan sekadar kewajiban, tetapi fondasi kepercayaan masyarakat.

“Keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban hukum atau prosedur birokrasi. Keterbukaan informasi adalah fondasi kepercayaan. Tanpa keterbukaan, kebijakan yang baik dapat disalahpahami. Tanpa transparansi, program negara yang strategis rentan diragukan,” ujar Dadan dalam sambutannya.

Dadan menegaskan bahwa ke depan, kualitas keterbukaan informasi akan menjadi salah satu penentu keberhasilan program strategis nasional. PPID, menurutnya, adalah arsitek kepercayaan publik yang memegang peran sentral dalam memastikan informasi yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pemerintahan yang kuat, bukanlah yang menutup informasi, melainkan pemerintahan yang berani membuka diri dan siap diawasi oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program gizi tidak hanya diukur dari statistik, tetapi dari seberapa besar kepercayaan publik tumbuh melalui akuntabilitas pemerintah.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, memaparkan berbagai langkah konkret BGN dalam memperkuat transparansi, termasuk penerbitan Peraturan BGN No. 3 Tahun 2025 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta peluncuran Call Center SAGI (Sentra Aduan Gizi Indonesia) untuk mempercepat penanganan aduan masyarakat terkait Program MBG.

“Informasi publik kami kelola secara terbuka, agar masyarakat yakin layanan gizi nasional berjalan bersih, jujur, dan penuh makna,” jelas Hida.

Hida menegaskan bahwa BGN menempatkan keterbukaan sebagai bagian dari strategi besar membangun tata kelola layanan yang solid, terintegrasi, dan dipercaya publik.

“Kegiatan Seminar Keterbukaan Informasi Publik ini dimaksudkan untuk memperkuat komitmen bersama antar-PPID dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berbasis data terkait Program Prioritas Nasional,” tutup Hida.

“Sebagaimana amanah dari UU tentunya keterbukaan terkait informasi publik dimana Komisi Informasi Pusat menjadi komisi ditunjuk untuk menyelenggarakan dan melayani sengketa terkait dengan keterbukaan informasi publik,” kata Sigit kepada awak media usai menerima audiensi.

Dalam hal ini, Sigit menegaskan bahwa, Polri akan terus menjadi institusi yang terbuka dan melakukan perbaikan untuk terus memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat.

“Sehingga harapan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik betul-betul bisa kita sajikan, kita berikan, sesuai dengan standar yang diharapkan, sesuai dengan harapan masyarakat terkait aturan keterbukaan infornasi publik,” ujar Sigit.

Sigit menyebut, segala saran maupun masukan dari masyarakat akan dijadikan bahan evaluasi guna mewujudkan institusi Korps Bhayangkara yang diinginkan oleh khalayak luas.

“Yang jelas apapun hasilnya kami terus akan lakukan perbaikan dan evaluasi untuk menuju apa yang diwajibkan, apa yang diharuskan dan apa yang menjadi harapan bagi masyarakat,” ucap Sigit.

Di sisi lain, Sigit mengapresiasi jajaran KIP yang terus menjalin sinergisitas dengan Polri terkait keterbukaan informasi publik. Ia pun selalu terbuka akan saran dan masukan.

“Terima kasih kepada pimpinan KIP dan seluruh komisioner yang telah berkenan hadir. Nerkenan tinjau institusi Polri sebagai salah satu institusi yang memang selama ini cukup menarik dan menjadi sorotan publik. Kami terima kasih untuk masukan dan saran-sarannya,” tutup Sigit.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV, Karibkin menjelaskan, bahwa rapat raperda ditujukan agar Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kota Pekalongan berjalan lancar.

Selain itu, informasi yang dibutuhkan masyarakat umum bisa diakses dengan mudah sehingga tidak ada masyarakat yang kesulitan untuk mengakses informasi yang sifatnya umum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat kategori mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan.

Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Karibkin, KIP di Kota Pekalongan sendiri sudah cukup baik namun perlu peningkatan lebih lanjut agar informasi yang belum bisa diakses dapat direalisasikan dan tidak hanya menjadi slogan.

“Harapannya seluruh informasi yang dibutuhkan masyarakat secara umum benar-benar bisa baik dan benar artinya jika masyarakat membutuhkan informasi dari badan publik terkait, mereka bisa mengakses dengan mudah dan lancar, sebab pelayanan kepada masyarakat kaitan keterbukaan informasi sangat penting sekali,” ujarnya.

Ia menambahkan, usai kegiatan ini pihaknya akan kembali mengadakan rapat lanjutan untuk menindaklanjuti dan meningkatkan pelaksanaan KIP juga membahas rancangan peraturan daerah berkaitan dengan KIP. (em-aha)

Jakarta- Selamat kepada Kementerian ATR/BPN telah menerima penghargaan sebagai Kementerian dengan predikat Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Penghargaan ini diserahkan secara virtual oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati.

Predikat informatif diberikan bagi badan publik yang berhasil memperoleh nilai 90-100, dan Kementerian ATR/BPN berhasil memperoleh nilai 90,87. Penganugerahan ini diberikan oleh Komisi Informasi Pusat setiap tahun kepada Badan Publik yang menerapkan dan menjalankan Undang- undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat.

Dengan diberikannya penghargaan ini semoga menjadi penyemangat bagi Kementerian ATR/BPN untuk terus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengikuti presentasi monitoring dan evaluasi (monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia secara daring, pada Kamis (14/10/2021).

Sebagai institusi pemerintah di bidang agraria dan tata ruang, Kementerian ATR/BPN tentunya terus melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan dan penyampaian informasi publik.

Dalam presentasinya, Kepala Biro Humas, Yulia Jaya Nirmawati berkata bahwa Kementerian ATR/BPN memiliki komitmen untuk memberikan informasi yang transparan, tepat, akurat, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat, serta sejalan dengan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN, yaitu Melayani, Profesional, dan Terpercaya.

“Inilah peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara terbuka, sebagai wujud implementasi good governance,” tutur Kabiro Humas.

Yulia Jaya Nirmawati menjelaskan bahwa upaya pelaksanaan KIP di Kementerian ATR/BPN dimulai dari pembentukan dan penguatan PPID di seluruh satuan kerja seluruh Indonesia, mulai dari 33 Kantor Wilayah (Kanwil) di Provinsi dan 471 Kantor Pertanahan (Kantah) di Kabupaten/Kota.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan penyempurnaan situs PPID melalui ppid.atrbpn.go.id dengan menambah fitur dan yang terbaru ialah layanan registrasi online.

Menurutnya, ini merupakan inovasi terbaru yang menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan informasi, permohonan informasi online, menyampaikan pertanyaan maupun keluhan tanpa perlu datang dan berkerumun di Kantor Pertanahan.

“Ini sangat membantu memutus mata rantai Covid-19. yakni meminimalisir kehadiran masyarakat di Kantah dengan memudahkan akses informasi yang dibutuhkan,” jelas Yulia Jaya Nirmawati.

Sebagai informasi, masyarakat dapat mengajukan pertanyaan, keluhan, dan penyampaian aspirasi melalui sosial media dengan tagar #TanyaATRBPN. Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi online melalui situs ppid.atrbpn.go.id atau melalui surat elektronik dengan mengirimkan formulir permohonan yang diunduh di situs PPID ke alamat e-mail di surat@atrbpn.go.id.

Tak hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga menyediakan layanan bit.ly/HotlinePelayananPertanahan yang terintegrasi dengan seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia.

Semua inovasi yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital merupakan wujud komitmen Kementerian ATR/BPN untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Yulia Jaya Nirmawati juga mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah berupaya meningkatkan pelayanan pertanahan berbasis digital dengan menerapkan 4 layanan online sejak tahun 2020. Layanan tersebut, yakni Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), Informasi Zona Nilai Tanah (ZNT), Pengecekan Sertipikat Tanah serta Pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.

Baru-baru ini, pada tanggal 26 September 2021, Kementerian ATR/BPN resmi meluncurkan layanan mandiri pertanahan online yang bernama LoketKu.

Yulia Jaya Nirmawati menjelaskan bahwa masyarakat dapat melakukan permohonan pertanahan di mana saja dan kapan saja, tanpa harus datang ke Kantor Pertanahan. Masyarakat juga dapat memilih waktu dan jam kunjungan ke Kantor Pertanahan melalui LoketKu.

Selain peningkatan kualitas pelayanan, Kementerian ATR/BPN juga berkolaborasi dengan banyak pihak untuk menyebarkan informasi seputar pertanahan. Kementerian ATR/BPN juga memberikan informasi melalui kanal-kanal informasi yang variatif dan up to date, seperti media sosial, podcast ATR/BPN, integrasi dengan kanal LAPOR!, kerja sama dengan influencer, dan lain-lain. Kementerian ATR/BPN juga mempunyai layanan mitra untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di situs mitra.atrbpn.go.id; Sistem Informasi Geografis Tanah Objek Reforma Agraria (SIGTORA); aplikasi Sentuh Tanahku; dan informasi rencana tata ruang di situs gistaru.atrbpn.go.id. Turut mendampingi dalam presentasi daring ini, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pelayanan Pengaduan, Adhi Maskawan.

Sleman- Ketua SEMA UIN Sunan Kalijaga Abdul Azisurrohman mengungkapkan sejak pergantian Rektor baru, Al Makin sebagai pemimpin seringkali mengeluarkan
produk kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi mahasiswa.

“Proses pembuatan kebijakan kerap kali tertutup dan abai terhadap kepentingan mahasiswa. Hal ini yang kemudian
menggerakkan mahasiswa melalui aksi virtual ataupun berdemontrsi langsung di depan rektorak untuk menolak kebijakan yang tidak tepat,” ujarnya melalui keterangan rilis di Sleman, Sabtu (17/7/2021)

Pada tanggal 14 dan 23 Januari 2021 mahasiswa UIN yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UIN bergerak melakukan aksi virtual melalui twitter dengan tagar
#kalijagaMenggugat dan #kalijagaNagihJanji yang menuntut keringanan UKT di masa pandemi.

Kemudian, lanjut dikatakannya karena aksi melalui virtual tidak mendapatkan hasil, mahasiswa melanjutkan dengan demontrasi ke depan rektorat pada kamis 28 Januari 2021 dan 10 Februari 2021.

Senat Mahasiswa (SEMA), sudah melakukan beberapa cara untuk meminta pimpinan kampus terbuka dan menerima masukan dari berbagai elemen dalam membuat kebijakan, termasuk melibatkan SEMA sebagai lembaga pewakilan mahasiswa.

“Namun faktanya kampus masih tetap mempertahankan sifat ketertutupannya. Dialog dan audensi untuk meminta
transparansi anggaran sudah dilakukan, pada 21 Januari 2021 dan 10 Februari 2021, namun tidak ada hasil. Pimpinan kampus selalu berdalih, mahasiswa tidak mempunyai hak atas akses informasi,” sambungnya

Padahal pemenuhan hak informasi dan hak akses informasi dilindungi oleh UU no 14 Tahun 2008, apalagi mahasiswa bagian dari entitas akademika. Walaupun data yang diminta itu termasuk data yang dikecualikan (dirahasiakan), seharusnya kampus memberikan SK-nya.

Dalam rangka mengetahui regulasi keuangan dan berpatisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan Negara yang sesuai asas asas umum pemerintahan/lembaga pendidikan yang baik; God Governance dan clean Governance, bersih dari penyalahgunaan anggaran.

Atas dasar itu, Pengurus Senat Mahasiswa pada tanggal 07 Juni 2021 memohon data/informasi publik kepada: PPID/humas UIN Sunan Kalijaga, c.q :Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sampai 10+7 hari data/imformasi yang Pengurus Senat Mahasiswa minta tidak dapat tanggapan secara tertulis dari pihak termohon, sehingga Pengurus Senat Mahasiswa mengajukan keberatan permohonan informasi pada tanggal 29 juni 2021.

“Kemudian pada tanggal 07 juli 2021 mendapatkan tanggapan dari pihak termohon dengan nomor: B2139.1/Un.02/R.2/PS.00/07/2021,” terangnya.

Namun, kata dia surat jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan surat permohonan kami, sebagaimana tercatat di dalam surat Permohonan Informasi Publik.

“Karena menilai UIN tidak mau menanggapi permohonan kami dengan Baik, dengan ini
kami dari SEMA UIN akan menindak lanjuti pengajuan sengketa ke Komisi Informasi
Pusat Republik Indonesia,” tandasnya.