Menurutnya, penyelesaian tersebut diperlukan segera untuk mencegah potensi pengalihan alokasi dana pembangunan ke program lain.

“Jadi saya mohon dukungan dari kita semua, nanti dari pihak kami akan membuat surat juga untuk menyurat ke Kementerian PU (Pekerjaan Umum) supaya dana ini di-standby-kan, tidak boleh digeser ke mana-mana seperti itu,” ujar Ribka pada Rapat Koordinasi Peninjauan Progres Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan di Baliem Pilamo, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (6/3/2026).

Ribka secara khusus mengarahkan dinas teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Lingkungan Hidup, agar aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup. Langkah ini dilakukan untuk menyelesaikan berbagai kendala teknis.

Lokasi Pembangunan Kantor MRP

Guna mempercepat realisasi pembangunan fisik, ia juga meminta kepastian titik lokasi pembangunan kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan di KIPP.

Menurutnya, penentuan lokasi ini sangat penting agar proses pembukaan lahan (land clearing) yang dibiayai APBD dapat segera dieksekusi.

“Nanti teman-teman di sini, di Provinsi Papua Pegunungan, kalau bisa dalam satu minggu ini atau minggu depan silakan sudah harus menentukan titiknya, begitu,” tegasnya.

Tipe Hunian Bagi Aparatur 

Selain itu, Ribka juga menyoroti penyesuaian tipe hunian bagi aparatur di KIPP. Merespons usulan pemerintah daerah (Pemda) terkait kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat, pemerintah pusat menyetujui rencana awal pembangunan rumah susun (rusun) untuk diubah bentuknya menjadi rumah khusus.

Guna memproses hal tersebut, Ribka menginstruksikan Gubernur Papua Pegunungan untuk segera mengirimkan surat permohonan resmi kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Ribka turut mengapresiasi kinerja Pemda yang telah memproses dokumen teknis dan master plan (rencana induk) pembangunan.

“Kami mengucapkan terima kasih karena kita terus melakukan rapat hampir setiap bulan dan saling cross-check, sehingga di tingkat teknis semuanya sudah terproses,” pungkasnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, serta Ketua MRP Provinsi Papua Pegunungan Agus Nikilik Hubi.

Selain itu, hadir pula pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PKP, jajaran pejabat teknis Kementerian PU, beserta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.

Ia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sesuai tugas dan fungsinya, yakni melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemda, termasuk di empat DOB Papua, terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Dalam hal ini, Kemendagri bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan infrastruktur fisik di DOB Papua berlangsung dengan baik. Pembangunan tersebut mencakup pembangunan Kantor Gubernur, Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), serta gedung Dewan Perwakilan Rakyat Papua di keempat wilayah DOB Papua.

“Dan syukur sekali hari ini kita lihat semuanya sudah berprogres. Ya ada yang bisa selesai dalam tahun ini, [ada yang bisa selesai] tahun depan,” ujar Ribka kepada awak media usai menghadiri Rapat Koordinasi bersama Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti di Ruang Rapat Wamen PU, Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Ribka secara khusus meminta jajaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk segera melengkapi berbagai persyaratan yang diperlukan. Ia menjelaskan, kelengkapan syarat-syarat tersebut merupakan aspek penting dalam percepatan pembangunan, khususnya di wilayah KIPP Papua Pegunungan.

“Kami mohon dukungannya dari Pemerintah Daerah Papua Pegunungan supaya lebih cepat mempersiapkan semua persyaratan, supaya tahun depan juga bisa membangun beberapa kantor yang sudah diusulkan oleh pemerintah daerah,” jelas Ribka.

Senada dengan itu, Wamen PU Diana memastikan bahwa secara umum progres pembangunan infrastruktur di empat DOB telah berlangsung dengan baik. Hanya saja, dari keempat DOB, pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan masih belum optimal. Ia berharap daerah tersebut dapat segera melakukan percepatan agar pembangunan dapat segera dilakukan.

“Dan mudah-mudahan nanti kami berharap untuk Papua Pegunungan segera dilengkapi [persyaratan] kriterianya, sehingga nanti kami bisa [melakukan pembangunan] mengikuti [DOB] yang lainnya,” tandas Diana.