JAKARTA, Eranasional.com – Bakal capres Prabowo Subianto menceritakan alasan dirinya mengganti nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju mirip nama Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua Umum Partai Gerindra ini berkeyakinan nama itu baik untuk ekonomi ke depan bangsa Indonesia.

“Logika saya, itu nama baik, karena kita berada di jajaran tim (Kabinet Indonesia Maju) yang dipimpin Pak Joko Widodo. Kita percaya beliau meletakkan dasar-dasar yang baik untuk ekonomi ke depan,” kata Prabowo di acara deklarasi Partai Gelora di The Djakarta Theatrer, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2023).

Dia mengaku sejak maju dalam Kabinet Indonesia Maju selalu melihat arah pemikiran dan kebijakan yang dilakukan Jokowi untuk kepentingan rakyat Indonesia.

“Sejak saya jadi Menteri Pertahanan (Menhan) dalam kabinet beliau, saya berdiskusi, saya melihat arah pemikiran beliau, arah kebijakan beliau. Saya yakin semua itu disasarkan atas komitmen beliau untuk Tanah Air, nasionalisme, cinta Tanah Air beliau, dan keberpihakannya kepada rakyat miskin, orang kecil,” jelasnya.

“Jadi saya merasa, dulu kita rival, tapi sekarang kita harus bekerja sama demi kepentingan rakyat kita,” sambung Prabowo.

Seperti diketahui, KKIR digagas oleh Gerindra dan PKB. Belakangan diganti seiring masuknya Partai Golkar, PAN, dan PBB ke dalam barisan koalisi pendukung Prabowo.

Pengumuman digunakannya nama Koalisi Indonesia Maju disampaikan Prabowo saat berpidato di perayaan HUT PAN ke-25 di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (22/8). Saat itu hadir Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Prabowo menyebutkan, perubahan nama itu sudah disetujui oleh seluruh ketua umum partai koalisi, tidak terkecuali Cak Imin.

“Tadi para ketua umum berembuk, walau sebentar. Kita sepakat koalisi ini diberi nama Koalisi Indonesia Maju,” terang Prabowo.

Belakangan, PKB menyatakan mengundurkan diri setelah Cak Imin diduetkan dengan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem.

JAKARTA, Eranasional.com – Seiring dengan bergabungnya Partai Golkar dan PAN sebagai partai pendukung Prabowo Subianto, muncul nama Koalisi Indonesia Maju. Apakah ini berarti Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) akan dibubarkan?

Nama Koalisi Indonesia Maju ini diumumkan Prabowo di acara HUT PAN ke-25 yang digelar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023) malam.

Hadir para ketua umum partai politik yang mengusung dirinya sebagai capres, yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Airlanggar Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan nama Koalisi Indonesia Maju yang mengusulkan adalah Prabowo.

“Tadi nama itu dibicarakan secara bersama-sama dan Pak Prabowo mengusulkan, bagaimana kalau koalisi ini Namanya menjadi Koalisi Indonesia Maju. Nama yang sekarang menjadi nama dari kabinet Pak Jokowi-Ma’ruf Amin,” kata Muzani usai menghadiri acara HUT PAN ke-25.

Mengenai kelanjutan KKIR dan piagam kerja sama yang telah diteken Gerindra dan PKB, kata Muzani, akan dibicarakan kembali dengan Golkar dan PAN yang baru bergabung mengusung Prabowo.

“Itu mau kita bicarakan di dalam koalisi. Koalisi sudah bertemu pada Jumat malam kemarin, kita akan bicarakan itu,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang paling berpeluang menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Hal itu dikatakan dikatakan Ahmad Muzani menanggapi pernyataan Kepala Bappilu Partai Golkar, Nusron Wahid, yang menyebutkan jika Koalisi Besar terbentuk maka ‘jatah’ capres milik Koalisi Kebangkitan Indonesia (KKIR), dan ‘jatah’ cawapres dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Seperti diketahui, KKIR merupakan gabungan dari Partai Gerindra dan PKB. Sedangkan KIB terdiri dari Partai Golkar, PAN dan PPP. Kedua koalisi berencana bergabung menjadi Koalisi Besar.

“Kalau soal itu (cawapres), saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa yang sekarang ini sudah menyatakan pasti memberi dukungan kepada Pak Prabowo adalah PKB. Itu sudah jelas tertuang dalam sebuah deklarasi tanggal 13 Agustus 2022,” kata Muzani usai menghadiri acara Ikatan Keluarga Besar Tegal di Jakarta, Sabtu (27/5/2023).

Dengan begitu, tegas Muzani, Cak Imin yang paling berpeluang menjadi cawapres Prabowo. Sebab, hal itu tertuang dalam perjanjian antara Gerindra dan PKB.

“Kalau dari sisi ini, ya Pak Muhaimin yang paling berpeluang untuk menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Karena disebutkan dalam perjanjian itu bahwa, untuk urusan Presiden dan Wakil Presiden disepakati berdua antara Pak Prabowo dan Pak Muhaimin,” tuturnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Rabu (24/5/2023) pagi. Apa yang mereka bicarakan?

Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Presiden Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan keduanya membahas kelanjutan koalisi inti antara Golkar dan PKB.

Kerja sama antara PKB dan Golkar ini akan menjadi koalisi besar, yakni gabungan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang diisi Gerindra dan PKB dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dihuni Golkar, PPP, dan PAN.

“Membahas kelanjutan koalisi inti antara Golkar dan PKB, menuju integrasi koalisi besar, KIB dan KKIR,” kata Nusron, Rabu (24/5/2023) malam.

Nusron menjelaskan, nantinya, capres-cawapres akan dibagi dari masing-masing koalisi. Menurut dia, capres yang akan diusung berasal dari KKIR, sedangkan cawapresnya berasal dari KIB.

Lanjut Nusron, dirinya mengindikasikan bahwa akan ada partai lain yang bergabung ke dalam koalisi besar.

“Dalam waktu dekat akan ada partai lain yang resmi gabung dalam koalisi besar,” ungkap dia.

Sementara itu, dalam Instagram resminya, Airlangga Hartarto memposting foto selfie bersama Cak Imin. Airlangga mengatakan, Golkar dan PKB akan membawa Indonesia semakin cerah ke depannya.

“Tadi pagi, silaturahmi lanjutan membahas Koalisi Inti bersama Ketua Umum PKB Gus Muhaimin Iskandar @cakiminow. Jaket kuning Golkar dan jaket hijau PKB insyaallah membawa Indonesia semakin cerah, sumringah, dan berkah, aamiin YRA,” tulis @airlanggahartarto_official.

JAKARTA, Eranasional.com – Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrian Nasution, menyatakan pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak selalu ada kaitannya dengan kontestasi Pilpres 2024. Katanya, bisa saja SBY dengan Prabowo berbeda koalisi.

Menurut dia, diskusi antara SBY dengan Prabowo sangatlah penting. Apalagi, SBY memiliki pengalaman mumpuni dalam memimpin bangsa.

“Bapak SBY yang pernah memimpin selama dua periode sebagai Presiden RI tentu memiliki banyak pengalaman terkait pemerintahan dan dan kepentingan bangsa. Selain itu, sebagai sahabat secara pribadi dengan Pak Prabowo yang saat ini memimpin Partai Gerindra, tentu diskusi yang dilakukan sangat besar manfaatnya untuk bangsa,” kata Syahrial, Senin (22/5/2023).

Dia tak ingin pertemuan itu lantas dikaitkan dengan Pilpres 2024. Katanya, mungkin saja SBY dan Prabowo memutuskan arah berbeda terkait koalisi.

“Tidak lantas harus semuanya dikaitkan dengan kontestasi atau koalisi Pilpres 2024. Bisa saja mengambil peran atau jalan berbeda terkait koalisi, dan itu tidak ada masalah. Namun, kita sepakat membangun komitmen dalam melihat arah bangsa ke depan,” ujarnya.

Menurut Syahrial pertemuan itu bisa saja membahas tantangan yang dihadapi Indonesia mendatang, seperti besarnya utang di masa kini. Termasuk dengan index persepsi korupsi yang menurun hingga terancamnya kebebasan pers.

“Semua itu masalah bangsa yang harus dipecahkan dan diatasi oleh pemerintahan yang akan datang. Tidak boleh mau menang sendiri, harus duduk bersama. Soal terjadinya persaingan atau perbedaan langkah politik dalam perjalanan menuju Pemilu 2024, itu bukan persoalan,” imbuhnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Partai Amanat Nasional (PAN) akan memutuskan bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dua minggu mendatang. Jika bergabung maka secara otomatis akan mendukung pencapresan Prabowo Subianto.

Sebelumnya, PAN disebut-sebut akan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 yang diusung oleh PDIP dan PPP.

“Mengenai koalisi, sekarang lagi proses, memang saya tidak suka bicara, dan juga tidak suka pertemuan-pertemuan yang dipublikasikan sampai waktunya jelas. Mudah-mudahan ya dua minggu ini saya kira sudah akan ada titik terang,” kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/5/2023).

Begitu juga ketika ditanya soal dukungan kepada capres, Zulhas, panggilan akrabnya, menegaskan, PAN enggan terburu-buru.

“Ya nanti kita liat lagi berproses pelan-pelan, jangan lupa dulu capres itu kan pendaftaran terakhir kan, jadi sabar aja. Hari ini bisa beda dengan besok, besok bisa beda dengan lusa kan,” ujarnya.

Menurutnya, segala kemungkinan pasti ada, entah mengusung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Dia meminta semua pihak untuk bersabar menunggu waktunya tiba.

“Proses semua pasti berproses segala kemungkinan ya,” imbuh Zulhas.

“Politik ini kan proses ya, proses itu bisa A, bisa B, bisa C, bisa juga D. Namanya berproses, sabar saja tunggu waktunya,” sambungnya.

So Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Zulhas menyebut hingga kini masih solid. Katanya, KIB masih sering bertemu meski tidak diketahui oleh media.

“KIB masih sama solid. Pembicaraan nanti akan seperti apa, bagaimana dengan rencana koalisi besar, lihat saja nanti. Beberapa hari ini memang pertemuan lebih intens,” ungkap Zulhas.

Seperti diberitakan sebelumnya, Partai Golkar yang notabenenya KIB, tengah menggodok rencana pembentukan koalisi besar bersama PKB, partai yang berkoalisi dengan Gerindra di KKIR. Kepala Bappilu Presiden Golkar, Nusron Wahid, membenarkan bahwa partainya memberikan sinyal kuat ingin mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di 2024.

“Salah satu proposal adalah Prabowo presiden, dan wakil presidennya dari KIB yaitu Airlangga Hartarto. Tapi itu harus diterima, dan diterima oleh PKB dan PAN yang ikut bergabung di sini,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah mengatakan partai yang ingin bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) harus pada posisi yang memberikan penguatan. Dia meminta Partai Golkar untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres.

“Siapapun menurut kita ketika masuk ke dalam barisan PKB ataupun Gerindra itu pada posisi yang saling memberikan penguatan, tidak kemudian justru membongkar ulang dan berada di titik nol kembali yang pada akhirnya yang kita khawatirkan malah destruktif,” kata Luluk, Rabu (10/5/2023) malam.

Lalu, dia menyinggung soal wacana agar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi cawapres Prabowo karena perolehan suara pada Pemilu 2019 lebih besar dari PKB. Menurutnya, persoalan capres dan cawapres tak ditentukan oleh hal itu.

“Ketika kemudian hadirnya Golkar kemudian, misalnya loh ya, meminta posisi cawapres karena berdasarkan suara perolehan di pemilu lebih besar dari PKB, tapi ini kan bukan persoalan siapa lebih besar dari siapa. Tetapi bagaimana momentum perubahan itu kemarin determinasinya diputuskan oleh siapa, itu penting,” jelas Luluk.

Namun demikian, dia percaya dengan keputusan Prabowo. Menurutnya, Prabowo adalah sosok yang memegang janjinya.

“Saya kira kita percaya Pak Prabowo itu sosok yang tidak akan mudah mengingkari komitmen bersama. Kita percaya sama beliau dari sikap gentlemen, kesatrianya yang selalu seringkali dikatakan PKB-lah yang pertama memberikan keyakinan kenapa Pak Prabowo itu harus running kembali sebagai calon presiden dan Isya Allah bisa kita menangkan,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengungkapkan ada tiga nama ketua umum partai politik yang berpotensi menjadi cawapres untuk Prabowo Subianto. Siapa tiga nama itu?

“Nama-namanya kan udah ada beredar. Ketua Umum PKB Cak Imin (Muhaimin Iskandar). Kalau Partai Golkar bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) maka ketua umumnya, Pak Airlangga berpeluang. Begitu juga dengan Pak Zulhas (Zulkifli Hasan/Ketua Umum PAN),” kata Riza Patria di acara Relawan Pasukan 08 di Jakarta Selatan, Senin (8/5) kemarin.

Selain itu, ada dua nama lainnya yang turut masuk dalam bursa cawapres Prabowo, yakni Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

“Siapa saja bisa jadi cawapresnya bapak Prabowo,” ujarnya.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan Prabowo Subianto dan Cak Imin terkait sosok cawapres yang akan disandingkan dengan Prabowo pada Pilpres 2024.

Menurut dia, perkataan Riza Patria hanya sebatas Analisa saja. “Itu hasil analisis dan spekulasi saja. Kami tetap berpegangan pada piagam kerjasama bahwa penentuan capres-cawapres berada di tangan Pak Prabowo dan Cak Imin,” kata Jazilul, Selasa (9/5/2023).

Sepengetahuan dirinya, lanjut Jazilul, tidak ada nama lain selain Cak Imin. Karena itu, PKB dan para ulama tengah menunggu keputusan akhir dari kedua tokoh tersebut.

“Setahu saya, sejauh ini tidak ada nama nama lain yang menentukan atau yang dibahas kecuali Pak Prabowo dan Cak Imin. Kami semua pengurus, kader, dan ulama tokoh PKB sedang menunggu keputusan final nama yang akan diumumkan Pak Prabowo dan Cak Imin,” ujarnya.

Jika sampai akhir Mei 2023 belum ada keputusan terkait sosok cawapres yang diusung KKIR, Jazilul mewanti-wanti, mungkin saja PKB akan mengambil alternatif lain.

Meski demikian, Jazilul kembali menegaskan, sampai saat ini PKB masih teguh dengan piagam kerja sama.

“Jika sampai akhir Mei ini belum berhasil membuat keputusan atau keputusannya tidak sesuai aspirasi dan harapan, tentu akan lebih baik mengambil opsi yang lebih rasional dan aspiratif,” tukasnya.

“Tunggu saja, opsinya dapat dipikirkan sambil jalan. Kita masih komitmen dengan piagam kerjasama,” sambungnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Partai Gerindra mengapresiasi dukungan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang menilai Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan bakal capres paling mantap. Partai Gerindra pun membuka peluang untuk Partai Gelora bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digawangi Gerindra dan PKB.

“Tentu kami mengapresiasi dukungan Pak Fahri tersebut. Kami memang satu frekuensi dengan beliau dan Partai Gelora,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, Jumat (5/5/2023).

Menurut Habiburokhman, Partai Gelora banyak menarasikan Indonesia menjadi negara super power di masa yang akan datang. Dia menyebut hal itu sejalan dengan cita-cita Gerindra yang ingin mewujudkan Indonesia Raya yang disegani di dunia internasional.

Sebab itu, Habiburokhman mengatakan partainya sangat terbuka untuk berkoalisi dengan Partai Gelora. Menurut dia, Partai Gelora memiliki komitmen kebangsaan yang kuat.

“Kami berharap dapat menjalin kerja sama erat dengan Partai Gelora demi kemajuan bangsa,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merupakan bakal capres cukup mantap.

“Tapi memang, di atas kertas, ini penerawangan saya, ilmu penerawangan. Itu yang akan mengambil banyak untung itu adalah Prabowo, karena dia yang paling stabil,” kata Fahri Hamzah di sebuah diskusi, Rabu (3/5).

Dia melihat kemantapan Prabowo Subianto karena merupakan pemimpin partai peserta pemilu. Prabowo juga merupakan bakal capres Partai Gerindra.

“Kalau ada yang bilang Pak Prabowo seperti layangan putus, enggak benar itu. Menurut saya, dia yang paling mantap, pertama dia ketua umum, dia kandidatnya capres, dan dia hanya perlu satu partai. Dari semua partai, dia bisa ambil, kecuali PPP,” tukasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan isi pertemuan dirinya dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Plt Ketua Umum PPP Mardiono. Zulhas mengatakan pertemuan para petinggi partai itu membahas komitmen rencana pembentukan koalisi besar atau Koalisi Kebangsaan.

Sebagai informasi, ketiganya baru-baru ini ketiganya menggelar pertemuan tertutup. Pertemuan itu digelar di tengah wacana terbentuknya koalisi besar yakni gabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) besutan Golkar, PAN dan PPP dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) besutan Gerindra dan PKB.

“Koalisinya Koalisi Kebangsaan agar komitmen kebangsaan kita itu terjaga. Itu aja,” kata Zulhas di kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta, Kamis (13/4/2023).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan pertemuan Zulhas, Airlangga, dan Mardiono, dalam rangka mematangkan rencana koalisi besar. Menurutnya, ketiga parpol terus mencari titik temu dari berbagai kepentingan politik.

“Mendiskusi soal rencana koalisi kebangsaan. Jadi meskipun berbeda kepentingan politik, masing-masing parpol kan memiliki subjektifitas kepentingan, dan itu wajar karena seluruh mekanisme dan aturan parpol masing-masing berbeda,” kata Viva.

“Dalam rangka untuk membangun koalisi besar, Koalisi Kebangsaan, masing-masing kepentingan itu diposisikan di meja perundingan secara kolektif kolegial untuk memperbanyak titik temu dari seluruh hasil kepentingan itu,” sambung dia.

Viva mengatakan pembahasannya termasuk soal sikap elite PPP yang meragukan terwujudnya koalisi besar.

“Itu menjadi bahan pertimbangan salah satunya oleh para analis politik kan seperti itu. Soal PPP meragukan terbentuknya koalisi besar, itu didiskusikan,” ujarnya.

Kabar pertemuan tertutup ketiga ketua umum tiga parpol tersebut mulanya disampaikan Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara. Dia mengatakan pertemuan itu untuk membahas koalisi besar hingga hubungan dengan KKIR.

“Kalau koalisi besar sudah kita sampaikan bahwa kita di KIB selalu terbuka ya dengan partai-partai lain yang mau bergabung, termasuk koalisi lain yang mau bergabung. Kalau koalisi besar betul-betul terjadi, tentu yang akan kita bicarakan adalah yang akan kita usung bersama-sama,” kata Amir di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4).

Amir menyebut Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan Mardiono sempat bertemu untuk membahas koalisi. Pertemuan berlangsung di wilayah sekitar Jakarta.

“Jadi kami misalnya di internal KIB (Golkar, PAN dan PPP) beberapa hari lalu ketemu lagi para ketua umum. Selanjutnya komunikasi yang kita bangun misalnya dengan Gerindra tetap ada,” jelasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Doli Kurnia mengatakan partainya sangat terbuka untuk membentuk koalisi besar. Termasuk jika PDIP ingin bergabung ke dalamnya.

“Kita terbuka saja dengan partai mana pun. Judulnya saja membangun koalisi besar. Kalau pada akhirnya semakin besar koalisinya, ya semakin bagus,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Doli menyebut wacana koalisi besar memberikan hal yang positif bagi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Dia mengungkapkan, hingga saat ini PDIP masih ingin sendiri.

“Sementara ini kan yang ketemu KIB dan KIR, kalau PDIP sampai sekarang masih mengambil posisi, mereka merasa bisa mengambil kekuatan sendiri dan itu kita hormati,” ungkap Doli.

Menurut Doli, untuk membangun koalisi besar pertemuan tak cukup hanya sekali dua kali saja. Ia menyinggung awal terciptanya KIB.

“Tentu untuk merumuskan koalisi besar itu enggak mungkin cukup hanya satu kali pertemuan, tapi diteruskan. Sama seperti waktu kami membentuk KIB. Sebelum atau setelah deklarasi ada pertemuan-pertemuan selanjutnya,” tuturnya.

“Untuk membangun kesepahaman, Partai Golkar ketemu PAN dan PPP, kemudian dibuat tim. Tim tersebut kemudian merumuskan kira-kira apa dasar-dasar yang bisa buat kita duduk bersama, setelah itu kita sepakati untuk deklarasi,” jelasnya.

“Setelah deklarasi dibentuk lagi agenda-agenda kerja. Jadi saya kira, harus ada pertemuan berikutnya untuk mematangkan,” sambungnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan yang digelar di kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4/2023). Hadir para ketua umum partai politik koalisi pemerintah, minus PDIP dan Partai Nasdem. Ada apa?

Dalam pidatonya, Jokowi mengaku kepalanya sempat kleyengan alias dibuat pusing dalam dua pekan terakhir gara-gara Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Jokowi menegaskan, untuk dapat menjadi tuan rumah Piala Dunia sangat sulit. Dan, keputusan FIFA yang membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 membuat kepalanya pusing.

“Yang namanya urusan sepak bola ini memang membuat kepala saya pusing dalam dua minggu terakhir ini, pusing betul. Sangat sulit sekali untuk bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia,” kata Jokowi dalam sambutannya di acara Silaturahmi Ramadan di kantor DPP PAN, Jalan Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Kata dia lagi, ada puluhan negara yang mengajukan diri menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Jokowi menyebutkan, selama tiga pemerintah telah menyiapkan infrastruktur dan memperbaiki fasilitas demi gelaran Piala Dunia U-20.

“Yang mengajukan buka satu dua tiga negara saja, tapi puluhan, negara yang mengajukan. Lobi sana, lobi sini, menyampaikan kesiapan infrastruktur, fasilitas-fasilitas, dan akhirnya terakhir 3 negara, termasuk kita dipilih. Kita menyiapkan selama tiga tahun, lapangannya dicat perbaiki, dicat lagi, diperbaiki dicat lagi, tidak semudah itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan, acara Silaturahmi Ramadhan ini dihadiri oleh Presiden Jokowi dan enak ketua umum parpol koalisi pemerintah minus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan tiga parpol pendukung pencapresan Anies Baswedan yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS.

“Acaranya silaturahmi bersama Pak Presiden (Jokowi) dengan ketua umum parpol dan keluarga besar PAN, Insya Allah akan dihadiri Pak Jokowi, tentu Ketua Umum PAN Bang Zul (Zulkifli Hasan), Ketua Umum Gerindra (Prabowo Subianto), Ketua PKB (Muhaimin Iskandar), Ketua Umum Golkar (Airlangga Hartarto), dan Ketua Umum PPP (Mardiono),” kata Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto di DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan pembicaraan para pemimpin partai politik dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara Silaturahmi Ramadhan yang digelar di kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Kata Prabowo, ada kemungkinan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang diinisiasi oleh Gerindra dan PKB melebur menjadi satu dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diiniasi oleh Partai Golkar, PAN, dan PPP.

“Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden (Jokowi) sangat jelas. Kita tadi banyak membahas ke arahnya komitmen kebangsaan dan bagaimana menjamin keberlangsungan pembangunan. Jadi itu yang kita bicarakan,” kata Prabowo di kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Prabowo menyebut ada frekuensi yang sama antara Gerindra, PKB, PAN, Golkar, dan PPP. Dia menekankan, kelima parpol ini sudah masuk “Tim Jokowi”.

“Ternyata ada kesamaan visi dan misi. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama. Ada kecocokan dan kalau dilihat, pimpinan partai kita semuanya masuk timnya Pak Jokowi, ya kan,” ucap Prabowo.

Prabowo lantas membuka kemungkinan dua koalisi ini untuk melebur menjadi satu. Menurutnya yang terpenting jalinan komunikasi di antara kedua koalisi ini semakin intens.

“Nanti kita lihat prosesnya. Terpenting komunikasi akan bertambah intens. Kita belum bicara soal ke arah capres-cawapres,” pungkas Prabowo.

JAKARTA, Eranasional.com – Politisi PDIP Masinton Pasaribu berbicara mengenai kemungkinan partainya akan bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bentukan Partai Gerindra dan PKB, atau dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Golkar, PAN dan PPP.

Masinton menegaskan, PDIP tidak mungkin bergabung dengan Koalisi Perubahan yang mengusung pencapresan Anies Baswedan.

Awalnya dia berbicara prinsip PDIP sebagai partai yang mengedepankan gotong royong. Kata Masinton, meski PDIP sudah memiliki tiket capres, tapi masih melakukan komunikasi dengan banyak pihak.

“Prinsip PDIP adalah gotong royong, meski PDIP sudah memiliki tiket emas untuk mencalonkan presiden, tapi PDIP selaku mengedepankan aspek kebersamaan, aspek gotong royong. Sampai saat ini komunikasi politik dengan berbagai pihak masih terus berjalan, melakukan penjajakan kerja sama,” kata Masinton dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2/2023).

Pada tahap awal ini, lanjut Masinton, PDIP belum membicarakan soal calon presiden, tapi masih tahap menyamakan frekuensi, ideologi, hingga program.

“Kalau membahas suatu kerja sama banyak hal yang dibicarakan. Sekarang ini kita belum membicarakan capres, bukan bicara siapa orangnya, tapi bicara tentang kesamaan dan frekuensinya dulu, dari ideologi program dan lain-lain, setelah itu akan dibicarakan siapa, dengan siapa. Nah, tahap-tahap ini diharapkan dapat dijalankan,” ujarnya.

Menurut Masinton, penjajakan dengan partai politik lainnya penting dilakukan. Karena itulah PDIP kemungkinan bisa bekerja sama dengan KKIR atau KIB. Dia menegaskan, PDIP tidak mungkin berkoalisi dengan Koalisi Perubahan.

“Maka penjajakan-penjajakan itu penting, kita tidak langsung membicarakan siapa capresnya, tapi kita melakukan penjajakan kerja sama dulu. Artinya, kita bisa dengan teman-teman di KKIR, bisa dengan teman-teman KIB, tapi kalau dengan Koalisi Perubahan, ya mohon maaf,” tukas Masinton.

JAKARTA, Eranasional.com – Pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memunculkan wacana koalisi besar. Koalisi ini merupakan gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Diberitakan sebelumnya, Airlangga Hartarto dan Cak Imin bertemu di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (10/2) kemarin. Keduanya menyatakan setuju jika KIB dan KKIR digabung.

“Jadi kalau dua-duanya bergabung, lebih kuat, lebih baik. Dalam politik tidak ada yang tidak bisa dibicarakan,” kata Airlangga di Senayan.

Cak Imin menambahkan, semakin banyak barisan koalisi, proses pemilu akan semakin efektif.

“Oh, sangat bagus. Semakin banyak barisan koalisi, semakin efektif proses pemilu, proses pemilu semakin baik,” ucap Cak Imin.

Terpenting, kata Cak Imin, partai politik harus memiliki visi, target, dan tujuan yang sama sebelum mengambil langkah-langkah strategis.

“Kita berharap partai-partai menyamankan lebih dulu visi, tujuan, dan target, sehingga kita betul-betul siap, tidak mendadak dalam mengambil langkah-langkah strategis,” tuturnya.

Kekuatan KIB dan KKIR Jika Digabung

Berdasarkan perolehan kursi DPR RI pada Pemilu 2019, gabungan KIB dan koalisi Gerindra-PKB bisa dikatakan mendominasi. KIB yang terdiri dari Partai Golkar, PAN, dan PPP memiliki total kursi di DPR sebanyak 148, dengan rincian Golkar 85 kursi, PAN 44 kursi, dan PPP 19 kursi.