KKN – Eranasional.com

Tepis Isu Masuk Polisi Bayar, Komisi Percepatan Reformasi Polri Rombak Total Sistem SDM

Aditya — Wed, 06 May 2026 11:03:46 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komitmen untuk membersihkan institusi kepolisian dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) memasuki babak baru setelah Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan hasil kerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Selasa, 5 Mei 2026. Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, salah satu anggota komisi yang juga merupakan tokoh senior di kepolisian, Ahmad Dofiri, memaparkan transformasi radikal yang akan dilakukan, terutama dalam sistem manajemen sumber daya manusia.

Fokus utama yang menjadi perhatian publik adalah upaya keras komisi untuk menghapus persepsi dan fakta mengenai adanya pungutan liar dalam proses rekrutmen anggota Polri. Dofiri secara tegas mengungkapkan bahwa salah satu poin rekomendasi terkuat yang disampaikan kepada Presiden adalah penghapusan sistem kuota khusus yang selama ini dianggap menjadi celah pintu masuk bagi praktik “titipan” dan transaksi ilegal dalam penerimaan anggota baru.

Masalah rekrutmen memang menjadi salah satu keluhan paling masif yang diterima oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri selama menyerap aspirasi masyarakat. Menanggapi isu miring mengenai “masuk polisi harus bayar”, Dofiri menjelaskan bahwa sistem baru yang diusulkan akan bersifat sangat rigid dan menggunakan pendekatan multiaktor. Nantinya, panitia seleksi tidak lagi didominasi oleh internal Polri, melainkan melibatkan pihak eksternal yang independen untuk memastikan setiap tahapan berjalan objektif.

Keterlibatan pihak luar ini diharapkan dapat memutus rantai birokrasi gelap yang selama ini menghantui calon-calon anggota dari keluarga tidak mampu namun memiliki potensi tinggi. Dengan menghapus kuota khusus, setiap calon anggota harus bertarung secara murni berdasarkan kemampuan fisik, intelektual, dan integritas, tanpa ada jalur belakang yang bisa dibeli dengan materi.

Transformasi manajerial ini tidak hanya berhenti pada tahap rekrutmen, tetapi mencakup seluruh siklus hidup seorang anggota Polri, mulai dari masa pendidikan, penempatan tugas, hingga mekanisme mutasi dan promosi jabatan. Dofiri menekankan bahwa selama ini aspek promosi sering kali dipengaruhi oleh faktor kedekatan atau materi, yang pada akhirnya merusak moral anggota yang berprestasi. Oleh karena itu, Komisi merekomendasikan tata kelola bidang pembinaan yang lebih ketat, di mana setiap kenaikan pangkat harus didasarkan pada rekam jejak digital yang tidak bisa dimanipulasi.

Aulia Sarah Siap Menikah Dengan Aditya Randra Tahun Ini

Aditya — Mon, 15 May 2023 23:50:41 +0000

Aulia Sarah (Foto: Net)

JAKARTA, Eranasional.com – Kabar bahagia datang dari Aktris Aulia Sarah mengungkapkan bahwa dirinya akan mengikat janji suci pernikahan di tahun ini dengan kekasihnya bernama Aditya Randra.

Rencana awal September 2022, mereka akan melakukan prosesi lamaran sebagai wujud keseriusan cinta mereka.

“Doain yang terbaik ya insya Allah tahun ini (menikah),” ujar Aulia Sarah saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan, Senin (15/5/2023).

Sayangnya tak banyak diungkapkan pemeran Badarawuhi dalam film KKN di Desa Penari itu. Termasuk soal tanggal, bulan dan lokasi pernikahan bakal digelar.

“Nanti kalian juga akan tahu,”katanya.

Sebelum menemukan lelaki yang akan menikahinya, Aulia Sarah mengakui pernah salah dalam memilih pasangan sehingga membuang waktu secara percuma. Tak hanya itu, salah dalam memilih pasangan juga berakibat pada emosi dan perasaannya.

Namun pada akhirnya Aulia Sarah bisa kembali menemukan semangatnya setelah berusaha mengambil pelajaran dari kejadian itu.

“Seiring berjalannya waktu kita jadiin pelajaran, jadi semangat lagi sih. Bukan cuma aku, kayaknya semua orang pernah mengalami hubungan yang percuma sama orang lain. Karena tidak mungkin berhubungan langsung klik sama satu orang,” jelasnya.

Aktivis 98 Sepakat Nyatakan Reformasi Gagal Total, KKN Semakin Marak

Fyan Hadi — Sat, 18 Feb 2023 00:11:27 +0000

Ribuan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, pada 19 Mei 1998. Mereka menuntut Presiden RI saat itu, Soeharto, mundur dari jabatannya. (Foto: ISTIMEWA)

JAKARTA, Eranasional.com – Jelang 25 tahun reformasi Bulan Mei mendatang, keresahan melanda sejumlah aktivis 98 yang sudah berdiaspora di berbagai sektor profesi. Masih maraknya praktik korupsi kolusi dan nepotisme, menjadi salah satu alasan mereka berefleksi dalam diskui bertajuk “Bacapres dalam Pusaran KKN”. Kegiatan ini merupakan rangkaian Konsolidasi Demokrasi Aktivis 98 (KDA98).

Salah satu tagline yang disimpulkan dalam diskusi yang digelar di markas Jokowi Mania (JoMan) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/02/2003), adalah soal reformasi gagal karena KKN masih marak.

Menariknya dalam diskusi ini adalah para aktivis yang kini aktif mendukung bakal calon presiden (bacapres), yakni Sukma Widyanti aktivis KBUI yang kini mendukung Anies Baswedan, Dadi Palgunadi Aktifis Front Jakarta kini aktif di Gema Puan Maharani Nusantara (GMNP), dan Teguh Eko Prastyono aktivis dari kampus ISTN yang mendirikan Ganjar Pranowo untuk Rakyat (GUNTUR).

Sedangkan moderator dalam diskusi ini adalah Febby Lintang aktivis 98 dari kampu IISIP Jakarta. Para pendukung bacapres tersebut sepakat kalau praktik KKN masih marak, bahkan mungkin makin merajalela.

Menurut Dadi, salah satu sebab maraknya KKN adalah mahalnya biaya politik.

“Ini akibat dari sistem elektoral yang masih berciri popularisme. Sehingga untuk mengejar popularitas para calon harus merogoh kocek yang dalam,” ujar Dadi.

Dia juga menuding Lembaga survey sebagai salah satu pemicu politik mahal ini.