Jakarta – Dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau yang lebih dikenal dengan KKPR menjadi syarat dasar sebelum mengurus persetujuan lainnya seperti Persetujuan Lingkungan (PL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Jika suatu wilayah sudah mempunyai RDTR maka otomatis diproses melalui sistem dengan terbitnya konfirmasi KKPR dalam kurun waktu 1 (satu) hari kerja. Namun jika tidak ada RDTR, dapat menggunakan produk RTR berjenjang lainnya dengan memerlukan analisis dan penilaian dokumen dalam kurun waktu 20 hari kerja,” ujar Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Abdul Kamarzuki pada Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pembahasan Ranperda RTRW Kota Batu, Ranperda RTRW Kota Medan dan Ranperkada RDTR Kota Cirebon pada Kamis, (21/10/2021).

Lebih lanjut ia menegaskan, ke depan tidak ada lagi peraturan kepala daerah tentang tata ruang di luar produk RTR seperti RTRW dan RDTR. Misal, menetapkan kawasan hutan ditetapkan terpisah melalui peraturan kepala daerah.

“Itu tidak bisa. Semuanya kita masukkan menjadi satu kesatuan di produk rencana tata ruang, maka pembahasan ini sangat penting untuk menyinkronkan berbagai kebijakan,” tegas Abdul Kamarzuki.

Ia menambahkan, dengan adanya analisis dan penilaian dokumen, maka pemerintah daerah harus segera membentuk forum penataan ruang sebagai inklusivitas penyelenggaraan penataan ruang dengan melibatkan perangkat daerah maupun asosiasi profesi dan akademisi.

Kementerian ATR/BPN, menurut Abdul Kamarzuki, juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta dengan harapan, terstandarisasinya data yang dihasilkan dari produk RTR di seluruh wilayah di Indonesia.

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko yang hadir secara langsung menjelaskan, Kota Batu ini adalah kota baru yang sebelumnya merupakan bagian dari Malang. Ketika terbentuk menjadi kota, maka banyak sekali terjadi perubahan-perubahan karena sarana prasarana dan fasilitas kota masih belum tersedia.

“Diharapkan Perda RTRW Kota Batu ini akan menjadi momentum awal untuk perkembangan Kota Batu yang lebih baik lagi,” ucapnya.

Dewanti menuturkan, terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi pokok utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertanian, pariwisata dan UMKM. Dalam aspek pariwisata, banyak investor yang tertarik untuk membangun hotel skala besar dengan puluhan tingkat namun pemerintah daerah masih belum berani untuk mengeluarkan izin terkait pembangunan tersebut.

“Jumlah wisatawan yang datang ke Kota Baru sebelum pandemi Covid-19 adalah sebanyak 7.5 juta wisatawan. Dengan adanya Perda RTRW ini, kami harapkan fasilitas penunjang Kota Batu sebagai Kota Wisata dapat segera terealisasikan dengan adanya payung hukum yang jelas,” ucap Dewanti.

Pada kesempatan yang sama Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan, salah satu isu strategis penataan ruang di Kota Medan yaitu perkembangan kota yang masih cenderung memusat pada inti kota. Oleh karena itu, perlunya pemerataan pembangunan, khususnya pada kawasan Kota Medan Bagian Utara.

Kawasan Utara ditetapkan sebagai pusat kota di bagian utara dengan fungsi sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan regional, pusat pelayanan transportasi, pusat kegiatan sosial-budaya, dan pusat kegiatan industri serta pusat pertahanan keamanan.

“Sebagian besar arahan pengalokasian kawasan lindung berada di kawasan utara. Hal ini tentu memerlukan penyesuaian pada rencana pembangunannya mengingat Medan Utara mempunyai potensi yang dapat dikembangkan salah satunya sebagai Water Front City,” jelas Bobby.

Di sisi lain, Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis memaparkan, pada proses penetapan RDTR dalam kurun waktu Tahun 2012-2021, telah terjadi sejumlah dinamika kebijakan, baik di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Barat, maupun Kota Cirebon yang memberikan signifikansi besar terhadap pengembangan dan pemanfaatan ruang Kota Cirebon.

“Tentunya sebagai tindak lanjut, kami mengharapkan persetujuan substansi RDTR Kota Cirebon dapat segera terbit. Dengan demikian, Ranperkada ini dapat segera ditetapkan menjadi Perkada RDTR Kota Cirebon 2021-2041,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa Pemda Kota Cirebon siap berkomitmen memenuhi alokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 20%.

“Semoga RDTR ini dapat menjawab permasalahan Kota Cirebon baik dari eksternal maupun internal. Kami akan langsung tindaklanjuti Ranperkada tersebut untuk mewujudukan harapan masyarakat kota Cirebon,” tutup Nashrudin.

Kota Jambi – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dalam rangka efektivitas serta efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan. Kali ini, pembinaan dilakukan kepada Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jambi secara daring dan luring pada 11 s.d. 13 Oktober 2021.

Pembinaan ini difokuskan dalam pelaksanaan program/kegiatan pertanahan, dukungan percepatan Rencana Tata Ruang, peningkatan kualitas pelayanan pertanahan, serta penyerapan anggaran yang akan digelar rutin setiap tiga bulan.

Terkait dengan tata ruang, Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Abdul Kamarzuki yang juga selaku Koordinator dalam Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kanwil BPN Provinsi Jambi, mengimbau setiap Kepala Kantor Pertanahan agar mengikuti kegiatan penyelenggaraan penataan ruang di daerah agar memahami perkembangan tata ruang. Hal ini tentunya memudahkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke depan.

“Kantah Kota Jambi menyampaikan kondisi RDTR yang masih direvisi itu bagus sekali, jadi mengikuti perkembangan tata ruang. Nanti ke depannya, mau tidak mau, Bapak-bapak harus membaca, membuka rencana tata ruang karena dalam pemberian pertimbangan teknis tadi seperti yang saya sampaikan, tidak hanya melihat Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) saja,” ujar Plt. Dirjen Tata Ruang.

Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Manajemen Data, Loso Judijanto, melihat kurangnya capaian target program strategis yang didapatkan Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jambi, khususnya dalam mewujudkan penyerapan anggaran.

Ia meminta Kantah agar menaikkan penyerapan anggaran pada tiap pekan.

“Mudah-mudahan karena ada monev ini melejit 4%, kalau bisa lebih tinggi lagi. Kita berharap bisa lebih bagus, kenapa tidak kita capai lebih tinggi. Minta bantuan Kanwil, mudah-mudahan catatan ini dapat mendorong dan memberi motivasi yang lebih banyak kepada kita semua untuk bisa meningkatkan kinerja kita,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Andry Novijandri, menyoroti hasil Peta Bidang Tanah (PBT) Provinsi Jambi yang lebih banyak dari Surat Hak Atas Tanah (SHAT) sehingga yang menjadi K3.3 direkomendasikan menjadi penlok tahun berikutnya.

“Saya tegaskan kembali untuk pertek itu sudah tidak ada lagi IPPT dan izin lokasi. Dalam KKP itu sudah berubah nomenklaturnya untuk yang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), tapi yang non-berusaha dan pelayanan pertanahan. Sementara, sebetulnya untuk penggunaan uang, kita harus menunggu persetujuan Menteri Keuangan karena dalam DIPA kita, penggunaan uang pertek itu masih untuk yang izin lokasi,” paparnya.

Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Andi Tenri Abeng, menegaskan agar akun profil pegawai yang sudah tidak aktif di setiap kantor pertanahan, dinonaktikan yang dikoordinir oleh Kabid I dan Kabid II. Selain itu, perlu menjadi perhatian terkait data validasi yang tinggi, harus diikuti akurasi yang tinggi.

“Kita akan buatkan langkah-langkah, Kantor Pertanahan itu juga harus mengikuti seperti ini. Mulailah kita buat validasi yang sebenarnya, tidak usah lagi sebut revalidasi, validasi satu, dua, tiga. Kalau ini saya bilang validasi akurasi, jadi tidak ada pengulangan. Benar-benar akurat dicek satu-satu metode yang kita buat benar-benar simpel,” jelasnya.

Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah, Nurhadi Putra yang turut hadir dalam evaluasi ini, berharap Kanwil dapat memastikan semua progres Kantah harus merata.

“Saya pikir Kanwil bisa memastikan kemajuan yang merata, bagaimana caranya. Jangan sampai ada kantor ini cukup bagus, tapi kantor lain tertinggal cukup jauh. Ini bagaimana bisa menemukan. Jadi, nanti Kanwil yang mengatur agar kinerja semua kantor bisa baik. Jangan sampai kantor berjuang sendiri,” tegasnya.

Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Sufrijadi mengingatkan tugas serta fungsi Kanwil dan Kantah yang sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2020, terutama di bidang penataan ruang.

“Berkenaan dengan ini, tentunya baik Kanwil maupun Kantah sudah mulai terlibat di dalam penyelenggaraan tata ruang di daerah. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam percepatan RDTR dan KKPR, yaitu penataan tanah sesuai rencana tata ruang, memfasilitasi penyusunan rencana tata ruang, dan pemanfaatan ruang di daerah,” terangnya.