Jakarta | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) Yasonna Laoly minta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak menuding pemerintah terkait manuver Moeldoko. Pernyataan itu, disampaikan Yasonna sebagai pesan untuk SBY melalui kader Partai Demokrat yang hadir di KemenkumHAM.

“Hanya saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin, saya pesan tolong Pak SBY dan jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begitu,” tegas Yasonna Laoly di Jakarta, Selasa (9/3/2021).

“Tunggu saja, kita objektif kok, jangan main serang yang tidak ada dasarnya yang berlaku itu supaya di catat itu saja,” lanjut Yasonna Laoly.

Menanggapi laporan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara. Yasonna mengatakan, dirinya sudah mendapatkan informasi dari Dirjen soal laporan tersebut.

“Soal Demokrat kan, Pak Ahy dan DPP Demokrat sudah datang ke Kementerian Hukum dan HAM kemarin, sudah diterima oleh dirjen, dirjen sudah melaporkan kepada saya,” kata Yasonna.

“Kalau dari segi kami, saat ini kami masih melihat masalah itu masih masalah internal Demokrat,” tambah Yasonna.

“Kalau dari segi kami, saat ini kami masih melihat masalah itu masih masalah internal Demokrat,” tambah Yasonna.

Yasonna menambahkan, penilaian tersebut masih menjadi perkara internal Partai Demokrat karena kelompok yang dikatakan KLB belum menyerahkan satu lembar apapun ke Kemenkum HAM.

“Nanti kalau KLB datang kita akan menilai semua secara sesuai dengan AD ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, itu yang penting,” tegasnya.

Sebelumnya, kemarin Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan sejumlah dokumen ke KemenkuHAM. AHY meminta KemenkumHAM tidak memberikan keabsahan bagi KLB yang digelas di Deli Serdang, Sumatera Utara, karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan AD/ART.

“Banyak sekali penipuan dan pengelabuan yang terjadi (di KLB Deli Serdang -red), kesimpangsiuran, bahwa yang hadir dalam KLB tersebut bukanlah pemilik suara yang sah,” ujarnya

(Red).

ERANASIONAL.COM – Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Demokrat Kepri, Apri Sujadi dipecat dari jabatannya. Posisinya kini diisi Renanda yang berstatus Plt.

Kabar pemecatan Apri Sujadi dari pimpinan Partai Demokrat Kepri itu dibenarkan Sekretaris DPD Demokrat Kepri, Husnizar Hood.

Ia juga membenarkan jika pemecatan Apri Sujadi dari DPD Demokrat Kepri terkait kehadirannya pada Kongres Luar Biasa/ KLB di The Hill Resort Sibolangit Jalan Letjend Jamin Ginting Kilometer 45,3 Suka Makmur Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.

Tidak hanya Ketua DPD Demokrat Kepri yang dipecat dari jabatannya.

Ketua DPC Karimun Iwan Kusuma Admaja juga dipecat dengan kasus yang sama.

Jabatannya diganti dengan status Plt.

“Iya,” jawabnya singkat saat dikonfirmasi TribunBatam.id, Minggu (7/3/2021).

Sebelumnya kabar jika Apri Sujadi ikut serta dalam KLB di Sumut yang menghasilkan Moledoko sebagai Ketua sempat viral di media sosial.

Kabar itu pun disertakan foto yang mirip dengan Bupati Bintan tersebut.

Husnizar Hood pun sebelumnya mengultimatum kader Demokrat Kepri yang ikut dalam KLB di Sumut itu.

Ia menegaskan, ada sanksi tegas jika ada yang tetap ikut dalam KLB di The Hill Resort Sibolangit jalan Letjend Jamin Ginting KM. 45,3 Suka Makmur Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara itu.

Tak main-main, sanksinya mulai dari pemecatan hingga pencopotan status dari anggota dewan jika duduk di kursi legislatif.

Husnizar Hood begitu menanggapi serius soal KLB yang dianggapnya tidak jelas itu.

Rapat koordinasi pun Diadakan Sabtu (6/3/2021) di Kota Batam,” tegasnya, Jumat (5/3/2021).

“Kepri solid. jika ada yang hadir, ada sanksi pemecatan baik di partai atau legislatif jika anggota dewan,” tegasnya.

(HI)

ERANASIONAL.COM – Kongres Luar Biasa Partai Demokrat (KLB) yang digelar di The Hill Hotel Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat 5 Maret 2021, mengangkat Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat.

“Memutuskan, menetapkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,” kata Jonny Allen sebagai Pimpinan Sidang KLB. Moeldoko sendiri tidak tampak hadir pada acara KLB.

“Dengan memutuskan mengangkat Ketua Dewan Pengawas Demokratik menjadi Dr. Marzuki Ali,” kata Jonny Allen.

Moeldoko yang tak hadir secara langsung sempat ditelepon oleh pimpinan sidang. Ia menyapa para peserta KLB dan menanyakan beberapa hal sebelum akhirnya menerima keputusan tersebut.

“Saya ingin pastikan keseriusan teman-teman. Tugas pokok saya tidak kalah berat membantu pemerintah untuk memulihkan pandemi. Apakah KLB ini sesuai ADR/ART atau tidak?” tanya Moeldoko.

“Sesuai,” ujar peserta KLB.

“Saya ingin tahu keseriusan kalian memilih saya di Demokrat serius apa tidak?” kata Moeldoko lagi.

Spontan pertanyaan itu langsung dijawab peserta KLB dengan menyatakan serius.

Sebelum sampai ke arena KLB Demokrat, Marzuki sempat dicegat oleh Wasekjen Demokrat, Jansen Sitindaon dan Irwan Fecho di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. (red/cnn)

Eranasional.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menyatakan kejadian luar biasa (KLB) terhadap virus corona atau Covid-19 setelah satu dari dua pasien positif corona yang dirawat di RSUD Dr Moewardi Surakarta meninggal dunia.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo setelah menggelar rapat terbatas dengan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Loji Gandrung Solo, Jawa Tengah, Jumat (13/3) malam.

“Memutuskan, menetapkan Solo KLB virus corona. Suratnya sudah diputuskan malam. Besok pagi sudah kita keluarkan surat itu,” kata Rudy, Jumat malam. Alasan penetapan KLB, kata Rudy, karena Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan Jateng KLB corona.

Setelah Solo ditetapkan KLB virus corona, pihaknya mengambil langkah untuk mengantisipasi penyebarannya. Antara lain, penyelenggaraan car free day setiap Minggu pagi diliburkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kemudian, menghindari banyak kerumunan warga.

Di samping itu, lanjut Rudy, kegiatan belajar dan mengajar (KBM) di sekolah jenjang SD dan SMP/MTs diliburkan dan belajar di rumah. Menurut Rudy, sekolah jenjang SD dan SMP diliburkan sampai surat keputusan KLB dicabut.

Himbauan dari pemerintah kota Surakarta dalam upaya pencegahan dan penyebaran virus corona sebagai berikut : 
1. Kota Surakarta dinyatakan KLB Corona.
2. CFD ditiadakan sampe batas waktu yg tidak ditentukan.
3. Siswa-Siswa sekolah mulai TK s/d SMA baik negeri dan swasta belajar di rumah mulai Senin, 16 Maret 2020 sampai 14 hari kedepan.
4. Pentas WO Sriwedari, kethoprak diliburkan.
5. Kegiatan olah raga di Stadion Manahan dan Sriwedari ditutup.
6. Destinasi dan transportasi pariwisata ditutup.
7. Upacara dan apel bersama di Balaikota ditiadakan.
8. Event-event olahraga dan budaya dibatalkan/ditunda.
9. Kegiatan kunjungan kerja dan penerimaan kunjungan kerja dibatalkan.
10. Lomba Kelurahan ditunda sampai 2 minggu ke depan.
11. Musrenbang RKPD ditunda selama 2 minggu ke depan.
12. Mal dan Pasar harus sediakan tempat cuci tangan dan sabun.
13. Pemusnahan kelelawar, kalong dan codot di Pasar Depok
14. Untuk sementara hindari salaman dan cipika cipiki.
.
WARGA UNTUK TETAP TENANG GALAKKAN POLA HIDUP SEHAT SERTA SERING MENCUCI TANGAN DENGAN SABUN (red)