JAKARTA, Eranasional.com – Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menyindir sikap Partai Nasdem yang terkesan kurang peka padahal sudah diusir oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar keluar dari koalisi partai politik pendukung pemerintah.

Awiek menyebut, tidak diundangnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para ketua umum parpol pendukung pemerintah sebenarnya merupakan usiran secara halus.

“Tergantung Nasdem memaknainya, kalau peka dan menjunjung etika politik ya bisa saja dimaknai sebagai usiran secara halus,” ujar Awiek, Jumat (5/5/2023).

Menurut dia, alasan Jokowi tidak mengundang Nasdem lantaran telah memiliki koalisi sendiri adalah hal yang tepat. Sebab, menurut dia, tidak patut jika pembicaraan di pertemuan itu bocor ke koalisi lain.

“Yang disampaikan Bapak Presiden benar, bahwa yang enam partai itu punya koalisi. Ini kan enggak patut kalau ada pembicaraan-pembicaraan rahasia, lalu dibocorkan ke koalisi yang lain,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui memang sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan dengan parpol pendukung pemerintah. Padahal, Nasdem adalah salah satu parpol yang mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Ya memang tidak diundang,” kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).

Jokowi beralasan, Nasdem saat ini sudah memiliki koalisi sendiri untuk Pilpres 2024. Sementara, lanjut dia, parpol yang kemarin diundangnya ingin membangun kerja sama politik bersama.

“Loh, soal Nasdem itu kita harus bicara apa adanya. Dia sudah memiliki koalisi sendiri, dan partai yang kemarin kumpul ingin membangun kerja sama politik yang lain. Ya enggak mungkin di sana (Nasdem) tahu strateginya di sini, kan enggak seperti itu,” ujar Jokowi.

Meski begitu, kata Jokowi, hal seperti itu wajar terjadi. Dia pun menegaskan, sebagai pejabat politik dirinya juga diperbolehkan untuk membahas soal politik.

“Dalam politik itu wajar-wajar saja. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa, kalau saya bicara politik ya boleh dong. Saya bicara soal pelayanan publik juga bisa dong. Itu tugas seorang Presiden. Hanya saja, begitu ada ketetapan KPU, saya…,” kata Jokowi sambil tangannya menunjukkan gestur tanda diam.

JAKARTA,  Eranasional.com –  Pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi memprediksi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) akan bubar seiring keputusan PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres pada Pilpres 2024.

Pasalnya,  KIB yang digagas Golkar, PAN dan PPP sebelumnya ditengarai bakal menjadi kendaraan alternatif Ganjar apabila tidak mendapatkan tiket capres dari PDIP.

“Akhirnya PDIP ke Ganjar, saya pikir KIB akan bubar dengan sendirinya. Saya yakin akan bubar,” kata Asrinaldi, Jumat (21/4).

Bubarnya KIB terlihat dari gelagat sejumlah petinggi parpol KIB yang bersilaturahmi dengan koalisi lain. “Airlangga sudah bertemu dengan Nasdem dan Jusuf Kalla. PPP juga sudah mulai mendekati Anies untuk mengusung Sandiaga,” ucapnya.

Sementara itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpendapat agak sulit bagi KIB mempertahankan diri ke depan.

Jika bubar, menurutnya, akan ada andil Jokowi menentukan ke mana partai-partai di koalisi itu kemudian bergabung.

“Soal KIB ini tergantung Jokowi. Misal, dibagi-bagi oleh Jokowi, Golkar dan PAN ke Prabowo, lalu PPP ke PDIP bisa jadi. KIB itu tergantung Jokowi aja,” kata Ujang.

Ujang menilai PPP berpeluang bergabung dengan PDIP jika KIB bubar. Ia mengatakan PDIP saat ini membutuhkan partai Islam usai resmi mengusung Ganjar.

“PDIP butuh partai Islam, yang berbasis Islam tradisional, Islam yang istilahnya ke-NU-NU-an dan itu ada pada PPP. Kalau PAN kan berbasis Muhammadiyah,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi mengumumkan nama Ganjar Pranowo yang akan diusung sebagai capres di Pilpres 2024.

Pengumuman disampaikan langsung Megawati di kediaman Bung Karno di Batu Tulis, Bogor, Jumat (21/4). Hadir dalam pengumuman tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pada jam 13.45 WIB dengan mengucap Bismillah, menetapkan Ganjar Pranowo sebagai kader dan petugas partai, ditingkatkan tugasnya sebagai calon presiden,” ucap Megawati.

JAKARTA, Eranasional.com – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan PDIP melakukan komunikasi dengan partai-partai yang mewacanakan Koalisi Besar. Pembahasannya soal capres dan cawapres.

“Apa yang dibicarakan ujung-ujungnya akan membahas siapa yang menjadi capres, siapa yang menjadi cawapres,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (15/4/2023).

Namun, dia meyakini konsolidasi di antara partai-partai itu akan terjadi setelah PDIP mengumumkan capres.

“Dalam konteks komunikasi politik yang dilakukan gagasan kerja sama besar sangat bagus, itu positif, tetapi konsolidasi dari kerja sama itu akan terjadi setelah nanti diumumkan siapa capresnya dari PDIP,” ujar Hasto.

Lanjut Hasto, sebenarnya PDIP juga terus melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan partai politik. Hanya saja, kata dia, pertemuan tersebut seringkali bersifat tertutup.

“PDIP sebetulnya juga mengadakan banyak pertemuan dengan pimpinan partai hanya sifatnya berbeda. Yang satu terbuka, bagi PDIP sifatnya banyak yang tertutup. Itu yang membedakan,” ungkap Hasto.

Lalu, dia menceritakan pengalaman PDIP ketika mendeklarasikan Jokowi sebagai capres di 2014 dan 2019. Kata dia, saat itulah sejumlah partai merapat ke partainya. Karena itu, dia meyakini kerja sama politik akan mengerucut setelah PDIP mendeklarasikan capresnya.

“Dalam sebuah tahapan-tahapan strategis secara empiris maka nanti setelah ibu ketua umum (Megawati Soekarnoputri) mengumumkan siapa capres dari PDIP, dari pengalaman mengumumkan Pak Jokowi di situ akan terjadi konsolidasi pengerucutan dalam kerja sama tersebut,” pungkas Hasto.

SEMARANG, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jangan salah pilih koalisi saat memberi sambutan pembukaan Workshop dan Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional di Kota Semarang pada Minggu (26/2/2023).

Jokowi menyebut, koalisi merupakan keniscayaan dalam politik. “Kerja sama itu penting, koalisi itu penting. Jangan salah memilih koalisi, yang paling penting perkuat kerja sama kebangsaan kita,” katanya disambut riuh tepuk tangan.

Dia kemudian mengungkit capaian kepemimpinannya dalam delapan tahun terakhir. Menurutnya, sudah banyak perubahan yang telah dilakukan. “Ke depan harus kita lanjutkan perubahan yang telah kita lakukan,” ujar dia.

Salah satu perubahan tersebut, kata Jokowi, adalah pembangunan infrastruktur. Selama kepemimpinannya pembangunan digenjot. “Contoh infrastruktur fisik kita sudah menghabiskan anggaran Rp 3.309 triliun,” sebutnya.

Menurutnya, sebelum kepemimpinannya pembangunan sebagian besar dilakukan di Pulau Jawa. Dia menyebut, kini pembangunan tersebut telah tersebar di luar Jawa.

“Dulu pembangunan itu selalu Jawa sentris, infrastruktur dibangun hampir 70 persen selalu di Jawa. kemudian kami geser menjadi Indonesia sentris,” tutur Jokowi. “Dulu investasi selalu di Jawa, sekarang sudah bergeser 53 persen itu di luar Jawa.” **