JAKARTA, Eranasional.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Partai Nasdem bersikap gentleman dan mengungkit momen PAN keluar dari kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena mengusung Prabowo Subianto jelang Pilpres 2019. Nasdem menyebut PAN saat itu adalah penumpang gelap di kabinet.

“Dulu, PAN itu kan penumpang gelap di kabinet, kok Nasdem dibanding-bandingkan dengan PAN. Dia penumpang gelap. PAN gabung di tengah jalan dan tidak konsisten. Kebijakan partainya tidak mengawal pemerintahan. Komitmen koalisi itu mengawal pemerintahan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, Sabtu (6/5/2023).

Ali menegaskan, Nasdem tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin hingga 2024. Dia menyebut dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai capres 2024 bukan bagian dari kesepakatan pembentukan koalisi Jokowi-Ma’ruf.

“Ada hal-hal yang harus mendukung pemerintah. Nasdem mendukung Anies memang tidak menjadi bagian dari pada yang disepakati dalam koalisi, karena kita tidak punya kesepakatan bahwa setelah 2024 kita mendukung calon presiden yang sama. Kan nggak begitu. Komitmen koalisi itu adalah mendukung kebijakan pemerintahan 2019-2024. Sedangkan PAN saat itu bergabung kemudian tidak konsisten dengan sikapnya. Kalau Nasdem sampai hari ini, coba tunjukkan pada saya di mana perlakuan Nasdem yang tidak mendukung pemerintah,” ujarnya.

Dia kemudian menyindir pihak yang mendesak Nasdem keluar dari kabinet motifnya mungkin ingin menambah kursi menteri.

“Kalau kemudian mereka mendesak-desak keluar dari pemerintahan untuk menambah kursi kabinet ya itu hal berbeda. Persoalan kursi kabinet itu kan persoalan kewenangan presiden,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut Presiden Jokowi sudah tidak lagi menganggap Partai Nasdem di koalisi pemerintah. PPP pun mengungkit PAN keluar kabinet jelang Pilpres 2019.

“Tinggal tunggu sikap gentleman saja dari NasDem, maunya seperti apa?” ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, Jumat (5/5).

“Dulu PAN bersikap gentleman ketika sudah tidak sejalan beda arah di Pemilu 2019, maka PAN waktu itu yang di kabinet dan menteri dari mereka mengundurkan diri. Itu sikap gentleman PAN,” ucap Awiek, panggilan akrabnya.

Sekadar mengingatkan kembali, pada Pilpres 2019 PAN mendukung pencapresan Prabowo Subianto, bertarung dengan Jokowi yang mencalonkan diri kembali. Menteri dari PAN saat itu, Asman Abnur, pun mengundurkan diri jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menyindir sikap Partai Nasdem yang terkesan kurang peka padahal sudah diusir oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar keluar dari koalisi partai politik pendukung pemerintah.

Awiek menyebut, tidak diundangnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh oleh Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para ketua umum parpol pendukung pemerintah sebenarnya merupakan usiran secara halus.

“Tergantung Nasdem memaknainya, kalau peka dan menjunjung etika politik ya bisa saja dimaknai sebagai usiran secara halus,” ujar Awiek, Jumat (5/5/2023).

Menurut dia, alasan Jokowi tidak mengundang Nasdem lantaran telah memiliki koalisi sendiri adalah hal yang tepat. Sebab, menurut dia, tidak patut jika pembicaraan di pertemuan itu bocor ke koalisi lain.

“Yang disampaikan Bapak Presiden benar, bahwa yang enam partai itu punya koalisi. Ini kan enggak patut kalau ada pembicaraan-pembicaraan rahasia, lalu dibocorkan ke koalisi yang lain,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui memang sengaja tidak mengundang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan dengan parpol pendukung pemerintah. Padahal, Nasdem adalah salah satu parpol yang mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Ya memang tidak diundang,” kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).

Jokowi beralasan, Nasdem saat ini sudah memiliki koalisi sendiri untuk Pilpres 2024. Sementara, lanjut dia, parpol yang kemarin diundangnya ingin membangun kerja sama politik bersama.

“Loh, soal Nasdem itu kita harus bicara apa adanya. Dia sudah memiliki koalisi sendiri, dan partai yang kemarin kumpul ingin membangun kerja sama politik yang lain. Ya enggak mungkin di sana (Nasdem) tahu strateginya di sini, kan enggak seperti itu,” ujar Jokowi.

Meski begitu, kata Jokowi, hal seperti itu wajar terjadi. Dia pun menegaskan, sebagai pejabat politik dirinya juga diperbolehkan untuk membahas soal politik.

“Dalam politik itu wajar-wajar saja. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa, kalau saya bicara politik ya boleh dong. Saya bicara soal pelayanan publik juga bisa dong. Itu tugas seorang Presiden. Hanya saja, begitu ada ketetapan KPU, saya…,” kata Jokowi sambil tangannya menunjukkan gestur tanda diam.