Putusan sanksi itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Heddy Lugito dalam persidangan di DKPP, Jumat, 8 Desember 2023.

Bagja terbukti melanggar perkara Nomor 114-PKE-DKPP/IX/2023 dan perkara Nomor 121-PKE-DKPP/IX/2023.

“Menjatuhkan sanksi peringatan kepada Teradu I Rahmat Bagja dalam perkara Nomor 114-PKE-DKPP/IX/2023 atau perkara Nomor 121-PKE-DKPP/IX/2023 selaku ketua merangkap anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum,” kata Heddy Lugito.

Untuk diketahui, perkara Nomor 114-PKE-DKPP/IX/2023 diadukan Suryono Pane dan perkara Nomor 121-PKE-DKPP/IX/2023 diadukan oleh Herminiastuti Lestari. Masing-masing pengadu mengadukan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, Puadi, Herwyn Malonda, Totok Hariyono.

Suryono Pane dan Herminiastuti Lestari mendalilkan para Teradu tidak profesional, sebab telah mengubah jadwal seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota periode 2023-2028 sehingga mengakibatkan adanya kekosongan jabatan pada Bawaslu Kabupaten/Kota dan berujung pada nihilnya pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024.

Rahmat Bagja dinyatakan terbukti melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf f, Pasal 11 huruf c, dan Pasal 15 huruf f dan Pasal 17 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Karena itu, Ketua Dewas KPK tumpak H Panggabean mengatakan pihaknya akan melanjutkan dengan menggelar ke sidang etik.

“Telah ditemukan dugaan pelanggaran etik, dan kami akan melanjutkan ke persidangan etik,” kata Tumpak dalam konferensi pers, Jumat, 8 Desember 2023.

Selain menemukan beberapa dugaan pelanggaran yang dimaksud, juga ditemukan komunikasi antara Firli Bahuri dengan.

Seperti diketahui, SYL telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yang ditangani KPK. Dia dijerat dengan pasal dugaan pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang.

Setelah SYL menjadi tersangka, muncul foto pertemuan antara Firli Bahuri dengan SYL di sebuah lapangan bulu tangkis.

Beredar informasi bahwa Firli memanfaatkan kasus ini untuk memeras SYL. Kasus dugaan pemerasan terhadap SYL ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya, dan Firli telah ditetapkan sebagai tersangka.

Akibatnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diberhentikan sementara sebagai Ketua KPK, dan akan dicopot secara mutlak jika menjadi terdakwa. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Delapan orang dipanggil sebagai saksi dalam sidang etik Richard Eliezer (Bharada E), Rabu (22/2/2023). Salah satunya adalah Ferdy Sambo.

Seperti diketahui, Bharada E adalah mantan ajudannya Ferdy Sambo saat masih menjabat sebagai Kadiv Propam. Keduanya dinyatakan terlibat pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Ferdy Sambo hukuman mati. Sedangkan Bharada E yang menembak mati Brigadir J hanya divonis 1,6 tahun saja.

Tiga terpidana lainnya yakni Putri Candrawathi, istri Ferdy Sambo, divonis 20 tahun penjara, asisten rumah tangga (ART) Ferdy Sambo, Kuat Ma’ruf (KM), divonis 15 tahun penjara, dan mantan ajudan Ferdy Sambo lainnya, Ricky Rizal Wibowo (Bripka RR) divonis 13 tahun penjara.

“Saksi-saksi yang dipanggil atau okit dalam sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri), sidang etik atas nama terduga Bharada E ada delapan. Delapan ini yaitu saudara FS (Ferdy Sambo), kemudian saudara RR, kemudian saudara KM. Tiga orang pertama yang saya sebutkan ini tidak hadir dalam sidang kode etik atas nama Bharada E,” kata Karo Penmas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Rabu (22/2/2023).

Sedangkan tiga saksi lainnya yakni AKP DC, Ipda AM, dan Ipda S datang. Sementara lima saksi lainnya, termasuk Ferdy Sambo, memberi kesakian secara tertulis yang dibacakan di hadapan Majelis Hakim sidang etik.

“Jadi ada lima saksi yang memberikan keterangan secara tertukis dan dibacakan di muka sidang KKEP,” ujarnya.

Kata Ramadhan, Ferdy Sambo, Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf tidak bisa hadir karena alasan perizinan. Sedangkan dua saksi lainnya sakit.

“FS, RR, dan KM menghadapi masalah perizinan yang prosesnya membutuhkan waktu, sementara kita butuh kecepatan, dan penjelasan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan. Sama nilanya meski pakai keterangan tertulis,” jelas Ramadhan.

JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, cara sejumlah personel Polri menyampaikan keterangan yang keliru di awal kematian Brigadir J, adalah bentuk pelanggaran kode etik dan bisa dipidana.

Diketahui, kronologi dengan skenario polisi tembak polisi di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo pertama kali disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan. Ia membeberkan kronologi awal peristiwa yang direkayasa oleh Ferdy Sambo.

Menanggapi hal tersebut, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo memastikan, tak ada unsur etik maupun pidana untuk sanksi. Karopenmas pun tak akan diperiksa oleh Tim Khusus (Timsus) Polri.

“Gak lah (diperiksa Timsus unsur etik dan pidana) kalau Karo kan sampaikan fakta dari sumber yang datang ke TKP,” ujar Dedi, Selasa (9/8/2022).

Dedi menjelaskan, yang datang ke lokasi saat itu adalah Karo Provos Div Propam Brigjen Benny Ali dan Kapolres Jakarta Selatan yang saat itu dijabat oleh Kombes Pol Budhi Herdi Susianto.

Keduanya pun telah dikenakan sanksi berupa etik dan sanksi dimutasi oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit.

“(Yang memberi informasi dan datang ke TKP) Karo Prov dan Kapolres. Jadi kalau diproses sumbernya bukan karo,” ujar Dedi.