Dia ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koltim, Sulawesi Tenggara.

Sebagai langkah lanjutan, KPK menyatakan akan menelusuri aliran dana dalam kasus ini, termasuk ke pihak partai yang menaungi Abdul Azis.

“Jadi ke mana saja uang yang diterima oleh Saudara ABZ ini sedang kita dalami, termasuk juga itu apakah dibelikan properti dan lain-lain, atau juga misalkan ke partai dan lain-lain,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (9/8/2025), dipantau dari YouTube KPK.

Selain Bupati Kolaka Timur, KPK juga telah menetapkan empat tersangka lain dan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD di Koltim.

Keempat tersangka lain yang disebutkan KPK yakni Andi Lukman Hakim (ALH), selaku person in charge (PIC) atau penanggung jawab Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk Pembangunan RSUD.

Kemudian, Ageng Dermanto (AGD) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek RSUD Koltim, Deddy Karnady (DK) selaku pihak swasta PT Pilar Cerdas Putra (PCP), Arif Rahman (AR) selaku pihak swasta Kerja Sama Operasi (KSO) PT PCP.

“Nilai proyek pembangunan RSUD Kabupaten Koltim sebesar Rp 126,3 miliar,” ujar Asep.

Asep membeberkan, Abdul Azis diduga menerima biaya komitmen atau commitment fee sebesar 8 persen dari proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur tersebut.

“Saudara Abdul Azis dengan saudara Ageng Dermanto mintanya 8 persen, yaitu kira-kita sekitar Rp 9 miliar lah,” tuturnya. []

Azis dicokok setelah selesai menjalani agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Makassar, Sulawesi Selatan.

“Setelah selesai Rakernas,” ucap Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Jumat (8/8).

Setelah diamankan, politikus Partai NasDem itu langsung dimintai keterangan awal oleh KPK di Polda Sulawesi Selatan. Hari ini, Abd Azis rencananya akan dibawa ke Jakarta.

“Pukul 15.00 WIB insya Allah tiba di K4 (Gedung Merah Putih KPK),” ujar Fitroh.

Diketahui, KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di tiga lokasi yakni di Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan pada Kamis (7/8/2025). Sejumlah pihak diamankan tim Satgas KPK.

Juga turut diamankan sejumlah uang yang diduga suap. OTT ini berkaitan dengan dugaan suap peningkatan kualitas rumah sakit dengan sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

KPK mempunyai waktu 1×24 jam untuk menentukan status para pihak yang ditangkap tersebut berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). []