JAKARTA, Eranasional.com – Konsolidasi Demokrasi Aktivis (KDA) 98 akan menggelar acara Silaturahmi dan Konsolidasi Demokrasi pada Senin (20/3/2023) di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur. 

Acara tersebut akan dihadiri oleh 100 orang aktivis 98 yang pada saat mahasiswa adalah para pimpinan gerakan mahasiswa yang berjuang melawan otoritarian Orde Baru. 

Hal ini disampaikan oleh Niko Adrian dalam konfrensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2023).

“Perjuangan reformasi 98 adalah perjuangan menuntut dibukanya keterbukaan politik, pembatasan masa jabatan presiden, pemberantasan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Cabut Dwi Fungsi ABRI/TNI, penurunan harga kebutuhan pokok, peningkatan kesejahteraan rakyat, penguatan civil society dan penegakan supermasi hukum.” ujar Niko yang berasal dari kampus Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Mantan aktivis Forum Kota (FORKOT) ini mengatakan, bahwa selama 25 tahun perjalanan reformasi 1998, hanya menghasilkan keterbukaan politik semata yang semakin mengarah pada demokrasi liberal dan transaksional.

“Sementara pemenuhan tuntutan reformasi seperti peningkatan kesejahteraan, penurunan harga kebutuhan pokok, pemberantasan KKN, penguatan civil society, dan penegakan supermasi hukum semakin jauh panggang dari api,” ungkap Niko. 

Sukma Widyanti yang pada 1998 aktif di Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI) menambahkan bahwa perjuangan mahasiswa meruntuhkan kekuasaan tiran Orde Baru hanya menjadi karpet merah para elite politik yang hanya mengejar kekuasaan semata tanpa mampu mewujudkan tuntutan perjuangan reformasi 98.

“Perjuangan 1998 yang penuh dengan cucuran darah, keringat, dan air mata pada akhirnya hanya menjadikan karpet merah untuk elite politik naik ke tampuk kekuasaan dan tidak sama sekali membawa ruh cita cita perjuangan reformasi 98,” kata Sukma.

JAKARTA, Eranasional.com – Jelang 25 tahun reformasi Bulan Mei mendatang, keresahan melanda sejumlah aktivis 98 yang sudah berdiaspora di berbagai sektor profesi. Masih maraknya praktik korupsi kolusi dan nepotisme, menjadi salah satu alasan mereka berefleksi dalam diskui bertajuk “Bacapres dalam Pusaran KKN”. Kegiatan ini merupakan rangkaian Konsolidasi Demokrasi Aktivis 98 (KDA98).

Salah satu tagline yang disimpulkan dalam diskusi yang digelar di markas Jokowi Mania (JoMan) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/02/2003), adalah soal reformasi gagal karena KKN masih marak.

Menariknya dalam diskusi ini adalah para aktivis yang kini aktif mendukung bakal calon presiden (bacapres), yakni  Sukma Widyanti aktivis KBUI yang kini mendukung Anies Baswedan, Dadi Palgunadi Aktifis Front Jakarta kini aktif di Gema Puan Maharani Nusantara (GMNP), dan Teguh Eko Prastyono aktivis dari kampus ISTN yang mendirikan Ganjar Pranowo untuk Rakyat (GUNTUR).

Sedangkan moderator dalam diskusi ini adalah Febby Lintang aktivis 98 dari kampu IISIP Jakarta. Para pendukung bacapres tersebut sepakat kalau praktik KKN masih marak, bahkan mungkin makin merajalela.

Menurut Dadi, salah satu sebab maraknya KKN adalah mahalnya biaya politik.

“Ini akibat dari sistem elektoral yang masih berciri popularisme. Sehingga untuk mengejar popularitas para calon harus merogoh kocek yang dalam,” ujar Dadi.

Dia juga menuding Lembaga survey sebagai salah satu pemicu politik mahal ini.