Putusan MK tersebut menyatakan bahwa sisa kuota internet pelanggan tidak boleh hangus begitu saja setelah masa berlaku berakhir.

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Komdigi, Denny Setiawan, menyebut notifikasi hanya berfungsi mengingatkan pelanggan terkait batas waktu kuota.

“Notifikasi bukan solusi terhadap sisa kuota yang sudah telanjur tidak terpakai. Notifikasi hanya mengingatkan pelanggan bahwa kuotanya akan berakhir,” kata Denny dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Sabtu (3/10/2026).

Komdigi mendorong adanya mekanisme nyata yang memungkinkan pelanggan tetap memperoleh manfaat ekonomi dari kuota internet yang telah dibeli.

Dalam kesempatan tersebut, Denny turut membeberkan perkembangan implementasi putusan MK dari tiga operator seluler utama, yakni XLSMART, Indosat, dan Telkomsel:

• XLSMART: Dari 101 paket yang dilaporkan, sebanyak 92 paket sudah menerapkan mekanisme rollover (fitur untuk membawa sisa kuota utama ke periode berikutnya). Namun, masih ada paket yang menggunakan mekanisme non-rollover.

• Indosat: Dari 94 paket yang dilaporkan, baru 23 paket yang menggunakan mekanisme rollover. Sementara 71 paket sisanya masih memakai bentuk perlindungan lain, seperti notifikasi pada H-7 dan H-2 sebelum paket berakhir.

• Telkomsel: Dari 95 paket yang dilaporkan, terdapat 19 paket yang sudah menerapkan sistem rollover. Adapun 76 paket lainnya masih mengandalkan notifikasi intensif terkait masa berlaku dan sisa kuota.

Selain itu, Komdigi mencatat adanya pergeseran jadwal pada pengembangan paket rollover Telkomsel akibat kendala teknis. Pihaknya pun meminta agar kendala tersebut segera diselesaikan.

“Kami mendengar langkah operator yang sudah memperluas pilihan paket rollover, tetapi putusan MK berbicara mengenai perlindungan terhadap sisa kuota yang belum dimanfaatkan,” ujar Denny.

Denny menegaskan, mekanisme perlindungan sisa kuota tidak cukup hanya bersifat preventif. Harus ada skema substantif yang benar-benar menjaga nilai ekonomi dari sisa kuota milik pelanggan.

Ia menambahkan, Komdigi akan terus mengawasi implementasi putusan MK di lapangan serta mendesak operator seluler untuk terus menyesuaikan mekanismenya.

Komdigi juga membuka ruang aduan bagi masyarakat melalui call center Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi di nomor 159. []

Melalui kebijakan tersebut, operator seluler dilarang menghapus sisa kuota yang telah dibeli pelanggan.

Operator juga tidak diperbolehkan membebankan biaya tambahan kepada pelanggan yang ingin mempertahankan atau tetap menggunakan sisa kuota tersebut.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital (SE Menkomdigi) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota.

Menkomdigi Meutya Hafid mengatakan, surat edaran tersebut diterbitkan pada 28 Agustus 2026 sebagai bentuk kepastian hukum sekaligus tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang diputus pada 23 Juli 2026.

Menurut Meutya, kuota internet yang telah dibeli pelanggan merupakan hak yang harus dilindungi.

Karena itu, sisa kuota tidak dapat dihapus secara sepihak ketika masa aktif paket berakhir.

“Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut,” kata Meutya dalam keterangan resminya, Sabtu (29/8).

Ia menjelaskan, aturan tersebut dibuat agar masyarakat memperoleh manfaat yang lebih adil dari layanan telekomunikasi yang telah dibayarkan.

Meutya menyebut pemerintah juga menerima sejumlah pengaduan masyarakat terkait masih adanya operator yang belum sepenuhnya menjalankan putusan MK mengenai perlindungan sisa kuota.

Konten tersebut kedapatan menampilkan promosi produk rokok elektronik (vape) yang melibatkan anak di bawah umur.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa tindakan mengeksploitasi anak untuk pemasaran produk terbatas merupakan pelanggaran berat.

Menurutnya, anak-anak harus dilindungi dari paparan materi promosi berbahaya di platform digital.

“Langkah teguran ini diambil sesuai ketentuan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020,”ujar Meutya Hafid, dikutip Senin 3 Agustus 2026.

Komdigi memberikan tenggat waktu maksimal tiga hari bagi pihak YouTube untuk:

• Meninjau dan menindak tegas konten yang melanggar.

• Memberikan klarifikasi resmi mengenai langkah penanganan.

• Memperkuat sistem moderasi, filter usia, serta penanganan konten bermasalah secara proaktif.

“Apabila tuntutan ini diabaikan, Komdigi menyiagakan sanksi bertahap mulai dari teguran tertulis, denda, hingga pemblokiran akses (take down),”tegasnya.

Di samping langkah administratif pemerintah, Bigmo juga dilaporkan ke Direktorat PPA-PPO Polda Metro Jaya atas dugaan serupa dan kini dalam tahap penyelidikan polisi.

Melalui saluran YouTube miliknya (Niceguymo), Bigmo telah menyampaikan permohonan maaf terbuka dan mengakui kesalahannya karena mempromosikan produk bernikotin yang seharusnya khusus dewasa bersama anak-anak. []

Informasi mengenai pemulihan akses ini diumumkan melalui komunitas Wikipedia bahasa Indonesia, serta dikonfirmasi melalui akun media sosial resmi mereka. Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa layanan Wikimedia Commons kini dapat diakses kembali secara normal oleh pengguna di Indonesia, setelah sebelumnya dibatasi sejak pertengahan pekan.

Pemblokiran yang terjadi sempat menimbulkan kebingungan di kalangan pengguna internet, terutama para kontributor aktif yang rutin mengunggah dan mengelola konten di platform tersebut. Wikimedia Commons sendiri dikenal sebagai salah satu repositori terbesar untuk file media bebas, mulai dari foto, ilustrasi, hingga video yang digunakan secara luas di berbagai proyek Wikimedia, termasuk Wikipedia.

Meski akses utama telah dipulihkan, masih terdapat pembatasan pada salah satu subdomain penting, yakni auth.wikimedia.org. Subdomain ini berfungsi sebagai sistem autentikasi terpadu yang memungkinkan pengguna untuk masuk ke akun mereka dan berkontribusi di berbagai platform Wikimedia. Dengan masih diblokirnya layanan tersebut, pengguna di Indonesia untuk sementara waktu belum dapat melakukan login atau mengedit konten secara langsung.

Kondisi ini membuat aktivitas kontributor menjadi terbatas, meskipun mereka tetap bisa mengakses dan mengunduh konten yang tersedia. Bagi komunitas editor, keterbatasan ini cukup signifikan karena menghambat proses pembaruan informasi dan pengunggahan media baru yang biasanya dilakukan secara kolaboratif.

Sebelumnya, pembatasan terhadap layanan Wikimedia ini berkaitan dengan regulasi yang diterapkan pemerintah Indonesia terhadap penyelenggara sistem elektronik. Komdigi menyatakan bahwa Wikimedia Foundation belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat. Aturan ini mewajibkan setiap platform digital yang beroperasi di Indonesia untuk mendaftarkan diri dan mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk terkait pengelolaan data dan moderasi konten.

]]> https://eranasional.com/100124/akses-wikimedia-commons-dipulihkan-ini-penjelasan-resmi-komdigi/feed 0 Aditya https://eranasional.com/100069/komdigi-resmi-tutup-akses-wikimedia-commons https://eranasional.com/100069/komdigi-resmi-tutup-akses-wikimedia-commons#respond Wed, 25 Mar 2026 19:02:54 +0000 https://eranasional.com/100069/komdigi-resmi-tutup-akses-wikimedia-commons Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memblokir akses ke Wikimedia Commons mulai Rabu, 25 Maret 2026. Informasi ini pertama kali mencuat melalui pengumuman yang beredar di halaman Wikipedia serta dikonfirmasi oleh akun resmi Wikipedia bahasa Indonesia di platform X.

Dalam pernyataan yang dibagikan kepada publik, disebutkan bahwa akses ke situs tersebut sudah tidak dapat digunakan oleh pengguna di Indonesia sejak tanggal tersebut. Wikimedia Commons sendiri merupakan platform penyimpanan berkas multimedia seperti foto, video, dan audio yang digunakan secara luas dalam berbagai proyek Wikimedia, termasuk Wikipedia.

Keberadaan Wikimedia Commons selama ini memiliki peran penting sebagai pusat penyimpanan konten visual berlisensi bebas. Berbagai gambar ilustrasi, dokumentasi sejarah, hingga media edukasi yang sering muncul di artikel Wikipedia umumnya berasal dari platform ini. Tidak hanya digunakan oleh kontributor atau editor, masyarakat umum juga kerap memanfaatkan layanan tersebut untuk mencari referensi visual, mengunggah karya, maupun mengunduh berkas yang tersedia secara gratis.

Namun hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi yang rinci dari pihak Komdigi mengenai alasan spesifik di balik pemblokiran tersebut. Pihak Wikipedia Indonesia menyatakan masih memantau perkembangan situasi dan akan memberikan pembaruan informasi kepada publik apabila terdapat kejelasan lebih lanjut.

Sebelumnya, pemerintah melalui Komdigi sempat menyampaikan bahwa akses terhadap layanan Wikimedia yang terdampak pembatasan akan kembali dinormalisasi setelah proses pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat selesai diverifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa langkah pemblokiran kemungkinan berkaitan dengan aspek regulasi dan kepatuhan administratif yang harus dipenuhi oleh platform digital yang beroperasi di Indonesia.

]]> https://eranasional.com/100069/komdigi-resmi-tutup-akses-wikimedia-commons/feed 0 Aditya https://eranasional.com/97106/registrasi-sim-berbasis-biometrik-resmi-berlaku-pemerintah-rilis-aturan-baru https://eranasional.com/97106/registrasi-sim-berbasis-biometrik-resmi-berlaku-pemerintah-rilis-aturan-baru#respond Sun, 25 Jan 2026 23:57:36 +0000 https://eranasional.com/97106/registrasi-sim-berbasis-biometrik-resmi-berlaku-pemerintah-rilis-aturan-baru Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Pemerintah resmi akan menerapkan registrasi kartu SIM berbasis biometrik mulai tahun 2026 sebagai upaya memperketat validasi identitas pelanggan layanan seluler di Indonesia. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 dan akan diberlakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah ini diambil untuk menekan maraknya penyalahgunaan nomor seluler dalam berbagai kejahatan digital, seperti penipuan daring, penyebaran hoaks, hingga tindak pidana siber lainnya yang kerap memanfaatkan identitas anonim.

Registrasi biometrik mewajibkan pelanggan menggunakan data kependudukan resmi yang dipadukan dengan teknologi pengenalan wajah (face recognition) dalam proses aktivasi kartu SIM. Pemerintah menilai metode ini mampu meningkatkan akurasi identitas pelanggan secara signifikan dibanding sistem registrasi sebelumnya.

Penerapan kebijakan ini dimulai pada 1 Januari 2026 dalam masa transisi. Pada tahap awal tersebut, pelanggan baru masih diberikan pilihan untuk melakukan registrasi menggunakan metode lama atau metode biometrik.

Namun, mulai 1 Juli 2026, seluruh proses registrasi kartu SIM baru wajib menggunakan sistem biometrik, tanpa pengecualian.

Aturan ini berlaku untuk pelanggan prabayar maupun pascabayar. Kartu perdana yang dijual oleh operator seluler harus berada dalam kondisi tidak aktif hingga proses registrasi dinyatakan valid oleh sistem.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memastikan layanan telekomunikasi hanya digunakan oleh pelanggan dengan identitas yang sah.

“Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi wajib dilakukan dengan prinsip mengenal pelanggan secara akurat dan bertanggung jawab, termasuk melalui pemanfaatan teknologi biometrik pengenalan wajah,” ujar Meutya dalam pernyataan resminya, Januari 2026.

]]> https://eranasional.com/97106/registrasi-sim-berbasis-biometrik-resmi-berlaku-pemerintah-rilis-aturan-baru/feed 0 Aditya https://eranasional.com/95364/menkomdigi-tegaskan-pemulihan-bts-jadi-prioritas-pasca-bencana-di-sumatera https://eranasional.com/95364/menkomdigi-tegaskan-pemulihan-bts-jadi-prioritas-pasca-bencana-di-sumatera#respond Sun, 14 Dec 2025 04:17:54 +0000 https://eranasional.com/95364/menkomdigi-tegaskan-pemulihan-bts-jadi-prioritas-pasca-bencana-di-sumatera Jakarta, ERANASIONAL.COM — Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Menkomdigi RI) Meutya Hafid menegaskan pemulihan jaringan telekomunikasi menjadi prioritas pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Mantan Ketua Komisi I DPR itu merinci hingga Rabu (10/12), jumlah BTS yang terdampak menurun menjadi 2.637 unit dan puncaknya 3.380 unit pada 2 Desember. Lanjutan Meutya menambahkan sebanyak 743 BTS juga kembali beroperasi sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Kami berupaya maksimal agar masyarakat kembali terhubung. Akses komunikasi mempengaruhi proses penyelamatan dan penyaluran bantuan. Setiap BTS yang pulih berarti lebih banyak warga bisa memberi Kabupatenr dan menerima informasi yang mereka perlukan,” ujarnya dalam rilis dikutip di Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Di Sumatera Utara, lanjut dia, sebanyak 9.292 dari 9.612 BTS telah beroperasi normal atau 96,67 persen, lalu di Sumatera Barat, 3.709 dari 3.739 BTS kembali aktif atau mencapai 99,20 persen.

Sementara di Aceh, dikatakan Meutya, pemulihan masih terhambat pasokan listrik. Sebanyak 1.127 dari 3.414 BTS atau 33,01 persen beroperasi normal, sementara 2.287 BTS lainnya belum dapat aktif karena listrik di sejumlah lokasi masih padam.

“Kami berupaya maksimal agar masyarakat kembali terhubung. Akses komunikasi mempengaruhi proses penyelamatan dan penyaluran bantuan. Setiap BTS yang pulih berarti lebih banyak warga bisa memberi Kabupatenr dan menerima informasi yang mereka perlukan,” ujarnya lagi.

Sementara perbaikan infrastruktur menara BTS di Provinsi Aceh terus dilakukan secara bertahap seiring dengan upaya pemulihan pasokan listrik oleh operator bekerja sama dengan PLN.Baca juga: Korban Meninggal Bencana Sumatra Capai 1.006 Orang

“Pemulihan jaringan di Aceh memang masih terkendala padamnya aliran listrik. Operator seluler, PLN, dan semua pihak terkait tengah bekerja keras saat ini untuk memastikan pasokan listrik kembali normal,” jelasnya.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah terus menambah dukungan teknis di wilayah terdampak berupa genset dan perangkat akses internet darurat.

“Fokus kami memastikan warga dapat berkomunikasi tanpa hambatan,” tegasnya.

Total sebanyak 18 titik akses Satria 1 telah beroperasi dan 88 perangkat Starlink telah didistribusikan ke berbagai titik di ketiga provinsi terdampak bencana banjir.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menyatakan langkah itu diambil untuk menindaklanjuti laporan masyarakat soal muncul konten judi online di website tersebut.

“Tindakan ini diambil menyusul adanya laporan masyarakat mengenai munculnya konten perjudian online dalam website tersebut,” kata Alexander dalam keterangan tertulis, Rabu (21/5).

Ia menjelaskan hasil verifikasi laporan yang disertai tautan (URL) dan tangkapan layar (screenshot). menunjukkan situs PeduliLindungi.id telah mengalami penyusupan (defacement) dan menampilkan konten yang mengarah ke situs perjudian online.

“Ini jelas melanggar ketentuan keamanan informasi di ruang digital nasional,” katanya.

Kementerian Komdigi menetapkan situs tersebut telah melanggar prinsip keamanan informasi. Selanjutnya memutus akses demi melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan data dan paparan konten ilegal.

Peduli Lindungi merupakan website yang digunakan dalam penanganan Covid-19 di bawah Kementerian Kesehatan.

Sejak 2023, sistem Peduli Lindungi telah terintegrasi ke pelayanan kesehatan digital dan sepenuhnya dialihkan ke platform SatuSehat dengan alamat domain resmi satusehat.kemkes.go.id.

Saat ini, layanan juga dapat diakses melalui aplikasi SatuSehat Mobile yang tersedia di App Store dan Play Store.

“Setelah integrasi situs PeduliLindungi.id sendiri sudah tidak lagi digunakan dan tidak berada dalam kendali operasional Kemenkes,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan aktivitas digital yang mencurigakan melalui kanal resmi pengaduan aduankonten.id.

“Kami terus berkomitmen untuk menjaga ruang digital nasional yang aman, sehat, dan terpercaya bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Alexander.

Tertuang dalam Permenkomdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial yang diteken oleh Menkomdigi Meutya Viada Hafid pada 9 Mei 2025.

Adapun soal pembatasan gratis ongkir itu termaktub dalam Pasal 45 aturan tersebut. Pada ayat 3 disebut potongan harga layanan pengiriman hanya diterapkan pada kurun waktu tertentu.

Berikut bunyi Pasal 45 Ayat 3 dan 4:
(3) Potongan harga yang mengakibatkan besaran Tarif Layanan Pos Komersial di bawah biaya pokok layanan hanya dapat diterapkan untuk kurun waktu tertentu.
(4) Kurun waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dalam satu bulan.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, memberikan penjelasan terkait aturan baru tersebut. Dia menegaskan, aturan itu tak membatasi promo gratis ongkir.

“Perlu kami luruskan, peraturan ini tidak menyentuh ranah promosi gratis ongkir oleh e-commerce. Yang kami atur adalah diskon biaya kirim yang diberikan langsung oleh kurir di aplikasi atau loket mereka, dan itu dibatasi maksimal tiga hari dalam sebulan,” kata Edwin lewat keterangannya, dikutip Minggu (18/5/2025).

“Kerugian negara terkait dugaan kasus korupsi kurang lebih Rp500 miliar,” kata kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat, Bani Immanuel Ginting saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Dia mengungkapkan, untuk kasus dugaan korupsi tersebut terkait pengadaan barang/jasa dan pengelolaan PDNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sekarang Komdigi Tahun 2020 sampai 2024.

Kasus tersebut diawali pada 2020 sampai 2024 saat Komdigi melakukan pengadaan barang/jasa PDNS dengan total pagu anggaran Rp958 Miliar.

Dalam pelaksanaannya tahun 2020 terdapat pejabat dari Kominfo/Komdigi bersama-sama dengan perusahaan swasta melakukan pengondisian untuk memenangkan PT AL dengan nilai kontrak Rp60 miliar.

“Kemudian pada 2021 perusahaan swasta yang sama memenangkan tender dengan nilai kontrak Rp102 miliar lebih,” ujarnya.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha Yonas Markus Tuhuleruw saat konferensi pers di kantor RRI, Rabu (15/1/2025).

Hal ini disebabkan karena RRI sebagai lembaga penyiaran publik ada di bawah Kementerian Komdigi.

“Terduga pelaku sekarang ini sedang menjalani proses penegakan disiplin melalui Kementerian Komdigi. Jadi, kami terus berkoordinasi dengan Komdigi supaya mempercepat penegakan disiplin tersebut,” kata Yonas dikantornya, Jakarta Pusat, Rabu (12/5/2025).

Langkah ini dilakukan RRI setelah menerima laporan dugaan kasus ini. Klarifikasi dilakukan kepada terduga pelaku RL dan juga kepada korban SM yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Ade Ary menjelaskan sejak dimulainya penyidikan atas penanganan perkara itu, Tim Penyidik Gabungan Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi.

“15 orang saksi di antaranya merupakan pegawai pada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari upaya penyidikan yang dilakukan tersebut, pada hari ini, Kamis tanggal 19 Desember 2024, tim penyidik gabungan Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipidkor Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap BAS (Budi Arie Setiadi) selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Periode Tahun 2023-2024, sebagai Saksi, di Ruang Pemeriksaan Lantai 6 Gedung Bareskrim Polri,” ujar Ade Ary.

“BAS tiba di Gedung Bareskrim Polri pada pukul 10.50 WIB dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap yang bersangkutan dimulai pada pukul 11.10 WIB dan berakhir pada pukul 17.13 WIB. Dalam permintaan keterangan terhadap BAS, penyidik mengajukan 18 pertanyaan,” kata Ade Ary.

Dikutip dalam keterangan pers kementerian di Jakarta, Sabtu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa keamanan siber merupakan fondasi utama untuk memastikan keberlanjutan transformasi digital di Indonesia.

“Keamanan siber adalah kunci untuk melindungi infrastruktur strategis kita. Kami tengah merancang Firewall Digital Nasional dan mendorong pembentukan Tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team) di setiap instansi pemerintah untuk memitigasi ancaman siber,” katanya.

Guna mendukung pelaksanaan transformasi digital, Kemkomdigi juga mengadakan program pelatihan dan sertifikasi untuk menyiapkan talenta digital yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Program ini tidak hanya mencakup sertifikasi tetapi juga memperkuat hubungan antara peserta dan dunia kerja, memastikan dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat,” kata Meutya.

Ia menyampaikan bahwa program peningkatan literasi digital telah menjangkau lebih dari 5,6 juta orang dan pesertanya mencakup perempuan dan kaum muda.

“Dari para tersangka kami berhasil menyita berbagai barang bukti baik uang tunai maupun aset dengan nilai total Rp167.886.327.119, ” kata Kapolda Metro Jaya Polda Metro Jaya, Irjen Pol. Karyoto saat dikutip dari Antara, Senin (25/11/2024).

Karyoto menjelaskan rincian tersebut yaitu, uang tunai dari berbagai mata uang asing senilai Rp76,9 miliar, saldo pada rekening maupun e-commerce yang diblokir senilai Rp29,8 miliar.

“Kemudian 63 buah perhiasan senilai Rp2,1 miliar, 13 buah barang mewah senilai Rp315 juta, 13 buah jam tangan mewah senilai Rp3,7 miliar, 390,5 gram emas senilai Rp5,8 miliar, 22 lukisan senilai Rp192 juta, 11 unit tanah dan bangunan senilai Rp25,8 miliar,” katanya.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto menyampaikan, total barang bukti dalam kasus tersebut yang telah disita oleh pihaknya mencapai Rp 167 miliar.

“Terhadap perkara ini penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti senilai Rp167.886.327.119,” kata Karyoto dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Senin (25/11).

Apabila dirinci, untuk uang tunainya saja jumlahnya lebih dari Rp 76 miliar.

Bukan cuma uang pecahan rupiah saja yang di sita dari kasus tersebut, akan tetapi ada juga dolar Amerika Serikat (USD), dan dolar Singapura (SGD).

“Uang tunai dalam berbagai mata uang senilai Rp 76.979.747.159,” katanya.

Kemudian ada saldo rekening maupun e-commerce yang diblokir senilai Rp 29,8 miliar, 63 buah perhiasan senilai Rp 2 miliar.

Kemudian 13 buah barang mewah senilai Rp 315 juta, 13 buah jam tangan mewah senilai Rp 3,7 miliar, 390,5 gram emas senilai Rp 5,8 miliar.

Tak cuma itu, polisi juga telah menyita aset-aset lainnya, seperti 26 unit mobil dan tiga unit motor dengan nilai total Rp 22 miliar, 22 lukisan senilai Rp192 juta, 11 unit tanah dan bangunan senilai Rp 25 miliar, 70 handphone, sembilan laptop, 10 PC, serta tiga pucuk senjata api berikut dengan 250 butir peluru.

Adapun sampai dengan saat ini, Diskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan sebanyak 28 tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komdigi.

Dari angka tersebut, 24 di antaranya telah ditangkap.

“Total penyidik telah menangkap 24 orang tersangka dan menetapkan empat orang sebagai DPO (daftar pencarian orang),” ujar Karyoto.

Para tersangka tersebut berinisial A, BN, HE, dan J (DPO), kemudian B, BS, HF, BK, JH (DPO), F (DPO) dan C (DPO). Selanjutnya A alias M, MN dan juga DM. Lalu tersangka AK dan AJ. Kemudian DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, RD dan RR. Kemudian ada D dan E serta T. []