Komisi I DPR RI – Eranasional.com

Mabes TNI Klarifikasi Telegram Siaga 1 Saat Perang Iran dan AS Memanas

Aditya — Sun, 08 Mar 2026 21:30:36 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) akhirnya memberikan penjelasan terkait kabar mengenai instruksi peningkatan kesiapsiagaan atau status Siaga 1 yang disebut-sebut dikeluarkan oleh Panglima TNI di tengah meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Informasi tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan setelah beredarnya surat telegram internal yang dikaitkan dengan perintah peningkatan kesiapan pasukan.

Kabar mengenai status Siaga 1 itu muncul setelah beredar dokumen telegram yang disebut ditandatangani oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pada 1 Maret 2026. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa seluruh jajaran TNI diminta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan perkembangan situasi global yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan nasional.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigadir Jenderal TNI Aulia Dwi Nasrullah menegaskan bahwa pada prinsipnya TNI selalu berada dalam kondisi siap operasional untuk menjalankan tugas utama menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat dari potensi ancaman, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Menurut Aulia, kesiapsiagaan yang dilakukan TNI merupakan bagian dari mekanisme rutin dalam menjaga stabilitas keamanan nasional. Ia menegaskan bahwa institusi militer harus selalu memelihara kemampuan tempur, kesiapan personel, serta kelengkapan alat utama sistem senjata agar dapat merespons setiap dinamika strategis yang terjadi di tingkat internasional maupun regional.

“TNI bertugas secara profesional dan responsif. Hal tersebut diwujudkan dengan terus memelihara kemampuan serta kekuatan agar selalu siap operasional, sekaligus siaga dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional,” ujar Aulia saat memberikan penjelasan kepada media, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara.

Ia menambahkan bahwa salah satu langkah yang dilakukan TNI untuk memastikan kesiapan tersebut adalah melalui kegiatan apel kesiapsiagaan secara rutin di berbagai satuan. Apel tersebut bertujuan untuk memeriksa kondisi personel, peralatan militer, serta kemampuan operasional agar seluruh unsur pertahanan tetap berada dalam kondisi optimal.

Rapat Revisi RUU TNI Bersama Komisi I DPR RI Digeruduk Waga

Rio Anthony — Sat, 15 Mar 2025 14:38:32 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI bersama pemerintah membahas Revisi Undang-Undang (RUU) TNI digeruduk oleh sejumlah masyarakat yang menolak proses pembahasan.

Rapat yang digelar di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 Maret 2025 ini dinilai tidak transparan dan berpotensi mengembalikan praktik dwifungsi ABRI.

Tiga orang yang mengatasnamakan Koalisi Reformasi Sektor Keamanan mendesak agar rapat Panja RUU TNI dihentikan. Mereka mempersoalkan rapat yang digelar secara tertutup.

“Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, meminta rapat ini dihentikan. Ini tidak sesuai karena dilakukan secara tertutup,” kata Andrie, salah satu pengunjuk rasa, di lokasi rapat.

Mereka meneriakkan penolakan terhadap pembahasan RUU TNI yang dinilai bisa mengembalikan dwifungsi ABRI.

“Bapak-Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati, kami menolak pembahasan ini. Kami menolak dwifungsi ABRI. Hentikan proses pembahasan RUU TNI!” tegas Andrie.

Diketahui, sejak Jumat, 14 Maret 2025, Komisi I DPR RI bersama pemerintah telah menggelar rapat Panja membahas RUU TNI.

Rapat ini berlangsung di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, dan dilakukan secara tertutup.

Anggota Komisi I DPR, Tb Hasanuddin, membenarkan adanya rapat tersebut.

“Betul, rapat Panja UU TNI DPR dengan Panja UU dari pemerintah,” kata Hasanuddin seperti dikutip, Sabtu, 15 Maret 2025.

Koalisi Reformasi Sektor Keamanan menilai pembahasan RUU TNI harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat bisa memantau dan memberikan masukan.

Mereka khawatir, revisi ini akan membuka kembali ruang bagi militer untuk terlibat dalam urusan sipil, seperti pada era Orde Baru.

“Kami tidak ingin dwifungsi ABRI kembali. RUU TNI harus dibahas secara transparan, bukan di balik pintu tertutup,” tegas Andrie.

Hingga berita ini diturunkan, rapat Panja RUU TNI masih terus berlangsung. []

Kasus Korupsi Pertambangan, Kejagung Tahan Politisi PDIP

Fyan Hadi — Wed, 16 Aug 2023 02:10:22 +0000

Kejaksaan Agung menahan anggota Komisi I DPR RI Ismail Thomas dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen izin pertambangan Sendawar Jaya.

JAKARTA, Eranasional.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Ismail Thomas, dalam kasus dugaan korupsi pertambangan Sendawar Jaya.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan Ismail diduga terlibat dalam penerbitam dokumen perjanjian pertambangan Sendawar Jaya.

“Hari ini saya menyampaikan terkait penetapan penahanan terhadap tersangka berinisial IT (Ismail Thomas), anggota Komisi I DPR RI atau Bupati Kutai Barat periode 2006-2016,” kata Ketut dalam konfrensi pers, Selasa (15/8/2023).

Dijelaskannya, Ismail ditahan terkait dengan penerbitan dokumen perjanjian pertambangan Sendawar Jaya. Namun, dia tidak menjelaskan secara detail kontruksi perkaranya.

Diduga, Ismail memalsukan penerbitan dokumen izin pertambangan untuk membantu menyelamatkan milik terpidana korupsi asuransi PT Jiwasraya Heru Hidayat.

Bermodalkan dokumen palsu tersebut, Heru Hidayat sempat menang melawan Kejagung di pengadilan.

Ismail Thomas ditahan selama 20 hari ke depan, atau sampai tanggal 3 September 2023 di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Dia dijerat dengan Pasal 9 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP.

Kunjungi Rumah Calon Panglima TNI, Ini Tujuan Komisi I DPR RI

Redaksi Era — Sun, 07 Nov 2021 10:47:49 +0000

JAKARTA – Komisi I DPR RI menyambangi kediaman calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di wilayah Senayan, Jakarta Selatan. Kedatangan para wakil rakyat ini untuk melakukan verifikasi faktual.

Pantauan detikcom di lokasi, Minggu (7/11/2021) Jenderal Andika bersama sang istri Hetty Perkasa dan anaknya terlihat menunggu di depan gerbang rumahnya. Andika mengenakan baju coklat muda dan celana hitam sedangkan sang istri mengenakan setelan bercorak batik.

Andika terlihat menyambut kedatangan satu per satu anggota dewan dari Komisi I ke rumahnya. Terlihat yang datang lebih dahulu ada Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus dengan mengenakan kemeja putih.

Kemudian disusul oleh anggota Komisi I Syarief Hasan. Tak lama berselang datang Ketua Komisi I Meutya Hafid berkemeja hitam datang ke kediaman Andika bersama rombongan anggota dewan Komisi I lainnya.

Tiada sepatah kata pun yang diucapkan oleh wakil rakyat itu. Mereka langsung masuk ke kediaman Andika. Awak media hanya boleh meliput di luar rumah.

Seperti diketahui, Komisi I DPR RI menyetujui Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI, menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Selanjutnya, keputusan Komisi I DPR ini akan dibawa ke rapat paripurna.

“Dengan demikian, Komisi I akan berproses. Surat ini (persetujuan Komisi I DPR) secara kelengkapan dokumentasi akan kami tanda tangani dari pimpinan mewakili anggota Komisi I yang terhormat untuk kemudian dibawakan di rapat paripurna terdekat,” kata Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11).

Lantas, anggota Komisi I DPR dari PDIP menyarankan agar Meutya menyebut jadwal rapat paripurna terdekat, yakni Senin (8/11) lusa. Meutya enggan menyebut tanggal pasti lantaran Badan Musyawarah (Bamus) DPR belum menyuratinya, itu juga merupakan kewenangan pimpinan DPR.

“Terkait yang disampaikan Pak Effendi, dengar-dengarnya memang akan dilaksanakan hari Senin. Namun, sekali lagi, kami menyampaikan hanya yang terkait Komisi I,” kata Meutya.

Persetujuan diberikan setelah Jenderal Andika Perkasa menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Proses fit and proper test itu digelar terbuka-tertutup dan diakhiri dengan keterangan pers.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha sempat mengungkap tujuan anggota DPR ke rumah Jenderal Andika Perkasa.

“Iya, kita lihat rumahnya gimana begitu, apa sesuai dengan laporan kekayaan yang disampaikan. Kemudian supaya lebih familiar, dalam hal ini dengan Komisi I,” ucapn Tamliha.

Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Panglima TNI, Komisi I DPR RI Kompak Kenakan Baju Army

Redaksi Era — Sat, 06 Nov 2021 04:06:35 +0000

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI tampak kompak mengenakan baju berwarna hijau army saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Pantauan Tribunnews, sekitar pukul 10.10 WIB, uji kelayakan dan kepatutan Jenderal Andika Perkasa dimulai di ruang rapat Komisi I DPR.

Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid bersama sejumlah pimpinan serta anggota Komisi I DPR terlihat kompak memgenakan baju berwarna hijau army.

Sejumlah Anggota Komisi I juga terlihat menyempatkan foto bersama dengan Andika sebelum acara tersebut dimulai.

Diketahui, berdasarkan agenda, mekanisme fit and proper test, acara akan dimulai pukul 10.00 WIB dengan pembukaan oleh ketua rapat.

Selanjutnya calon Panglima TNI akan menyampaikan visi dan misi secara terbuka, tetapi penyampaian strategi dan kebijakan dilaksanakan secara tertutup dengan alokasi waktu kurang lebih selama 30 menit.

Semua forum setelahnya akan berlangsung secara tertutup. Setiap fraksi diberikan waktu masing-masing sekitar 7 menit untuk melontarkan pertanyaan.

Calon Panglima TNI memiliki waktu sekitar 20 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.