Ketua Ombudsman Ditangkap, Komisi II DPR Sampaikan Permintaan Maaf ke Publik

Aditya — Fri, 17 Apr 2026 20:38:44 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Permintaan maaf disampaikan oleh Komisi II DPR RI kepada publik menyusul mencuatnya kasus dugaan korupsi yang menjerat Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto. Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas kritik masyarakat terhadap proses uji kelayakan dan kepatutan yang sebelumnya dilakukan DPR dalam memilih pimpinan lembaga pengawas pelayanan publik tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengakui bahwa pihaknya terbuka terhadap evaluasi, termasuk jika terdapat kekurangan dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun proses seleksi pejabat publik. Ia menegaskan bahwa permintaan maaf tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat yang menaruh kepercayaan terhadap lembaga legislatif.

Menurut Zulfikar, pada saat proses seleksi berlangsung, Komisi II DPR RI mengacu pada hasil kerja tim seleksi yang dianggap telah menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan objektif. Dari total 18 kandidat yang diajukan, DPR kemudian memilih sembilan nama yang dinilai paling layak untuk mengisi posisi strategis di Ombudsman RI. Ia menekankan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan terbaik yang tersedia pada saat itu.

Meski demikian, perkembangan terbaru yang melibatkan Hery Susanto menimbulkan keprihatinan mendalam. Zulfikar menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki informasi detail terkait perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Namun, ia memastikan bahwa Komisi II menghormati sepenuhnya proses hukum yang tengah berjalan dan menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada pihak berwenang.

Kasus ini menjadi perhatian luas karena terjadi dalam waktu yang sangat dekat setelah pelantikan Hery sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031. Prabowo Subianto secara resmi melantik Hery pada 10 April 2026, namun hanya berselang sekitar satu pekan, ia ditangkap oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dugaan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan informasi yang beredar, Hery diduga terlibat dalam kasus yang berkaitan dengan tata kelola pertambangan nikel dalam rentang waktu panjang, yakni 2013 hingga 2025. Ia disangkakan melanggar sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk dugaan penerimaan suap. Nilai yang disebut dalam kasus ini mencapai Rp1,5 miliar, yang diduga berkaitan dengan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Ombudsman RI.

Rini Widyantini Larang Pemda Berhentikan PPPK Secara Sepihak

Aditya — Thu, 02 Apr 2026 13:28:52 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Isu mengenai potensi pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh sejumlah pemerintah daerah akibat keterbatasan anggaran akhirnya mendapat respons tegas dari pemerintah pusat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menegaskan bahwa PPPK tidak dapat diberhentikan secara sepihak selama masa kontraknya masih berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam forum tersebut, Rini menekankan bahwa status PPPK sebagai bagian dari aparatur sipil negara (ASN) memberikan perlindungan hukum yang jelas, sehingga tidak bisa dihentikan tanpa dasar yang sesuai ketentuan.

Menurutnya, kontrak kerja yang telah disepakati antara pemerintah dan PPPK memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, wajib menghormati perjanjian tersebut. Ia menegaskan bahwa penghentian kerja hanya dapat dilakukan jika kontrak telah berakhir atau terdapat pelanggaran yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Lebih jauh, Rini menjelaskan bahwa pengangkatan PPPK sejak awal didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan layanan publik. Banyak sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, hingga administrasi pemerintahan yang bergantung pada keberadaan PPPK. Karena itu, kebijakan yang berpotensi mengganggu stabilitas tenaga kerja ini perlu dipertimbangkan secara matang.

Ia juga menyinggung bahwa setiap instansi yang merekrut PPPK sebelumnya telah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Dokumen tersebut menjadi bentuk komitmen bahwa pemerintah daerah siap menanggung konsekuensi administratif dan finansial atas pengangkatan tenaga PPPK. Dengan demikian, alasan keterbatasan anggaran tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan mereka.

Di tengah kekhawatiran yang berkembang, pemerintah memang tengah menghadapi tantangan terkait pengelolaan anggaran daerah. Salah satu aturan yang menjadi sorotan adalah pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan mulai diberlakukan pada 2027. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Komisi II DPR RI – Eranasional.com

Ketua Ombudsman Ditangkap, Komisi II DPR Sampaikan Permintaan Maaf ke Publik

Rini Widyantini Larang Pemda Berhentikan PPPK Secara Sepihak