SULAWESI SELATAN, Eranasional.com – Pada kunjungan kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam rangka Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (17/02/2023), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menyampaikan pencapaiannya terkait implementasi penerapan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan Pemprov Sulsel Andi Aslam Patonangi dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Pemprov Sulsel.

“Terkait implementasi penerapan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan, yakni tahun ini Pemprov Sulsel berhasil melahirkan layanan perizinan usaha maupun investasi yang terintegrasi melalui Mal Pelayanan Publik,” ujarnya.

Andi mengungkapkan, Mal Pelayanan Publik (MPP) saat ini sudah tersedia di empat kota/kabupaten di Provinsi Sulsel, yaitu Kota Parepare, Kabupaten Maros, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Bantaeng, guna mewujudkan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat.

“Tidak hanya memberi kemudahan dan cepat, layanan di MPP juga mampu menyerap investasi secara luas, mengembangkan komunitas UMKM dan tentu dengan layanan yang berbasis elektronik,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga telah melaksanakan berbagi agenda tahapan untuk menguatkan koordinasi sebagai bentuk kesiapannya jelang Pemilu Tahun 2024 mendatang.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Kesbangpol Provinsi Sulsel telah memedomani dan menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.9/9095/SJ perihal Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah Dalam Tahapan Pemilu 2024 dengan melaksanakan koordinasi dengan seluruh Kepala Badan Kesbangpol di 24 Kab/Kota di Sulsel,” pungkas Andi.

Adapun dukungan dan fasilitasi yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sulsel sampai dengan saat ini antara lain:
1. menerbitkan surat keterangan keberadaan bagi Partai Politik lingkup Provinsi Sulsel pada masa tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (29 Juli s.d. 13 Desember 2022);
2. melaksanakan kegiatan sosialisasi Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula, Pengurus Parpol, Pengurus Ormas/LSM dan Pengurus Organisasi Kepemudaan; dan
3. melaksanakan monitoring dan koordinasi dengan Kesbangpol Kabupaten/Kota terkait dengan proses pelaksanaan tahapan (Perekrutan personel PPK, Panwascam dan PPS di 24 Kab/Kota di Sulsel, Fasilitasi penyediaan ruang sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS, Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih (sedang berlangsung saat ini proses coklit)).

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Ihsan Yunus mengungkapkan bahwa kunjungan Komisi II DPR ke Sulsel ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik, persiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, hingga pendataan tenaga honorer.

“Kami ingin mengetahui terkait dengan soal pendataan tenaga non-ASN [Aparatur Sipil Negara] karena ini menjadi persoalan klasik yang tidak hanya di pemerintahan tetapi juga di DPR,” ujar Ihsan.

Para mitra kerja Komisi II DPR RI urut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kabinet Troeno Marayoga.

Ponorogo – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menggelar sosialisasi program strategis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kab. Ponorogo, pada Senin (18/10/2021), bertempat di Maesa Hotel Ponorogo.

Kegiatan ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan arahan pemerintah dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Acara ini dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI, Supriyanto; Staf Ahli Menteri ATR/KBPN Bidang Pengembangan Kawasan, Dwi Hariyawan; Kepala Kanwil BPN Prov. Jawa Timur, Jonahar; Sesditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Suwito; Bupati Ponorogo dalam hal ini diwakili oleh Kabag Tata Pemerintah, Eko Edi Suprapto; dan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Ponorogo diwakili oleh Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Sony Bachtiar, yang juga bertugas sebagai moderator.

Anggota Komisi II DPR RI, Supriyanto, mengapresiasi terkait pendaftaran tanah dan sertipikasi tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN melalui program PTSL.

“Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN sudah sangat serius menyelesaikan permasalahan pertanahan dengan baik. Masalah yang biasanya memang soal pendaftaran tanah, makanya saat ini PTSL yang tengah digenjot,” jelasnya.

Supriyanto juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk turut serta menyukseskan program Pemerintah dan Kementerian ATR/BPN dalam pengelolaan aset pertanahan demi mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Kami dari Komisi II DPR RI akan terus mendorong implementasi PTSL agar di tahun 2024 s.d 2025, semua tanah yang ada di Indonesia bisa terdaftar secara lengkap.”

Staf Ahli Menteri ATR/KBPN Bidang Pengembangan Kawasan, Dwi Hariyawan, menjelaskan terkait pentingnya sertipikat tanah bagi masyarakat dalam tiga aspek. Pertama, dari aspek hukum.

Ia berkata bahwa secara hukum, sertipikat tanah memiliki kekuatan hukum yang kuat terkait hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Kedua, dari aspek sosial. Sertipikat tanah dapat menggugah rasa memiliki dan kebanggaan masyarakat akan tanahnya, berupa bukti sertipikat tanah.

“Lalu yang ketiga adalah aspek ekonomi. Tanah yang telah tersertipikat akan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada tanah yang belum tersertipikat,” terangnya.

Dwi Hariyawan juga berkata bahwa Kementerian ATR/BPN senantiasa meningkatkan kualitas lebih baik dan menghapus citra buruk, melalui peningkatan pelayanan dan program, salah satunya dengan program PTSL.

“Kita ingin seluruh tanah di Kabupaten Ponorogo mendapatkan sertipikat. Tolong kepada rekan-rekan untuk bantu menginformasikan PTSL kepada keluarga, saudara, dan tetangga, terkait program PTSL yang membantu mensertipikatkan tanah,” imbaunya.

Masih soal manfaat sertipikasi tanah, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Jonahar, menjelaskan dalam konteks paripurna spasial dan tekstual. Ia menjelaskan bahwa paripurna spasial adalah ketika letak dan posisi tanah sudah sesuai, sedangkan paripurna tekstual adalah nama pemilik tanah sudah sesuai dengan aturan hukum.

“Ini keuntungan dari sertipikasi tanah. Jika tanah sudah tersertipikatkan maka paripurna tekstual dan spasial ini akan terpenuhi. Jika ada orang lain yang ingin mendaftarkan tanah yang sudah tersertipikatkan maka akan ditolak sistem secara otomatis. Ini pun ketika semua tanah sudah terdaftar secara pas maka dipastikan masalah sengketa dan konflik pertanahan diharapkan menjadi zero atau nol,” jelas Jonahar.

Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Suwito, berkata bahwa implementasi program strategis oleh Kementerian ATR/BPN ini merupakan wujud kemitraan bersama dengan Komisi II DPR RI.

Ia berkata bahwa program strategis Reforma Agraria, sebagai bentuk hadirnya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah, serta menciptakan kemakmuran masyarakat.

Ia berkata bahwa Reforma Agraria ialah rumah besar dari penataan aset dan penataan akses.

Saat ini, Kementerian ATR/BPN melakukan penataan aset melalui program PTSL di seluruh Indonesia.

“Cita-cita pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN ialah seluruh bidang tanah di Indonesia segera terdaftar, seluruh objek tanah jelas, pemilik dan objek tanah telah disertipikatkan tanahnya,” tutur Suwito.

Dalam kegiatan ini, turut berlangsung penyerahan 16 sertipikat wakaf, 1 sertipikat hak pakai, dan 2 sertipikat aset tanah yang diserahkan langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI, Supriyanto, beserta seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN.

Samarinda – Sosialisasi Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali digelar. Kali ini, bersama dengan Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, Kementerian ATR/BPN membangun kesadaran masyarakat Kota Samarinda akan pentingnya kepemilikan sertipikat hak atas tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Aus Hidayat Nur, Anggota Komisi II DPR RI yang hadir dalam kegiatan sosialisasi di Hotel Aston Samarinda pada Sabtu (16/10/2021), mengatakan bahwa pemerintah terus berkomitmen terhadap kebangsaan, terutama terkait dengan pertanahan.

“Di dalam lagu Indonesia Raya, sedikitnya ada enam kali disebut tanah. Ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita sangat konsentrasi dengan masyarakat karena di atas tanah itulah terdapat daratan, kota, desa, gunung, hutan, dan sumber kehidupan. Oleh karena itu, pertanahan ini menjadi satu hal yang paling mendasar,” kata Aus Hidayat Nur.

Aus Hidayat Nur melanjutkan bahwa Anggota Komisi II DPR RI memiliki tiga tugas utama, yakni tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran.

Dalam hal penganggaran, ia menuturkan bahwa DPR RI memberikan kontribusi yang sangat baik untuk hal-hal terkait dengan program Kementerian ATR/BPN.

“Pada kesempatan kali ini, perlu kita melihat posisi infrastruktur yang dimiliki oleh BPN karena setiap tahun harus jutaan sertipikat tanah yang dikeluarkan. Mari kita berikan apresiasi kepada jajaran Kementerian ATR/BPN yang menyelesaikan ini,” kata Aus Hidayat Nur.

Terkait wilayah yang dinilai memiliki proyek besar, dalam hal ini pembangunan Ibu Kota Negara yang baru, Anggota Komisi II DPR RI mengatakan rentan akan masalah pertanahan. Maka dari itu, kesadaran masyarakat tentang kepemilikan sertipikat atas tanah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum juga mengantisipasi adanya sengketa dan konflik ke depan.

“Betapa pentingnya kesadaran masyarakat. PTSL ini sangat penting untuk kita ikuti, jadi jika timbul masalah baru yang berkaitan dengan hukum atas tanah, tidak menyalahkan salah satu pihak,” tutur Aus Hidayat Nur.

Asnaedi, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini penting karena dengan soliditas dan dukungan masyarakat di daerah, dapat membantu Kementerian ATR/BPN dalam rangka menyosialisasikan dan menyukseskan program strategis yang dalam hal ini PTSL.

“Belum semua masyarakat memahami arti penting dari sertipikat hak atas tanah sehingga dalam program PTSL, kita masih temukan beberapa kendala dan hambatan terkait dengan animo masyarakat. Pertama, terkait letak tanah yang tidak diketahui semuanya. Kedua, adanya keberatan masyarakat atas BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Walaupun ada solusi dengan terhutang, tapi masyarakat masih keberatan dengan terhutang itu,” ungkap Asnaedi.

Rendahnya animo masyarakat terlihat juga dari sertipikat yang telah terbit, tetapi belum diambil oleh pemilik hak. Padahal, menurut Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, pihaknya telah melakukan berbagai cara, mulai dari mengundang hingga membuka stan di kantor-kantor desa.

“Terkait dengan ini, kami mohon bantuan Bapak Aus menyampaikan kepada masyarakat bahwa sertipikat ini sangat penting untuk kepastian hukum, juga untuk akses ke permodalan dan sebagai alat agar terhindar dari sengketa pertanahan,” ucap Asnaedi.

Senada dengan Asnaedi, Uunk Din Parunggi selaku Ketua Panitia Sosialisasi sekaligus Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol dalam Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, mengatakan bahwa program PTSL tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

“Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kolaborasi, kerja sama, dan bantuan dari para pemangku kepentingan juga masyarakat sekalian, tentunya akan menyukseskan program baik ini,” ucapnya.

Pada kegiatan sosialisasi ini juga dilaksanakan penyerahan sertipikat tanah kepada 10 orang perwakilan masyarakat, yang diserahkan langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI dan didampingi jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN yang hadir. Kegiatan sosialisasi ini pun berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Cikarang – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), kembali melaksanakan Sosialisasi Program Strategis Nasional. Kali ini, sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bertempat di Hotel Sahid Lippo Cikarang, Kamis (14/10/2021).

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa; Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Dalu Agung Darmawan; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Hiskia Simarmata; serta Penjabat (PJ) Bupati Bekasi, Dani Ramdan.

Saat membuka acara, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Kelembagaan, Teuku Taufiqulhadi menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN menggandeng Komisi II DPR RI dalam sosialisasi program PTSL karena merupakan mitra kerja. Hal ini bertujuan agar masyarakat Kabupaten Bekasi dapat mengetahui dengan baik, terkait program strategis nasional Kementerian ATR/BPN, khususnya program PTSL.

“Saya juga berharap pemerintah daerah mendukung program yang dijalankan ini, khususnya di Kabupaten Bekasi. Saya harap tidak ada keraguan lagi dari masyarakat untuk terlibat dalam program PTSL karena hasil akhirnya pun sangat baik. Program yang dicanangkan oleh Presiden RI dan dijalankan oleh Kementerian ATR/BPN ini, menjadikan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia menjadi jauh lebih cepat,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, menyampaikan bahwa program PTSL sangat penting karena sertipikat tanah ini dapat menjadi pelindung masyarakat terhadap hak atas tanahnya. Masyarakat pun seharusnya dapat memanfaatkan program gratis dari pemerintah.

“Sosialisasi program Strategis Nasional ini menjadi program bersama Kementerian ATR/BPN dan didukung oleh Komisi II DPR RI untuk dapat menyukseskan program PTSL. Program ini sangat mulia dan sangat bagus dalam memberikan kepastian kepemilikan untuk masyarakat atas tanahnya,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat mengungkapkan bahwa program PTSL ini bertujuan untuk menambah bidang tanah terdaftar, memperbaiki data bidang tanah yang sudah bersertipikat, serta menyelesaikan sengketa atau permasalah di bidang tanah yang terindikasi bersengketa.

“Maka saya mengharapkan partisipasi dari masyarakat, khususnya di Kabupaten Bekasi dalam program PTSL sehingga dapat pula meningkatkan kesejahteraan melalui penataan akses,” ungkapnya.

Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol pada Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi dalam laporannya menjelaskan bahwa selama melakukan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN sangat membutuhkan dukungan dari Komisi II DPR RI selaku mitra kerja, dukungan dari pemerintah daerah, para pemangku kepentingan lainnya, serta masyarakat yang sangat diharapkan untuk menyukseskan program PTSL.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dalam kegiatan ini, juga dilakukan penyerahan sertipikat tanah hasil dari program PTSL kepada 10 (sepuluh) orang perwakilan masyarakat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat oleh Anggota Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, serta didampingi oleh jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN yang hadir.

Konawe Utara – Sebagai upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait akan program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus gencar menyosialisasikan program strategis yang salah satunya ialah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sosialisasi dilaksanakan bersama Anggota Komisi II DPR RI di Hotel Oheo, Konawe Utara dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Anggota Komisi II DPR RI, Hugua yang hadir dalam kesempatan ini mengatakan bahwa agar menciptakan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat sekaligus memberikan peningkatan nilai ekonomi bagi para pemilik tanah, maka penting bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya.

Untuk itu, ia mengimbau kepada peserta yang hadir pada sosialisasi kali ini agar dapat mengajak masyarakat yang tanahnya belum terdaftar untuk dapat mengikuti program PTSL.

“Begitu pulang dari kegiatan ini tolong sampaikan kepada masyarakat yang lainnya untuk segera daftarkan tanah, setelahnya akan ditinjau untuk kemudian disertipikatkan. Maka saya sungguh kurang bahagia katanya banyak masyarakat yang tidak mau menyertipikatkan tanahnya. Kita beri informasi tentang manfaat sertipikat tanah ini dan setelah ini bapak/ibu menjadi orang paling depan untuk menyosialisasikan kepada masyarakat yang lainnya,” kata Anggota Komisi II DPR RI, Hugua di hadapan masyarakat Konawe Utara, Sabtu (25/09/2021).

Ia juga menuturkan selain pendaftaran bidang tanah secara lengkap, penataan ruang juga harus menjadi perhatian. Maka dari itu, ia terus mendorong pemerintah daerah untuk mendukung program PTSL dan membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar wilayah tersebut sesuai dengan peruntukannya.

“Kami dorong Pemda untuk mendaftarkan tanah secara lengkap, sekaligus dalam penyusunan RDTR harus segera diselesaikan di tingkat kabupaten/kota,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Iljas Tedjo Prijono berkata bahwa program PTSL ini merupakan wujud dalam menciptakan kesejahteraan kepada masyarakat.

“Program PTSL dari Kementerian ATR/BPN yang melakukan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia termasuk Konawe Utara. Diharapkan melalui pendaftaran tanah ini akan ada peningkatan nilai ekonomi,” katanya.

Lebih lanjut, Iljas Tedjo Prijono mengatakan bahwa di samping legalisasi aset juga dilakukan penataan akses, yang mana tujuannya bagaimana tanah-tanah yang telah diberikan sertipikat kepada masyarakat dapat menciptakan nilai tambah melalui pemberdayaan tanah masyarakat.

“Setelah ini akan dilakukan pendampingan usaha dan pinjaman permodalan ke bank sehingga tidak hanya memberikan sertipikat tanah tapi memberikan dampak ekonomi yang signifikan,” imbuhnya.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara, Ridwan dalam kesempatan ini mengatakan bahwa salah satu hambatan pendaftaran tanah di Konawe Utara ialah kurangnya partisipasi masyarakat.

“Partisipasi masyarakat sangat rendah karena mungkin di beberapa masyarakat belum begitu mengerti manfaat sertipikat tanah seperti apa. Sertipikat tanah itu bisa memberikan nilai-nilai yang lebih sehingga kesejahteraan meningkat melalui penataan akses,” jelasnya.

Dalam kegiatan ini juga berlangsung penyerahan 10 sertipikat tanah bagi masyarakat Kabupaten Konawe Utara hasil dari program PTSL. Sertipikat tanah masyarakat diserahkan langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI dan didampingi oleh jajaran Kementerian ATR/BPN yang hadir.