Penundaan terjadi akibat ketidakhadiran Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Syahardiantono.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, menyampaikan bahwa audiensi tersebut sebenarnya berfokus pada pembahasan lintas isu untuk mendorong percepatan penyelesaian sengketa tanah melalui pembentukan Pansus Konflik Agraria di DPR.

“Sebenarnya pertemuan ini adalah untuk memastikan bahwa pihak kepolisian paham apa itu konflik agraria struktural,” ujar Dewi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 20 Agustus 2026.

Dewi meminta aparat kepolisian menghentikan tindakan penangkapan sewenang-wenang terhadap petani dan masyarakat adat yang memperjuangkan hak atas tanahnya.

Ia menilai penindakan berlebihan di tingkat polda hingga polsek kerap dipicu oleh instruksi dari tingkat pusat.

Ketidakhadiran pihak Mabes Polri ini juga memicu kritik dari anggota parlemen.

Anggota Komisi III DPR, Adang Daradjatun, menegaskan agar kepolisian tidak meremehkan agenda forum legislatif.

“Mengundang dari pihak Konsorsium sudah hadir, dari Mabes Polri tidak hadir. Saya rasa jangan dibiasakan hal-hal seperti ini,” tegas mantan Wakapolri tersebut.

Menanggapi pembatalan ini, KPA berharap Komisi III DPR dapat menghadirkan Kapolri secara langsung pada agenda rapat berikutnya. []

Penetapan panja dipimpin langsung Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 8 Juli 2025.

Pembentukan panja ini diawali dengan penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy OS Hiariej, sebagai perwakilan pemerintah.

DIM tersebut diterima langsung oleh Habiburokhman yang kemudian memastikan proses pembahasan RUU KUHAP segera berjalan.

“Komisi III DPR RI segera membahas RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana setelah terbitnya surat presiden. Pelaksanaan pembahasan RUU tentang KUHAP didasarkan atas terbitnya Surpres,” kata Habiburokhman di hadapan para anggota.

Habiburokhman kemudian membacakan susunan nama panja sekaligus meminta persetujuan forum.

Ia sendiri akan memimpin panja ini, dengan Wakil Ketua dijabat Dede Indra Permana, diikuti sejumlah nama anggota seperti Sari Yuliati, Ahmad Sahroni, dan Rano Alfath.

“Langsung kita sahkan ya panja ini, daftar nama panitia kerja, komposisinya ya Ketua Habiburokhman, Wakil Ketua Dede Indra Permana, Sari Yuliati, Ahmad Sahroni, Rano Alfath,” jelas Habiburokhman.

Ia juga merinci jatah kursi anggota panja untuk setiap fraksi. Fraksi PDI Perjuangan dan Golkar masing-masing mendapat empat kursi, disusul Gerindra tiga kursi, NasDem dan PKB dua kursi, serta PKS, PAN masing-masing dua kursi. Fraksi Demokrat mendapat satu kursi.

“Nama-namanya para kapoksi serahkan ya, bisa sepakati?” tanya Habiburokhman.

“Sepakat,” jawab serempak anggota rapat yang hadir.[]

Penangkapan itu terkait kasus diduga melakukan tindak pidana korupsi di Kalimantan Tengah.

Dugaan korupsi yang dimaksud yakni penyimpangan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Harli Siregar, Jumat 26 Juli 2024.

“Dia ditangkap oleh Tim Tabur di Terminal 3 Soetta,” ujar Harli.

Ia menyebut Ujang diamankan usai melakukan perjalanan dari Vietnam sekitar pukul 15.45 WIB.

Sebagai informasi, Ujang sempat menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Barat dua periode, dari 2005 sampai 2016.

Ujang kini duduk di Komisi III DPR. Ia lolos ke DPR RI setelah menggantikan Ary Egahni pada Mei 2023 lalu. []

Alasannya karena telah mencoreng nama baik kepolisian atas penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan tanpa melalui proses hukum yang transparan.

Celakanya penetapan tersangka itu ditolak oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Kota Bandung Eman Sulaeman.

Pegi sebelumnya ditetapkan tersangka oleh Polda Jawa Barat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016 silam.

“Penyidik yang mengungkap kasus ini harus ada sanksi sampai di level Dirkrimum,” tegas Trimedya kepada wartawan di Jakarta, Senin 8 Juli 2024 dikutip dari Kompas TV.

Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penjatuhan sanksi tersebut.

“Ya itu Kapolri lah yang tahu, apa langsung dicopot atau diperiksa Propam lagi. Apa yang melatarbelakangi,” tegasnya.

Politikus PDIP itu menegaskan, pihak kepolisian harus memulihkan nama baik Pegi setelah dituduh membunuh Vina.

“Kita mengapresiasi putusan pengadilan itu terutama hakim tunggal yang menangani perkara itu. Yang kedua, peginya harus segera dikeluarkan demi hukum. Ketiga, namanya harus dipulihkan, sebagai good will pihak kepolisian harus bisa memberikan immaterial bagi Pegi dan keluarganya. Bayangkan sudah dituduh sebagai pembunuh, ditahan sekian lama,” ujarnya.

Sebelumnya, Hakim tunggal Pengadilan Negeri Kota Bandung Eman Sulaeman menilai, tidak ditemukan bukti satupun pemohon Pegi pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat sebagai termohon.

“Maka menurut hakim, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,” ujar Eman di PN Bandung, Senin 8 Juli 2024.

“Berdasarkan pertimbangan di atas, alasan permohonan praperadilan harusnya beralasan dan patut dikabulkan. Dengan demikian petitum pada praperadilan pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya,” ujar Eman. []

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi III DPR dibuat bingung dengan masalah transaksi mencurigakan Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bukan menjadi terang, rapat bersama Menko Polhukam yang juga Ketua Komite TPPU Mahfud MD selama 6 jam itu justru dinilai belum ‘clear’.

Terlebih ada perbedaaan data antara yang disampaikan Mahfud MD dalam rapat bersama Komisi III dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di rapat Komisi XI. Sri Mulyani bilang, dugaan TPPU di lingkungan Kemenkeu sekitar Rp3,3 triliun, namun Mahfud menyebut angka Rp35 triliun.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Johan Budi lantas mengkritisi pernyataan Mahfud yang menyebut pernyataan Sri Mulyani di depan Komisi XI DPR tidak berdasarkan fakta. Johan Budi bertanya-tanya siapa yang bohong di antara keduanya.

“Sebenarnya saya nggak mau bertanya Pak Mahfud, tapi saya terkejut, Pak, ketika Pak Mahfud tadi di ending pernyataan mengatakan begini, Pak, kasihan Bu Sri Mulyani, ‘Apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani di depan Komisi XI itu tidak berdasarkan fakta’, apakah benar Pak Mahfud nyatakan begitu tadi kalau nggak salah, kita bisa putar ulang? Benar ya?” ujar Johan Budi dalam rapat di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 30 Maret.

Politikus PDIP itu pun mempersoalkan maksud Mahfud tersebut. Sebab, kata Johan Budi, Presiden Jokowi percaya kepada Mahfud dan Sri Mulyani sehingga tidak jelas siapa yang bohong.

JAKARTA, Eranasional.com – Menko Polhukam Mahfud MD menyindir anggota DPR yang sering marah-marah tapi ternyata makelar kasus (markus). Mendengar itu, anggota Komisi III DPR RI beramai-ramai protes.

Mahfud mengucapkan itu dalam rapat dengan Komisi III di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Rapat digelar untuk membahas soal transaksi janggal Rp349 triliun.

Sejak rapat digelar, anggota Komisi III DPR silih berganti melakukan interupsi. Pimpinan rapat Ahmad Sahroni berulang kali meminta semua yang mengikuti rapat fokus dan memberikan waktu kepada Mahfud MD untuk berbicara.

Begitu dipersilakan berbicara, Mahfud melanjutkan pemaparannya. Saat itulah dia menyinggung soal markus.

“Karena sering di DPR ini aneh, kadang marah-marah begitu, enggak tahunya markus dia,” ucap Mahfud.

Kata Mahfud, pernah ada anggota DPR yang marah-marah saat rapat dengan Jaksa Agung. Namun, menurut dia, anggota DPR itu kemudian datang dan menitip suatu kasus ke Kejaksaan Agung.

“Marah-marah ke Jaksa Agung, begitu datang ke kantor Kejaksaan Agung nitip kasus,” ujar Mahfud.

JAKARTA – Kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) harus diatasi. Salah satunya, dengan tidak memenjarakan pengguna narkoba.

“Napi (narapidana) narkoba itu baiknya direhabilitasi saja, tidak usah dipenjara,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Kamis, 9 September 2021.

Politikus Partai NasDem menyebut kelebihan kapasitas terjadi di sebagian besar lapas Indonesia. Permasalahan ini harus segera diselesaikan.

“Penjara yang penuh tidak hanya terjadi di satu saja,” ungkap dia.

Dia mendukung wacana mengatasi kelebihan kapasitas penjara melalui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasalnya, sebagian besar lapas di Indonesia dihuni pengguna narkoba.

“Bagi pecandu narkoba, lebih baik direhabilitasi saja, agar mereka bisa kembali ke masyarakat dengan layak,” ujar Sahroni.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mendorong revisi UU Narkotika. Wacana itu disampaikan untuk mengatasi kelebihan daya tampung penjara di Indonesia.

Contohnya, kelebihan kapasitas di Lapas Klas I Tangerang, Banten. Over capacity lapas yang terbakar pada Rabu, 8 September 2021 itu mencapai 400 persen. Sebanyak 50 persen penghuni lapas tersebut adalah narapidana narkoba.

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni ikut menanggapi soal tindakan seorang pegawai honorer di Dinas Pemadam Kebakaran Depok bernama Sandi.

Sandi mendadak viral di sosial media karena ia mengungkap dugaan praktik korupsi di tempat kerjanya. Kepada wartawan, ia membeberkan sejumlah kejanggalan.

Sahroni menegaskan, dirinya mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Sandi.

“Tindakan saudara Sandi ini harus sangat diapresiasi dan kita dukung. Ini membuktikan kalau tindakan korupsi tidak hanya merugikan negara, namun juga bisa merusak sistem bahkan membahayakan orang lain,” kata Sahroni saat dimintai tanggapan, Kamis (15/4).

Dalam kapasitasnya sebagai pimpinan Komisi Hukum DPR, Sahroni memastikan akan pasang badan untuk Sandi.

“Sekali lagi tindakan Sandi harus kita dukung. Saya di Komisi III akan support penuh Sandi dan mendorong penegak hukum menindaklanjuti kasus ini,” tegas Sahroni.

Sebelumnya, dalam salah satu penggalan cerita Sandi kepada wartawan, ia mencontohkan harga pagu anggarannya Rp 850 ribu per sepatu. Tetapi sepatunya sendiri kadang ketika dicek tidak ada pengamannya.

“Bisa cek saja di online. Saya sudah dapat juga kan datanya ternyata pagunya sekian harganya. Saya lihat di online dengan gambar yang persis kualitas yang sama merek yang sama itu kisaran Rp 400 ribu,” ujar dia.

Sandi mengatakan, pembelian sepatu itu dianggarkan pada tahun 2018. Berdasarkan situs https://sirup.lkpp.go.id/, anggaran Dinas Damkar Depok senilai Rp 199.750.000 untuk membeli 235 sepatu.

Sandi berharap ke depan kasus dugaan korupsi ini segera ditindaklanjuti Kejari Depok. Lebih detailnya, Sandi belum bisa bercerita karena masih diperiksa Kejari Depok. ***