Titiek Soeharto bertanya-tanya mengapa Indonesia masih saja bergantung pada impor kedelai. Padahal, sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi olahan kedelai, seperti tahu dan tempa.

Titiek mengatakan kebutuhan kedelai dalam negeri setahun mencapai 2,9 juta ton. Namun, produksi dalam negeri hanya 300 ribu hingga 400 ribu ton.

“Kita bangsa pemakan tahu tempe, mestinya kedelai jadi prioritas. Kebutuhan kedelai 2,9 juta ton per tahun, produksi kita cuma 300 ribu, 350 ribu, 400 ribu ton. Impor kita 2,6 juta ton, banyak sekali. Kalau dirupiahin berapa tuh? Banyak sekali, triliunan ya, Pak,” ujar Titiek pada rapat dengan Kementan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11).

Titiek mengapresiasi pemerintah yang berupaya melakukan swasembada beras dan jagung. Namun, ia bertanya mengapa tak ada upaya swasembada kedelai.

Politikus Partai Gerindra itu pun mendorong pemerintah agar bisa swasembada kedelai. Menurutnya, Perum Bulog pernah mempunyai program peningkatan produksi tiga komoditas utama, yaitu Padi, Jagung, dan Kedelai (Pajale).

“Dulu bapak punya program Pajale, coba dihidupkan kembali, supaya ke depan jangan impor 2,6 juta (ton). Itu malu, Pak. Kita makan tempe tahu, impor kedelai segitu,” ujar Titiek.

Dalam kesempatan itu, Amran menyampaikan rencana pemerintah meningkatkan produksi kedelai di dalam negeri.

“Kedelai sudah ada 73 ribu, ada rencana, Bu, tapi belum seperti, kami sudah pembahasan, kami sudah ratas dua kali, Bu, ada program tanah-tanah yang kita mau tanami itu sangat luas. Tapi kami nanti laporkan lagi setelah dananya fix, anggarannya, tapi sudah 60-70 persen,” tandas Mentan.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendukung penuh Pemerintah Prabowo yang akan melakukan evaluasi semua proyek strategis nasional (PSN).

“Saya memberi apresiasi kepada bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah bersikap tegas dan akan melalukan evaluasi Proyeks Strategi Nasional (PSN) setelah terbongkarnya manipulasi izin dan proses setifikasi ruang laut di PIK 2 yang menurut inforamasi PIK 2 yang awalnya bukan  PSN namun mengejutkan tiba-tiba belakangan PIK 2 berubah mejadi proyek PSN,” ungkap Firman kepada media, Rabu (29/1/2025).

Lebih lanjut, lima PSN yang akan dievaluasi. Salah satunya, Proyek pengembangan Green Area dan Eco-City di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang berlokasi di Provinsi Banten yang dilakukan pemagaran laut.

Politikus senior Golkar ini Mengungkapkan, Pemerintah akan memberikan kesempatan untuk proses ulang perizinan yang salah prosedur, Firman juga menegaskan agar pengajuan proses ijin ulang tidak serta merta menghapuskan pelanggaran hukum yang telah terjadi. Sejati nya, sebuah pelanggaran hukum tidak cukup hanya diberian kesempatan pengajuan ulang.

“Proses hukum tetap harus berjalan hukum harus ditegakan dan tidak pandang bulu dan harus ditegakkan demi keadilan

Pembebasan lahan yang mengintimidasi rakyat juga merupakan pelanggaran hukum dan HAM,” katanya

Legislator dapil Jateng III ini juga menekankan  kepada aparat penegak hukum tidak boleh kendor dan berharap Prabowo mengambil tindakan tegas.

“Siapa saja pejabat yang terlibat harus diganti dan diusut tuntas dan proses hukum,” tutupnya.

“Saksi Vita Ervina sudah hadir jam 10.30 WIB,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa, 28 November 2023.

Namun, Ali menyatakan dirinya dapat memberikan penjelasan detail terkait materi pemeriksaan Vita. Kata dia, pemeriksaan masih berlangsung.

Selain Vita Ervina, penyidik KPK juga memanggil sejumlah saksi lainnya yakni Suwandi (Dirjen Tanaman Pangan), Prihasto Setyanto (Dirjen Hortikultura), dan Zulkifli (Karo Organisasi dan Kepegawaian).

“Kami juga memanggil Merdian Tri Hadi (Sespri Sekjen) dan Atik Chandra (Direktur PT Indo Raya Mitra Persada 168),” tambahnya.

Pada tanggal 15 November 2023 lalu KPK menggeledah rumah dinas Vita Ervina di Kalibata, Jakarta Selatan.

Penggeledahan itu terkait kasus dugaan korupsi di Kementan yang menjerat eks Mentan SYL.

Kata Ali Fikri, dari rumah Vita, penyidik KPK menyita dokumen dan bukti elektronik. Menurut dia, bukti itu akan dimasukkan ke berkas perkara.

“Dari penggeledahan, diperoleh catatan dokumen dan juga bukti elektronik. Kami sita sebagai barang bukti dalam berkas perkara,” ungkapnya.

Sebagai informasi, dalam kasus dugaan korupsi di Kementan, KPK telah menetapkan SYL ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekjen Kementan Kasdi dan Direktur Kementan M Hatta.

Ketiga diduga melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi. Selain itu, SYL diduga juga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (*)