Langkah Presiden Prabowo Subianto tersebut diharapkan segera dilakukan dengan tegas dan serius mengevaluasi seluruh Proyek Strategi Nasional (PSN).

Hal ini dilakukan karena banyak PSN yang dinilai tidak tepat dan banyak merugikan masyarakat kecil.

“Saya tentunya mendukung langkah Pak Prabowo untuk melakukan evaluasi terhadap PSN, kita dukung sepenuhnya untuk melakukan evaluasi. Agar betul-betul ya dievaluasi lah,” kata Abdul dikutip dari Inilah.com, Sabtu (11/1/2024).

Lebih lanjut, dia pun mengaku khawatir terhadap PSN yang merugikan masyarakat sekitar. Namun, terkait mana PSN yang mendesak untuk segera dievaluasi, Abdul menekankan ingin mendengar terlebih dahulu pandangan dari berbagai pihak.

“Ya biar mereka, pemerintah dulu, nanti mereka akan evaluasi, lalu nanti kita lihat,” ujarnya.

Abdul mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat perdana usai masa reses selesai terkait persoalan yang berhubungan dengan Komisi IV.

“Nanti (saat rapat) tentunya kami akan melihat yang berkaitan dengan Komisi IV. Kita tidak membahas yang lain ya,” jelas Abdul.

Sebagai informasi, ada sederet PSN yang meresahkan. Yang terbaru, kemunculan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Diduga pagar ini untuk pembangunan proyek strategis nasional (PSN) PIK 2.

Keberadaan pagar itu membuat nelayan kesulitan melaut. Parahnya, hal ini sudah diadukan sejak Agustus 2024. Legislator PKS Habib Idrus Al-Jufri mendesak untuk segera dilakukan investigasi demi keadilan para nelayan.

“Kondisi ini tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga melukai keadilan sosial yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam setiap pembangunan,” ujarnya seperti dilansir laman resmi PKS, dikutip Kamis (9/1/2025).

Tidak hanya itu, pada 31 Juli 2023 warga Desa Air Bangis demonstrasi di Kantor Gubernur Sumatera Barat. Mereka menolak pembangunan kawasan industri kilang minyak kelapa sawit seluas 30 ribu hektare di Teluk Tapang.

Namun, sebagian lahan merupakan area penggunaan lain yang sudah digunakan untuk perkebunan dan dihuni 45 ribu warga sejak 1970-an. Bagian dari proyek strategis nasional itu pun akan menggusur rumah penduduk dengan alasan lahan yang ditempati masyarakat setempat milik negara.

Konflik ini muncul setelah pemerintah menetapkan Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa pembangunan kilang minyak dan petrokimia di sana.

Konflik agraria akibat PSN juga terjadi di Pulau Rempang, hal itu akibat sistem pengelolaan tanah di Batam berbeda dari wilayah di Indonesia lain.

Selain itu, ada pembangunan kampus Universitas Islam International Indonesia di Kota Depok yang masih sampai saat ini belum ada kejelasannya soal ahli waris yang mengaku memiliki surat-surat tanah Bojong-bojong Malaka.

JAKARTA- Menteri LHK Siti Nurbaya beserta jajaran KLHK dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta Direksi Perhutani dan Inhutani, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (26/8). Raker tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA.2020, Evaluasi Anggaran Tahun 2021, RKA K/L Tahun 2022, usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi, dan isu-isu aktual bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Mengawali paparannya, Menteri Siti menyampaikan KLHK kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan (LK) tahun anggaran 2020. Opini WTP ini merupakan yang keempat kali berturut-turut diperoleh KLHK sejak tahun 2017.

Lebih lanjut, berkenaan dengan antisipasi terhadap segala situasi menghadapi Covid-19, Menteri Siti menyampaikan arahan Bapak Presiden agar postur anggaran untuk tetap memakai asumsi kondisi sulit termasuk refocusing anggaran. Kebijakan ini dengan tetap berpegang pada sejumlah pakem, diantaranya mengedepankan prioritas nasional, dan menjaga agenda-agenda bersama masyarakat. Dengan begitu, dapat terjalin rasa saling membangun kepercayaan di tengah masyarakat bersama pemerintah.

Selain itu, kegiatan yang dapat memperkuat daya beli masyarakat didahulukan, dan harus selaras dengan kegiatan-kegiatan menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.

“Saya menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi atas apresiasi, saran, arahan, dan catatan yang konstruktif dari Komisi IV DPR RI, serta akan kami perhatikan dan untuk menjadi tindak lanjut, terkait dengan program-program yang harus segera kita realisasikan. Saya sudah meminta Sekjen dan para Dirjen untuk segera merealisir kegiatan-kegiatan yang bersama masyarakat, termasuk bimbingan teknis, dialog, konsolidasi, dll. Saya minta Bulan September sudah harus riil dan jelas dilaksanakan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengungkapkan kita semua menyadari Covid-19 belum dapat diprediksi sampai kapan berakhir. Hal ini menjadikan kita harus bersikap untuk menghadapi ketidakpastian dan bersiap menghadapi tantangan global seperti ancaman perubahan iklim serta pemulihan ekonomi yang tidak merata.

“Hal tersebut menjadi tantangan besar, untuk itu Komisi IV DPR RI meminta KLHK dan BRGM untuk terus menyempurnakan kebijakan penganggaran, fokus kepada kegiatan yang lebih berdampak signifikan terhadap upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan,” ujarnya.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat LKPP KLHK APBN TA 2020 diperoleh informasi bahwa realisasi pendapatan negara bukan pajak Tahun 2020 sebesar Rp. 5,6 T atau 106,6 % dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 4,747 T. Komisi IV DPR RI dalam hal ini memberikan apresiasi atas capaian PNBP.

“Meski begitu, kami mendorong agar segera dapat diselesaikan tunggakan PNBP dan putusan pengadilan untuk membayar kerugian atas kejahatan lingkungan yang belum dieksekusi. Hal tersebut dapat berpotensi menambah kas negara,” kata Sudin.

Realisasi Belanja Negara KLHK TA 2020 sebesar Rp. 7,196 T atau mencapai 93,96% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7,658 T. Sedangkan, realisasi penyerapan anggaran KLHK Tahun 2021 per 23 Agustus 2021 sebesar 46,28%. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta KLHK berkomitmen untuk melakukan optimalisasi penyerapan anggaran Tahun 2021, agar lebih baik dari Tahun 2020, yaitu sebesar 93,96%.

Sementara, Pagu Anggaran KLHK dalam RKA K/L Tahun 2022 sebesar Rp.7,120 T. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan mengenai usulan penambahan pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022 KLHK sebesar Rp.6,369 T. Komisi IV DPR RI juga menerima penjelasan mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang LHK Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 700 M.

Dalam kesimpulan Raker, Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk memprioritaskan pelaksanaan pembinaan kepada kelompok tani hutan pelaksana program Perhutanan Sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Komisi IV DPR RI juga mendorong KLHK untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program Perhutanan Sosial, untuk meningkatkan progresnya.

Secara khusus, Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan efektivitas Perum Perhutani dalam pengelolaan kawasan hutan. Kemudian, Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka moratorium pemberian izin tambang Galian C di kawasan hutan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa.

Jakarta- Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mendesak pemerintah segera memperhatikan nasib dan kesejahteraan para penyuluh perikanan bantu (PPB) agar mereka mendapat perhatian dalam hal pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kementerian Kelautan Perikanan.

“Pemerintah harus mendengar aspirasi mereka yang telah disampaikan dalam beberapa aksi demonstrasi baru-baru ini agar keinginan mereka bisa terwujud demi menghargai pengabdian mereka yang sudah lama dan optimalisasi kinerja penyuluh perikanan yang lebih baik ke depan,”, tutur Johan yang disampaikannya dalam acara audiensi aliansi penyuluh perikanan bantu bersama sejumlah Anggota Komisi IV DPR yang berasal dari Fraksi PKS yang dilakukan secara virtual di Jakarta, pada Hari Jumat (2/7) sebagai bentuk dukungannya terhadap perjuangan aliansi penyuluh perikanan.

Politisi PKS ini mendukung agar seluruh penyuluh perikanan bantu di Indonesia dengan jumlah sekitar 1.998 orang dapat diangkat seluruhnya menjadi PNS tanpa syarat, hal ini mengingat peran mereka sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penyuluh perikanan dan mengatasi permasalahan kurangnya tenaga penyuluh yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Saya minta pemerintah segera membuat keputusan terkait hal ini karena saat ini kita perlu meningkatkan performa kinerja dari seluruh penyuluh perikanan di tanah air agar dapat membantu masyarakat perikanan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik,” ujar Johan.

Legislator asal Sumbawa ini menilai para penyuluh perikanan bantu sangat layak untuk diprioritaskan karena mereka telah memiliki pengalaman lama dan kompetensi untuk menunjang kinerja mereka, para penyuluh tersebut relatif berkompeten dan biasanya mereka telah banyak mengikuti berbagai pelatihan teknis perikanan sehingga akan berpengaruh nyata terhadap kualitas kerja mereka, ucap Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa NTB ini juga berharap pemerintah melalui Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dapat mengoptimalkan kegiatan penyuluhan perikanan agar target peningkatan produksi perikanan dapat tercapai baik perikanan budidaya, perikanan tangkap maupun pengolahan perikanan.

“Saya yakin melalui sistem penyuluhan perikanan yang efektif, terintegrasi dan sesuai dengan perkembangan zaman maka berperan signifikan dalam memajukan sektor perikanan di tanah air dan dapat bersaing dengan negara lain,” urai Johan.

Ketua DPP PKS ini mengungkapkan saat ini sektor perikanan kita masih jauh tertinggal dibanding negara lain, maka peningkatan peran penyuluh perikanan menjadi sebuah keharusan sebagai ujung tombak terciptanya sistem penyuluhan yang serasi dan terpadu dengan kelembagaan, pelaku usaha dan terdepan dalam membantu nelayan dan masyarakat perikanan dalam menghadapi berbagai persoalan lapangan.

“Kepedulian pemerintah terhadap nasib para penyuluh perikanan ini sangat penting dalam tata kelola sistem penyuluhan nasional,” papar Johan.

Anggota Legislatif dari dapil NTB 1 ini menegaskan peningkatan kinerja dari para penyuluh perikanan bantu ini dapat tercapai.

“Jika mereka diperhatikan nasib dan kesejahteraannya sesuai dengan aspirasi yang mereka suarakan dan juga mereka perlu disediakan sarana dan prasarana serta biaya kegiatan penyuluhan agar semakin optimal, demikian,” tutup Johan.

Jakarta – Anggota DPR RI, Johan Rosihan memberikan respon atas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Jawa dan Bali mulai tanggal 3-20 Juli 2021, yang hal ini berdampak membatasi aktivitas masyarakat secara lebih ketat daripada yang selama ini sudah pernah berlaku.

Menurutnya pelaksanaan PPKM Darurat ini pemerintah harus memperhatikan kondisi ketahanan pangan di seluruh wilayah Pulau Jawa dan Bali, harus ada pantauan dan solusi terhadap tersedianya akses pangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Karena pembatasan transportasi dan kegiatan ekonomi akan mengganggu sistem pangan yang berjalan terutama terkait kelancaran distribusi dan pasokan pangan dari daerah sentra produksi ke wilayah konsumen di seluruh wilayah Jawa Bali,” ujarnya melalui keteeangan resmi yang diterima oleh Eranasional di Jakarta, Kamis (1/7/2021)

Johan selaku Anggota Komisi IV DPR RI menekan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, stabilitas harga pangan serta menjaga daya beli petani selama pelaksanaan PPKM Darurat tersebut.

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyoroti permasalahan peningkatan sampah dan limbah B3 medis di masa Pandemi Covid-19.

“Pemerintah tidak hanya perhatian pada persoalan sampah rumah tangga dan limbah industry,” ujar Johan melalui keterangan resminya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/6/2021)

Karena menurutnya limbah medis di Indonesia ternyata masih sulit ditangani dan pada saat masa pandemi ini limbah medis terus mengalami peningkatan dan pemerintah belum memiliki sistem manajemen pengelolaan limbah B3 medis pada masa pandemic yang telah berlangsung setahun lebih.

Politisi PKS ini mengungkapkan sebelum masa pandemi, limbah medis yang dihasilkan dari rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan (yankes) sekitar 170-200 ton per hari, namun pada masa pandemi ini limbah medis mengalami peningkatan sebesar 300-400 ton per hari atau meningkat sekitar 200%.