Irma mengatakan program pengadaan berbagai barang tersebut tidak pernah dikonsultasikan kepada Komisi IX DPR RI.

“Untuk program pengadaan motor listrik, tablet, TV, sepatu, dan lain-lain, kami di Komisi IX sama sekali tidak tahu-menahu,” kata Irma kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Politikus Partai NasDem itu menegaskan, BGN tidak pernah mengajukan maupun membahas rencana pengadaan tersebut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bersama Komisi IX. Menurutnya, jika usulan itu pernah diajukan, kemungkinan besar akan ditolak.

“Tidak. Jika dikonsultasikan atau diajukan dalam RKA, pasti kami tolak. Terus terang, kami di Komisi IX juga bingung ada program motor listrik, sepatu, kaus kaki, tablet, dan TV sebagaimana diberitakan media,” ujarnya.

Irma mengungkapkan Komisi IX sempat berencana memanggil jajaran BGN melalui rapat dengar pendapat (RDP) untuk meminta penjelasan terkait pengadaan tersebut.

Namun, agenda itu belum terlaksana karena lebih dahulu muncul proses hukum yang kini tengah berjalan.

“Belum sempat kami undang RDP untuk menanyakan hal tersebut,” katanya.

Terkait penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret pimpinan BGN, Irma menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Kejaksaan Agung dan pemerintah.

“Untuk proses hukum kami serahkan kepada Kejagung dan pemerintah. Dalam waktu dekat akan ada pembahasan RKA 2027, dan di sana kami sekaligus akan berkenalan dengan pimpinan BGN yang baru,” ucapnya.

Ia berharap pimpinan baru BGN dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sumber daya manusia (SDM) maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar program prioritas pemerintah, termasuk program makan bergizi, dapat berjalan lebih optimal.

“Ke depan, kami berharap Kepala BGN yang baru melakukan evaluasi terhadap tata kelola SDM dan SPPG agar target Presiden dapat tercapai,” pungkasnya. []

Kegiatan sosialisasi kali ini digelar di Gedung Yayasan Ar Rahman Rahim, Kludan, Tanggulangin Timur, Sidoarjo, Senin (2/3).

Dalam pemaparannya, Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menegaskan bahwa program pemenuhan gizi masyarakat bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi strategis jangka panjang bagi masa depan bangsa.

“Program pemenuhan gizi ini bukan hanya tentang makan gratis, tetapi merupakan investasi besar untuk menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Ini adalah tanggung jawab bersama demi masa depan anak-anak kita,” ujar Arzeti.

Ia menjelaskan, keberhasilan program MBG membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga peran aktif masyarakat.

Menurutnya, fondasi moral, semangat gotong royong, serta nilai kebersamaan menjadi kunci dalam menyukseskan program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat tersebut.

Anak-Anak sebagai Prioritas Pembangunan

Arzeti menekankan bahwa anak-anak merupakan aset bangsa yang harus dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan gizi yang optimal.

Dengan asupan makanan sehat dan bergizi, diharapkan tumbuh kembang anak dapat berlangsung maksimal, baik secara fisik maupun intelektual.

“Masa depan bangsa ada di tangan anak-anak kita. Tugas kita hari ini adalah memastikan mereka mendapatkan hak dasarnya, termasuk makanan yang sehat dan bergizi agar kelak menjadi generasi unggul,” tegasnya.

Komitmen Negara dalam Menjamin Hak Dasar Kesehatan

Program MBG, lanjut Arzeti, merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar kesehatan masyarakat. Ia mengapresiasi langkah pemerintah

yang menaruh perhatian besar pada isu gizi sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.

Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga pilar utama yang menjadi landasan kerja, yaitu:

1.Kualitas Makanan, memastikan menu yang disajikan memenuhi standar gizi.
2.Pengkondisian Lapangan, menjamin distribusi tepat sasaran dan sesuai perencanaan.
3.Kesesuaian Standar, memastikan seluruh proses mengikuti regulasi dan protokol yang berlaku.

“Program ini harus dijalankan dengan pengawasan ketat dan perbaikan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Sasaran Program

Program MBG menyasar kelompok rentan dan prioritas, meliputi:

•Anak-anak sekolah
•Ibu hamil dan menyusui
•Balita
•Lansia

Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat semakin memahami tujuan dan manfaat Program Makan Bergizi Gratis serta turut berperan aktif dalam pengawasannya.

“Program ini harus segera dijalankan secara optimal demi menciptakan generasi Indonesia yang sehat secara fisik dan cerdas dalam berpikir,” pungkasnya. []

Penegasan tersebut disampaikan Menkeu Purbaya dalam Rapat Komisi XI DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

“Memang saya pikir restitusi kita kegedean, banyak aneh-aneh ya. Kadang-kadang juga produsen menaikkan cost of goods sold (COGS) terlalu tinggi sehingga marginnya kecil sekali, padahal sebenarnya keuntungannya besar,” ujar Menkeu Purbaya.

Menkeu Purbaya, mengungkapkan adanya indikasi kejaggalan dalam proses restitusi, termasuk pratik penggelembungan biaya produksi oleh sejumlah produsen.

“Besarnya restitusi perlu dicermati karena mempengaruhi kinerja pendapatan negara meskipun penerimaan pajak bruto menunjukkan pertumbuhan tinggi. Tahun lalu restitusi kita jebol Rp361 triliun. Naik hampir Rp100 triliun dibandingkan tahun 2024,” ujar Menkeu Purbaya.

Menkeu Purbaya, menjelaskan pada Januari 2026 penerimaan pajak tercatat tumbuh 30,8 persen dibandingkan Januari tahun sebelumnya.

Dengan asumsi laju pertumbuhan tersebut dapat dijaga hingga akhir tahun, penerimaan pajak berpotensi melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2026.

“Kalau pertumbuhan ini bisa kita jaga, akhir tahun kita bisa dapat pajak sekitar Rp2,492 triliun. Ini sudah di atas target APBN 2026 sebesar Rp2,357 triliun,” ujar dia.

Namun Purbaya menilai angka tersebut belum mencerminkan kondisi riil utuh karena besarnya faktor pengurang dari restitusi pajak.

Menkeu Purbaya menyebut restitusi yang ditampilkan pada tahun 2025 dipengaruhi oleh transfer restitusi dari tahun-tahun sebelumnya.

“Itu karena restitusi tahun 2023 dan 2024, dua tahun berturut-turut, dipindahkan ke tahun 2025,” ujarnya.

Menurut Purbaya, jika faktor tersebut tidak terjadi dan perhitungan dilakukan dengan pola yang sama, nilai restitusi pada tahun berjalan seharusnya lebih rendah.

“Dengan perhitungan yang sama, kalau tidak ada angka itu, saya pikir tahun ini restitusi paling rendah sekitar Rp270 triliun,” kata dia.

Menkeu Purbaya menilai penurunan nilai restitusi tersebut akan memberikan ruang tambahan bagi pendapatan pajak neto dan memperbaiki kinerja pendapatan negara.

“Itu akan mengurangi pengurang dari pendapatan bersih pajak kita. Dengan itu, kita punya harapan yang cukup baik,” tandas Menkeu Purbaya.

Hal tersebut diungkapkan Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Kepala BGN Dadan menyebut lembaganya tetap optimis mampu menyerap 99 persen dari total dana Rp71 triliun yang telah dialokasikan tahun ini.

“Tambahan yang kita ajukan ke Kementerian Keuangan adalah Rp28,63 triliun. Jadi, Badan Gizi Nasional diprediksi akan menyerap 99 persen dana Rp71 triliun, kemudian ditambah dengan Rp28,63 triliun sehingga kita akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp99 triliun di tahun 2025,” ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/11).

Ia menjelaskan realisasi penyerapan anggaran BGN meningkat tajam sejak pertengahan tahun. Dari total pagu Rp71 triliun, hingga awal November penyerapan telah mencapai Rp43,47 triliun atau sekitar 61,2 persen dan diperkirakan terus bertambah seiring proses pembayaran sejumlah tagihan yang sedang berlangsung.

“Alhamdulillah penyerapan Badan Gizi Nasional ini memang terlihat eksponensial. Banyak pihak awalnya mengira kita bisa menyerap anggaran Rp71 triliun, karena Januari saja kami hanya menyerap Rp52 miliar, Februari Rp1,1 triliun, Maret Rp1,8 triliun, dan April baru Rp2,5 triliun,” katanya.

BGN membayangkan kebutuhan tambahan sebesar Rp29,5 triliun hingga akhir tahun. Penambahan itu mencakup Rp8,5 triliun pada akhir November, Rp10 triliun hingga pertengahan Desember, dan Rp11 triliun menjelang akhir Desember. Dana tersebut digunakan untuk melanjutkan bantuan MBG di seluruh wilayah penerima.

Dari total pagu Rp51,2 triliun untuk komponen bantuan makan bergizi, sudah terserap Rp36,23 triliun, tersisa Rp14,97 triliun.

Dengan proyeksi kebutuhan yang masih besar BGN memperkirakan kekurangan sekitar Rp14,53 triliun untuk menutup pelaksanaan program hingga akhir tahun 2025.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris mengapresiasi langkah tegas BGN tersebut dengan menutup SPPG yang terbukti menyebabkan kejadian luar biasa (KLB).

“Saya mengapresiasi kebijakan baru yang diumumkan oleh BGN bahwa SPPG yang terbukti menyebabkan keracunan KLB dalam pelaksanaan Program MBG akan ditutup secara permanen,” kata Charles di Jakarta, Senin (10/11), dikutip dari ANTARA.

Menurut Charles, kebijakan tersebut menunjukkan adanya kemauan politik dari pemerintah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak-anak penerima manfaat program MBG.

“Saya mendukung sepenuhnya langkah BGN untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang lalai,” kata dia.

Dia memahami Pemerintah saat ini memang tengah melakukan pembenahan terhadap tata kelola program MBG. Antara lain dengan menerbitkan petunjuk teknis (juknis) baru yang lebih ketat, termasuk kewajiban memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG.

Namun, pimpinan Komisi DPR yang membidangi kesehatan itu menegaskan, pemerintah tidak boleh menutup mata bahwa peristiwa keracunan MBG masih sering terjadi di berbagai daerah.

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa kejadian keracunan makanan masih terjadi di berbagai wilayah. Data yang saya terima menunjukkan bahwa sudah hampir 20 ribu anak menjadi korban keracunan makanan dalam program ini,” kata dia.

Untuk itu, dia mengatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksana program MBG juga harus diperkuat, dan kualitasnya tidak boleh dikorbankan demi target kuantitas. Karena keselamatan anak-anak, kata dia, harus menjadi prioritas utama.

“Setiap makanan yang disalurkan melalui program MBG harus memenuhi standar keamanan pangan yang tinggi,” kata dia.

Dia juga menekankan bahwa pemerintah tidak boleh meremehkan kelalaian, apalagi jika dilakukan oleh penyedia pangan yang belum memenuhi persyaratan untuk beroperasi.

“Penegakan standar dan sanksi yang konsisten akan menjadi pesan jelas bahwa program MBG bukan sekedar program distribusi pangan, tetapi sebuah intervensi gizi yang harus dikelola dengan tanggung jawab tinggi dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan anak-anak Indonesia,” tandas dia