Menkeu Purbaya mengambil langkah tersebut untuk mengurai benang kusut perizinan dan hambatan investasi, lewat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Progam-Program Pemerintah (P2SP).

“Yang lebih menarik lagi, mulai minggu depan kita akan membuka pengaduan khusus untuk para pelaku bisnis yang mengalami gangguan bisnis di seluruh Indonesia. Mereka akan bisa mulai mengadu minggu depan,” ungkapnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11).

“Kemenkeu akan memastikan mekanisme lengkap dan tata cara pelaporan tersebut akan dirilis secara resmi pada awal pekan depan. Minggu depannya lagi kita akan mulai sidangkan satu per satu, kasus per kasus,” jelas Purbaya.

Sang Bendahara Negara berharap hasil sidang dari masing-masing kasus yang dialami pengusaha bakal betul-betul mengurai masalah di lapangan.

Di sisi lain, Purbaya menjelaskan koordinasi Pokja 2 alias Satgas P2SP dengan Pokja 3 yang akan diluncurkan pemerintah.

Jika Satgas P2SP yang mengurus debottlenecking menemukan masalah terkait peraturan, mereka akan meluncurkannya ke Pokja 3 untuk diperbaiki.

“Kalau di atas kertas kan peraturan bagus-bagus, OSS ( online single submission ) ideal. Kalau saya dengar laporan kemarin bagus, semuanya lancar, tapi di lapangannya gak begitu. Investor belum masuk ke sini dan kita kalah dari Vietnam dan lain-lain,” tegasnya.

“Saya pikir setiap Senin atau Selasa saya akan sidang, mungkin 7 kasus-8 kasus setiap hari, nanti kita bereskan. Saya pikir akan membaik secara signifikan dalam setahun iklim usaha kita,” klaim Purbaya optimistis.

Jika iklim usaha sudah membaik, Purbaya mengatakan Indonesia bisa berharap pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Ia meyakini perekonomian Indonesia akan tumbuh 6 persen pada tahun 2026 mendatang.

Menurut Purbaya, jika perekonomian sudah melaju kencang, pemerintah baru bisa mengenakan pajak baru yang selama ini ditunda.

“Tentunya akan kita perhitungkan seperti apa nanti pajak yang pas buat masyarakat, buat kita, tanpa mengganggu momentum pertumbuhan yang terjadi,” tandasnya.

Hal itu diakui Menkeu Purbaya bahwa citra DBC sedang terpuruk di mata media, masyarakat, dan bahkan pimpinan negara, akibat kasus serius yang melibatkan oknum pegawainya.

Ia menegaskan sudah meminta izin kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi Ditjen Bea Cukai selama setahun ke depan. Purbaya tekanan upaya ini perlu dilakukan secara serius.

“Izinkan, beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai. Karena ancamannya serius, kalau Bea Cukai gak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih gak puas, Bea Cukai bisa dibunuh,” ucap Purbaya usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11).

Bahkan, Purbaya tak segan mengadopsi cara Presiden ke-2 RI Soeharto yang merekrut perusahaan Swiss Suisse Generale Surveillance (SGS3) untuk menjalankan tugas bea cukai.

“Diganti dengan SGS (Suisse Generale Surveillance), seperti zaman dulu lagi. Jadi, sekarang Bea Cukai, orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi,” ujarnya.

Menurut Purbaya, pegawai Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, sudah mulai semangat memperbaiki kinerja.

Di sisi lain, Purbaya menerapkan kecerdasan buatan (AI) di sejumlah titik tempat direktorat tersebut bertugas. Ia berharap langkah ini bisa menekan praktik nakal, seperti underinvoicing alias pelaporan nilai barang ekspor-impor yang lebih rendah dari harga aslinya.

“Kita pelajari betul. Sekarang kemajuannya cukup baik. Saya pikir tahun depan (2026) sudah aman lah. Artinya, Bea Cukai akan bisa berkerja degan baikk dan profesional,” tandas Menkeu Purbaya dengan optimis.

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher menyambut baik upaya pemerintah menyiapkan vaksinasi terhadap anak usia 6-11 tahun.

“Pemberian vaksin terhadap anak usia 6-11 tahun ini sangat krusial dilakukan di tengah  pelonggaran kebijakan PPKM.  Pastikan  vaksinasi anak berjalan sesuai prosedur dan aman,” kata Netty dalam keterangan tertulis, Minggu, (07/11/2021).

Menurut Netty, anak-anak  rentan terpapar saat berada di area publik, seperti,  saat mengikuti PTM di sekolah, saat masuk mall dan  berwisata bersama orangtua ataupun kegiatan lainnya.

“Sebaliknya, anak pun dapat menjadi sumber penularan bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi siapkan vaksinasi untuk cluster ini dengan cara-cara yang tidak menimbulkan ekses, semisal resistensi dari orangtua ataupun kalangan pemerhati anak,” katanya.

Netty juga mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan dengan matang terkait jenis vaksin yang digunakan, dosis dan rentang waktu  penyuntikan 1 dan 2 yang aman untuk anak. “Anak dengan penyakit penyerta juga perlu mendapat perhatian khusus. IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) merekomendasikan  agar imunisasi untuk anak dengan kanker dalam fase pemeliharaan, penyakit kronis atau autoimun yang terkontrol dapat mengikuti panduan imunisasi umum dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter penanggung jawab pasien sebelumnya,” katanya.

Selain itu Netty meminta pemerintah bisa memastikan ketersediaan vaksin dari mulai pengadaan hingga penyuntikan.

“Pastikan stok vaksin tersedia atau setidaknya pemerintah sudah punya skema pengadaannya. Begitu juga dengan distribusi dan manajemen pengelolaannya. Jangan sampai vaksin kadaluwarsa dan terbuang sia-sia sebagaimana yang terjadi di Kudus beberapa waktu lalu” katanya.

Munculnya  kejadian pasca imunisasi, kata Netty juga perlu dimitigasi sejak awal. “Kita tidak ingin program vaksinasi anak yang dilakukan guna membangun kekebalan komunitas malah menjadi blunder karena adanya pengabaian prosedur,” ungkapnya.

Terkait waktu dan wilayah sasaran, Netty mengingatkan pemerintah agar vaksinasi anak dilakukan  setelah cakupan vaksinasi dosis pertama secara nasional  melebihi 70 persen dari total sasaran target vaksinasi.

“Pastikan pula agar dilakukan setelah minimal 60 persen populasi lansia telah divaksin. Lakukan pula di daerah dengan indikator terpenuhi tersebut sehingga menjadi role model bagi daerah l

Jakarta- Pemerintah mendorong kebutuhan impor tabung oksigen untuk melayani pasien COVID-19 di berbagai kamar perawatan darurat rumah sakit di sejumlah daerah.

Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengungkapkam pemerintah mengimpor tabung oksigen untuk memenuhi kebutuhan pasien covid-19 di rumah sakit. Rencana ini sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

“Jadi kami juga dengan Menperin sudah berkoordinasi untuk melakukan impor tabung yang 6 meter kubik dan 1 meter kubik untuk memenuhi ruang-ruang darurat tambahan yang ada di rumah sakit,” ujar Budi saat Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR secara virtual, Senin (5/7/2021).

Dia mengakui, ketersediaan tabung oksigen medis menjadi salah satu persoalan dalam penanganan pasien covid-19 saat ini. Hal ini diklaim lantaran banyak rumah sakit yang membutuhkan oksigen dalam format tabung untuk kamar-kamar darurat.

Kebanyakan rumah sakit selama ini menyimpan oksigen medis menggunakan format liquid yang tidak memerlukan tabung. Dengan demikian, kata Budi, muncul masalah distribusi tabung oksigen bersamaan dengan melonjaknya kasus positif Covid-19.

“Jadi kami juga melihat ada sedikit isu di distribusi. Yang tadinya bisa kami kirim jumlah besar langsung dimasukkan ke tangki besar liquid untuk didistribusikan dengan jaringan oksigen, sekarang harus dilakukan dalam bentuk tabung,” ungkap dia.

Budi menuturkan, masalah distribusi tabung oksigen berhubungan dengan produksi yang tidak merata. Di Pulau Jawa, misalnya, daerah yang memproduksi tabung oksigen medis terbanyak ada di Jawa Barat dan Jawa Timur. Sedangkan paling sedikit di Jawa Tengah.

“Banyaknya ada di Jawa Barat dan Jawa Timur. Jadi kita harus ada logistik yang disalurkan ke Jawa Tengah,” imbuh Budi.

Selain itu, kapasitas produksi oksigen nasional yang selama ini dimanfaatkan pun hanya 74% atau 639.900 ribu ton dari 866 ribu ton per tahun. Dari jumlah itu pun hanya 25% atau 181.312 ribu ton yang produksinya untuk memenuhi kebutuhan oksigen medis.

Sementara, 75% lainnya atau 458.588 ribu ton oksigen diproduksi untuk kebutuhan industri. Antara lain dalam industri pengolahan baja, pengolahan nikel, dan pengolahan tembaga.Budi menyebutkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kemenperin untuk mengkonversikan 90% produksi oksigen nasional untuk medis.

Jadi ke depan akan ada sekitar 575 ribu ton oksigen per tahun yang bisa diproduksi dari dalam negeri untuk kebutuhan medis. “Kami sudah mendapat komitmen dari Kemenperin, kami sudah koordinasi dengan Menperin, agar konversi oksigen dari industri ke medis diberikan sampai 90%,” bebernya.

Diketahui, dalam Rapat Kerja tersebut, terungkap bahwa kapasitas produksi oksigen nasional sebesar 866.000 ton/ tahun.

Namun demikian, semua pabrik penghasil oksigen utilisasinya hanya 74 persen atau 639.900 ton/ tahun, yang disebar untuk industri sebesar 458.588 ton/ tahun dan medis 181.312 ton/tahun. Dengan adanya pandemi ini, Kemenkes sudah mendapatkan komitmen dari Kemenperin bahwa terjadi konversi dari industri ke medis sampai 95 persen.