Hal itu ditegaskan Dadan Hindayana kepada wartawan usai Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (01/10/2025).

Kepala BGN Dadan mengatakan kebijakan ini selaras dengan instruksi Presiden, sekaligus mencontoh praktik baik yang sudah diterapkan SPPG di bawah Polri.

“Kalau kita lihat, bangunan yang dikelola Polri itu memang memenuhi standar yang baik. Selain itu, sebelum makanan dibagikan, mereka melakukan rapid test terlebih dahulu,” jelas Kepala BGN Dadan.

Ia menambahkan, arahan Presiden menekankan bahwa seluruh SPPG harus mengikuti pola pengelolaan seperti SPPG milik Polri, baik dari sisi fasilitas maupun prosedur keamanan pangan.

“Instruksi Presiden jelas, seluruh dapur nantinya akan menerapkan sistem yang sama,” tegasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI, Irma Chaniago, juga menyinggung pengelolaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Polri. Menurutnya, dengan jumlah sekitar 600 SPPG, Polri terbukti mampu menjaga standar pelayanan sehingga tidak ada laporan kasus keracunan yang menimpa penerima manfaat.

“Tidak penting siapa yang memiliki dapur, apakah politisi, Polri, atau TNI. Yang terpenting adalah tanggung jawab dalam menjalankan standar yang sudah ditetapkan,” ujar Irma saat rapat kerja bersama BGN dan Menteri Kesehatan.

Irma menegaskan, SPPG Polri bisa menjadi contoh bagi pengelolaan dapur bergizi gratis lainnya karena dinilai sesuai prosedur dan bebas kasus.

“Empat Pilar Kebangsaan Indonesia yang harus dijaga, Empat pilar tersebut adalah Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Pilar Kebangsaan tersebut harus kokoh, karena berfungsi sebagai penangkal gangguan dan ancaman yang mengintai baik dari segi internal ataupun eksternal,” ujar Zulfikar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/4/2025).

Politisi Fraksi Demokrat ini mengatakan Empat Pilar Kebangsaan juga biasa disebut sebagai soko guru yang artinya adalah tiang penyangga yang bersifat kokoh.

“Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara empat pilar yang dimaksud perlu adanya implementasi dari segala aspek baik dari Pendidikan, pemerintahan, masyarakat serta hokum dan keadilan,” katanya.

Zulfikar Achmad menyampaikan, sebagian memahami hanya pada isi dari Empat Pilar Kebangsaan tersebut, tapi praktiknya masih jauh dari kesesuaian.

“Tujuan pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan dan rasa nasionalisme sesuai semangat proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945. Sehingga Diharapkan masyarakat dapat memahami secara utuh, menyeluruh dan berkelanjutan,” tuturnya

Politisi ini juga menegaskan bahwa pentingnya menjaga empat pilar tersebut sebagai cita-cita bangsa agar tercipta kerukunan dan keserjahteraan bersama dari perbedaan yang ada disekitar terutama dalam perbedaan agama.

“Mengingat persatuan dan kesatuan bangsa ini lahir dari proses yang Panjang dan penuh pengorbanan besar dari para leluhur dan pejuang,” tutup Zulfikar.

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan, tingginya kadar parasetamol di Teluk Jakarta menunjukkan buruknya pengelolaan limbah farmasi.

“Tingginya kadar parasetamol  tentu berbahaya bagi kehidupan biota laut  dan juga manusia yang mengonsumsi makanan dari laut. Kondisi ini menunjukkan cara  pengelolaan limbah farmasi yang buruk dan tidak tertata dengan baik,”  kata Netty dalam keterangan media, Senin (04/10/2021).

Menurut Netty, pengelolaan limbah farmasi harus menjadi perhatian pemerintah, apalagi  pada saat pandemi, di mana konsumsi obat-obatan meningkat yang berdampak pada tingginya limbah.

Oleh sebab itu, Netty mendorong pemerintah agar mengatur tata kelola limbah farmasi dengan tegas, terutama pengelolaan limbah cair, baik yang diproduksi rumah tangga maupun pabrik.

“Sikap tegas diperlukan agar tidak berdampak buruk pada kerusakan lingkungan. Harus ada sanksi bagi rumah tangga,  apartemen, industri dan lain-lain yang membuang  limbah cair  sembarangan,” katanya.

Selain sanksi, kata Netty,  pemerintah juga harus melakukan edukasi kepada publik terkait pemakaian produk farmasi yang benar. “Edukasi dan sanksi akan membuat  masyarakat lebih bertanggung jawab soal pengelolaan limbah. Sisa obat yang tidak  digunakan tidak boleh dibuang sembarangan,” ungkap Netty.

Terakhir Netty meminta agar pemerintah DKI segera melakukan investigasi penyebab tingginya kadar parasetamol di perairan Teluk Jakarta. “Apakah ini akibat  konsumsi masyarakat yang tinggi atau memang berasal dari industri atau rumah sakit yang sistem pengelolaan air limbahnya sembarangan. Tindak tegas apabila terjadi kelalaian agar menjadi pelajaran bagi yang lainnya tentang pentingnya menjaga lingkungan,” katanya.