Langkah ini dilakukan usai jajaran Kejari Karo dipanggil dan dicecar seluruh anggota Komisi III DPR RI dalam rapat terkait penanganan perkara tersebut.

Selain Danke, pemeriksaan juga menyasar Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Karo Reinhard Harve Sembiring, jaksa Wira Arizona, serta jajaran lain yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan bahwa para jaksa tersebut telah dibawa ke Kejagung untuk menjalani pemeriksaan internal.

“Benar, Kajari Karo, Kasipidsus, serta para jaksa yang menangani perkara Amsal Sitepu telah ditarik ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan (eksaminasi) oleh internal,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Minggu (5/4/2026).

Ia menjelaskan, saat ini seluruh pihak yang dipanggil masih berstatus sebagai terperiksa dan belum ada keputusan lebih lanjut terkait status maupun jabatan mereka.

“Untuk sementara mereka diamankan guna dimintai keterangan, apakah penanganan perkara tersebut sudah dilakukan secara profesional atau belum,” jelasnya.

Anang menegaskan, proses pemeriksaan akan dilakukan secara objektif dan transparan dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

“Kami akan menyampaikan hasilnya kepada publik. Namun, proses ini membutuhkan waktu dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian,” tambahnya.

Diketahui, seluruh jaksa tersebut dijemput dan dibawa ke Jakarta pada Sabtu (4/4/2026) malam.

Sebelumnya, Amsal Sitepu divonis bebas dalam kasus dugaan korupsi pengadaan video profil desa di Kabupaten Karo.

Putusan tersebut sekaligus menggugurkan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntutnya dengan hukuman penjara.

JAKARTA, Eranasional.com- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengaku miris melihat Hakim Agung Gazalba Saleh ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

Ia menilai, penetapan tersangka terhadap dua Hakim Agung, Sudrajad Dimyati dan Gazalba, merupakan musibah besar bagi Mahkamah Agung (MA).

“Meskipun asas praduga tak bersalah tetap harus kita pegang, namun penetapan dua Hakim Agung sebagai tersangka itu jadi musibah besar lembaga peradilan kita,” kata Arsul kepada wartawan, Senin (14/11/2022).

Arsul menyebut, kewibawaan MA jadi tercoreng akibat kasus yang menjerat dua hakim agung itu. Ia mengaku memiliki penyesalan tersendiri atas kasus tersebut.

“Lembaga yang para orang-orangnya kita panggil dengan sebutan ‘Yang Mulia’ ini benar-benar menjadi tercoreng kemuliaannya,” lanjut Arsul.

Arsul menyampaikan, ada dua penyesalan yang ia miliki terkait kasus ini. Pertama, peningkatan pendapatan para hakim sudah cukup signifikan.

Ia mengungkapkan, setiap hakim mendapat tunjangan penanganan perkara yang dihitung per kasus.

“Karenanya mengherankan jika profesi dengan sebutan yang mulia dengan pendapatan yang tinggi masih terima suap dalam memutuskan apa yang menjadi keadilan,” ucapnya.

Kedua, kata Arsul, DPR sebagai lembaga negara yang memberikan persetujuan turut disalahkan bersama Komisi Yudisial (KY) RI. Menurutnya, ulah kedua tersangka itu membuat DPR dan KY dianggap tak mampu memilih dan menyetujui Hakim Agung yang bersih.

“Padahal proses seleksinya sudah ketat, demikian pula persetujuan DPR juga didasarkan pada masukan dan rekomendasi yang diberikan,” tutupnya.