Komisi Pemberantasan Korupsi – Eranasional.com

KPK Telusuri Sengketa Lahan Tapos, BPN Depok Berpotensi Diperiksa

Risky Andrianto — Thu, 05 Mar 2026 08:50:08 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpeluang akan memanggil dan memeriksa pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok dalam pengusutan kasus dugaan suap badan usaha milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu), PT. Karabha Digdaya (KD) kepada Pimpinan Pengadilan Negeri (PN) Depok.

Selain itu Lembaga Antirasuah tersebut juga akan membidik perkara dari seluruh rangkaian proses sengketa tanah, sejak awal mulai dari proses di BPN, PT Karabha Digdaya (KD), putusan pertama PN Depok, putusan kedua hingga sampai putusan banding.

Pernyataan tersebut disampaikan Jurubicara KPK, Budi Prasetyo saat memberikan keterangannya kepada awak media, Rabu, 4 Maret 2026.

“Terbuka kemungkinan (pihak BPN Depok diperiksa) untuk menjelaskan status lahan tersebut,” ujar Budi Prasetyo.

Dia menyatakan bahwa pihaknya berpeluang akan terbuka melakukan pemeriksaan terhadap BPN Kota Depok, guna mengurai secara terang status lahan yang menjadi objek sengketa di kawasan Kecamatan Tapos, Kota Depok.

Kendati demikian, Budi belum bisa menjelaskan secara merinci siapa saja pihak dari lingkungan BPN Kota Depok yang akan dimintai keterangan penyidik. Namun dia menegaskan, sampai saat ini proses pendalaman masih terus berjalan.

Selain itu, Budi mengungkap penyidik tidak hanya membidik dugaan rasuah untuk mempercepat eksekusi lahan oleh PN Depok tersebut. Akan tetapi yang turut menjadi atensi lembaga antirasuah tersebut yaitu seluruh rangkaian proses sengketa tanah, sejak awal hingga putusan pengadilan.

“Kita juga akan melihat ke belakang gitu kan, bagaimana proses sejak awal sengketa ini berlangsung. Proses di BPN-nya, di PT-nya, gitu kan sampai ke putusan pertama, putusan kedua sampai banding ya, ada bandingnya juga,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui pada Jumat, 6 Februari 2026, KPK resmi mengumumkan kepada publik ada lima orang ditetapkan sebagai tersangka dari tujuh orang yang terjaring OTT pada Kamis, 5 Februari 2026 terkait kasus dugaan suap pengurusan sengketa lahan di PN Depok.

Kelima tersangka tersebut diantaranya yakni I Wayan Eka Mariarta selaku Ketua PN Depok, Bambang Setyawan selaku Wakil Ketua PN Depok, Yohansyah Maruanaya selaku Jurusita PN Depok, Trisnadi Yulrisman selaku Direktur Utama PT Karabha Digdaya (KD), dan Berliana Tri Kusuma selaku Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya.

Perkara ini bermula bergulir sekitar tahun 2023, ketika PN Depok mengabulkan peradilan gugatan perdata PT Karabha Digdaya (KD) dalam sengketa lahan tanah melawan ahli waris terkait bidang tanah seluas 6.500 meter persegi, di kawasan Kecamatan Tapos, Kota Depok. Kemudian putusan tersebut, dikuatkan kembali di tingkat Banding dan Kasasi.

Setelah itu berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum (Inkrah), PT Karabha Digdaya (KD) pada Januari 2025 mengajukan permohonan untuk eksekusi pengosongan lahan tersebut kepada PN Depok. Namun hingga Februari 2026, eksekusi pengosongan itu belum juga dilaksanakan. Di sisi lain, ahli waris masih mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut.

PT Karabha Digdaya (KD) diketahui beberapa kali kembali mengajukan permohonan eksekusi pengosongan lahan tersebut. Karena lahan itu akan segera dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan kawasan properti. Dalam perkembangannya, I Wayan Eka dan Bambang selaku Pimpinan PN Depok diduga meminta Jurusita, Yohansyah menjadi perantara atau “Satu Pintu” untuk berkomunikasi dengan pihak PT KD melalui Yohansyah, disampaikan permintaan fee sebesar Rp1 miliar untuk percepatan eksekusi pengosongan lahan tersebut.

Kemudian Yohansyah bertemu dengan Head Corporate Legal PT Karabha Digdaya, Berliana di sebuah restoran wilayah Depok untuk membahas waktu pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan sekaligus permintaan fee tersebut. Berliana menyampaikan permintaan itu kepada Direktur Utama PT KD, Trisnadi. Namun pihak PT KD menyatakan keberatan atas nilai yang dimintakannya sebesar Rp1 miliar.

Setelah negosiasi, akhirnya fee percepatan eksekusi pengosongan lahan tersebut disepakati sebesar Rp 850 juta. Selanjutnya, Wakil Ketua PN Depok, Bambang menyusun resume pelaksanaan eksekusi riil yang menjadi dasar penetapan putusan eksekusi pengosongan lahan oleh Ketua PN Depok pada 14 Januari 2026. Eksekusi kemudian dilaksanakan oleh Jurusita, Yohansyah. Setelah itu, Berliana memberikan uang Rp20 juta kepada Yohansyah.

Setelah eksekusi pengosongan lahan itu dilaksanakan, pada Februari 2026, Berliana kembali bertemu dengan Yohansyah di sebuah arena lapangan golf dan menyerahkan uang Rp 850 juta. Dana itu diketahui bersumber dari pencairan cek dengan underlying pembayaran invoice fiktif PT SKBB Consulting Solusindo (konsultan PT. Karabha Digdaya) kepada Bank.

Dalam pemeriksaan lanjutannya, KPK juga memperoleh data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan bahwa Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan diduga menerima penerimaan lain atau gratifikasi berupa setoran penukaran valuta asing senilai Rp 2,5 miliar dari PT DMV selama periode 2025-2026. (**)

Usul Kembali ke UU KPK Lama, DPR dan Pemerintah Buka Suara

Aditya — Thu, 19 Feb 2026 19:29:56 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Wacana pengembalian regulasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 kembali mencuat dalam ruang publik. Menanggapi isu tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan hingga kini belum ada usulan resmi yang masuk ke parlemen terkait perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

“Tidak ada usulan apa-apa di DPR juga ya,” ujar Puan kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (19/2/2026).

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan posisi DPR yang, menurutnya, masih menjalankan undang-undang yang berlaku saat ini. Ia menyebut lembaga legislatif tetap konsisten membiarkan aturan yang sudah disahkan berjalan sesuai mekanisme hukum.

“Jadi tetap kita konsisten bahwa undang-undang yang sudah jalan, biarkan jalan,” katanya.

Puan menekankan bahwa setiap perubahan undang-undang, termasuk UU KPK, harus melalui prosedur legislasi nasional sebagaimana diatur dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, baik DPR maupun pemerintah memiliki hak mengusulkan revisi regulasi, namun seluruh prosesnya harus mengikuti tahapan formal mulai dari masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pembahasan di komisi terkait, hingga persetujuan bersama.

“Kalau misalkan ada usul dari DPR atau dari pemerintah terkait undang-undang apa pun, bukan hanya Undang-Undang KPK, itu pasti ada mekanismenya,” ujar Puan.

Skandal Kuota Haji, KPK Periksa Aizzudin PBNU dan Fokus Telusuri Aliran Dana

Aditya — Wed, 14 Jan 2026 10:23:02 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan pemeriksaan terhadap Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman, dalam perkara dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024. Pemeriksaan tersebut dilakukan karena penyidik menemukan indikasi awal adanya aliran dana yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Aizzudin memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi pada Selasa, 13 Januari 2026, di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya pendalaman terhadap jaringan aliran dana yang diduga muncul dalam kasus kuota haji yang kini telah menyeret sejumlah nama besar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Aizzudin dilakukan untuk mengklarifikasi dugaan tersebut. “Ada dugaan aliran kepada yang bersangkutan,” ujar Budi kepada awak media.

Menurut KPK, klarifikasi ini penting untuk memastikan tujuan, proses, dan mekanisme aliran dana tersebut, termasuk apakah dana tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pengambilan kebijakan atau penyelenggaraan ibadah haji.

“Ini didalami maksudnya seperti apa, tujuannya untuk apa, kemudian bagaimana proses dan mekanisme aliran uang itu bisa terjadi,” jelas Budi.

Saat ditanya apakah dugaan aliran dana tersebut berkaitan dengan organisasi PBNU, KPK menegaskan bahwa penyelidikan masih difokuskan pada Aizzudin secara personal.

“Saat ini masih terkait dengan yang bersangkutan,” kata Budi, menegaskan bahwa belum ada kesimpulan mengenai keterlibatan institusi PBNU secara organisasi.

Penegasan ini penting mengingat PBNU merupakan organisasi keagamaan besar dengan peran strategis di masyarakat. KPK menekankan bahwa pemeriksaan saksi tidak serta-merta berarti penetapan tersangka, melainkan bagian dari proses pembuktian untuk membuat perkara menjadi terang.

KPK Sekarang Kurang Dipercaya Publik

Fyan Hadi — Tue, 04 Jul 2023 05:17:16 +0000

Gedung Merah Putih KPK. (Foto: Net)

JAKARTA, Eranasional.com – Tren kepercayaan publik terhadap KPK belum pulih sejak 2020. Hal itu diungkapkan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi.

Dalam survei Indikator terbaru disebutkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK mencapai 75,7 persen. Angka ini terdiri dari 10 persen yang sangat percaya dan 65,7 persen cukup percaya.

“Datanya menunjukkan setelah revisi UU KPK, kepercayaan publik melorot dan setelah hingga sekarang belum pulih sejak tahun 2020,” kata Burhanuddin memaparkan hasil survei, Minggu (2/7/2023).

Lebih detail lagi dijelaskannya, tingkat kepercayaan publik terhadap KPK pada tahun 2020 mencapai 73,5 persen. Padahal, tren kepercayaan publik pada tahun-tahun sebelumnya hingga 2019 selalu mencapai angka 80 persen.

“Bahkan pada 2014 sampai 2018 kepercayaan publik terhadap KPK lebih tinggi dari pada Presiden,” ujarnya.

Terburuk, lanjut Burhanuddin, kepercayaan publik sangat anjlok yaitu pada 2021, yaitu hanya 65,1 persen. Sejak saat itu, angka lembaga antirasuah ini tidak pernah lagi menyentuh 80 persen.

Bahkan, saat ini kepercayaan publik terhadap KPK berada di bawah Polri yang mencapai 76,4 persen terdiri dari sangat percaya 10,8 persen dan cukup percaya 65,6 persen.

“Polri sempat turun di bawah 60 persen, kemudian tahun 2019 naik tajam, bahkan di bulan November 2019 sempat 80-an persen. Kemudian sebelum kasus Ferdy Sambo berada di angka 77 persen, dan setelah kasus Sambo turun. Tapi belakangan ini pulih kembali,” terangnya.

Survei Indikator Politik Indonesia ini digelar pada tanggal 20-24 Juni 2023. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.

Dalam survei ini jumlah sampel sebanyakl 1.220 orang. Dengan asumsi metode simple random samping, ukuran sampel 1.220 memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.