Komisi Percepatan Reformasi Polri – Eranasional.com

Tepis Isu Masuk Polisi Bayar, Komisi Percepatan Reformasi Polri Rombak Total Sistem SDM

Aditya — Wed, 06 May 2026 11:03:46 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komitmen untuk membersihkan institusi kepolisian dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) memasuki babak baru setelah Komisi Percepatan Reformasi Polri menyerahkan laporan hasil kerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Selasa, 5 Mei 2026. Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut, salah satu anggota komisi yang juga merupakan tokoh senior di kepolisian, Ahmad Dofiri, memaparkan transformasi radikal yang akan dilakukan, terutama dalam sistem manajemen sumber daya manusia.

Fokus utama yang menjadi perhatian publik adalah upaya keras komisi untuk menghapus persepsi dan fakta mengenai adanya pungutan liar dalam proses rekrutmen anggota Polri. Dofiri secara tegas mengungkapkan bahwa salah satu poin rekomendasi terkuat yang disampaikan kepada Presiden adalah penghapusan sistem kuota khusus yang selama ini dianggap menjadi celah pintu masuk bagi praktik “titipan” dan transaksi ilegal dalam penerimaan anggota baru.

Masalah rekrutmen memang menjadi salah satu keluhan paling masif yang diterima oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri selama menyerap aspirasi masyarakat. Menanggapi isu miring mengenai “masuk polisi harus bayar”, Dofiri menjelaskan bahwa sistem baru yang diusulkan akan bersifat sangat rigid dan menggunakan pendekatan multiaktor. Nantinya, panitia seleksi tidak lagi didominasi oleh internal Polri, melainkan melibatkan pihak eksternal yang independen untuk memastikan setiap tahapan berjalan objektif.

Keterlibatan pihak luar ini diharapkan dapat memutus rantai birokrasi gelap yang selama ini menghantui calon-calon anggota dari keluarga tidak mampu namun memiliki potensi tinggi. Dengan menghapus kuota khusus, setiap calon anggota harus bertarung secara murni berdasarkan kemampuan fisik, intelektual, dan integritas, tanpa ada jalur belakang yang bisa dibeli dengan materi.

Transformasi manajerial ini tidak hanya berhenti pada tahap rekrutmen, tetapi mencakup seluruh siklus hidup seorang anggota Polri, mulai dari masa pendidikan, penempatan tugas, hingga mekanisme mutasi dan promosi jabatan. Dofiri menekankan bahwa selama ini aspek promosi sering kali dipengaruhi oleh faktor kedekatan atau materi, yang pada akhirnya merusak moral anggota yang berprestasi. Oleh karena itu, Komisi merekomendasikan tata kelola bidang pembinaan yang lebih ketat, di mana setiap kenaikan pangkat harus didasarkan pada rekam jejak digital yang tidak bisa dimanipulasi.

Transformasi Besar Kepolisian, Komisi Percepatan Reformasi Polri Usulkan Revisi UU dan Penguatan Kompolnas

Aditya — Wed, 06 May 2026 10:07:17 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Sebuah langkah monumental dalam penataan institusi keamanan negara baru saja terjadi di Istana Merdeka pada Selasa, 5 Mei 2026. Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) secara resmi menyerahkan laporan komprehensif mengenai peta jalan transformasi kepolisian masa depan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang juga merupakan motor penggerak komisi ini, mengungkapkan bahwa laporan tersebut bukanlah dokumen biasa. Terdiri dari tujuh jilid buku dengan ketebalan mencapai 3.000 halaman, laporan ini merangkum aspirasi publik, kajian akademis, serta evaluasi mendalam terhadap kinerja Polri selama dua dekade terakhir.

Meskipun tebal, Yusril memastikan bahwa Presiden telah menelaah ringkasan eksekutif yang disiapkan khusus untuk mempermudah pengambilan kebijakan strategis dalam waktu dekat.

Inti dari laporan raksasa tersebut mengerucut pada enam rekomendasi krusial yang diharapkan mampu menjawab keraguan publik terhadap profesionalisme korps Bhayangkara. Rekomendasi pertama yang menjadi sorotan utama adalah mengenai kedudukan Polri dalam struktur ketatanegaraan. Di tengah perdebatan panjang mengenai wacana peletakan Polri di bawah kementerian keamanan, Komisi secara bulat bersepakat untuk merekomendasikan agar Polri tetap berada langsung di bawah koordinasi Presiden.

Yusril menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan karakteristik geografis Indonesia yang sangat luas serta kebutuhan akan komando tunggal yang cepat dalam situasi darurat nasional. Dengan tetap berada di bawah kendali kepala negara, Polri dianggap memiliki otoritas yang lebih stabil tanpa terjebak dalam birokrasi kementerian yang mungkin justru memperlambat respons operasional di lapangan.

Perdebatan Struktur Polri Menguat, Jimly Asshiddiqie Sebut Usulan Kementerian Kepolisian Datang dari Masyarakat

Aditya — Fri, 30 Jan 2026 03:15:21 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa wacana penempatan Polri ke dalam struktur kementerian belum merupakan keputusan final dan hingga kini masih berada dalam tahap kajian. Menurut Jimly, berbagai gagasan reformasi yang berkembang di ruang publik saat ini merupakan bagian dari proses demokratis yang sehat dan akan dirumuskan secara sistematis sebelum diserahkan kepada Presiden.

Jimly menjelaskan, Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menghimpun masukan dan usulan dari lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil, lembaga kajian, akademisi, hingga kelompok profesi. Seluruh masukan tersebut mencakup berbagai aspek reformasi kepolisian, mulai dari penguatan akuntabilitas, pembenahan kultur organisasi, hingga penataan ulang struktur kelembagaan Polri.

“Banyak sekali gagasan yang masuk. Salah satu yang mencuat adalah usulan pembentukan kementerian yang membawahi kepolisian. Itu datang dari masyarakat, dan tentu tidak boleh diabaikan begitu saja,” ujar Jimly saat ditemui di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place, Kamis (29/1).

\Jimly menegaskan bahwa tugas komisi bukanlah menetapkan kebijakan, melainkan menyusun dan merumuskan berbagai alternatif berdasarkan aspirasi publik dan kajian konstitusional. Nantinya, hasil perumusan tersebut akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan politik dan hukum.

“Komisi ini tidak memutuskan. Kami menyusun opsi-opsi kebijakan, lengkap dengan konsekuensi dan argumentasinya. Keputusan akhir sepenuhnya ada di tangan Presiden,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Ia menambahkan bahwa pendekatan ini penting agar reformasi Polri tidak dilakukan secara tergesa-gesa dan tetap berlandaskan prinsip ketatanegaraan, supremasi hukum, serta kebutuhan masyarakat.

Jimly juga menanggapi polemik yang berkembang di masyarakat terkait wacana perubahan posisi kelembagaan Polri. Menurutnya, perdebatan tersebut sebagian besar muncul akibat kesalahpahaman antara konsep koordinasi dan subordinasi dalam sistem pemerintahan.

Ia mencontohkan hubungan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Presiden. Meski dalam praktik administrasi terdapat Kementerian Pertahanan, TNI secara konstitusional tidak berada di bawah kementerian, melainkan langsung di bawah Presiden sebagai panglima tertinggi.

“TNI dan Polri itu sama-sama di bawah Presiden. TNI bukan di bawah Menteri Pertahanan. Jadi jangan langsung disamakan bahwa koordinasi itu berarti subordinasi,” ujarnya.

Menurut Jimly, jika Polri suatu saat ditempatkan dalam skema kementerian, desain kelembagaannya harus dibahas secara matang agar tidak bertentangan dengan konstitusi dan prinsip independensi aparat penegak hukum.