JAKARTA, Eranasional.com – Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama (Kemenag) menyepakati biaya ibadah haji yang harus dibayarkan Jemaah sebesar Rp49.812.700.

Untuk menentukan biaya haji 2023, Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang terlebih dahulu meminta persetujuan peserta rapat.

“Apakah sudah dapat kita simpulkan di rapat Panja ini. Setuju”” tanya Marwan dalam rapat yang digelar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/20203).

“Setuju,” dijawab peserta rapat dengan kompak.

Berdasarkan kesimpulan rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR, biaya haji yang harus ditanggung oleh masyarakat sebesar Rp49.812.700. Sementara BPIH disepakati sebesar Rp90.050.637,26.

Selanjutnya, hasil rapat Panja ini akan dibawa ke Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk disepakati.

Sebelumnya, Menteri Yaqut menyatakan biaya per jemahaan sebesar Rp49 juta.

“Tahun ini Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp98.893.909, ini naik sekitar Rp514 ribu dengan komposisi Bipih Rp69.193.733 dan nilai manfaat sebesar Rp29.700.175 atau 30 persen,” kata Yaqut dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1) lalu.

Dia menegaskan, dari BPIH sebesar Rp98,8 juta, yang dibebankan ke jemaah haji sebesar Rp69 juta atau 70 persen. Sementara 30 persen sisanya ditanggung dana nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) belum menemukan kesepakatan soal biaya haji 2023. Meski demikian, Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang memastikan angka biaya haji yang ditanggung Jemaah saat ini jadi Rp49 juta.

“Kami di Panja (Panitia Kerja) Komisi VIII tentang haji belum menemukan kata sepakat dengan pemerintah terkait besaran item-item yang muncul dari pembiayaan haji kita. Kalau dari sisi pencapaian untuk penurunan BPIH, kita sudah sampai di titik maksimal,” kata Marwan usai rapat dengan Kemenag di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Kata dia, sejauh ini besaran BPIH sudah dikurangi sampai angka Rp90,2 juta. Selain itu, besaran Bipih juga sudah dikurangi sampai angka Rp49 juta.

“Dari usulan pemerintah besaran BPIH Rp98,8 juta, kita sudah bisa mendapatkan angka sampai Rp90,2 juta. Kemudian, Bipih yang pemerintah usulkan besarannya Rp69 juta, kita sudah sampai di angka Rp49 juta,” jelasnya.

Marwan menekankan anggota Panja Komisi VIII DPR sejauh ini sudah sepakat dan akan memperjuangkan angka itu. Namun dia mengatakan masih ada tiga komponen yang masih bisa dikurangi, yakni perhotelan, masyair, dan katering.

“Kami kira para anggota Panja itu sudah bersepakat. Tetapi di sisi lain masih ada yang dianggap masih bisa dikoordinasikan untuk menurunkan harga,” ucap Marwan.